MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PPI CILOTO oke.pp...............................
RESOLUSI SENGKETA
1. Modul Perkuliahan
Dosen Pengampu Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA,
MM, MPM
Hukum Bisnis Dan Lingkungan
Pokok Bahasan :
Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi Sengketa Ekonomi
Abstrack Kompetensi
Materi ini membahas Alternatif Resolusi
Sengketa atau Resolusi Sengketa Ekonomi
Mampu memahami dan
Mendefinisikan Tentang Alternatif
Resolusi Sangketa Ekonomi
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh :
Ekonomi Akuntansi 2
WENNA SUSTIANY 43216010062
2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat
dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Makalah ini, Shalawat dan salam tidak
lupa saya sampaikan kepangkuan baginda Rasullulah SAW yang telah membawa risalah
untuk umat manusia Adapun Makalah yang saya tulis adalah membahas “Alternatif Resolusi
Sengketa atau Resolusi Sengketa Ekonomi”
Tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas semua batuan dan bimbingan dari dosen bidang
studi, Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM saya juga mengucapkan terima kasih kepada
teman-teman mahasiswa yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak
langsung dalam pembuatan makalah ini.
Tentunya ada hal-hal yang ingin saya berikan kepada teman-teman dari hasil makalah ini dari
berbagai sumber baik internet atau memakai bahasa saya sendiri. Oleh karena itu, saya harap
makalah ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama.
Saya menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk
itu, saya sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
guna sempurnanya makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat
khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
Jakarta, 29 Maret 2019
Penyusun
3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di zaman modern seperti saat ini bangsa Indonesia banyak mengalami berbagai polemic
yang beredar di dalam masyarakat yang menimbulkan suatu pertentang bahkan sampai
menimbulkan perikaian diantara masyarakat. Pertikaian yang ada muncul dari berbagai
masalah yang biasanya timbul karena perbedaan pendapat atau paham yang mereka anut.
Pertikaian bermula dari suatu persoalan yang kecil karena tidak cepat diselesaikan maka
persoalan tersebut menjadi besar. Persoalan ini sebaiknya cepat diselesaikan agar tidak
menjadi besar. Di dalam suatu pertikaian biasanya memerlukan perantara atau biasa
disebut pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
Banyak cara menyelesaikan suatu pertikaian diantaranya yaitu dengan Negosiasi,
Mediasi, dan Arbitrase. Ketiga cara penyelesaian ini bisa digunakan agar pertikaian dapat
segera teratasi.bermula dari penyelesaian dengan membicarakan baik – baik diantara
kedua pihak yang bertikai, berlanjut bila pertikaian tidak dapat diselesaikan diantara
mereka maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu sebagai mediasi, selanjutnya jika tidak dapat
melalui mediasi maka dibutuhkan pihak yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan
yang ada. Jika tidak dapat diselesaikan juga maka membutuhkan badan hokum seperti
pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut, cara ini bisa disebut dengan Ligitasi.
1.2 Tujuan Dan Manfaat
Tujuan
1. Untuk mengetahui Definisi Alternatife Resolusi Sangketa Ekonomi
2. Untuk pengetahui penyebab Sangketa Ekonomi
3. Untuk mengetahui seberapa jauh penyelesaian Alternatif Resolusi Sangketa Ekonomi
4. Untuk mengetahui cara penyelesaian Sangketa Ekonomi
Manfaat
1. Memberi pengetahuan bagi pembaca tentang sangketa perekonomian
2. Menambah wawasan bagi pembaca dan masyarakat umum tentang penyelesaian
sengketa.
4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Sengketa
Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik
berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap
satu objek permasalahan.
Menurut Para Pendapat :
1. Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu –
individu atau kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan
yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara
satu dngan yang lain.
2. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih
yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik
yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.
Sengketa dapat di selesaikan dengan berbagai cara dintara nya :
1. Negosiasi - Proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah atau
tidak mengubah sikap dan perilaku orang lain, proses untuk mencapai
kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak
tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang
berbeda satu dengan yang lain.
Pola Perilaku dalam Negosiasi :
1. Moving against (pushing) : menjelaskan, menghakimi, menantang, tak
menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain.
2. Moving with (pulling) : memperhatikan, mengajukan gagasan,
menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi.
3. Moving away (with drawing) : menghindari konfrontasi, menarik kembali
isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan.
4. Not moving (letting be) : mengamati, memperhatikan, mengikuti arus,
fleksibel, beradaptasi dengan situasi
5. Keterampilan Negosiasi :
1. Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain
mengamatinya.
2. Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak
yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya.
3. Mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak
pasti dan tuntutan di luar perhitungan.
4. Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain
akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan.
5. Cepat memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha
menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala
Negosiasi dan Hiden Agenda :
Dalam negosiasi tak tertutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki
hiden agenda. Hiden agenda adalah gagasan tersembunyi atau niat
terselubung yang tak diungkapkan (tak eksplisit) tetapi justru hakikatnya
merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang
bersangkutan
Negosiasi dan Gaya Kerja
1. Cara bernegosiasi yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh
gaya kerjanya.
2. Kesuksesan bernegosiasi seseorang didukung oleh kecermatannya dalam
memahami gaya kerja dan latar belakang budaya pihak lain.
Fungsi Informasi dan Lobi dalam Negosiasi
1. Informasi memegang peran sangat penting. Pihak yang lebih banyak
memiliki informasi biasanya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan.
2. Dampak dari gagasan yang disepakati dan yang akan ditawarkan
sebaiknya dipertimbangkan lebih dulu.
