1. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA
TENGGARONG
2. Deskripsi Mata Kuliah
Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
mampu memahami secara umum sistem administrasi negara,
khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai,
landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu
memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public
budgeting, public personel administration, good governance,
public enterprise dan public service
3. MATERI PEMBELAJARAN
Sistem dalam Administrasi Negara
1.Konstruksi Ide dan Tujuan Bernegara
1.Peran Administrasi Negara
Unsur-Unsur SistemAdministrasi Negara
1.Organisasi Negara
KebijakanPubliK
1.Keuangan Negara
SistemAparatur Sipil Negara
1.Public Governance
1.Public Service
1.Perencanaan Pembangunan
1.Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
5. Sub Focus Pembahasan
04
01 Pengertian Sistem
02 PengertianAdministrasi
03 Pengertian Negara
Syarat Negara, Bentuk Negara, Sistem
Pemerintahan
6. Pen“
gS
i
es
t
re
m
tiaa
d
na
l
a
Shs
isu
a
tt
u
ek
me
b
u
l
a
t
a
natau keseluru
han yang kompleks atau terorganisir, suatu hi
mpunan atau perpaduan hal-hal atau
bagian-bagian yang membentuk suatu kebulat
an atau keseluruhan yang kompleks atau utuh”
(Pamudji, 1981)
“Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-pr
osedur yang
berhubungan satu sama lain menurut skema a
tau pola yang bulat
untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama
dari suatu usaha
atau urusan” (Prajudi, 1973)
7.
8. Pengertian Administrasi
• Administration can be defined as the activiti
es of groups cooperating ti accomplish com
mon goals (HerbertA. Simon, 1959)
• Administration can be defined as the activiti
es of group efforts, public or private, civil or
military (Leonard B. White, 1955)
9. Pengertian Negara
George Jellinek
• Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu
Kranenburg
• Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari golongan atau bangsanya sendiri
R Djoko Soetono
• Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang
sama
Kansil
• Negara adalah suatu organisasi kekuasaan masyarakat dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk
mencapai tujuan bersama itu
Herman Finer
•Negara adalahorganisasi kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan
dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan
tertinggi
13. Definisi Administrasi Negara
John M. Pffifner dan Robert V. Presthus :
1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan
pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan
politik
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi
usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari
pemerintah
3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang
bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-
teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan
maksud terhadap usaha sejumlah orang.
14. Definisi Administrasi Negara
Edward H. Litchfield :
Administrasi negara adalah suatu studi mengenai
bagaimana bermacam-macam badan pemerintah
diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-
tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.
Dwight Waldo :
Administrasi negara adalah manajemen dan
organisasi dari manusia dan peralatannya guna
mencapai tujuan pemerintah
15. Definisi Administrasi Negara
Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W
Koening :
Administras negara adalah kegiatan pemerintah didalam
melaksanakan kekuasaan politiknya.
George J. Gordon :
Administrasi negra dapat dirumuskan sebagai seluruh proses
baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang
berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan
peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif,
serta peradilan.
17. PENGERTIAN PENYELENGGARAAN NEGARA
Dalam TAP MPR
No.
XI/MPR/1998,
bagian
konsideran a
menyebutkan
1.“bahwa UUD 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan
oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif”
1.UU RI No. 28
Tahun 1999
tentang
Penyelenggara
Negara yang
bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi
dan nepotisme
UU RI No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 : “Penyelenggara Negara
adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan per-UU-an yang berlaku”
18. UU RI NO 28 TAHUN 1999 PASAL 2
Penyelenggaraan
Negara, meliputi :
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
1.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
1.Menteri
1.Gubernur
1.Hakim
1.Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
yang berlaku, dan
1.Pejabat lain yang memiliki fungsi startegis dalam kaitannya dengan
Penyelenggaraan negara sesuai dgn ketentuan per-UU-an yang berlaku
19. Pengertian
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Sistem bekerjanya Pemerintah sebagai fungsi yang ada pada Presiden
Mekanisme pekerjaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden selaku kepala
Pemerintahan
Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara, menjalankan
penyelenggaraan pemerintahan negara
20. Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Negara
Dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Kepala Negara, Presiden:
Memegang Kekuasaan Tertinggi
atas Angakatan Darat, Angkatan
Udara danAngkalan Laut.
Menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain dengan persetujuan
DPR
Dalam membuat perjanjian lainnya yang
menimbulkan akibat luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau
pembentukan UU harus dengan persetujuan
DPR
01
02
03
04
05
Menyatakan keadaan bahaya.
Syarat-syarat dan akibat keadaan
bahaya ditetapkan dengan UU
Mengangkat duta dan konsul. Dalam
mengangkat duta, memperhatikan
pertimbangan DPR
06
Menerima penempatan duta negara
lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR
21. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA);
8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang;
10.Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang
selanjutnya diatur dengan Undang-undang;
11. Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR;
12. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi Undang-Undang;
13. Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti
Undang-Undang;
14. Mengajukan rancangan Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah);
22. Asas-Asas Penyelenggaraan Negara
a.Asas Kepastian Hukum
•Mengutamakan landasan aturan perundangan, keputusan, keadilan, kebijakan.
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
•Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian penyelenggaraan negara.
Asas Kepentingan Umum
•Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
Asas Keterbukaan
•Asas untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, memberi perlindungan pada HAM, golongan dan rahasia negara.
Asas Proporsionalitas
•Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Asas Profesionalitas
•Asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan aturan yang berlaku
Asas Akuntabilitas
•Pertanggungjawaban atas setiap kegiatan
24. Sub Focus Pembahasan
04
01 Landasan Idiil
02 Landasan Konstitusional
03 Landasan Operasional
Landasan Kebijakan Lainnya
25. • PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 17 AGUSTUS 1945 AD/ SUMBER
HUKUM BAGI PEMBENTUKAN NKRI.
• PROKLAMASI KEMERDEKAAN ITU TELAH MEWUJUDKAN NKRI DARI SABA
NG – MERAUKE.
• NAMUN, NEGARA YG DIPROKLAMASIKAN KEMERDEKAANNYA BUKAN MER
UPAKAN TUJUAN SEMATA2, MELAINKAN SARANA U/ MENCAPAI CITA2 BAN
GSA & TUJUAN NASIONAL.
• SANKRI AD/ ADM SBG SISTEM YG DI PRAKTEKKAN U/ MENDUKUNG PENYE
LENGGARAAN NKRI AGAR UPAYA BANGSA INDONESIA DLM MEWUJUDKAN
CITA2 & TUJUAN NKRI DPT TERLAKSANA SCRA BERDAYA GUNA & BERHAS
IL GUNA.
• SANKRI ADA SEJAK BERDIRINYA NKRI, BERDASRKAN KONSTITUSI SBG LA
NDASAN BESERTA PERKEMBANGAN LINGKUNGANNYA.
26. LANDASAN IIDIL : PANCASILA
• Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam siding BPUPKI,
Pancasila diusulkan sebagai dasar negara, falsaf
ah negara, philosofische grounslag atau weltansc
hauung bagi berdirinya negara Indonesia.
• Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara RI da
n dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditet
apkan pada tanggal 18 Agustus 1945
27. Pembukaan UUD 1945 dirumuskan sbb:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yg Adil & Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan d
alam Permusyawarahan perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
28. • Pancasila ditetapkan sbg dasar negara & temuat dalam Pembu
kaan UUD 1945, dan menjadi idiologi negara, maka sejak 18 A
gustus 1945 “Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperang
kat nilai scra terpadu harus terwujud dlm kehidupan berbangsa
& bernegara”.
• Maka berdasarkan Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika ke
hidupan berbangsa, berssama ajaran agama khususnya yang b
ersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana t
ercermin dalam Pancasila tersebut menjadi “acuan dasar dalam
berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berban
gsa”
29.
30. Landasan Konstitusional :
Undang-undang Dasar 1945
• UUD atau Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis & sumber huk
um tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
• UUD 1945 & Perubahannya, setelah amandemen terakhir tahun 200
2, merupakan konstitusi yang berlaku bagi NKRI saat ini.
• UUD 1945 = landasan konstitusi bagi SANKRI.
