SlideShare a Scribd company logo

CALON PERSEORANGAN

•Download as PPT, PDF•
•
fritz Siregar
fritz Siregar

Dokumen tersebut membahas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah oleh perseorangan juga dapat diterima secara konstitusional selain melalui partai politik, berdasarkan jaminan kesetaraan di dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara.

News & Politics
1 of 28
Calon Perseorangan : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 Fritz Edward Siregar, SH., LL.M Peneliti Mahkamah Konstitusi RI Surabaya, 20 February 2008
PUTUSAN PENGUJIAN UU ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kronologis Putusan MK – UU Pemda ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
No. 72-73/2004, CETRO Cs ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Calon Perseorangan Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 ,[object Object],[object Object],[object Object],Pengujian Pertama Pasal 59 (1)
No. 05/2005, Ferry Tinggogoy ,[object Object]
No. 06/2005, Biem Benjamin ,[object Object],[object Object]
No. 10/2005, PNBK ,[object Object],[object Object],Pengujian pertama pasal 59 (2)
No. 24/2005,Muhammad Madel ,[object Object],Pasal 31 dan Penjelasan Pasal 31 UU Pemda
No. 05/2007, Lalu Ranggalawe ,[object Object],[object Object],Calon Independent diperbolehkan Pengujian Kedua Pasal 59 (1) dan Pasal 59 Ayat (2) UU Pemda
No. 14-17/2007, Budiman Sujatmiko ,[object Object],[object Object],Pasal 58 huruf f UU Pemda
Legal Issue ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Calon Perseorangan
Permohonan Pemohon ,[object Object],[object Object]
Bertentangan UUD 1945 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Paragraph 3.15.5 ,[object Object]
Pasal 67 ayat (1) UU Pem. Aceh ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Paragraph 3.15.6 ,[object Object],[object Object],Beragama, adat, pendidikan, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah
Paragraph 3.15.8 A ,[object Object]
Paragraph 3.15.8 B ,[object Object]
Paragraph 3.15.9 ,[object Object],[object Object],[object Object]
Paragraph 3.5.10 ,[object Object],[object Object],[object Object]
Paragaph 3.15.11 ,[object Object],[object Object]
Paragraph 3.15.12 ,[object Object],Hal demikian menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menguji kembali pasal-pasal UU Pemda yang pernah diuji dalam perkara sebelumnya
Paragaph 3.15.15 ,[object Object]
UU Pemda Pasca Putusan MK ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Terima kasih

Recommended

Resume RUU Pemilihan Umum
Resume RUU Pemilihan Umum Resume RUU Pemilihan Umum
Resume RUU Pemilihan Umum Dody Wijaya
 
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprd
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdUu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprd
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdihsan ch
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Election Commision
 
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Massaputro Delly TP
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
 

Recommended

Resume RUU Pemilihan Umum
Resume RUU Pemilihan Umum Resume RUU Pemilihan Umum
Resume RUU Pemilihan Umum Dody Wijaya
 
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprd
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdUu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprd
Uu no.10 ttg pemilu anggota dpr, dpd, dprdihsan ch
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Election Commision
 
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Massaputro Delly TP
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
 
UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemilu
UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemiluUU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemilu
UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemiluM. ALI AMIRUDDIN
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Dody Wijaya
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
 
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
1986 02 peradilan umum
1986 02 peradilan umum1986 02 peradilan umum
1986 02 peradilan umumKurniawan Sukawangi
 
PKPU Nomor 13 Tahun 2020
PKPU Nomor 13 Tahun 2020PKPU Nomor 13 Tahun 2020
PKPU Nomor 13 Tahun 2020RepublikaDigital
 
PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015Rano Rahman
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranMTs DARUSSALAM
 
PKPU 10 Tahun 2020
PKPU 10 Tahun 2020PKPU 10 Tahun 2020
PKPU 10 Tahun 2020RepublikaDigital
 
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 151-317 )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 151-317 )UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 151-317 )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 151-317 )Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihanPerbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihanMTs DARUSSALAM
 
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem Ketatanegaraan
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem KetatanegaraanHak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem Ketatanegaraan
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem KetatanegaraanMuhamad Aljebra Aliksan Rauf
 
2003 24 mahkamah konstitusi
2003 24 mahkamah konstitusi2003 24 mahkamah konstitusi
2003 24 mahkamah konstitusiKurniawan Sukawangi
 
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agamaUu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agamaLegal Akses
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015Arifuddin Ali.
 
