Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. MK merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. MK bertugas melakukan pengujian undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memberikan putusan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Dokumen juga menjelaskan tentang komposisi dan tata cara pemilihan Ket

1. MAHKAMAH
KONSTITUSI
AULIA FARIS .H
TERA AWALIAH

2. MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
2
 Mahkamah Agung merupakan
Pengadilan Keadilan (Court of
Justice)
 Mahkamah Konstitusi adalah
Lembaga Pengadilan Hukum (Court
of Law)

3. Dasar hukum MK adalah UUD 1945 pasal 24C,
yang kembali dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun
2003 pasal 10 ayat 1.
3

4. • Tugas Mahkamah Konstitusi (MK)
• Terdapat tugas mahkamah konstitusi, yakni:
1. Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mengeluarkan keputusan pembubaran partai politik
4. Mengeluarkan keputusan tentang perselisihan hasil pemilu
(pemilihan umum)
5. Memberikan keputusan terhadap pendapat dewan
perwakilan rakyat tentang dugaan pelanggaran oleh
presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945.
6. Mencari bukti mengenai permasalahan dengan mengenai
pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga
masyarakat.
4

5. Wewenang Mahkamah Konstitusi
1. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk;
• Menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
• Mengeluarkan putusan sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
• Memberikan putusan pembubaran partai politik.
• Mengeluarkan putusan perselisihan mengenai
hasil pemilu (pemilihan umum)
5

6. 2. Memberikan putusan terhadap
pendapat DPR bahwa Presiden dan
atau wakil presiden diduga sudah
melakukan pelanggaran hukum dalam
bentuk pengkhianatan kepada negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lain. Atau perbuatan yang tercela
dan atau tidak lagi terpenuhinya syarat
sebagai Presiden dan atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
3. Memanggil pejabat, pejabat
pemerintah, atau warga masyarkat
untuk memberikan keterangan
6

7. FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
1. Melakukan pengawalan konstitusi di Indonesia. Hal ini artinya bahwa
Mahkamah Konstitusi harus melakuka penegakan konstitusi sesuai dengan
UUD 1945.
2. Menjaga dan menjamin terjadinya penyelenggaraan konstitusionalitas hukum
3. Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945.
4. Melakukan putusan sengketa yang terjadi antara lembaga negara
5. Melakukan putusan pembubaran suatu partai politik terhadap dasar alasan
tertentu.
6. Apabila terjadi sengketa terhadap hasil pemilu, maka mahkamah konstitusi
memiliki hak memutuskan sengketa tersebut.
7

8. 9 HAKIM KONSTITUSI
DR. ANWAR USMAN, S.H.,
M.H.
KETUA HAKIM konstitusi yang
diusulkan dari Mahkamah
Agung (MA)
PROF. DR.ASWANTO, S.H.,
M.SI., DFM.
Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi
(26 Maret 2019 s/d 26
September 2021)
Oleh DPR
PROF. DR.ARIEF HIDAYAT,
S.H., M.S.
Oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
DR.WAHIDUDDIN ADAMS,
SH., M.A.
Oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
8

9. 9
Periode Pertama
16 Agustus 2003
s/d 15 Januari
2008 Periode
Kedua
7 Januari 2015
s/d 7 Januari
2020
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Presiden
DR. I DEWA GEDE PALGUNA,
S.H., M.HUM.
7 Januari 2015
s/d 7 Januari
2020
Mahkamah
Agung
DR. SUHARTOYO, S.H., M.H.
DR. MANAHAN M. P.
SITOMPUL, S.H., M.HUM.
11 April 2017 s/d
11 April 2022
Presiden
PROF. DR. SALDI ISRA., S.H.,
MPA.
28 April 2015 s/d
28 April 2020
Mahkamah
Agung

10. 10
13 Agustus
2018 s/d 13
Agustus 2023
Presiden
PROF. DR. ENNY NURBANINGSIH,
S.H.,M.HUM.

11. 11
• 1. Setiap hakim yang hadir dalam rapat
pleno hakim berhak untuk memilih dan
dipilih
• 2. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
diselenggarakan dalam rapat pleno hakim
• 3. Rapat pleno hakim dihadiri paling
kurang tujuh hakim
• 4. Apabila rapat pleno tidak mencapai
kuorum, maka rapat ditunda paling lama
dua jam
• 5. Apabila setelah ditunda tetap tidak
kuorum, rapat dilanjutkan untuk
mengambil keputusan tanpa memenuhi
kuorum
• 6. Pengambilan keputuan dilakukan
secara musyawarah mufakat dalam rapat
pleno hakim yang tertutup untuk umum.
• 7. Apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak melalui
pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka
untuk umum
• 8. Pemilihan dilakukan dengan cara setiap hakim
melingkari nomor urut salah satu hakim yang dipilih di
dalam kertas suara
• 9. Hakim yang memperoleh suara setengah plus satu,
langsung ditetapkan sebagai Ketua MK terpilih
• 10. Apabila tidak ada hakim yang mencapai suara
separuh lebih (dari yang hadir), maka dua hakim
dengan suara tertinggi ditetapkan sebagai calon
dalam pemungutan suara putaran kedua
• 11. Hakim yang memperoleh suara separuh lebih
ditetapkan sebagai Ketua terpilih. Apabila tidak ada
yang mencapai suara separuh lebih, maka dilakukan
putaran ketiga
• 12. Hakim yang memiliki suara terbanyak pada
putaran ketiga ditetapkan sebagai Ketua MK terpilih
BERIKUT ADALAH TATA CARA PEMILIHAN KETUA MK YANG
DIRANGKUM DARI PERATURAN MK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MK.

12. THANKYOU!
FARISAULIA25@GMAIL.COM
WWW.NILAI-A.COM