1. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA
A. PENGERTIAN
Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden selaku kepala
pemerintahan
 Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada
pada presiden.
 Uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara yang dijalankan oleh
presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 45.
 Disinggungnya fungsi lembaga-lembaga negara diperlukan untuk memberikan
keterangan yang lebih jelas tentang fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan negara.
B. ASASS PEMERINTAHA NEGARA
 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.
 Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersipat absolut.
 Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat. Presiden dan wakilnya dipilih
langsung oleh rakyat.
 Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, DPR hanya boleh mengusulkan
pemberhentian presiden.
 Menteri adalah pembantu presiden.
 Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
C. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
 Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah mekanisme bekerjanya lembaga
eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun
sebagai kepala negara.
 Presiden adalahsebagai penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintah Negara.
 Dalam menjalankan fungsinya presiden dibantu oleh mentri mentri negara.
 Hak-hak Presiden sebagai kepala negara
1. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan peranjian dengan negara lain.
3. dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan
Presiden.

2. 4. Menyatakan keadaan bahaya.
5. Mengangkat duta dan konsul.
6. Menerima penempatan duta negara lain.
7. Memberi grasi dan rehabilitasi.
8. Memberi abolisi dan amnesti.
9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain - lain tanda kehormatan yang diatur dengan
undang undang.
 tata pemerintahan yang baik. adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya
mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara yang efisien dan efektif
ciri - ciri good govermance :
1. partisipasi
2. aturan hukum
3. transparasi
4. ketanggapan
5. orientasi dan proses
6. kesetaraan
7. efektifitas
8. efisien
 upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik:
1. komitmen kuat
2. daya tahan
3. waktu yang tidak singkat
4. pembelajaran
5. masyarakat luas
6. pemahaman
7. implementasi nilai
8. aparatur pemerintah
9. rasa optimisme yang tinggi
 prinsip - prinsipnya
1. wawasan kedepan
 akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah: perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
prinsip akuntabilitas
1. harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi
2. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya
secara konsisten
3. harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi

3. 4. harus jujur, obyektif, transparant, dan inovatif
 peradilan tata usaha negara yakni salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara
asasperaturan perundang undangan
1. kejelasan tujuan
2. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. dapat dilaksanakan
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. kejelasan rumusan
7. keterbukaan
 materi muatan perundang undangan mengandung asa - asas
1. pengayoman
2. kemanusiaan
3. kebangsaan
4. kekeluargaan
5. kenusantaraan
6. bhineka tunggal ika
7. keadilan
8. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan
 Jenis Peraturan Perundang - Undangan
1. UUD 45
2. UU/ peraturan pengganti UU
3. PP (Peraturan Pemerintah)
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah (Perda)
D. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Pendahuluan
Sudah menjadi tekad pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh
tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tekad tersebut tidak
hanya dicetuskan oleh jajaran pemerintah saja, namun juga oleh seluruh penyelenggara
negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945. Hal tersebut terkait dengan kenyataan bahwa penyelengara negara mempunyai
peranan yang sangat menentukan di dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita
perjuangan bangsa sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945.

4. E. ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA
penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam menciptakan iklim
kepemerintahan yang baik (good governance). Dengan menggunakan hal tersebut sebagai
acuan, maka tujuan nasional dalam mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur niscaya akan tercapai. Visi dan misi bernegara merupakan suatu
keniscayaan untuk dicapai apabila semua penyelenggara negara menghindari perilaku KKN
sebagai akar penyebab sulitnya negara bangkit dari keterpurukan akibat krisis yang melanda
negeri ini.
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Sebagai pelaksana asas akuntabilitas, diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah. Di dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa
dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih
dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan
organisasi.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai
contoh, tiap-tiap unit di Departemen Keuangan setiap tahun diwajibkan membuat Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mulai dari eselon II ke
atas. Seiring dengan perubahan waktu, paradigma yang berkembang adalah dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemeringa, di mana dinyatakan bahwa dalam informasi tambahan keuangan
pemerintah pusat/daerah wajib disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai
Kinerja Instansi Pemerintah, yakni prestasi yang telah dicapai oleh Pengguna Anggaran
sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja
ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan
dengan mengindentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil
(outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan
strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntansi pemerintah.
E. Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy (2003: 9) memberikan rumusan tentang
akuntabilitas sebagai berikut:
F. “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu

