Dokumen tersebut membahas upaya pencapaian keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat, yang meliputi pendekatan retributif dan restoratif. Pendekatan retributif bertujuan mempertanggungjawabkan pelaku secara hukum, sedangkan pendekatan restoratif fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan korban. Kedua pendekatan tersebut dianggap perlu dilakukan untuk mencegah impunitas dan memajukan hak asasi manus

1. B. PERWUJUDAN KEADILAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT
Salah satu maksud membuat peraturan Hukum pidana pada prinsipnya yaitu untuk penanggulangan kejahatan,
dengan demikian penanggulangan kejahatan tidak bisa terlepas dari sanksi pidananya.
Pendapat Pendapat tentang Pidana dan Pemidanaan :
SUDARTO PROF :
“Dalam pemidanaan tujuan yang hendak dicapai secara tradisionil ialah prevensi special dan prevensi general “
L.H.C. HULSMAN :
“Tujuan pidana adalah penyelesaian konflik”
Hukum Pidana
Penanggulangan
kejahatan
Sanksi pidana

2. G.P HOEFNAGELS “
“tujuan pidana adalah untuk mendatangkan kedamaian”
Dari ketiga pendapat tersebut disimpulkan bahwa “upaya penanggulangan kejahatan adalah upaya untuk memberikan
keadilan”. Pada prinsipnya Keadilan adalah suatu keadaan atau kondisi yang sifatnya universal.
Namun pengertian dan prinsip keadilan yang sifatnya universal tersebut akan lain persoalannya apabila diimplikasikan dalam
perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM yang berat.
Untuk mendefinisikan perbuatan kejahatan International / Pelanggaran HAM berat ada beberapa ahli ber pendapat tentang
pelanggaran HAM berat / kejahatan International yaitu :
M. Cherif Bassiouni : menyatakan Bahwa “ kejahatan Internasional adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada
pandangan nilai tertentu, yaitu tingkat keseriusannya yang mengancam dan mencederai kemanusiaan yang dapat dihasilkan
dari suatu perbuatan yang terlarang.”
Katarina Tomasevki : menyatakan bahwa “perkembangan waktu dan tempat sangat mempengaruhi penetapan suatu
perbuatan sebagai pelanggaran HAM berat “
Dengan demikian perihal pencapaian keadilan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat sangat berkaitan dengan
situasi dan kondisi yang mengalami perubahan.

3. Situasi dan kondisi yang berubah ini menyebabkan keadilan yang ingin dicapai dalam kasus pelanggaran HAM berat
yaitu merupakan keadilan dalam masa transisi (transitional justice).
Istilah Transitional justice merujuk pada suatu kondisi peradilan dan mekanisme non peradilan yang masanya
singkat dan seringkali bersifat sementara, serta proses2 yang ditujukan untuk menyelesaikan pelanggran-
pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan kekerasan yang terjadi pada masa peralihan di masyarakat pada
kondisi konflik atau pemerintahan yang otoriter.
Tujuan Transitional justice :
1. Mewujudkan pemulihan perpecahandalam masyarakat yang diakibatkan oleh pelanggran hak asasi manusia.
2. Membawa penyelesaian dan pemulihan luka-luka pada individu dan masyarakat , khususnya pengungkapan kejujuran.
3. Menciptakan keadilan bagi para korban dan pertanggung jawaban dari para pelaku
4. Menciptakan suatu catatan sejarah yang akurat bagi masyarakat.
5. Memulihkan rule of law.
6. Melakukan reformasi kelembagaan untuk mendorong kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia.
7. Memberikan jaminan tidak akan terulang lagi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.
8. Mendorong upaya upaya perdamaian berkelanjutan.
Tujuan tersebut dapat dicapai melalui dua cara yaitu retribution dan restoration.

4. Cara retribution :
Cara retribution ini diperlukan azas pertimbangan pertimbangan dengan tujuan yaitu :
1. Mempertanggung jawabkan pelaku pelanggaran hak sasi manusia dimasa lalu.
2. Mencegah terjadinya lagi pelanggaran hak asasi manusia dimasa mendatang
3. Menagkal budaya impunitas, (kekebalan hukum).
4. Menciptakan suasana kehidupan bagi para pelaku dan para korban secara realistis dapat berdampingan satu sama lain.
Aspek positifnya cara retribution/retributive :
1. Menghindari para korban mencari sendiri keadilan dan penghukuman atas para pelaku yang berdampak munculnya azas balas dendam.
(vigilante justice).
2. Memberikan jaminan kepada para pelaku tidak akan menggunakan kembali kekuasaannya.
3. Membebankan kesalahan pada individu, sehingga kelompok atau masyarakat tidak dipertanggung jawabkan atas kejahatan tersebut.
4. Membangun kepercayaan dalam system hokum , keadilan dan politik yang menjamin bahwa masyarakat percaya akaan system tersebut
sehingga tidak memunculkan kesinisan , meskipun pelaku tidak dipidana atas kejahatan yang dilakukannya.
Cara restorative justice :
Cara restorative justice untuk mencapai tujuannya didasarkan pada pertimbangan :
1. Menemukan kembali penyelesaian konflik.
2. Menyatukan semua pihak yang terkena dampak.
3. Memulihkan luka korban melalui pemaafan dan pengganti kerugian.
4. Mencegah terulangnya kesalahan dimasa dating melalui sarana sarana pemberdayaan masyarakat.

5. Dari berbagai pendapat tentang Restorative justice pada dasarnya dapat ditarik kesamaan dalam kerangka peradilan
pidana terdapat serangkaian program yang dapat mewujudkan restorative justice ini.
Program program tersebut yaitu :
1. Victim-offender mediation (mediasi korban-pelaku)
2. Family Group Conference (konferensi kelompok keluarga)
3. Healing and sentencing Circles (pemulihan dan sanksi)
4. Community Restorative Boards (sarana komunitas restorasi)
Pada akhirnya dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan retributive justice dan Restorative justice adalah pada pulihan
situasi masa lalu kearah mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di masa datang .
Negara Indonesia dalam penyusunan ketentuan tentang pelanggaran HAM berat mengacu pada norma dan standard
HAM Internasional terutama dalam The Rome Statute of the International Crime Court. Hal tersebut menyangkut
beberapa aspek yaitu :
1) Bentuk perbuatan yang dipandang patut sebagai perbuatan yang dapat dipidana.
2) Kondisi yang menentukan seseorang patut dipertanggung jawabkan secara pidana.
3) Jenis pidana yang relevan yang dapat diterapkan pada pelaku.

6. Pada pokoknya ketentuan hukum pidana subtantif ini di bagi menjadi dua yaitu :
Hk Pidana Subtantif
Bagian Umum
Bagian khusus

7. Pada Umumnya Hukum Pidana Subtantive yang umum dibagi dalam dua prinsip yaitu
- prinsip yang memuat ketentuan dan peraturan umum hk pidana
- Prinsip pidana yang dapat diterapkan terhadap pelakunya.
BAGIAN UMUM HK
PIDANA SUBTANTIF
PRINSIP DAN ATURAN UMUM HK
PIDANA
PRINSIP PIDANA YANG
DITERAPKAN PADA PELAKU