1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan? 2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata? 3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan? 4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan? 5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?

1. Nama : Fenti Anita Sari
NIM : 17.02.51.0039/A2
MAKUL : Hukum Acara Perdata Lanjut (UAS)
Fakultas Hukum Unisbank
SOAL – SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER
HUKUM ACARA PERDATA
KELAS :A-2
WAKTU : 90 MENIT
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa
lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan
aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan
jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan,
sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat
skema hokum acara perdata di pengadilan?
Jawaban :
1. Peradilan berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah
Agung:
a. Peradilan umum sebagaimana yang digariskan Undang –undang No 8 Tahun 2004
Perubahan UU No 2 Tahun 1986 Pasal 50 dan Pasal 51 Tentang Peradilan Umum
hanya berwenang mengadili perkara
o Pidana (Pidana umum dan Khusus)
o Perdata (Perdata Umum dan Niaga)
b. Peradilan agama berdasrkan Pasal 49 Undang – undang No.7 Tahun 1989
(tentang Peradilan Agama) hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang
beragama Islam mengenai :

2. o Perkawinan
o Kewarisan (meliputi wasiat,hibah yang dilakukan berdasarkan hukum
islam)
o Wakaf dan Shadaqah
c. Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)
menurut Pasal 47 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 kewenangannya terbatas
dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
d. Peradilan Militer
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang – undang No.31 Tahun 1997 hanya
berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri Prajutit TNI
berdasrkan pangkat tertentu.
2. Dalam Penyelesaian Perkara Perdata ada beberapa tahap :
1) Litigasi
 Gugatan
 Permohonan
 Perdamaian melalui Pengadilan
2) Non-Litigasi
 Arbitrase
 ADR
Tahap administratif
a. Penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang
Menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang
berhak untuk memeriksa perkara adalah:
b. Penggugat membayar biaya perkara,
Pasal 121 ayat (4) HIR pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara,
pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperative atau syarat memaksa atas
pendaftaranperkara dalam buku register.
c. Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara
d. Penggugat menerima nomor perkara (roll)

3. Panitera memberi nomor perkara atas gugatan, berdasarkan nomor urut yang
tercantum dalam buku register perkara.
3. Menurut KUHPerdata maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara
perdata terdiri atas :
a. Bukti Tulisan atau Surat
Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas
keperdataan. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam
Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165
HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894
KUHPerdata.
Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta. Akta
dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hukum
pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari :
Akta
akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang
sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.
b. Bukti dengan saksi-saksi
Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara
perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal
179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan
Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902
sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata.
c. Persangkaan-persangkaan
Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai
dengan Pasal 1922 KUHPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila
terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami
sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik
dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah
suatu peristiwa yang belum terbukti.

4. d. Pengakuan
Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam(Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312
RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR serta Pasal 1923 - 1928 KUHPerdata).
Pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam
perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau
hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain.
e. Sumpah
Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 - Pasal 185 RBg/Pasal 155 - Pasal 158
HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 - Pasal 1945 KUHPerdata.
4. Menurut golongannya, suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan
putusan yakni :
1. Putusan Sela
adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan
untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam
hukum acara dikenal macam putusan sela yaitu :
1) Putusan Preparatoir, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk
melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir
2) Putusan Interlocutoir, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian karena
putusan ini menyangkut pembuktian maka putusan ini akan mempengaruhi
putusan akhir
3) Putusan Incidental, putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa
yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
4) Putusan provisional, putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu
permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna
kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
2. Putusan Akhir
adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan,
meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan MA. Macam-macam
putusan akhir adalah sbb. :

5. a) Putusan Declaratoir, putusan yang sifatnya hanya menerangkan / menyatakan /
menegaskan suatu keadaan hukum semata, misalnya menerangkan bahwa A
adalah ahli waris dari B dan C.
b) Putusan Constitutif, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau
menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan yang
menyatakan seseorang jatuh pailit.
c) Putusan Condemnatoir, putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak
tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada
diatasnya untuk membayar hutangnya.
5. Macam-macam Upaya Hukum
Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya
hukum luar biasa.
1. Upaya Hukum Biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang
belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup :
a. Perlawanan / verzet Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat
(putusan verstek).
b. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas
terhadap putusan Pengadilan Negeri.
c. Kasasi
2. Upaya Hukum luar Biasa
Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada
asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup:
a. Peninjauan kembali (request civil)
b. Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhadap sita eksekutorial
Macam Eksekusi Menurut Sifatnya:
 Eksekusi Riil, eksekusi ini dalam praktek sering dilakukan, tetapi tidak diatur
secara tegas dalam HIR, hanya diatur dalam pasal 1033 RV mirip Pasal 200 ayat
(1) HIR, seperti : pengosongan, eksekusi hak tanggungan, dll;
 Parate Eksekusi (Eksekusi langsung) yang diatur dalam pasal 1155 KUHPerdata
(gadai), dimana seorang kreditur menjual tanpa mempunyai title eksekutorial;

6.  Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar
sejumlah uang atau untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (pasal 196 dan 225
HIR)
Skema Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri