SlideShare a Scribd company logo

Contoh Surat Tuntutan

KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42 “UNTUK KEADILAN” SURAT TUNTUTAN No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015 Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan. I. ANALISIS YURIDIS Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:

1 of 4
Download to read offline
1
KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42
“UNTUK KEADILAN”
SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015
Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
I. ANALISIS YURIDIS
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami
kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan
dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:
KESATU
PRIMAIR
Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) ke-1 huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.
SUBSIDAIR
Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) ke-1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
DAN
KEDUA
Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Rumusan Pasal yang Kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair adalah
1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
4. Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ad.1. Setiap Orang
- Bahwa dalam perkara ini yang Kami maksud dengan “Setiap Orang” adalah
ANDREABRIANTO, S.E., M.M. bin MANALU yang diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
19/KEP/MENKEU/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sebagai Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta menjabat sebagai Kepala Bidang
Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Provinsi D.I.Yogyakarta;
2
Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang”
telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ad. 2. Secara Melawan Hukum
Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena
tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa TERDAKWA terbukti telah
memperkaya suatu korporasi dengan cara membebaskan PT Artha Grafika dari
kewajiban membayar kekurangan pajak sebesar Rp. 780.625.000,- (tujuh ratus
delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Padahal
seharusnya PT Artha Grafika membayarkan pajak sebesar Rp. 2.605.750.000,- (dua
milyar enam ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kami
selaku Penuntut Umum menilai bahwa TERDAKWA telah memenuhi unsur
memperkaya suatu korporasi.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan dengan jelas apabila
kita melihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian
keuangan negara atas dugaan tidak pidana korupsi atas Pelolosan Surat Keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT Artha Grafika Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Negara (BPK) Nomor: 03/X/4/2015 tanggal 5 April 2015 telah terjadi
kerugian negara. Maka unsur ini menurut kami selaku Penuntut Umum sangatlah
terbukti.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad. 5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa
telah mengadakan pertemuan untuk mempertemukan antara Terdakwa, Saksi ELGAM
PRABOW, dan Saksi YANOTTAMA PRAKOSO untuk membahas mengenai
pelolosan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh PT Artha Grafika tahun 2013.
Menurut kami selaku Penuntut Umum dalam hal ini sudah terbukti memenuhi unsure
dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu
unsur ini terpenuhi dan benar adanya.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Oleh karena Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka
Dakwaan Subsidair tidak perlu kami buktikan lagi. Izinkan Kami untuk langsung
membuktikan pada Dakwaan Kedua. Berikut unsur-unsur dari pasal yang Kami
dakwakan pada Dakwaan Kedua:
Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
3
Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat
dibuktikan:
- Bahwa dalam perkara ini yang Kami maksud dengan “Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara” adalah ANDRE ABRIANTO, S.E., M.M.bin MANALU
yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 19/KEP/MENKEU/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sebagai Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta menjabat sebagai
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Provinsi
D.I.Yogyakarta;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad.2. Menerima hadiah
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa
jelas-jelas mendapat hadiah berupa Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi : AB
1070 DZ Atas Nama : Andre Abrianto, Jenis Kendaraan : MP Minibus/Toyota Avanza,
Warna : Silver Metalik. Kami selaku Penuntut Umum menilai unsur ini telah terbukti
dan tidak terbantahkan.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad.3. Diketahui atau patut diduga disebabkan
Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan, dapat disimpulkan bahwa
Terdakwa jelas-jelas menerima hadiah yang patut diduga berasal dari Saksi
YANOTTAMA PRAKOSO. Sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum unsur ini
sangatlah terbukti dan tak terbantahkan.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad.4. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya
Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan , maka Terdakwa terbukti telah
menerima hadiah dari Saksi YANOTTAMA PRAKOSO yang menurut kami selaku
Penuntut Umum termasuk sebagai “melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya” karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4
angka (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu, kami menilai unsur ini sangatlah
terbukti dan tidak terbantahkan.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Sebelum kami mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, perkenankanlah kami
mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam tuntutan pidana yaitu:
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat upaya Pemerintah melaksanakan
pembangunan nasional yang sebagian besar pendapatannya diperoleh melalui
pajak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah menciptakan dunia usaha yang
bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.
HAL-HAL YANG MERINGANKAN:
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan dua orang anak;
- Terdakwa berkelakuan baik selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
M E N U N T U T
4
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa ANDRE ABRIANTO S.E., M.M.. bin MANALU telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan selanjutnya dianggap
telah dibacakan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ANDRE ABRIANTO
S.E., M.M. bin MANALU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap
ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti, berupa :
Selanjutnya dianggap telah dibacakan
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara lain atas nama Terdakwa YANOTTAMA PRAKOSO, S.E. dan
ELGAM PRABOWO, S.H., M.Hum.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)
Demikian surat tuntutan pidana ini Kami bacakan dan diserahkan pada sidang tanggal
22 Juni 2015.
Yogyakarta, 22 Juni 2015
Jaksa Penuntut Umum
Ade Roni , S.H., M. Hum.
Jaksa Muda/NIP: 197903082003022001
Ad