3. Jika proses negosiasi terhambat karena adanya hiden agenda dari salah
satu atau kedua pihak, makalobying dapat dipilih untuk menggali hiden
agenda yang ada sehingga negosiasi dapat berjalan lagi dengan gagasan yang
lebih terbuka.
6. 2. Mediasi - proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau
mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki
kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama
proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses
musyawarah atau konsensus.
Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka
tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau
penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus
memperoleh persetujuan dari para pihak.
Prosedur Untuk Mediasi
• Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua,
kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya
dilaksanakan mediasi.
• Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada
mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
• Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara
supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi
kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
• Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak
pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang
memberikan penetapan.Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian
tetap dibuat oleh majelis.
Mediator
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Ciri-ciri penting dari mediator adalah :
1.netral
2.membantu para pihak
3.tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak
memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-
masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.
7. Tugas Mediator
1.Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada
para pihakuntuk dibahas dan disepakati.
2.Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan
dalam proses mediasi.
3.Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan
terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4.Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik
bagi para pihak.
Daftar Mediator
Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka
berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan
sengketa.
1.Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan
menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5(lima)
nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari
para mediator.
2.Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki
sertifikat dalam daftar mediator.
3.Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan
bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilanyang
bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
4.Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan
kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator
pada pengadilan yang bersangkutan
5.Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan
menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
6.Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar
mediator.
7.Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar
mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas,
berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas
pedoman perilaku.
8. Honorarium Mediator
1.Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
2.Uang jasa mediator bukan Hakim ditanggung bersama oleh para pihak
berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Arbitrase - Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang
berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
1. Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang
atau beberapa oramg arbiter.
2. Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan
secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter
itu sendiri;
3. Asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan
melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang
perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
4. Asa final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan
mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding
atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam
klausa atau perjanjian arbitrase.
Berdasarkan pengertian arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1990
diketahui bahwa.
1. Arbitrase merupakan suatu perjanjian
2. Perjajian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan
sengketa untuk dilaksanakan di luar perdilan umum.
DASAR HUKUM ARBITRASE
Secara singkat sumber Hukum Arbitrase di Indonesia adalah sebagai berikut:
A. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 – Menentukan bahwa semua peraturan
yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut
UUD ini. Demikian pula halnya dengan HIR yang diundang pada zaman
Koloneal Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum
diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945
tersebut.
9. B. Pasal 377 HIR - Menyatakan bahwa Jika orang Indonesia atau orang Timur
Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase
maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang
Eropa. Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi
Bangsa Eropah yang dimaksud Pasal 377 HIR ini adalah semua ketentuan tentang
Acara Perdata yang diatur dalam RV.
C. Pasal 615 s/d 651 RV
– Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623 RV)
– Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
– Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
– Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d 674 RV)
– Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV)
D. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 /1970 - Setelah Indonesia merdeka,
ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan
dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan
Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit
atau arbitrase tetap diperbolehkan.
E. Pasal 80 UU NO. 14/1985 - Menentukan bahwa semua peraturan pelaksana
yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang
peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung
ini.
10. BAB III
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Dalam penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara
diantarnya melalui :
1. Negosiasi : Suatu bentuk pertemuan antara dua pihak: pihak kita dan pihak lawan
dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan
kedua pihak.
2. Mediasi : Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
3. Arbitrase : Kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.
Perbedaan ketiga terletak dari peran mereka dalam menyelesaikan suatu pertikain yang
ada. Negosiasi tidak menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu pertikaian,
Arbitrase diantara kedua pihak yang bertikai memerlukan pihak ketiga untuk
menyelesaikan permasalahan mereka tetapi peran pihak ketiga ini hanya sebagai pemberi
saran dan tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan suatu pertikaian tersebut.
Sedangkan Arbitrase ialah Pihak ketiga yang dibutuhkan antara kedua pihak yang
bertikai dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk memutuskan suatu
permasalahan yang ada karena mereka tidak dapat menyelesaikan perikaian tersebut.
Sedangkan Perbedaan antara Perundingan, Arbitrase, dan Ligitasi ialah sebagai berikut :
1. Perundingan : Perundingan merupakan tindakan atau proses menawar untuk meraih
tujuan atau kesepakatan yang bisa diterima.
2. Arbitrase : Kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan
3. Ligitasi : Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa
sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau
penggantian atas kerusakan.
Jadi perbandingan diantara ketiganya ini merupakan tahapan dari suatu penyelesaian
pertikaian. Tahap pertama terlebih dahulu melakukan perundingan diantara kedua belah
pihak yang bertikai, kedua ialah ke jalan Arbitrase ini di gunakan jika kedua belah pihak
11. tidak bisa menyelesaikan pertikaian yang ada oleh sebab itu memerlukan pihak ketiga.
Ketiga ialah tahap yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan pihak ketiga
oleh sebab ini mereka mebutuhkan hukum atau pengadilan untuk menyelesaikan
pertikaian yang ada.
1.2 Saran
Perlu diketahui bahwa semakin banyak dan luasnya aktivitas perdagangan maka
frekuensi terjadinya sengketa dimungkinkan juga akan tinggi, selain itu membiarkan
sengketa tersebut tanpa adanya penyelesaian yang cepat maka akan menimbulkan
pembangunan yang tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis akan mengalami
kemunduran serta beragam kerugian-kerugian lainnya yang akan menimpa jika suatu
sengketa terlambat diselesaikan.
Oleh karena itu, perlu cara-cara khusus yang diterapkan agar penyelesaian sengketa
dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien. Untuk itu harus dibina & diwujudkan
suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju
perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang.
