Modul perkuliahan ini membahas pengertian dan definisi hukum secara umum, termasuk hukum perdata dan objek hukum. Materi ini juga menjelaskan pengertian badan hukum, jenis-jenisnya, serta perbedaan antara subjek dan objek hukum menurut beberapa pandangan ahli hukum.
1. Modul Perkuliahan
Dosen Pengampu Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA,
MM, MPM
Hukum Bisnis Dan Lingkungan
Pokok Bahasan :
Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum Yaitu
Hukum Civil dan Objek Hukum
Abstrack Kompetensi
Materi ini membahas Pengenalan dan Definisi
Hukum Secara Umum Yaitu
Hukum Civil dan Objek Hukum
Mampu memahami pengertian dan
bentuk-bentuk hukum
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh :
Ekonomi Akuntansi 1
WENNA SUSTIANY 43216010062
2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat
dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Makalah ini, Shalawat dan salam tidak
lupa saya sampaikan kepangkuan baginda Rasullulah SAW yang telah membawa risalah
untuk umat manusia Adapun Makalah yang saya tulis adalah membahas “Pengenalan dan
Definisi Hukum Secara Umum Yaitu Hukum Civil dan Objek Hukum”
Tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas semua batuan dan bimbingan dari dosen bidang
studi, Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM saya juga mengucapkan terima kasih kepada
teman-teman mahasiswa yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak
langsung dalam pembuatan makalah ini.
Tentunya ada hal-hal yang ingin saya berikan kepada teman-teman dari hasil makalah ini dari
berbagai sumber baik internet atau memakai bahasa saya sendiri. Oleh karena itu, saya harap
makalah ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama.
Saya menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk
itu, saya sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
guna sempurnanya makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat
khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
Jakarta, 26 Maret 2019
Penyusun
3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sekarang ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan juga menaati hukum yang
berlaku di negara kita demi tercapainya kehidupan yang baik dan selaras. Tentu saja
dalam hukum ini ada sebuah ilmu yang dapat menumbuhkembangkan hukum itu sendiri.
Disini kami akan merangkum dan menginformasikan kepada anda pengertian ilmu
hukum yang secara tidak langsung akan memberikan gambaran apa itu hukum dan juga
apa yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum itu sendiri.
Ilmu hukum sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai ilmu yang secara fokus
menelaah dan juga membahas mengenai hukum. Dalam hal ini pengertian tersebut dapat
menjadi sangat panjang, lebar dan luas pembahasannya baik itu dari sisi subjek, objek
dan lain-lainnya.
1.2 Tujuan Dan Manfaat
Tujuan Pengenalan dan Definisi hukum
1. Memahami jenis-jenis hukum
2. Mengidentifikasi bentuk hukum
3. Menjelaskan contoh-contoh didalam hukum
Manfaat yang diharapkan dari karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut.
1. Bagi Pembaca
Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai proses pengenalan hukum
2. Bagi Penulis
Untuk menambah pengalaman dalam membuat paper ini dan menambah wawasan
tentang proses pengenalan hukum
4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Ilmu Hukum Menurut Para Ahli
Menurut Satjipto Rahardjo ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang
menjelaskan dan menelaah secara rinci hukum. Dari pandangannya ilmu hukum
sendiri mencakup segala hal yang behubungan dengan hukum, sehingga dari pendapat
tersebut kita bisa lihat cakupan dari ilmu hukum ini sangat luas bahkan ada yang
berpendapat bahwa batas dari ilmu hukum tidak dapat ditentukan.
Menrut J. B. Daliyo menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang
objek dari ilmunya adalah hukum itu sendiri. Karena itu ilmu hukum akan
mempelajari dan mendalami segala seluk beluk mengenai hukum seperti asas-asas.
B. Pengertian Hukum Secara Umum
Definisi Hukum Secara Umum - Dengan adanya hukum di setiap negara, tentunya
masyarakat mendapatkan jaminan dan mendapat perlindungan hukum. Dengan kata
lain hukum bisa juga diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis ataupun tidak
tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi bagi yang
melanggarnya, dimana sanksi dari hukum ini bersifat memaksa dan mengikat.
C. Pengertian Badan Hukum
Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta
yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yuang mempunyai hak
dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang dapat dalam bentuk
orang atau badan hukum.
Pengertian lain dari badan hukum adalah subjek hukum (pelaku) yang tidak
mempunyai wujud, atau wujudnya tidak tampak seperti manusia biasa namun
mempunyai hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi
(natural person).
5. D. Pengertian Badan Hukum Menurut Para Ahli
1. R.Rochmat Soemitro - Badan Hukum adalah suatu badan yang bisa memiliki
harta, hak serta kewajiban seperti orang (manusia) pribadi.
2. Maijers – Badan hukum adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan
kewajiban.
3. Logemann – Badan hukum adalah suatu personifikasi atau suatu perwujudan hak
dan kewajiban.
4. R. Subekti – Badan hukum adalah suatu badan atau bisa juga disebut dengan
perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan seperti manusia
dan memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim
5. E. Utrecht – Badan hukum adalah badan yang berkuasa atau berwenang menurut
hukum menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya bukan
manusia.
E. Ciri-Ciri Badan Hukum
Ciri-ciri dari badan hukum atau karakteristik badan hukum yuang bisa menjadi subyek
hukum sebagai :
Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum
Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan
hukum
Terdaftar sebagai badan hukum
Cakap dalam melakukan perbuatan hukum
Mempunyai akte notaris pada pendiriannya.
