Sistem administrasi negara (SANKRI) merupakan keseluruhan tatanan organisasi dan proses manajemen dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan yang diamanatkan konstitusi negara. SANKRI berperan sebagai sistem penyelenggaraan negara yang mengkoordinasikan berbagai sistem kehidupan lainnya untuk mencapai tujuan nasional secara optimal

1. Public governance

2. Nama : Gama dehilio Saputra
nim : 21042147
dosen pengampu : yulia hanoselina, S. I. P., M. A
sistem administrasi negara

3. SANKRI dapat dirumuskan sebagai keseluruhan
tatanan organisasi dan proses manajemen dalam
penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa
guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara
sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan
yang diamanatkan konstitusi negara.
SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA

4. Dengan posisi dan perannya sebagai sistem penyelenggaraan negara,
SANKRI mewadahi keseluruhan sistem dan proses kehidupan
bernegara, dan berinteraksi dengan sistem-sistem yang terdapat di
dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sistem sosial budaya, politik,
ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan. Dalam hubungan itu,
SANKRI berperan sebagai integrating system yang menyerasikan dan
menyelaraskan serta mengarahkan berbagai upaya bangsa Indonesia
mencapai cita-cita dan tujuan NKRI melalui pengembangan berbagai
kebijakan negara. Dengan perkataan lain, peran SANKRI dalam
kompleksitas dan dinamika sistem dan proses penyelenggaraan
negara dan pembangunan bangsa adalah mewadahi, memfasilitasi,
dan memadukan berbagai kegiatan sistem politik, ekonomi, hukum,
sosial dan budaya, dan keamanan guna mewujudkan keserasian dalam
arah dan langkah kebijakan, agar berbagai tujuan nasional tercapai
secara optimal.
SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA

5. Implementasi SANKRI dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
dan pembangunan bangsa guna mewujudkan cita-cita dan tujuan
bersama dalam bernegara dilakukan melalui pengembangan dan kerja
sama kelembagaan (antarindividu, antarkelompok masyarakat,
antarlembaga, antarsektor, antarwilayah, antara negara dengan warga
negara; serta antarnegara) dengan mengembangkan sistem dan
proses kebijakan yang partisipatif dalam berbagai bidang kehidupan.
SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA

6. SANKRI sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara
mengakomodasikan peran masyarakat yang luas (terbuka, setara,
partisipatif, dan accountable). Pengambilan keputusan politik yang
strategis dan kebijakan-kebijakan lainnya dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, itu dilakukan
bersama secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga perwakilan
[MPR,DPR(D)] sebagai representasi rakyat bangsa dari dan di seluruh
wilayah negara yang terbagi atas daerah besar (Provinsi) dan kecil
(Kabupaten/Kota, dan Desa) dengan kewenangankewenangan
otonomi tertentu.
SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA

7. Berbagai kebijakan pemerintahan tersebut kemudian dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan tertentu [Ketetapan MPR, UU, PP,
Keppres, dan Perda. UU, PP dan Perda tentang substansi masalah
publik tertentu ditetapkan Pemerintah setelah mendapatkan
persetujuan DPR(D)]. Pelaksanaannya dikembangkan dalam rangka
penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa untuk mencapai
tujuan bernegara, keseluruhannya harus terjaga kesatuan arah dan
keserasian langkahkebijakan baik antarsektor, daerah antardaerah
maupun antara pusat dan daerah.
SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA

8. Dari sudut tata nilai yang melekat pada Pancasila dan prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa yang tersurat dan
tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945, ternyata dalam SANKRI
terkandung nilai dan prinsip “kepemerintahan yang baik”, yaitu
supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, transparansi, partisipasi,
desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif,
efisien , berdaya saing, dan akuntabel. Lebih dari itu, kepemerintahan
yang baik dalam SANKRI dilandasi nilai-nilai kebangsaan dan
perjuangan yang dihikmati keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa
SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA

