Serangan Israel terhadap Palestina pada 2008-2009 melanggar hukum kemanusiaan internasional. Serangan selama 22 hari menewaskan 1443 orang sipil Palestina dan melukai 5000 orang lainnya. Meskipun ada mekanisme untuk mengadili pelanggaran hukum kemanusiaan, Israel belum meratifikasi konvensi yang relevan dan kemungkinan besar tidak akan mengadili warganya sendiri. Masyarakat internasional perlu terus mendesak Dewan Keamanan P

1. KRONOLOGI KASUS
Pada tanggal 27 Desember2008 sampai dengan18 Januari 2009 terjadi seranganyangdilakukan
olehIsrael padaPalestina.
Serangantersebutdiberi namaoperasi Cast Lead.Dalamserangantersebut,Israel memaksimalkan
kekuatanmiliternya. IsraelmenyerangPalestinadari darat, udara dan laut.
Serangantersebutterjadi setelahkadaluarsanyagencatansenjatayangsebelumnyaterjadi pada
bulanJuni 2008. Baik Israel ataupunPihakPalestina
menganggapbahwagencatantersebuttidakefektif untuk tetapdipertahankan.Sebelumnya
beberapakali pihak Palestina,yangdalamhal ini diwakiliolehHamas melakukanserangan-serangan
roket,rudal atau bombunuhdiri padaIsrael.
TindakankekerasanPalestinatersebut menimbulkandampakyangmengganggukeadaan dalam
negeri Israel.MasyarakatIsrael merasatidakamandan cemaskarenasewaktu-wakturoketpejuang
Hamas dapat menciderai mereka.
SerangantersebutdiresponolehIsrael, beberapacaradilakukanuntukmenghentikanserangan
tersebut.PemerintahIsraelbeberapakali memberikan peringatanpadaHamas,PemerintahIsrael
membuatIron Dome yaituroketyang mampumenghalauseranganroketroketHamas,dan
PemerintahIsrael memberi ultimatum padaHamasuntuksegeramenghentikanserangantersebut.
Israel melancarkanseranganudara,disebut ,‫וקה‬ ‫יצ‬ ‫ופרת‬ ‫ע‬ ‫מבצע‬:OperationCastLead(bahasaIbrani
Mivtza OferetYetzukah),terhadapJalurGazasebagai balasanatasseranganroketdari Gaza dan
Hamas. Operasimiliterdi jalurGazatermasukduafase utama, fase udaradanfase udara-daratdan
berakhirdari 27 Desember2008 sampai 18 Januari 2009.
SeranganIsrael mulai dengan seranganudarasepanjangminggu,dari 27Desembersampai 3 Januari
2009. Seranganudara mulai dimainkandalam membantudanmelindungi pasukandaratdari 3
Januari sampai 18 Januari 2009.
Angkatandarat bertanggungjawab untukinvasi daratyangdimulai pada3 Januari 2009 ketika
tentaramemasuki Gazadari utara dan timur.Informasi yang layakmengindikasikanbahwaBrigade
Golani,Givati,dan Paratroopsdan limaBrigade CropslapisBajadilibatkan.
Angkatanlautdigunakansebagianuntukmeledakkanpantai Gazaselamaoperasi.Misi utamadari
seranganini untuk melemahkankekuatanHamasyangsejaktahun2006 menguasi Gaza.
Israel menyebutkanbahwaHamas merupakanorganisasi terorisdanmelegitimasi seranganke
PalestinamerupakanbentukusahaIsrael untuk .menghentikanseranganyangdilakukanoleh
Palestina
Dalamkonflikbersenjataterdapathukumyangharus dipatuhi dalamsetiappeperangannya.Hukum
HumaniterInternasional berfungsiuntukMemberikanperlindungan terhadapkombatanmaupun
penduduksipil,Mencegah dilakukannyaperangsecarakejamtanpamengenal batasdari
penderitaanyangtidakperludanmenjaminhakasasi manusiayangsangatfundamental bagi

2. merekayangjatuhke tanganmusuh.Kombatanyangjatuhke tanganmusuh berhakdiperlakukan
sebagai tawananperangdanharus dilakukansecaramanusiawi.
Istilahhukumhumaniterataulengkapnyainternational humanitarianlaw applicable inarmed
conflictberawal dari istilahhukumperang(lawsof war).Dalam perkembangannyakata-kataperang
(war) menimbulkan ketakutanyangmendalam, sehinggatimbul istilahbaruyaitu pertikaian
bersenjata(armedconflict) untukmenggantikan istilahperangsekalipunperangmasihterjadidi
mana-mana.
Berdasarkanuraianlatar belakangdiatas,makadapatdiidentifikasi bagaimanapenerapanhukum
humaniterInternasional dalamkaitannyakonflikbersenjatayangterjadi antaraPalestinadanIsrael
berdasarkanHukumHumaniterInternasional
ANALISIS HUKUM
RumusanHak asasi manusiasecara universal mulaidiakui padaabad20 tepatnyatanggal 10
Desembertahun1948 diparis.DisinilahDeklarasi Universal Hakasasi Manusia (Universal Declaration
of HumanRights) UntukMengakui hak setiaporangdiseluruhdunia.Declarasi ini ditanda tangani
oleh48 Negaradari 58 NegaraanggotaPBB.
DenganditantanganinyaDeklarasi ini makapengakuandan sekaliguskewajibanNegarauntuk
menghormati (torespect) melindungi( toprotect) danmemenuhi (tofulfill) hak-haksetiap
wargannya.JaminanHakAsasi Manusia dalam perangtertuangdalamHukumhumaniter
internasionaldiharapkanmenjadipengeloladanpengendaliefekdestruktif konflikbersenjata.
Perangyang disebabkanolehberbagai faktor(miskomunikasi,misspersepsi,pergeseran
perimbangankekuasaan,danlain-lain)adalahrefleksikeinginanelitdalampengambilankeputusan.
Untuk itu, perangatau konflikbersenjataseharusnyadilakukanoleh instrumenformal,yaitupara
kombatan.
Warga sipil dan fasilitasnonmiliterseharusnyaterbebasdari destruksi akibat perang.Aturanperang
yang beradabdituangkandalam Konvensi Jenewa1949, yang secara umummencakupdua hal,yaitu:
(1) perlindunganterhadapsemuaorangyangtidakatau tidaklagi terlibatdalamperang.
(2) pelaranganpenggunaansenjatadanmetode perangyang tidakdapatdikendalikan.Sebanyak194
negaratelah meratifikasikonvensi ini,meskipuntidaksemua protocol tambahandankonvensi
pendukungturutdiratifikasi.
Denganmengetahui prinsip-prinsipdalamhukumhumaniterdanprinsipyangterkandung dalam
PiagamPBB,jelasbahwaagresi Israel telahmelanggarprinsip-prinsipdalamhukum humaniter.
Agresi Israel ke Palestinaselama22hari telahmengakibatkankorbanpenduduksipil sekitar1443
orang tewasdan5000 orang lukaluka. Hal ini bertentangandenganprinsipkemanusiaan.
Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter ada tiga alternatif mekanisme penegakan
yang dapat ditempuh, untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, yaitu16 :
a. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Berdasarkan pasal 49 ayat 1
Konvensi Jenewa 1949 maka Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan
undang-undang nasional yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap
orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap
Konvensi.

3. b. Melalui Mahkamah ad hoc kejahatan perang Dalam sejarah dikenal ada dua Mahkamah yang
mengadili penjahat Perang Dunia II yaitu, Mahkamah Tokyo untuk mengadili para penjahat perang
Jepang, mahkamah Nuremberg untuk mengadili penjahat perang Nazi, Jerman. Setelah Perang
Dunia II, telah dibentuk Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (international
crimi-nal Tribunal for the Former Yugoslavia/ ICTY) dan untuk Rwanda (International
Criminal Tribunal for Rwanda).
c. Melalui Mahkamah Pidana Inter-nasional (International Criminal Court/ICC) ICC didirikan dengan
Statuta Roma 1998. Mahkamah ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang
sangat serius (the most serious crimes). ICC berwenang mengadili atas empat macam kejahatan,
yaitu: genocide, Crimes againts humanity, Crimes of War dan Crimes of ag- ression.17 ICC ini bersifat
sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, artinya jika suatu negara tidak mau (unwilling) atau tidak
mampu (unable) mengadili pelaku kejahatan perang maka ICC baru dapat melaksanakan
jurisdiksinya.
Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh Jurisdiksi ICC, tetapi melalui suatu
pernyataan untuk mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma. ICC mulai berlaku secara
efektif sejak tahun 2002 ketika sudah mencapai 60 negara yang meratifi-kasi.18 Sampai saat ini
Amerika Serikat dan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998.
Dari ketiga mekanisme penegakan hukum humaniter tersebut di atas dapat dianalisis satu-persatu
kemungkinan untuk mengadili Israel atas kejahatan perang yang sudah dilakukan. Melalui ekanisme
pertama yang menyebutkan bahwa negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol
Tambahan 1977 harus menerbitkan undang-undang nasional yang memberi sanksi pidana efektif
bagi pelaku kejahatan sulit di-tempuh karena sampai saat ini Israel belum meratifikasi Konvensi
Jenewa 1949 dan tidak mungkin akan menghukum pe-laku kejahatan menurut hukum nasional-nya
karena Israel ingin melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri.
Melalui mahkamah ad hoc yang khusus mengadili kejahatan Israel di Palestina di mungkinkan jika
Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk membentuk mahkamah ini seperti dalam
pembentukan ICTY dan ICTR. Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang tanggung jawab utama
dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat menentukan situasi adanya
ancaman perdamaian,pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Masyarakat internasional dapat
terus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pengadilan kejahatan perang Israel.