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluUndang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluKNPI_bekasi
 
PKPU 22 tahun 2018
PKPU 22 tahun 2018PKPU 22 tahun 2018
PKPU 22 tahun 2018IndahMutiaraKami
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanMTs DARUSSALAM
 
Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0
Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0
Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0Arkivformidling
 
Israel Uno
Israel UnoIsrael Uno
Israel Unolozanogiron
 

More Related Content

What's hot

UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemilu
UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemiluUU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemilu
UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemiluM. ALI AMIRUDDIN
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Dody Wijaya
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
 
PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015Rano Rahman
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranMTs DARUSSALAM
 
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihanPerbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihanMTs DARUSSALAM
 
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem Ketatanegaraan
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem KetatanegaraanHak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem Ketatanegaraan
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem KetatanegaraanMuhamad Aljebra Aliksan Rauf
 
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agamaUu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agamaLegal Akses
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015Arifuddin Ali.
 
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluUndang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluKNPI_bekasi
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanMTs DARUSSALAM
 

What's hot (20)

UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemilu
UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemiluUU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemilu
UU RI No. 15 Th. 2011 ttg penyelenggara pemilu
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
 
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
Materi UU Pemilu tahapan dan program pemilu 2019
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
 
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
 
1986 02 peradilan umum
1986 02 peradilan umum1986 02 peradilan umum
1986 02 peradilan umum
 
PKPU Nomor 13 Tahun 2020
PKPU Nomor 13 Tahun 2020PKPU Nomor 13 Tahun 2020
PKPU Nomor 13 Tahun 2020
 
PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015PKPU nomor 12 tahun 2015
PKPU nomor 12 tahun 2015
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
 
PKPU 10 Tahun 2020
PKPU 10 Tahun 2020PKPU 10 Tahun 2020
PKPU 10 Tahun 2020
 
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 151-317 )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 151-317 )UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 151-317 )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( batang tubuh - halaman 151-317 )
 
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihanPerbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
Perbawaslu no. 8 tahun 2015 ttg penyelesaian sengketa pemilihan
 
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem Ketatanegaraan
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem KetatanegaraanHak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem Ketatanegaraan
Hak Recal Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalama Sistem Ketatanegaraan
 
2003 24 mahkamah konstitusi
2003 24 mahkamah konstitusi2003 24 mahkamah konstitusi
2003 24 mahkamah konstitusi
 
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agamaUu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
Uu no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015
 
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara PemiluUndang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 
PKPU 22 tahun 2018
PKPU 22 tahun 2018PKPU 22 tahun 2018
PKPU 22 tahun 2018
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
 

Viewers also liked

Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0
Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0
Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0Arkivformidling
 
LA TECNOLOGIA AL BATXILLERAT
LA TECNOLOGIA AL BATXILLERATLA TECNOLOGIA AL BATXILLERAT
LA TECNOLOGIA AL BATXILLERATPaco Rivière
 
Robo Mind
Robo MindRobo Mind
Robo Mindplanas
 
"Myositis 101" Educational Booklet
"Myositis 101" Educational Booklet"Myositis 101" Educational Booklet
"Myositis 101" Educational Bookletmsjlatham
 
Flesh Eating Disease1
Flesh Eating Disease1Flesh Eating Disease1
Flesh Eating Disease1magalum
 
Vulpes et persona tragica
Vulpes et persona tragicaVulpes et persona tragica
Vulpes et persona tragicaVedruna-Gràcia
 
父親的信
父親的信父親的信
父親的信shyu
 
introduction about computer systems
introduction about computer systemsintroduction about computer systems
introduction about computer systemsS N M P Simamora
 