Recommended

surat gugatan
surat gugatansurat gugatan
surat gugatanNakano
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawabanNakano
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataTopan Erlando
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatanardi hansa
 

More Related Content

What's hot

Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Taufik Budi Permana
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatNakano
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Surat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendriSurat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendriSuhendri desaign
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohonNasria Ika
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Surat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendriSurat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendri
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohon
 
Memori banding
Memori bandingMemori banding
Memori banding
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 

Similar to Contoh Surat Tuntutan

Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)kakca
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanRestiPutri6
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Indra Sofian
 
Tugas kelompok jilid ii
Tugas  kelompok jilid iiTugas  kelompok jilid ii
Tugas kelompok jilid iiIda Hamidah
 
Kb 1b bentuk-korupsi-1
Kb 1b bentuk-korupsi-1Kb 1b bentuk-korupsi-1
Kb 1b bentuk-korupsi-1Imam Sarwo Edi
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
 
Penyelesaian penagihan pajak
Penyelesaian penagihan pajakPenyelesaian penagihan pajak
Penyelesaian penagihan pajakStevenDavidPontas
 
Presentasi seminar money laundering
Presentasi seminar money launderingPresentasi seminar money laundering
Presentasi seminar money launderingTri Pamungkas
 
Suplemen sensus pajak nasional
Suplemen sensus pajak nasionalSuplemen sensus pajak nasional
Suplemen sensus pajak nasionalNurdiana Syam
 
Hukum Pembuktian.pptx
Hukum Pembuktian.pptxHukum Pembuktian.pptx
Hukum Pembuktian.pptxRizal629083
 
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptxper3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptxAmeliaputri70459
 
Perseroan perorangan
Perseroan peroranganPerseroan perorangan
Perseroan peroranganhenra saragih
 
EKSEPSI EFAN SONATA.docx
EKSEPSI  EFAN SONATA.docxEKSEPSI  EFAN SONATA.docx
EKSEPSI EFAN SONATA.docxMee27Mw
 

Similar to Contoh Surat Tuntutan (20)

Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
 
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Pertemuan 6
Pertemuan 6Pertemuan 6
Pertemuan 6
 
Tugas kelompok jilid ii
Tugas  kelompok jilid iiTugas  kelompok jilid ii
Tugas kelompok jilid ii
 
PPT FIKS KL.6.pptx
PPT FIKS KL.6.pptxPPT FIKS KL.6.pptx
PPT FIKS KL.6.pptx
 
Kb 1b bentuk-korupsi-1
Kb 1b bentuk-korupsi-1Kb 1b bentuk-korupsi-1
Kb 1b bentuk-korupsi-1
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
 
Penyelesaian penagihan pajak
Penyelesaian penagihan pajakPenyelesaian penagihan pajak
Penyelesaian penagihan pajak
 
Presentasi seminar money laundering
Presentasi seminar money launderingPresentasi seminar money laundering
Presentasi seminar money laundering
 
Suplemen sensus pajak nasional
Suplemen sensus pajak nasionalSuplemen sensus pajak nasional
Suplemen sensus pajak nasional
 
Hukum Pembuktian.pptx
Hukum Pembuktian.pptxHukum Pembuktian.pptx
Hukum Pembuktian.pptx
 
222
222222
222
 
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptxper3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
per3. korelasi hukum pajak dengan ilmu lainnya.pptx
 
Perseroan perorangan
Perseroan peroranganPerseroan perorangan
Perseroan perorangan
 
