2. Pengertian konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu
“Constitution” dan berasal dari bahasa belanda
“constitue” dalam bahasa latin (contitutio,constituere)
dalam bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahsa
jerman “vertassung” dalam ketatanegaraan RI
diartikan sama dengan Undang – undang dasar.
Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan
yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan
menjadi satu sumber perundang- undangan.
Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara
mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan
dalam suatu masyarakat negara
3. Nilai Konstitusi
• Nilai Normatif, yaitu suatu konstitusi yang resmi diterima
oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak
hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata
berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan
dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
• Nilai Nominal, yaitu suatu konstitusi yang menurut hukum
berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu
disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku/tidak seluruh
pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi
seluruh wilayah negara.
• Nilai Semantik, yaitu suatu konstitusi yang berlaku hanya
untuk kepentingan penguasa saja,. Dalam memobilisasi
kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat
untuk melaksanakan kekuasaan politik.
4. Sifat Konstitusi
• Fleksibel/Luwes
Apabila konstitusi / undang-undang dasar
memungkinkan untuk berubah sesuai dengan
perkembangan
• Rigid/Kaku
Apabila konstitusi / undang undang dasar
jika sulit untuk diubah
5. Kedudukan Konstitusi
• Sebagai Hukum Dasar
Karena berisi aturan dan ketentuan tentang
hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu
negara; memuat tentang lembaga negara dan
sekaligus kewenangannya juga peraturan
perundang-undangan beserta isinya.
• Sebagai Hukum Tertinggi
Aturan yang terdapat dalam konstitusi secara
hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap
aturan lainnya, sehingga aturan lain harus sesuai
dengan konstitusi.
6. Tujuan Konstitusi
• Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak
bertindak sewenang-wenang.
• Melindungi HAM
• Pedoman penyelenggaraan
7. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi UUD
195
• Setelah ditetapkannya oleh PPKI tanggal 18
Agustus 1945, dalam pelaksanaannya, Undang-
Undang Dasar 1945 mengalami masa berlaku
dalam 2 kurun waktu, yaitu :
1. Kurun pertama sejak tanggal 18 Agustus
1945 sampai dengan tanggal 27 Desember
1949.
2. Kurun waktu kedua sejak tanggal 5 Juli
1959 (Dekrit Presiden) sampai sekarang dan
ini terbagi lagi menjadi ketiga masa, yaitu :
Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi
8. Periode Dinamika Pelaksanaan
Konstitusi UUD 1945
1. Periode berlakunya UUD 1945
(18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949)
2. Periode berlakunya konstitusi RIS 1949
(27 Des 1949 s.d 17 Agu 1950)
3. Periode UUDS 1950
(15 Agu 1959 s.d 5 Juli 1959)
4. Periode kembalinya UUD 1945
(5 Juli 1959 s.d tahun 1966)
5. Periode UUD 1945 masa Orde Baru
(11 Mar 1966 s.d 21 Mei 1998)
6. Periode Transisi
(21 Mei 1998 s.d 19 Oktober 1999)
7. Periode UUD 1945 Amandemen 1999
(tahun 1999 s.d sekarang)