9. Selain itu, kepemerintahan yang baik memerlukan kepentingan yang
memiliki visi strategik. Para pemimpin pemerintahan negara dan
masyarakat bangsa perlu memiliki wawasan yang luas dan jauh ke
depan mengenai arah dan langkah-langkah kebijakan pembangunan
yang baik dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang baik dan pemerintahan yang bersih disertai
kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan
perkembangan tersebut. Mereka juga harus memiliki pemahaman dan
kompleksitas budaya dan kesejahteraan sosial masyarakat bangsa
yang menjadi dasar dan tujuan wacana pembangunan tersebut.
SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA

10. Keseluruhan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik tersebut pada
hakikinya terkandung secara inheren dalam UUD 1945, dan dewasa ini
dipandang merupakan responsi terhadap perkembangan lingkungan
strategik nasional dan internasional. Dalam dinamika sistem dan
proses penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan
bangsa, nilai-nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik tersebut harus
diinformasikan melalui SANKRI, serta diaktualisasikan secara arif,
efisien, dan efektif dalam menghadapi perkembangan lingkungan
strategik dan perjuangan perwujudan mewujudkan cita-cita dan tujuan
NKRI dewasa ini dan di masa datang.
SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA

11. Public governance adalah suatu konsep yang
mempresentasikan kemampuan pemerintah membantu
kemampuan warga masyarakatnya secara inklusif,
tanpa diskriminasi, dan memenuhi kepuasan individual
dan kemakmuran rakyat. Public governance tidak
terlepas dari kemampuan pemerintah dan
masyarakatnya untuk bertahan dalam segala tantangan
global dengan tetap menjaga keberlangsungan
pemerintahan, baik dari segi kehidupan ekonomi,
sosial, budaya, dan kedaulatan politik.
Public governance

12. Governance terkait dengan bagaimana pemerintah dan
organisasi sosial lainnya berinteraksi, bagaimana
mereka berhubungan dengan warga Negara, dan
bagaimana keputusan dibuat di dunia yang kompleks
(Graham et al., 2003). Governance juga dipandang
merupakan proses dimana masyarakat atau organisasi
membuat keputusan penting dan menentukan siapa
yang terlibat dalam proses tersebut dan bagaimana
mempertanggungjawabkannya (Graham et al., 2003).
Public governance

13. Salah satu faktor penting yang mendasari public governance
adalah kecakapan pemimpin. Kepemimpinan daerah maupun
negara memegang kendali untuk menciptakan, memfasilitasi,
dan menjaga iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan
publicness, yaitu public interest dan public affair, dalam relasi
kekuasaan yang mendukung terciptanya human governance,
yaitu sesuai dengan kontekstual masyarakat baik dalam hal
politik, ekonomi, dan pertumbuhan kesadaran
kewarganegaraan. Kepemimpinan memerlukan instrument
kebijakan publik untuk mengaktualisasikan kemampuan
kepemimpinannya mengelola publicness. Kebijakan publik
adalah instrument pemerintah untuk mengatur sumberdaya,
termasuk sumber daya alam, finansial, dan sumber daya
manusia bagi pencapaian tujuannya.
Public governance

14. Public governance berperan dalam praktik penyeelengaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi serta beorientasi
pada kepentingan public .serta mampu mewujudkan
transparansi ,budaya hukum dan akuntabilitas public
(KNKG,2008).public governance memiliki pengaruh yang besar
terhadap terwujudnya good governance secara menyeluruh
,baik dalam rangka penyelenggara negara itu sendiri ,maupun
dalam berbagai aspek kehidupann
masyarakat(KNKG,2008).penciptaan good governance
memerlukan komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap
pelanggaran birokratis mulai dari maladministrasi,korupsi
,kolusi dan nepotisme .
Public governance