• Artinya : SANKRI harus mengacu pd ketentuan2 yg telah tertuang dl
m UUD 1945, krn ketentuan2 tsb merupakan kebijakan publik terting
gi & mendasar bagi negara Indonesia
31. Landasan Konstitusional
• UUD atau Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis & sumber hukum t
ertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
• UUD 1945 & Perubahannya, setelah amandemen terakhir tahun 2002,
merupakan konstitusi yang berlaku bagi NKRI saat ini.
• UUD 1945 = landasan konstitusi bagi SANKRI.
• Artinya : SANKRI harus mengacu pd ketentuan2 yg telah tertuang dlm U
UD 1945, krn ketentuan2 tsb merupakan kebijakan publik tertinggi & me
ndasar bagi negara Indonesia
41. SANKRI
Mengandung
unsur-unsur
1. Unsur nilai
: pancasila,
cita2negara,
tujuan
negara,
2. Unsur struktur: lembaga
negara,organisasi dlm
masy.
3. Unsur
proses :
kegiatan
manajerial
lembaga
42. 1. UNSUR NILAI
PANCASILA
• sebagai landasan/dasar negara
bersatu, berdaulat adil dan makmur
Cita-cita Negara (Nasional) :
• Negara Indonesia yg merdeka,
(alinea ke tiga)
• Visi Ideal Indonesia
Tujuan Negara (Nasional)
• Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesi,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut
melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi & keadilan sosial (alinea ke empat).
• Misi ideal Indonesia
43. 2. Unsur struktur
StrukturPenyelenggaraanNegara
• Meliputi seluruh Aparatur Negara, baik Aparatur
Kenegaraan maupun Aparatur Pemerintahan serta
seluruh organisasi politik, kemasyarakatan, dan dunia
usaha yang berkembang sesuai dgn kehidupan &
kemajuan bangsa.
44. Struktur Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
• Mencakup Presiden beserta keseluruhan aparatur pemerintahan, baik
ditingkat pusat maupun daerah. Aparatur negara sbg lembaga di luar
presiden yg mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga
tsbad/:
• MPR, melaksanakanfungsi konstitutif
• DPR dan DPD, melaksanakan fungsi legislatif, anggaran &
pengawasan
• MAdanMK, melaksanakanfungsi yudisial
• BPK,melaksanakan fungsi auditif
• BI, sbgbank sentral pemegang otoritas moneter
45. 3. UNSUR PROSES
PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA
• Penyelenggaraan pemilu : Presiden, Wakil Presiden, DPR,
DPD, DPRD Prov, DPRD Kota
• MPR sbg lembaga negara, terdiri dr anggota DPR dan DPD
mengadakan siding minimal sekali dalam 5 tahun, melantik
Presiden dan WP.
• Presiden dan DPR menyusun Propenas yg kemudian di rinci
dlm Rencana Pembangunan Tahunan yg memuat APBN yg
ditetapkan o/DPR dan pemerintah
• Lembaga negara, departemen dan LPDN menyusun rencana
startegis sedangkan pemda menyusun program pembangunan
daerah
46. PROSES PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
• Presiden secara formal dan tdk formal, memberikan
arahan kpd menteri sbg pembantu2nya
• Penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dgn
arahan presiden serta berbagai peraturan per-uu-an yg
berlaku
sesuai dgn bidang tugasnya masing2
• DPR, DPD, BPK, dan MA melalukan pengawasan
berdasarkan
peraturan per-uu-an
• Presiden dalm menyelenggarakan kekeusaan
pemerintahn mempunyai hub kerja dgn lembaga
negara lainnya.
47. 5. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
• penetapan tipe Swakelola;
• penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
• penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
6. Tipe Swakelola terdiri atas:
• Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan,dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Per
angkat Daerah penanggung jawab anggaran;
• Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daera
h penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain
pelaksana Swakelola;
• Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daera
h penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola;
• Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggu
ng jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta dia
wasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
7. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
• Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK;
• Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB;
• Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
• Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
• Penyusunan Biaya Pendukung.
8. Hasil Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dimuat dalam RUP.
Perencanaan Pengadaan
48. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
• Pengguna Anggaran (PA)
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Pejabat Pengadaan
• Kelompok Kerja Pemilihan
• Agen Pengadaan
• Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
• Penyelenggara Swakelola
• Penyedia
49. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetiti
memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa
mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik
mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif
melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
