Makalah ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Negara Hukum, Demokrasi, dan hubungan antara ketiganya. HAM dijelaskan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi negara dan hukum, sementara Negara Hukum dan Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mendukung dan menghormati HAM."

1. TUGAS HAM (HAK ASASI MANUSIA)
HUBUNGAN HAM, NEGARA, DEMOKRASI DAN HUKUM
Disusun oleh :
Nama : BudarmoAmijoyoAzis
Nim : 13.501.022
Kelas : B 13
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR
MAKASSAR
2015
1

2. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Penyusun memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
segala rahmat dan karunia-Nya lah makalah Hak Asasi Manusia yang berjudul “Hubungan
Ham, Negara, Demokrasi Dan Hukum” ini dapat diselesaikan tepat waktu, walaupun
masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya.Hal ini dikarenakan keterbatasan
pengetahuan penyusun..Namun demikian, penyusun masih sangat mengharapkan semoga
makalah ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam kegiatan belajar mengajar yang
berkaitan dengan Mata Kuliah Hak Asasi Manusia.
Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena
itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak,khususnya dosen dan
mahasiswa.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan saran yang
diberikan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Makassar , Desember 2015
Penyusun
2

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang................................................................................. 4
1.2. Rumusan Masalah............................................................................ 5
BAB II PEMBAHASAN
2.1 HAM ( Hak Asasi Manusia ) ............................................................ 6
2.2 Negara Hukum ................................................................................. 13
2.3 Demokrasi ........................................................................................ 16
2.4 Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia ......................... 18
2.5 Indonesia dan Hak Asasi Manusia ................................................... 18
2.6 Hubungan Ham Dan Demokrasi ...................................................... 20
BAB III PENUTUP
3.1 Simpulan ........................................................................................... 23
3.2 Saran ................................................................................................. 24
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 14
3

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Penegakan HAM yang kuat terjadi ketika bangsa ini memperjuangkan hak
asasinya, yaitu: “kemerdekaan”, yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah.Para
pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami karena
hak asasinya diinjak-injak oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah
berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencantumkan prinsip-
prinsip HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya)
sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.
Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan
HAM, termasuk menciptakan hukum positif. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia
memang masih banyak yang belum terselesaikan dan tuntas sehingga diharapkan
perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.
Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat
udara saat menuju Belanda dari Indonesia. Oleh karena itu sebagai warga negara yang
baik kita seharusnya menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-
bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
Makalah ini akan memperdalam pengetahuan kita tentang HAM dan kaitan
antara HAM dan Negara Hukum.
4

5. 1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah itu HAM ?
2. Apakah itu Negara Hukum ?
3. Apakah itu Demokrasi ?
4. Bagaimana hubungan antara HAM dan Negara Hukum ?
5. Bagaimana Hubungan Ham Dan Demokrasi ?
5

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 HAM ( Hak Asasi Manusia )
Hak Asasi Manusia atau sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan
dari istilah human rights atau the right of human. Secara terminologi istilah ini artinya
adalah Hak-Hak Manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah Hak
Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan dari pada pemakaian Hak-hak
Manusia. Di Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah
“hak asasi” sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dangrondrechten (Belanda),
atau bisa juga disebut hak-hak fundamental (civil rights).
Istilah hak-hak asasi secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi
Perancis tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen” (hak-
hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan Liberte, Egalite,
Fraternite. Istilah HAM berkembang sesual dengan perkembangan zaman.
Perkembangan zaman dalam arti perubahan peradaban manusia dari masa ke masa.
Pada mulanya dikenal dengan sebutan natural rights (hak-hak alam), yang
berpedoman kepada teori hukum alam bahwa; segala sesuatu berasal dari alam
termasuk HAM. Istilah ini kemudian diganti dengan the rights of man, tetapi akhirnya
tidak diterima, karena tidaak mewakili hak-hak wanita.
Setelah PD II dan terbentuknya PBB, maka muncul istilah baru yang lebih
populer sekarang yaitu human rights Di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan Civil
Rights. Perancis menyebutnya: Droit de L’ Homme; Belanda: Menselijke Rechten.
Namun dibalik beragamnya sebutan untuk Hak Asasi Manusia, secara pengertian
masih memiliki makna yang sama. Secara umum Hak Asasi Manusia dapat diartikan
sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap
orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6