F. Bentuk-Bentuk Badan Hukum
a. Perhimpunan (Vereniging) - Suatu perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan
sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan
atau kemampuan ekonomis mereka, mengurus persoalan sosial dan memelihara
kebudayaan. Seperti Perusahaan Negara, Perseroan Terbatas (PT) dan Joint Ventura
(JV)
6. b. Persekutuan Orang (Gemmenschap van Mensen) - Bentuk badan hukum yang
terbentuk dari faktor kemasyrakatan dan politik dalam sejarah. Seperti desa,
kabupaten, provinsi dan negara.
c. Organisasi yang dibuat menurutu undang-undang tetapi selain dua jenis badan
hukum diatas.
G. Jenis-Jenis Badan Hukum
Jenis-jenis dari badan hukum, antara lain:
1. Badan Hukum Publik
Badan hukum publik (publiekrecht) merupakan badan hukum yang dibuat menurut
hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan atau
aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau publik.
Seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum
internasional dan lain sebagainya. Contoh badan hukum publik adalah Negara,
Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.
2. Badan Hukum Privat
Badan hukum privat (privaatrecht) merupakan badan hukum yang dibaut menurut
dasar hukum perdata atau hukum sipil atua sekumpulan orang yang membuat kerja
sama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat
yang ditentukan hukum.
Badan Hukum Privat yang mempunyai tujuan provit contohnya adalah Perseroan
Terbatas (PT) atau Non Material, seperti Yayasan.
H. Perbedaan Subjek Hukum Dan Objek Hukum
Subjek hukum ialah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai
hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya subjek hukum
dapat dibedakan atas:
7. - Orang
- Badan hukum Objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan
hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum berkaitan di
dalamnya. Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat
diperoleh manusia memerlukan pengorbanan dahulu sebelumnya.
a. Subjek Hukum - Segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban
menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Setiap
manusia, baik warga negara maupun prang asing adalah subjek hukum.
Jadi dapat dikatakan, bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak is dilahirkan
sampai meninggal dunia.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, mereka yang oleh hukum
telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:
1). Orang yang belum dewasa.
2). Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seperti orang yang dungu, sakit
ingatan, dan orang boros.
3). Orang perempuan dalam pernikahan atau wanita kawin. Selain manusia sebagai
subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-
perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan
hukum seperti layaknya seorang manusia.
Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1). Badan hukum publik, seperti negara, propinsi, dan kabupaten.
2). Badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi.
b. Objek Hukum - Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat
menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek
hukum. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapatjuga disebut hak atau benda yang
dapat dikuasai dan/atau dimiliki subyek hukum.
8. Misalnya, Andi meminjamkan buku kepada Budi. Di sini, yang menjadi objek hukum
dalam hubungan hukum antara Andi dan Budi adalah buku. Buku menjadi objek
hukum dari hak yang dimiliki Andi.
Objek hukum dapat berupa benda, baik benda yang bergerak- misalnya mobil dan
hewan maupun benda tidak bergerak - misalnya tanah dan bangunan. Di samping itu,
objek hukum dapat berupa benda berwujud - misalnya tanah, bangunan, dan mobil
maupun benda tidak berwujud - misalnya hak cipta, hak merek, dan hak paten.
I. Teori Badan Hukum
a. Teori Fiksi (FIctie Theorie) - Teori fiksi dari Von Savigny menyatakan badan
hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum merupakan hanya fiksi, yakni
seseuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan
sebagai subjek hukum yang dapat menjalankan perbuatan hukum seperti manusia.
b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel Vermogents Theorie) - Teori ini
muncul dari Colltiviteitstheorie dan dikemukakan oleh Sarjana Jerman A. Brinz dan
diikuti oleh Van der Hayden dalam buku yang dikelaurkannya “Lehbuch der
Pandecten”. Teori ini membahas bahwa badan hukum hanya sebagai badan dengan
keperluan tertentu, dan manusialah yang menjadi subjek murni dari hukum.
c. Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theorie) - Teori ini dinyatakan
oleh Sarjana Jerman Rudolf von Jheering yang selanjutnya diikuti oleh Molengraaft,
Marcel Planiol, dan Apeeldorn. Teori ini membahas bahwa badan hukum tidak lain
adalah sekumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
Teori ini tidak menganggap badan hukum sebagai abstraksi ataupun organisme, untuk
itu apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban
anggota bersama, dan juga kekayaan badan hukum juga milik bersama, tidak dapat
dibagi.
d. Teori Organ - Berdasarkan teori ini badan hukum bukan abstrak (fiksi) dan juga
bukan kekayaan (hak) yang tidak mempunyai subjek, tetapi badan hukum merupakan
suatu organisme rill yang benar-benar berwujud dalam pergaulan hukum yang dapat
9. membentuk kemauan sendiri dalam perantara alat yang ada padanya seperti pengurus
dan anggota-anggotanya.
e. Teori Kenyataan Yuridis (Juridisme Realiteitsleere) - Teori ini dinyatakan oleh
Sarjana Belanda E.M Meijers dan dianut oleh Paul Scolten. Berdasarkan teori ini,
badan hukum merupakan perwujudan nyata dan konkrit seperti manusia, meskipun
tidak dapat diraba, ini memberi penekatan bahwa seharusnya dalam mempersamakan
badan hukum dengan manusia terbatas sehingga pada bidang hukum saja.
10. BAB III
PENUTUP
1.1. Kesimpulan
Dari makalah ini kita dapat mengetahui sejarah hukum di Indonesia
sehingga kita dapat lebih mendalami dan memahami tentang hukum secara
umum, sigkat, dan jelas. Yang kedepannya akan mendorong kita aga
berhati-hati dalam bertindak.
1.2. Saran
Demi kesempurnaan makalah ini kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat kami harapkan, agar makalah ini dapat menjadikan
suatu pedoman untuk kalangan umum. Kami sebagai penyusun memohon
maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan makalah
ini. Atas kritik , saran, dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.