2. Pengertian Demokrasi
demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang
berarti rakyat atau “kratos” berarti pemerintah
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih
tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada
aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik
pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan
pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini.
3.
4. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR
hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta
terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis
antara lain
• 1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok
reformasi
• 2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang
Referandum
• 3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara
yang bebas dari KKN
• 4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan
Presiden danWakil Presiden RI
• 5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
5. perubahan pelaksanaan demokrasi pada
Orde Reformasi sekarang
Pemilihan umum lebih demokratis
Partai politik lebih mandiri
Pengaturan hak asasi manusia
Lembaga demokrasi lebih
berfungsi
Konsep Trias politika masing-masing
bersifat otonom penuh
6. Ciri-ciri Pelaksanaan Demokrasi Pada
Masa Reformasi
Masa demokrasi pancasila pada Era Reformasi
berusaha menembalikan perimbanan kekuatan
antara lembaga Negara,antara eksekutif,
legeslatif dan yudikatif . Berlangsung mulai dari
Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa
ini peran partai politik kembali menonjol dan
menjadi nafas baru buat indonesia.
7. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara
3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil
musyawarah
6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur
7. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada
Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
8. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan
sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya
masyarakat
9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif,
Eksekutif dan Yudikatif.
10. Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program
parpol yang memiliki partai
8. Thank’s for watching we’re
Presentation
Redaksi:
Rizkianita.A
Rizky fernanda
Sarah Fauzia
Servian Purnama
Wydia Purba
Yuda viqri.p