Hellomagazine.ca Enewsletter
Hellomagazine.ca EnewsletterHellomagazine.ca Enewsletter
Hellomagazine.ca Enewsletterlmak
 
浅谈欣弗
浅谈欣弗浅谈欣弗
浅谈欣弗Chars Lee
 
Very Good Web 2.0 Briefing
Very Good Web 2.0 BriefingVery Good Web 2.0 Briefing
Very Good Web 2.0 Briefinga3692588
 
イケテルRuby開発環境
イケテルRuby開発環境イケテルRuby開発環境
イケテルRuby開発環境mokada
 

Viewers also liked (20)

Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0
Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0
Djævelens Advokater Udfordrer web 2.0 / the devils advocates challenge web2.0
 
Israel Uno
Israel UnoIsrael Uno
Israel Uno
 
LA TECNOLOGIA AL BATXILLERAT
LA TECNOLOGIA AL BATXILLERATLA TECNOLOGIA AL BATXILLERAT
LA TECNOLOGIA AL BATXILLERAT
 
Robo Mind
Robo MindRobo Mind
Robo Mind
 
"Myositis 101" Educational Booklet
"Myositis 101" Educational Booklet"Myositis 101" Educational Booklet
"Myositis 101" Educational Booklet
 
Flesh Eating Disease1
Flesh Eating Disease1Flesh Eating Disease1
Flesh Eating Disease1
 
Exercise (passive voice)
Exercise (passive voice)Exercise (passive voice)
Exercise (passive voice)
 
Vulpes et persona tragica
Vulpes et persona tragicaVulpes et persona tragica
Vulpes et persona tragica
 
父親的信
父親的信父親的信
父親的信
 
introduction about computer systems
introduction about computer systemsintroduction about computer systems
introduction about computer systems
 
Ataque Cardiaco
Ataque CardiacoAtaque Cardiaco
Ataque Cardiaco
 
Hellomagazine.ca Enewsletter
Hellomagazine.ca EnewsletterHellomagazine.ca Enewsletter
Hellomagazine.ca Enewsletter
 
donald pato
donald patodonald pato
donald pato
 
浅谈欣弗
浅谈欣弗浅谈欣弗
浅谈欣弗
 
Sinfonia En Negro
Sinfonia En NegroSinfonia En Negro
Sinfonia En Negro
 
Very Good Web 2.0 Briefing
Very Good Web 2.0 BriefingVery Good Web 2.0 Briefing
Very Good Web 2.0 Briefing
 
Inovação Operacional
Inovação OperacionalInovação Operacional
Inovação Operacional
 
Vin2009 Jaarreceptie
Vin2009 JaarreceptieVin2009 Jaarreceptie
Vin2009 Jaarreceptie
 
イケテルRuby開発環境
イケテルRuby開発環境イケテルRuby開発環境
イケテルRuby開発環境
 
BalkáNy
BalkáNyBalkáNy
BalkáNy
 

Similar to CALON PERSEORANGAN

tentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review
tentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial Reviewtentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review
tentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial ReviewAndo Medan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
Tugas hukum kons uas hasyim
Tugas hukum kons uas hasyimTugas hukum kons uas hasyim
Tugas hukum kons uas hasyimyuni arifiani
 
Bahan tayangan uud
Bahan tayangan uudBahan tayangan uud
Bahan tayangan uudRochimudin
 
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Operator Warnet Vast Raha
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Ahmad Solihin
 
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjoFUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjoalberto207793
 
Bahan tayang 1 copy
Bahan tayang 1 copyBahan tayang 1 copy
Bahan tayang 1 copySri Rahayu
 
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Uu tahun 2003 no. 13 tentang ketenagakerjaan
Uu tahun 2003 no. 13 tentang ketenagakerjaanUu tahun 2003 no. 13 tentang ketenagakerjaan
Uu tahun 2003 no. 13 tentang ketenagakerjaanLegal Akses
 
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiPenyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
 