5. LEMBAGA YANG MENGAWASI JALANNYA PENYELENGGARAAN NEGARA
Komitmen pemerintah sudah jelas bahwa di dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, perlu adanya upaya-upaya yang maksimal
dalam mencegah adanya tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh segenap
penyelenggara. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat dengan dimungkinkannya peran serta
masyarakat untuk ikut dalam proses penyelenggaraan negara dalam pengertian peran aktif
masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari
KKN yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam
masyarakat dan juga dibentuknya beberapa lembaga yang bertugas mengawasi jalannya
penyelengara negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
G. Lembaga-lembaga yang dibentuk dengan tugas mengawasi jalannya
penyelenggaraan negara bisa berbentuk internal, eksternal maupun lembaga yang bersifat
independen, yaitu:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)
Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime)
sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Upaya-upaya
penanggulangannya sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan,
terbukti masih banyaknya perbuatan pidana tersebut di mana-mana yang dilakukan pejabat
negara/pegawai atau oleh yang lainnya. Lembaga-lembaga negara yang berkompeten sampai
saat ini masih belum berfungsi secara efektif dan efisien di dalam pemberantasan tindak
pidana koripsi. Kepolisian dan kejaksaan yang selama ini diharapkan dapat menangani kasus-
kasus korupsi, dibuat tidak berdaya, bahkan dinilai oleh khalayak umum bahwa kedua
institusi itupun sudah masuk ke dalam virus korupsi itu sendiri.
LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH
Urusan pemernitahan dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat
diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional,
menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan
kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya; pertahanan misalnya mendirikan dan
membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau
sebagian willayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem
pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara bagi
setiap warga negara dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk
kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang
melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya
mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan
menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang
dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jasa,

6. mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian,
memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, Peru, PP dan peraturan lain berskala
nasional dan lain sebagainya; agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang belaku
secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan
kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu
urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.Di dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut di atas, Pemerintah menyelenggarakan sendiri
atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau
wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau
pemerintahan
Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di sampingg tunduk pada asas-asas
penyelenggaraan negara, juga didasarkan pada kriteria yang memberikan kewenangan kepada
penyelenggara negara landasan yang kuat bagi terbentuknya hubungan antara pemerintah
pusat dengan daerah.
Di dalam menyelenggarakan kewenangannya, Pemerintah membina hubungan
dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara pemerintah daerah
yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membina hubungan dengan
pemerintahan daerah dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Eksternalitas
Yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan
pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul
akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
2. Akuntabilitas
Maksudnya adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan
berdasarkankedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh
penyelenggaraan suatu urusanpemerintahan.
3. Efisiensi
Maksudnya adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan
perbandingan tingkat daya guna yang paling tingi yang dapat diperoleh.
Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Pusat
Lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan tingkat pusat adalah Departemen,
Menteri Koordinator (Menko), Menteri Negara (Meneg), Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND), Kesekretariatan yang membantu Presiden; Kejaksaan Agung,
Perwakilan RI di Luar Negeri, Tetara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI
(Polri), Badan/Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen.

7. 1. Departemen
Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 disebutkan
bahwa departemen dalam pemerintahan negara RI merupakan unsur pelaksana pemerintah.
Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa departemen dipimpin oleh menteri negara yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Departemen pada umumnya harus menyelenggarakan fungsi-fungsi:
a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidangnya.
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya
kepada Presiden.
Susunan organisasi:
a. Menteri
b. Sekretaris Jenderal, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
tugas dan administrasi departemen.
c. Direktorat Jenderal, yang bertugas melaksanakan rumusan dan melaksanakan kebijakan
serta standarisasi teknis di bidangnya.
d. Inspektorat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional.
e. Staf ahli, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang
tugasnya.
f. Badan, dibentuk bila tugas & fungsi unsur penunjang tugas departemen tidak bisa dilaksanakan
oleh organisasisetingkat Pusat.
g. Pusat, dapat dibentuk unsur penunjang tugas departemen.
h. Instansi Vertikal, dapat dibentuk di departemen yang kewenangannya tidak diserahkan
kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i. Unit pelaksana teknis, dapat dibentuk secara selektif sebagai pelaksana tugas teknis
penunjang.
2. Kementerian Koordinator
Kedudukan
Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri
Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab keapda Presiden.
Tugas
Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan
perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronisasikan perencanaan dan
penyusunan kebijakan, serta mensikronkan pelaksanaan kebiijakan di bidangnya.
Fungsi
1) Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidangnya.

8. 2) Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
3) Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2.
4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
5) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
6) Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
H. 7) Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya
kepada Presiden.
I. Koordinasi
J. a. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.
K. b. Selain tugas pokok tersebut, POLRI juga melaksanakan tugas:
L. 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
M. 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas jalan.
N. 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan.
O. 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
P. 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Q. 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian
khusus, penyidik PNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
R. 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan perturan perundang-undangan lainnya.
S. 8) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
T. 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup
dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
U. 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi
dan/atau pihak yangberwenang.
V. 11) Memberikan pelayanan keapda masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam
lingkup tugas kepolisian.
W. 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
X.
Y. 10. Badan/Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen

9. Z. Untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka
koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu
departemen, dibentuk badan/lembaga yang bersifat ekstra struktural. Badan/lembaga ini tidak
termasuk dalam daftar struktur organisasi Menko, departemen atau LPND. Badan/lembaga
ini dapat diketuai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden dan Presiden sendiri. Sedangkan
nomenklatur yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga tim, dan lain-lain
seperti:
LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA
1. Pengertian Lembaga Negara
Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "civilizated organization" dimana
lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk
membangun negara itu sendiri . Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan
mempunyai tugas nya masing – masing.
Lembaga-lembaga negara berdasarkan uud 1945
Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga
pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan
atau karena diberi kekuasaan oleh uud, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan
kekuasaannya dari uu, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan
presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat
pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh uud merupakan organ konstitusi, sedangkan
yang dibentuk berdasarkan uu merupakan organ uu, sementara yang hanya dibentuk karena
keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum
terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk
dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.
Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling
berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie
adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu
sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah undang-undang dasar negara
republik indonesia tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit
namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau
organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur
dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara ada
yang bersifat utama/primer (primary constitutional organs), dan bersifat penunjang/sekunder

