Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi

1. ORGANISASI & MANAJEMEN PEMERINTAHAN Bahan Kuliah untuk Mahasiswa S1-PIN Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Mulawarman Oleh : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA

2. Adm, Manajemen & Org 1. ADMINISTRASI 2. MANAJEMEN 3. KEPEMIMPINAN 4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5. MANUSIA 5 4 3 2 1 5 Dimana Org?

3. A O M O A M Adm > Org ? Org > Adm ?

5. TEORI DASAR ORGANISASI

12. STRUCTURE CEO Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Jabfung Staff Line Matriks Umum & Peg Kabatu / Secretary Keuangan Renlap Bidang Bidang Bidang Staff

13. STRATEGY I (SO) Growth Strategy Oriented II (ST) Diversification Oriented III (WO) Minimizing Internal Problem IV (WT) Defensive Oriented S W T O

14. STYLE (leadership) Autocratic style Participative style Free Rein style

22. PERUBAHAN ORGANISASI Organizational Development

24. Perubahan Paradigma Organisasi RASIONALISTIS DEMOKRATIS DESENTRALISTIS TERBUKA LUWES DEBIROKRATIS GOVERNANCE GOOD GOVERNANCE Reformasi STRUKTUR : Aturan, kelembagaan & departementasi, HAL, mekanisme kerja & SOP, ALI & ALE, dll. KULTUR : Nilai-nilai, pola pikir / mindset , motivasi / kepribadian, sikap & perilaku, dll. PATERNALISTIS OTORITER SENTRALISTIS TERTUTUP KAKU BIROKRATIS GOVERNMENT BAD GOVERNANCE

28. ORGANISASI PEMERINTAH Organisasi Berbasis Kinerja

31. POTRET BIROKRASI INDONESIA Sentimen Priordial/ Etnosentrisme: Kelompok, Klan, Daerah STATE CENTRIC : Alokasi Sumber Daya Publik yg. tdk merata KULTUR FEODALISTIK: KKN, SARA, Patron – Client, Afiliasi Politik TABIAT RENT SEEKING: Mark Up, Korupsi BAD GOVERNANCE Konflik Antar Aktor di Birokrasi

33. Kelembagaan Tingkat Pusat

36. DASAR HUKUM : KEPPRES 103 TAHUN 2001 JUMLAH : 22 (DUAPULUH DUA) KEDUDUKAN : BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN DAN DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI YANG TERKAIT TUGAS : MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN TERTENTU DARI PRESIDEN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

45. Kelembagaan Tingkat Daerah

48. I. PROVINSI 1. Sekretariat Daerah  Unsur Staf 2. Dinas Daerah  Unsur Pelaksana 3. LTD (Badan, Kantor, RSUD)  Unsur Pendukung 4. Sekretariat DPRD  Unsur Staf II. KAB / KOTA 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Daerah 3. LTD (Badan, Kantor, RSUD) 4. Sekretariat DPRD. 5. Kecamatan dan Kelurahan. PERANGKAT DAERAH

50. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH BERDASARKAN URUSAN WAJIB & PILIHAN DASAR PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH URUSAN WAJIB: 16 URUSAN (VIDE PSL 13 DAN PSL 14 UU32/2004) URUSAN PILIHAN a.l: PERTAMBANGAN, PERIKANAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PARIWISATA DIWADAHI DALAM DINAS/BADAN/ KANTOR DIWADAHI DALAM LEMBAGA DINAS TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM ORGANISASI TERSENDIRI PERUBAHAN PP 8/2003

53. TUPOKSI (1) 1. Sekretariat Daerah: Tugas Membantu Kdh menyusun kebijakan dan koordinasi Dinas dan LTD. Fungsi Penyusunan Kebijakan; Koordinasi Pelaksana Tugas Dinas/LTD; Monev pelaksana kebijakan pemda; Bina Administrasi dan Aparatur; 2. Dinas Daerah: Tugas Melaksanakan Urusan Pemda (otonomi / pembantuan) Fungsi Mus Jaknis; Penyelenggaraan urusan dan yanum.

54. TUPOKSI (2) 1. Lembaga Teknis Daerah: Tugas Penyusunan & Pelaksanaan Jakda spesifik. Fungsi Musjaknis; Penyelenggaraan Urusan Yanum. 2. Sekretariat Dewan: Tugas Penyelenggaraan Adm. Kesekretariatan, Keuangan Mendukung Pelaksanaan Tugas DPRD; Fungsi Penyelenggaraan Adm. Keuangan; Penyelenggaraan Adm. Kesekretariatan Fasilitasi Anggota DPRD; Penyediaan/Koordinasi Tenaga Ahli.

55. Sukarela – Voluntary Swadaya – NGO / NPO Kelembagaan Kemasyarakatan

62. Dinamika Interaksi NGO - Govt Kerjasama Konflik

63. TEORI MANAJEMEN

64. Perbandingan Manajemen (Perusahaan) di Beberapa Negara

75. MANAJEMEN PELAYANAN

80. Keputusan MENPAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dalam Diktum ke 4 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Standar Pelayanan

81. Suatu tol o k ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untu k memberikan pelayanan yang berkualitas . Standar Pelayanan

85. Langkah Perbaikan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Menciptakan Kepemerintahan yang Baik Penataan Awal Analisis Masalah Penyebab & Rencana Tindak Nyata Perbaikan Survei

86. Penataan Awal Persiapan yang Baik akan Membawa Keberhasilan Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Pertemuan untuk Menyampaikan Informasi & Meminta Dukungan Pengambil Keputusan Rapat dengan Tim Penghubung Persiapan Lokakarya Mekanisme Pengaduan Pelaksanaan Lokakarya Mekanisme Pengaduan

87. Persiapan Survei Pengaduan Pelaksanaan Survei Rekapitulasi dan Publikasi Hasil Survei Indeks Pengaduan Masyarakat Survei

88. Rekapitulasi dan Publikasi Hasil Survei Indeks Pengaduan Masyarakat

89. Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Janji Perbaikan Pelayanan & Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Lakukan dengan benar, terbuka terhadap kritikan dan Anda akan menemukan jalan keluar yang baik. Buang jauh-jauh kecenderungan lebih dahulu menyalahkan orang lain dan kurangnya anggaran. Janji – Beritahukan – Lakukan Analisis Masalah Penyebab & Rencana Tindak Nyata Perbaikan

90. 5 Poster

91. MANAJEMEN KEBIJAKAN (Lihat Modul)

92. MANAJEMEN KERJASAMA (Lihat Modul)

93. MANAJEMEN KINERJA (Lihat Modul)