15. Good public governance (GPG) merupakan system atau aturan perilaku
terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara
dalam menajalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan
akuntabel.GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara
penyelenggara negara dan masyarakat,antara penyelenggara negara dan
lembaga negara serta antar lembaga negara.Pedoman umum good public
governance merupakan acuan bagi lembaga –lembaga negara dalam
rangka mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan
pada asas demokrasi,transparansi,akuntabilitas ,budaya hukum serta
kewajaran dan kesetaraan ,mendorong terlaksananya fungsi legilatif dan
pengawasan ,eksekutif dan yudikatif serta lembaga non struktural sesuai
dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,serta mendorong
penyelenggaraan negara untuk meningkatkan kompentensi dan integritas
yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi,tugas dan
wewenangnya,mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab
untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan
mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara,meningkatkan
daya saing yang sehat bagi indonesia secara regional maupun
internasional.
Good Public governance

16. Dalam upaya menciptakan situasi kondusif untuk sebagai pmelaksanakan
GPG diperlukan tiga pilar,yaitu negara ,dunia usaha dan masyarakat.
• Negara
Negara harus merumuskan dan menerapkan GPG edoman dasar dalam
melaksanakan fungsi,tugas,dan wewenangnya.negara berkewajiban untuk
menciptakan situasi yang kondusif yang memungkinkan penyelenggaraan
negara dan jajarannya melakanakan tugasnya dengan baik.
• Dunia usaha
Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan GPG dalam melakukan
usahanya sehingga dapat meningkatkan produktifitas nasional.dunia
usaha berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam
perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usaha
• Masyarakat
Masyarakat harus melakukan pengendalian dan pengawasan sosial
secara efektif terhadap pelaksanaan,fungsi,tugas dan wewenang
negara.masyrakat berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikn
masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dan kebijakn publik.
Good Public governance

17. GPG mewajibkan pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-
undangan dan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan dan
perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip
pembangunan berkelanjutan,melakukan penyusunan proses penyusunan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasari pada
kajian yang mendalam serta melibatkan masyarakat atau dunia
usaha,melakukan penyebarluasan /disemsinasi/sosialiasi terhadap
peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang telah
ditetapkan,menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan
profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan warga
negara dalam demokrasi melalui pendidikan sosial politik,memastikan
agar dapat nelaksanakan fungsi dan tugasnya ,penyelenggara negara
mematuhi dan memberdayakan system hukum nasional.
Good Public governance

18. Menerapkan etika penyelnggaraan negara secara
konsisten dan mencegah tindak pidana
korupsi,kolusi,dan nepotisme (KKN) mengupayakan
kesejahteraan yang memadai serta menyediakan
sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan negara
dan jajarannya untuk melaksanakan fungsi,tugas dan
wewenang dengan baik dan benar Asas-asas GPG
adalah demokrasi,transparansi ,akuntabilitas ,budaya
hukum,kewajaran dan kesetaraan.
Good Public governance

19. Asas-asas GPG adalah demokrasi,transparansi ,akuntabilitas ,budaya
hukum,kewajaran dan kesetaraan.
• Demokrasi Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu
partisipasi,pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan
kepentingan umum.asas demokrasi harus diterapkan dengan baik
dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara
maupun dalam proses penyelenggaraan negara yang mencakup
pemilihan penyelenggara negara oleh rakyat dilakukan secara
bertanggung jawab berdasarkan kesadaran dan pemanfaatan politik
masyarakat,pemilihan penyelenggara negara oleh penyelenggara
negara yang dipilih oleh rakyat,dilakukan atas dasar kepentingan negara
dan masyarakat ,penyelnggara negara harus mampu
mendengar,memilah,memilih dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan
berpegang pada kepentingan negara dan masyarakat,serta penyusunan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan
mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara
bertanggung jawab.
Good Public governance

20. Asas-asas GPG adalah demokrasi,transparansi ,akuntabilitas ,budaya
hukum,kewajaran dan kesetaraan.
• Transparansi
Asas transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyedian
informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku
kepentingan.transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat
dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan
secara obyektif.
• Akuntabilitas
Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi
kepemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya.akuntabilitas
diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara melaksanakan
tugasnya secara bertanggungjawab .untuk itu,setiap penyelenggara negar
harus dapat melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai
dengan kententuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang
berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang,mencakup
berbagai hal seperti bahwa lembaga negara harus menetapkan rincian
fungsi ,tugas serta wewenang,dan tanggung jawab masing –masing
penyelenggara negara yang selaras dengan visi,misi dan tujuan lembaga
negar maupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran
kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut.
Good Public governance