MAHKAMAH KONSTITUSI kelompok 5 mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI kelompok 5 mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.pptxMAHKAMAH KONSTITUSI kelompok 5 mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI kelompok 5 mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.pptxADITHYA ERLANGGA
 
Presiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenPresiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenBelum Kerja
 

Similar to CALON PERSEORANGAN (20)

tentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review
tentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial Reviewtentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review
tentang Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
Bahan tayangan UUD 1945
Bahan tayangan UUD 1945Bahan tayangan UUD 1945
Bahan tayangan UUD 1945
 
Tugas hukum kons uas hasyim
Tugas hukum kons uas hasyimTugas hukum kons uas hasyim
Tugas hukum kons uas hasyim
 
Bahan tayangan uud
Bahan tayangan uudBahan tayangan uud
Bahan tayangan uud
 
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
 
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjoFUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
FUNGSI UUD 1945 dengan slide presentasi yang disusun oleh suhardjo
 
Bahan tayang 1 copy
Bahan tayang 1 copyBahan tayang 1 copy
Bahan tayang 1 copy
 
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Bahan Tayangan UUD 1945
Bahan Tayangan UUD 1945Bahan Tayangan UUD 1945
Bahan Tayangan UUD 1945
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
 
Uu tahun 2003 no. 13 tentang ketenagakerjaan
Uu tahun 2003 no. 13 tentang ketenagakerjaanUu tahun 2003 no. 13 tentang ketenagakerjaan
Uu tahun 2003 no. 13 tentang ketenagakerjaan
 
Uu mk no 8 tahun 2011
Uu mk no 8 tahun 2011Uu mk no 8 tahun 2011
Uu mk no 8 tahun 2011
 
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiPenyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
 
anything
anythinganything
anything
 
MAHKAMAH KONSTITUSI kelompok 5 mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI kelompok 5 mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.pptxMAHKAMAH KONSTITUSI kelompok 5 mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.pptx
MAHKAMAH KONSTITUSI kelompok 5 mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.pptx
 
Amandemen uud 45 nkri
Amandemen uud 45 nkriAmandemen uud 45 nkri
Amandemen uud 45 nkri
 
Presiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenPresiden & wakil presiden
Presiden & wakil presiden
 

More from fritz Siregar

Independensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel RiIndependensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel Rifritz Siregar
 
Fungsi Lembaga Perwakilan
Fungsi Lembaga PerwakilanFungsi Lembaga Perwakilan
Fungsi Lembaga Perwakilanfritz Siregar
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr KeuanganKeabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuanganfritz Siregar
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr KepegawaianKeabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaianfritz Siregar
 
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)fritz Siregar
 
Election Result Dispute Fritz Egypt Final
Election Result Dispute Fritz Egypt FinalElection Result Dispute Fritz Egypt Final
Election Result Dispute Fritz Egypt Finalfritz Siregar
 
Election Result Dispute Fritz Egypt Final
Election Result Dispute Fritz Egypt FinalElection Result Dispute Fritz Egypt Final
Election Result Dispute Fritz Egypt Finalfritz Siregar
 
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)fritz Siregar
 

More from fritz Siregar (8)

Independensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel RiIndependensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
 
Fungsi Lembaga Perwakilan
Fungsi Lembaga PerwakilanFungsi Lembaga Perwakilan
Fungsi Lembaga Perwakilan
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr KeuanganKeabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr KepegawaianKeabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
 
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
 
Election Result Dispute Fritz Egypt Final
Election Result Dispute Fritz Egypt FinalElection Result Dispute Fritz Egypt Final
Election Result Dispute Fritz Egypt Final
 
Election Result Dispute Fritz Egypt Final
Election Result Dispute Fritz Egypt FinalElection Result Dispute Fritz Egypt Final
Election Result Dispute Fritz Egypt Final
 
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
 

CALON PERSEORANGAN

  • 1. Calon Perseorangan : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 Fritz Edward Siregar, SH., LL.M Peneliti Mahkamah Konstitusi RI Surabaya, 20 February 2008
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.