EKSEPSI EFAN SONATA.docx
EKSEPSI  EFAN SONATA.docxEKSEPSI  EFAN SONATA.docx
EKSEPSI EFAN SONATA.docx
 
Tugas randi saputra
Tugas randi saputraTugas randi saputra
Tugas randi saputra
 
2. subjek pbb
2. subjek pbb2. subjek pbb
2. subjek pbb
 

More from Fenti Anita Sari

Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriFenti Anita Sari
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Fenti Anita Sari
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterFenti Anita Sari
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumFenti Anita Sari
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuFenti Anita Sari
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraFenti Anita Sari
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanFenti Anita Sari
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )Fenti Anita Sari
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)Fenti Anita Sari
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN Fenti Anita Sari
 

More from Fenti Anita Sari (20)

Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
 
Perwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAMPerwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAM
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Makalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna UsahaMakalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna Usaha
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
 
Hukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi IndividuHukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi Individu
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
 

Recently uploaded

Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...triwahyuniblitar1
 
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum kBiologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum ksantasaid
 
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptxppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptxAgusRahmat39
 
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxPentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxNursyahirsyahmiSyahi
 
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptxKegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptxRaimundus Prasetyawan
 
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian TengahBahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxkavinjimustofa
 
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptxMODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptxNURSYAMSIAHNURSYAMSI1
 
Sosialisasi MUK versi 2023 YANG AKAN DIPAKAI PADA TAHUN 2024.pdf
Sosialisasi MUK versi 2023  YANG AKAN DIPAKAI PADA TAHUN 2024.pdfSosialisasi MUK versi 2023  YANG AKAN DIPAKAI PADA TAHUN 2024.pdf
Sosialisasi MUK versi 2023 YANG AKAN DIPAKAI PADA TAHUN 2024.pdfhadiwiryo2019
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"Herry Prasetyo
 
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasiBasic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasidiyahwahab1
 
Kelompok 1 ekonomi.pdf
Kelompok 1 ekonomi.pdfKelompok 1 ekonomi.pdf
Kelompok 1 ekonomi.pdfAhsanGunadi
 
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfPETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfSITIWASIATUNNIKMAH
 
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan miepengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mieRidaEsniwatyShejabat
 
Modul ajar ekosistem untuk SMA by Dela Navarin.pdf
Modul ajar ekosistem untuk SMA by Dela Navarin.pdfModul ajar ekosistem untuk SMA by Dela Navarin.pdf
Modul ajar ekosistem untuk SMA by Dela Navarin.pdfDelaNavarin1
 
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptxPPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptximamasyari24
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdfSERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdfSITIWASIATUNNIKMAH
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfDOWENSAPETUASIMARMAT
 

Recently uploaded (20)

Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
 
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum kBiologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
 
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptxppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
 
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
 
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptxPentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
Pentaksiran Praktikal (Project) Cg Afifah (1) KUMPULAN.pptx
 
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptxKegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
 
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian TengahBahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal) di Sulawesi Bagian Tengah
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
 
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptxMODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
 
Sosialisasi MUK versi 2023 YANG AKAN DIPAKAI PADA TAHUN 2024.pdf
Sosialisasi MUK versi 2023  YANG AKAN DIPAKAI PADA TAHUN 2024.pdfSosialisasi MUK versi 2023  YANG AKAN DIPAKAI PADA TAHUN 2024.pdf
Sosialisasi MUK versi 2023 YANG AKAN DIPAKAI PADA TAHUN 2024.pdf
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
 
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasiBasic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
 
Kelompok 1 ekonomi.pdf
Kelompok 1 ekonomi.pdfKelompok 1 ekonomi.pdf
Kelompok 1 ekonomi.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfPETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
 
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan miepengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
 
Modul ajar ekosistem untuk SMA by Dela Navarin.pdf
Modul ajar ekosistem untuk SMA by Dela Navarin.pdfModul ajar ekosistem untuk SMA by Dela Navarin.pdf
Modul ajar ekosistem untuk SMA by Dela Navarin.pdf
 
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptxPPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdfSERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
 