21. Asas-asas GPG adalah demokrasi,transparansi ,akuntabilitas
,budaya hukum,kewajaran dan kesetaraan.
• Budaya hukum
Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara
tegas tanpa pandang buluh dan ketaatan terhadap hukum oleh
masyarakat berdasarakan kesadaran.budaya hukum harus
dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara
dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada
keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.untuk itu setiap lembaga
negara dan penyelenggara negara yang berkewajiban untuk
membangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan
baik dalam proses penyusunan dan penetapan
perundangundangan serta kebijakan publik maupun dalam
pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya.
Good Public governance

22. Asas-asas GPG adalah demokrasi,transparansi ,akuntabilitas
,budaya hukum,kewajaran dan kesetaraan.
• Kewajaran dan kesetaraan
Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran
sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara
terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab .kewajaran
dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga
negara dan penyelenggara negra yang adil dan bertanggung
jawab.kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku
kepentingan dan masyarakat menjadi lebih menaati hukum dan dihindari
terjadinya benturan kepentingan.untuk mencapai tujuan tersebut,dalam
melaksanakan fungsi dan tugas ,lembaga negara dan penyelanggara
harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dan
memberikan pelayanan berdasarakan asas kewajaran dan
kesetaraan,yang mencakup berbagai pedoman pelaksanaan seperti
bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menetapkan dana
tau melaksanakan perundangundangan dan kebijakan publik harus
mengutamakan dan melindungi hak-hak masyarakat dengan berbasis
kewajaran dan kesetaraan.
Good Public governance

23. Good governance
Menurut Sadjijono (2007:203) good governance mengandung arti:
“Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan
kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-
cita negara”.
Disimpulkan bahwa good governance mengandung arti kegiatan
suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan
rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di
mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam
berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan
sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

24. Penerapan Prinsip Good Governance
dalam Pelayanan Publik
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut
paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh
pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau
hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance,
mengedepankan proses dan prosedur, di mana dalam proses persiapan,
perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa
mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan
seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun
di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah
pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan
harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik
(good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang
baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur
dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik.

25. Penerapan Prinsip Good Governance
dalam Pelayanan Publik
Kinerja manajemen pemerintahan yang buruk dapat disebabkan berbagai faktor
antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpoinan, pimpinan
manajerial atas, menengah, dan bawah, serta aparatur penyelenggara
pemerintahan lainnya untuk bersama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah.
Selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi
dan kebijakan meningkatnkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas
pelayanan publik.
Pelayanan publik yang baik akan berpengaruh utuk menurutnkan atau
mempersempit terjadinya KKN dan pungli yang dewasa ini telah merebak di
semua lini ranah pelayanan publik, serta dapat menghilangkan diskriminasi
dalam pemberian pelayanan. Paradigma good governance menjadi relevan dan
menjiwai kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk
meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap ental, perilaku
aparat penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen
pimpinan daerah dan aparatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan
pelayanan publik yang berkualitas

26. referensi
-Hasibuan. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta. Gaya
Media, 2006
- Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta. PT. Raja Granfindo Persada, Cetakan X,
2002
- KNKG. 2008. “Good Public Governance Indonesia Diterbitkan Oleh:” Komisi Nasional Kebijakan
Governance: 1–50
- Anom, I. G. N. A. A. P., Dewi, I. G. A. A. O. and Suardani, N. L. R. (2018) ‘Pengaruh Implementasi Good Public
Governance’, Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis Volume 3, No. 2 , Desember 2018, 3(2),
pp. 210–225
-Dr.jan Hoesada.“Good Public governance”.di akses dari websitehttps://www.ksap.org/sap/good-public-
governance/ pada tanggal 5 november 2022 pukul 05.00 wib.
-Sadjijono. 2007. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, LAKSBANG.