10. (auxiliary state organs). Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan
kedalam 3 (tiga) lapis yaitu :
1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan
kewenangannya dibentuk berdasarkan uud 1945.
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada
lembaga yang sumber kewenangannya dari uud, ada pula sumber kewenangannya dari
undang-undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk
peraturan dibawah undang-undang.
3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada
di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh uud 1945 yaitu pemerintah daerah provinsi,
gubernur, dprd provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, bupati, dprd kabupaten,
pemerintahan daerah kota, walikota, dprd kota.
Disamping itu didalam uud 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas
oleh uud, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.

11. 2. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara
John locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara
dalam bukunya “two treaties on civil government” (1660). Ia membagi kekuasaan negara
menjadi tiga bidang sebagai berikut:
1. Legislatif: kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
3. Federatif: kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan
semua orang dan badan-badan di luar negeri.
Diilhami pemikiran john locke, setengah abad kemudian montesquieu – seorang pengarang,
filsuf asal prancis menulis buku “l’esprit des lois” (jenewa, 1748). Di dalamnya ia menulis
tentang sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku di inggris:
1. Legislatif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen);
2. Eksekutif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
3. Yudikatif: kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (mahkamah agung dan
pengadilan di bawahnya).
2. Tujuan Lembaga-Lembaga Negara
3. Kekuasaan Lenbaga-Lembaga Negara
Hak, wewenang dan kewajiban presiden/ wakil presiden:
- Memegang kekuasaan pemerintah menurut uud
- Memegang kekuasaan tertinggi
- Mengajukan rancangan uu kepada dpr
- Menetapkan peraturan pemerintah pengganti uu
- Menetapkan peraturan pemerintah
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- Mengangkat duta dan konsul
- Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan dpr
- Meresmikan anggota badan pemeriksa keuangan yang dipilih oleh dpr
- Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh komisi yudisial dan disetujui dpr
- Menetapkan hakim konstitusi
- Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan mpr.
2) Legislatif, badan deliberatif pemerinah dengan kuasa membuat uu.
b) hak, wewenang dan tugas DPR
- Membentuk uu yang dibahas dengan presiden
- Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti uu
- Menerima dan membahas uu yang diajukan dpa
- Menetapkan apbn bersama presiden
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan uu, apbn serta kebijakan pemerintah

12. - Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian
anggota komisi yudisial
- Memperhatikan pertimbangan dpd atas rancangan uu apbn dan rancangan uu yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
c) hak, wewenang dan tugas DPD
- mengajukan kepada dpr rancangan uu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dengan daerah dll.
- memberikan pertimbangan kepada dpr atas ruu apbn dan ruu yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan agama
- memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK
- melakukan pengawasan/pelaksanaan uu mengenai otonomi daerah
- menerima hasil keungan dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi
dpr tentang ruu yang berkaitan dengan apbn.
3) Yudikatif, lembaga yang berwenang mengontrol pelaksanaan aturan
a. Mahkamah agung, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang
merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi.
b. Mahkamah konstitusi, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang
merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung.
c. Komisi yudisial, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan uu yang berfungsi
mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
a) Tugas dan wewenang MA
- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan
- Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi
- Memberikan pertimbangan dalam hal presiden membergrasi dan rehabilitasi.
b) tugas dan wewenang MK
- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji uu terhadap uud
- wajib memberi putusan atas pendapat dpr mengenai dugaaan pelanggaran oleh presiden
dan/atau wakil presiden menurut uud 1945.
c) tugas dan wewenang KY
- memutuskan pengangkatan hakim agung
- mengusulkan calon hakim agung kepada DPR
- mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat
serta perilaku hukum.

13. 2. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara
Hubungan antar alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga
negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna
melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara
setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti
MANAJEMEN
Definisi
Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni
melaksanakan dan mengatur Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima
secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer
bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W.
Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,
Aliran perilaku: Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia.
Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia da perlunya manajemen memahami
manusia.
Aliran manajemen Ilmiah: aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistika
untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana
utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen.
Aliran analisis sistem: Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang
berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya.
Aliran manajemen berdasarkan hasil: Aliran manajemen berdasarkan hasil
diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan
pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai bukannya pada interaksi kegiatan karyawan.
Aliran manajemen mutu: Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada
usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi sejarah menurut beberapa ahli :
1. Menurut W.J.S Poerwodarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia :
Sejarah mengandung 3 pengertian, yaitu :
* Kesusasteraan lama, sislsilah, dan asal usul
* Kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau
* Ilmu pengetahuan
2. Menurut Abramowitz (Burher, 1970:42)
"history as a chronology of events" yang berarti bahwa sejarah merupakan sebuah kronologi
atas suatu kejadian.