7. Adapun jenis – jenis Hak Asasi Manusia yang dikenal di dunia adalah sebagai
berikut:
 Hak asasi pribadi / Personal Right:
 Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat.
 Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
 Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan
yang diyakini masing-masing.
 Hak asasi politik / Political Right:
 Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya.
 Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
 Hak azasi hukum / Legal Equality Right:
 Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil / PNS.
 Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
 Hak azasi Ekonomi / Property Rigths:
 Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
 Hak kebebasan untuk memiliki susuatu.
 Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
 Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights:
 Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan
penyelidikan di mata hukum.
 Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right:
 Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 Hak mendapatkan pengajaran.
 Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
7

8. Sementara itu, dalam konstitusi kita UUD 1945, juga memuat jaminan
perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
dalam tulisannya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dari konstitusi kita, setidaknya
dapat dirangkum materi perlindungan Hak Asasi Manusia seperti berikut ini:
 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.
 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .
 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.
 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memimih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan
sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyim-pan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.
 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
8

9.  Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja.
 Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
 Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
 Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
selaras dengan perkem¬bangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
 Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan
oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
dan menjalankan ajaran agamanya.
 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
 Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
9

10.  Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur
dengan undang-un-dang.
 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin peng-akuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Jika ke-27 ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar
diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan
yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru
yang belum dimuat di dalamnya, maka rumusan hak asasi manusia dalam Undang-
Undang Dasar dapat mencakup empat kelompok materi sebagai berikut:
1) Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan menjadi:
a) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
c) Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
d) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
e) Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
f) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
g) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan
pemerintahan.
h) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
i) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.
j) Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.
k) Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya,
meninggalkan dan kembali ke negaranya.
l) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
10

11. m) Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak
mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
tersebut.
Terhadap hak-hak sipil tersebut, dalam keadaan apapun atau bagaimanapun,
negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak yang ditentukan dalam Kelompok 1 “a”
sampai dengan “h”. Namun, ketentuan tersebut tentu tidak dimaksud dan tidak dapat
diartikan atau digunakan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari penun-
tutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut ketentuan
hukum Internasional. Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memastikan
bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak-pihak
yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan. Justru di sinilah letak
kontroversi yang timbul setelah ketentuan Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945
disahkan beberapa waktu yang lalu.
2) Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya:
a) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan
pendapatnya secara damai.
b) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga
perwakilan rakyat.
c) Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
d) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak
bagi kemanusiaan.
e) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan
yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
f) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
g) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup
layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang ber-
martabat.
h) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
i) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendi¬dikan dan pengajaran.
j) Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan umat manusia.
11

12. k) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat
lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa .
l) Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
m) Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan
oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk dan menjalankan ajaran agamanya .
3) Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan
a) Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok
masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak men-
dapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang
sama.
b) Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam
kehidupan nasional.
c) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi
reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
d) Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua,
keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta per-
kembangan pribadinya.
e) Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut
menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
f) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
g) Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan
dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan yang sah yang dimaksudkan
untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah me-
ngalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masya-
rakat, dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini,
tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1 ayat (13).
4) Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia
a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata
12

13. untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas
dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang
demokratis.
c) Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak-hak asasi manusia.
d) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan,
susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.
2.2 Negara Hukum
Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep Negara
Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari
jaman Plato hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan
yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang
dimaksud dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep
Negara Hukum.
Perkembangan Negara Hukum sudah terjadi sejak jaman Plato dan Aristoteles.
Perkembangan konsep Negara Hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:
1. Jaman Plato dan Aristoteles
Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang
diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-
angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang
disebut :
a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead);
b. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idée der zodelijkheid);
c. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (idee der schonheid);
d. Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der gorechtigheid).
Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles,
keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi
(memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles,
bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan
kesejahteraan bagi msyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa
13

14. melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu
dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.
2. Di Daratan Eropa (menurut paham Eropa Kontinental)
Diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan Negara Hukum
adalah Negara Hukum Formal (Negara berada dalam keadaan statis atau hanya
formalitas yang biasa disebut dengan Negara Penjaga Malam /Nachtwakestaat). F.J.
Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Negara hukum
(rechtstaat) sebagai berikut :
a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
b. Pemisahan kekuasaan Negara;
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
d. Adanya Peradilan Administrasi.
Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl kemudian
ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang
diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi
harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-
hak yang dijamin;
b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
c. Pemilihan Umum yang bebas;
d. Kebebasan menyatakan pendapat;
e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
f. Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Indonesia, dalam Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum
Pada tahun 1966 di Jakarta diadakan Seminar Nasional Indonesia tentang
Indonesia Negara Hukum. Yang mana salah satu hasil Seminar adalah dirumuskannya
prinsip-prinsip Negara Hukum yang menurut pemikiran saat itu, prinsip ini dapat
diterima secara umum. Prinsip-prinsip itu adalah :
a. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
b. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya :
 Kedudukan peradilan haruslah independen tetapi tetap membutuhkan
pengawasan baik internal dan eksternal.
14

15.  Pengawasan eksternal salah satunya dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman
(dibentuk dengan Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman)
yaitu Lembaga Pengawas Eksternal terhadap Lembaga Negara serta
memberikan perlindungan hukum terhadap publik, termasuk proses berperkara
di Pengadilan mulai dari perkara diterima sampai perkara diputus.
Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam Negara hukum , yaitu :
 Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan
hukum atau peraturan perundang-undangan;
 Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya);
 Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
 Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle).
Istilah negara hukum ada yang menyebutnya dengan Rechsstaat dan ada pula
disebut dengan Rule of Law. Sarjana Eropa Kontinental menyebutnya dengan
Rechsstaat. Sarjana Hukum Anglo Saxon (Inggeris dan Amerika) menyebutkan negara
hukum dengan Rule of Law.
Jadi dapat disimpulkan bahwa negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat),
tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) dan Pemerintahannya berdasar
atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbatas).
Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum sebab di
dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu: Perlindungan
HAM; Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara; Membatasi kekuasaan dan
wewenang organ-organ negara.
Disamping itu salah satu tujuan Negara Hukum adalah memperoleh setinggi-
tingginya kepastian hukum (rechtzeker heid) bagi warganya. Kepastian hukum
menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas
hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis
dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak
tertulis.
15

16. 2.3 Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam
tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat
yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara
ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling
mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.
Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang
wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen)
dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum
dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,
misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum.
Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara,
namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan
umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih
(mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan
memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti
yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara
langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan
rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak
16

17. kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu
pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama
dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan
sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa
pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa
hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara
demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur
tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal,
narapidana atau bekas narapidana).
Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno
pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari
sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari
istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi
sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak
negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan
kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri
dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-
sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan
dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan
kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi
sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan
pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk
masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali
menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya
kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji
dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan
17

18. membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus
akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan
akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara
operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara
tersebut.
2.4 Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang
kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang
diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi
harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak
yang dijamin;
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan Kewarganegaraan.
Seperti dijelaskan di atas, jelaslah bahwa sebuah Negara Hukum haruslah
memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak
Asasi Manusia setiap warganya.
Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi
Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia
setiap warganya.
2.5 Indonesia dan Hak Asasi Manusia
Pada tahun 1966 di Jakarta diadakan Seminar Nasional Indonesia tentang
Indonesia sebagai Negara Hukum. Yang mana salah satu hasil Seminar adalah
dirumuskannya prinsip-prinsip Negara Hukum yang menurut pemikiran saat itu,
prinsip ini dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip itu adalah:
1. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.
18