Contoh Surat Tuntutan

  • 1. 1 KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42 “UNTUK KEADILAN” SURAT TUNTUTAN No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015 Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan. I. ANALISIS YURIDIS Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu: KESATU PRIMAIR Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) ke-1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. SUBSIDAIR Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) ke-1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. DAN KEDUA Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan Pasal yang Kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair adalah 1. Setiap Orang 2. Secara Melawan Hukum 3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi 4. Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara 5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ad.1. Setiap Orang - Bahwa dalam perkara ini yang Kami maksud dengan “Setiap Orang” adalah ANDREABRIANTO, S.E., M.M. bin MANALU yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KEP/MENKEU/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Provinsi D.I.Yogyakarta;
  • 2. 2 Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ad. 2. Secara Melawan Hukum Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa TERDAKWA terbukti telah memperkaya suatu korporasi dengan cara membebaskan PT Artha Grafika dari kewajiban membayar kekurangan pajak sebesar Rp. 780.625.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Padahal seharusnya PT Artha Grafika membayarkan pajak sebesar Rp. 2.605.750.000,- (dua milyar enam ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa TERDAKWA telah memenuhi unsur memperkaya suatu korporasi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ad. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan dengan jelas apabila kita melihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tidak pidana korupsi atas Pelolosan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT Artha Grafika Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Nomor: 03/X/4/2015 tanggal 5 April 2015 telah terjadi kerugian negara. Maka unsur ini menurut kami selaku Penuntut Umum sangatlah terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ad. 5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengadakan pertemuan untuk mempertemukan antara Terdakwa, Saksi ELGAM PRABOW, dan Saksi YANOTTAMA PRAKOSO untuk membahas mengenai pelolosan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh PT Artha Grafika tahun 2013. Menurut kami selaku Penuntut Umum dalam hal ini sudah terbukti memenuhi unsure dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu unsur ini terpenuhi dan benar adanya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Oleh karena Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Subsidair tidak perlu kami buktikan lagi. Izinkan Kami untuk langsung membuktikan pada Dakwaan Kedua. Berikut unsur-unsur dari pasal yang Kami dakwakan pada Dakwaan Kedua: Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
  • 3. 3 Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan: - Bahwa dalam perkara ini yang Kami maksud dengan “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” adalah ANDRE ABRIANTO, S.E., M.M.bin MANALU yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KEP/MENKEU/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Provinsi D.I.Yogyakarta; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ad.2. Menerima hadiah Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa jelas-jelas mendapat hadiah berupa Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi : AB 1070 DZ Atas Nama : Andre Abrianto, Jenis Kendaraan : MP Minibus/Toyota Avanza, Warna : Silver Metalik. Kami selaku Penuntut Umum menilai unsur ini telah terbukti dan tidak terbantahkan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ad.3. Diketahui atau patut diduga disebabkan Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa jelas-jelas menerima hadiah yang patut diduga berasal dari Saksi YANOTTAMA PRAKOSO. Sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum unsur ini sangatlah terbukti dan tak terbantahkan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ad.4. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan , maka Terdakwa terbukti telah menerima hadiah dari Saksi YANOTTAMA PRAKOSO yang menurut kami selaku Penuntut Umum termasuk sebagai “melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 angka (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu, kami menilai unsur ini sangatlah terbukti dan tidak terbantahkan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Sebelum kami mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, perkenankanlah kami mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam tuntutan pidana yaitu: HAL-HAL YANG MEMBERATKAN: - Perbuatan Terdakwa telah menghambat upaya Pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang sebagian besar pendapatannya diperoleh melalui pajak; - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah menciptakan dunia usaha yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme; - Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. HAL-HAL YANG MERINGANKAN: - Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan dua orang anak; - Terdakwa berkelakuan baik selama proses persidangan; - Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya. M E N U N T U T
  • 4. 4 Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan Terdakwa ANDRE ABRIANTO S.E., M.M.. bin MANALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ANDRE ABRIANTO S.E., M.M. bin MANALU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan. 3. Menyatakan terhadap barang bukti, berupa : Selanjutnya dianggap telah dibacakan Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YANOTTAMA PRAKOSO, S.E. dan ELGAM PRABOWO, S.H., M.Hum. 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Demikian surat tuntutan pidana ini Kami bacakan dan diserahkan pada sidang tanggal 22 Juni 2015. Yogyakarta, 22 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum Ade Roni , S.H., M. Hum. Jaksa Muda/NIP: 197903082003022001