19. Artinya Indonesia sebagai Negara Hukum amatlah menghormati prinsip –
prinsip penegakan HAM.
Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk
menegakkan HAM tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), Pancasila, Undang-undang Dasar
yang telah di amandemen dan Undang-Undang:
1. Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM.
2. Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah
dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM intemasional.
3. Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa “pejajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
4. Dalam amandemen kedua UUD 1945, pasal 28 telah dirubah menjadi bab tersendiri
yang memuat 10 pasal mengenai Hak Asasi Manusia.
5. Dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia
yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu : Deklarasi
Universal HAM, Konvensi hak sipil dan politik, Konvensi hak, ekonomi, sosial dan
budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan konvensi anti penyiksaan.
Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia,
juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia, Komnas HAM, partisipasi
masyarakat dan pengadilan HAM.
6. Dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM khususnya dalam
Bab III dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutuskan perkara pelanggaran HAM berat.
Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional, di
antaranya yang terpenting adalah:
1. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),
diratifikasi dengan UU No.7 /1984.
2. Konvensi HAK Anak (CRC), diratifikasi dengan Keppres No.36/1990.
3. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), diratifikasi dengan UU No.5/1998.
4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), diratifikasi dengan UU
No.29/1999.
5. Sejumlah (14) konvensi ILO (Hak pekerja).
19

20. Pembentukan konstitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab bangsa
Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu
pembentukannya juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan
hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia yang ditetapkan oleh PBB sebagai Negara Hukum, serta yang terdapat dalam
berbagai instrument hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah
disahkan dan atau diterima negara Republik Indonesia.
Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan
bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya di Alinea pertama yang menyatakan
bahwa “ kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan”. Hal ini berarti adanya “freedom to be
free”, yaitu kebebasan untuk merdeka, dan pengakuan atas perikemanusiaan telah
menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia mengakui akan adanya hak asasi manusia..
Prinsip-prinsip HAM secara keseluruhannya sudah tercakup didalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prinsip universalitas yang merupakan bentuk
menyeluruh, artinya setiap orang / tiada seorangpun tanpa memandang
ras,agama,bahasa,kedudukan maupun status lainnya,dimana setiap orang memiliki
hak yang sama dimata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya
terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini dibuktikan
dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ”Hal ini berarti Negara hanya
bertanggung jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dengan
beberapa pasal yang mengistilahkan “setiap warga Negara / tiap-tiap warga Negara”,
seperti pada pasal 27 ayat (1), (2), pasal 30 ayat (1),pasal 31 ayat (1) Padahal yang
dimaksudkan sebagai prinsip universal adalah ketentuan hak yang berlaku bagi semua
orang, bukan terbatas pada wilayah tertentu.
2.6. Hubungan Ham Dan Demokrasi
Antara HAM dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak
mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun
sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara
belum dapat dikatakan demokratis apabila tidak menghormati dan melindungi HAM.
Kondisi yang dibutuhkan untuk memperkokoh tegaknya HAM adalah alam
20

21. demokratis di dalam kerangka negara hukum ( rule of law state ). Konsep negara
hukum dapat dianggap mewakili model negara demokratis ( demokrasi ).
Implementasi dari negara yang demokratis diaktualisasikan melalui sistem
pemerintahan yang berdasarkan atas perwakilan ( representative government) yang
merupakan refleksi dari demokrasi tidak langsung. Menurut Julius Stahl dan
A.V.Dicey suatu negara hukum haruslah memenuhi beberapa unsur penting, salah
satu unsur tersebut antara lain yaitu adanya jaminan atas HAM. Dengan demikian
untuk disebut sebagai negara hukum harus terdapat perlindungan dan penghormatan
terhadap HAM.
Dari pendapat di atas, sesungguhnya dapat dilihat bagaimana hubungan
demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan
Hak Asasi Manusia karena sebagaimana dikemukakan tadi, makna terdalam dari
demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan
politik tertinggi dalam suatu negara. Posisi ini berarti, secara langsung menyatakan
adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat (Konvenan Hak Sipil dan
Politik), pada dasarnya dikonsepsikan sebagai rakyat atau warga negara untuk
mencapai kedudukannya sebagai penentu keputusan politik tertinggi. Dalam
persepktif kongkret ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu negara,
antara lain; berdasarkan jawaban atas pertanyaan seberapa besarkah tingkat kebebasan
atau kemerdekaan yang dimiliki oleh atau diberikan kepada warga Negara di Negara
itu ? Makin besar tingkat kebebasan, kemerdekaan dimaksudkan di sini adalah
kebebasan, kemerdekaan dan hak sebagaimana dimasukkan dalam kategori Hak-Hak
Asasi Manusia generasi pertama. Misalnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat,
kemerdekaan untuk menganut keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama
dihadapan hukum.
Hanya kemudian patut dijelaskan lebih lanjut, bahwa persoalan demokrasi
bukanlah sebatas hak sipil dan politik rakyat namun dalam perkembangannya,
demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan
sosial dan budaya rakyat. Sama sebagaimana parameter yang dipakai di dalam Hak
Asasi Manusia generasi pertama (hak sipil dan politik), maka dalam perspektif yang
lebih kongkret negara demokratis juga diukur dari sejauh mana negara menjamin
kesejahteraan warga negaranya, seberapa rendah tingkat pengangguran dan seberapa
21

22. jauh negara menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang
layak. Hal inilah yang secara langsung ataupun tidak langsung menegaskan
bagaimana hubungan yang terjalin antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Secara
sederhana dapat dijelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia akan terwujud dan dijamin
oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud
apabila negara mampu manjamin tegaknya Hak Asasi Manusia. Konsepsi HAM dan
demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum.
Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan
manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang
berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum
menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping
merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan
demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.
Oleh karena itu tidak terlalu keliru jika Francis Fukuyama mengatakan bahwa
“sejarah telah berakhir (the end of history)”, manakala harus menjelaskan fenomena
yang demikian. Dengan diadopsinya system nilai demokrasi, terutama liberal, maka
secara langsung dan tidak langsung, telah mengakhiri sebuah evolusi persaingan
antara dua ideology besar di dunia, yakni demokrasi liberal yang berdasarkan
ekonomi pasar, di satu pihak, melawan komunisme serta sentralisme ekonomi di
pihak lain, dengan ideology yang disebut pertama sebagai pemenangnya, dimasa yang
lalu soviet dan AS adalah kubu yg selalu bertikai, bipolar, amerika yang pro
kebebasan dan soviet yang anti kekerasan, tapi sekarang sudah bubar jadi dunia
sekarang seolah olah miring memihak kepada ide kebebasan, yang oleh fukuhiyama
disebut the end of history ( tdk ada lagi otoritarian isu). Pada saat yang sama, mereka
melihat banyak negara barat atau Negara non-barat lainnya yang menerapkan system
demokrasi liberal, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahap inilah pikiran-
pikiran demokrasi liberal mencuat ke permukaan. Apa yang disebut sebagai
Gelombang Demokrasi Ketiga, telah menjadi warna dominan dari wacana bernegara
di seluruh dunia. Meski Huntington mengingatkan bahwa tidak berarti semuanya akan
berjalan dengan mulus, namun fenomena global sekarang mengarah pada apa yang
dikatakan Fukuyama tersebut di atas, “The End of History”.
22

23. BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia
sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat
siapa pun. Hak Asasi Manusia juga dapat dipandang sebagai seperangkat hak yang
melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk TUHAN YANG MAHA
ESA dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
Negara hukum adalah Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) dan Pemerintahannya berdasar atas
sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbatas). Negara hukum dengan penegakan HAM ibarat dua sisi mata uang dengan
sisi yang berbeda. Negara Hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. Indonesia sebagai
Negara Hukum telah menetapkan pengertian HAM yang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 Undang-undang nomor 39/1999 yaitu Hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan YANG MAHA ESA dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
HAM di Indonesia untuk mewujudkan penghormatan dan penegak HAM yang
kuat ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: “kemerdekaan”, yang
telah berabad-abad dirampas oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan
setelah berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencantumkan
prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan
Pembukaannya) sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.
3.2 Saran
23

24. HAM di Indonesia harus di hormati dan dilindungi oleh hukum, dalam hal ini
yang membuat kebijakan atas HAM itu sendiri (Pemerintah) harus benar-benar bisa
menjamin perlindungan atas HAM yang telah dimiliki setiap warga negara Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
24

25.  Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta:
Konstitusi Press, 2005
 Asshiddiqie, Jimly. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mahkamah
Konstitusi, 2005
 Zakaria, Nooraihan. Konsep Hak Asasi Manusia. Jakarta: DBP, 2005
 Lubis, Todung Mulya. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2005
 Ismail, Basuki. Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Rimihyo, 1993
25