Strategi Investasi Infrastruktur

Strategi dan Kebijakan Peningkatan Investasi
Bidang Infrastruktur Transportasi
Direktorat Perencanaan Infrastruktur
BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL
invest in

2
Perkembangan Penanaman Modal

Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
Realisasi Investasi Tahun 2012-Q3 2017
11% 16%
19%
23% 13% 17%
Sumber: BKPM, 2017.
321.9
398.6
463.1
545.4
612.8
513.3
0
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014 2015 2016 Q32017
RpTriliun
Tahun
PMDN PMA Total

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
*) Target Penanaman Modal 2017 Renstra BKPM 2015 – 2019
**) Terhadap target 2017
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal 2016-Q3 2017
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA : Penanaman Modal Asing
Triwulan III 2017 y-o-y q-o-q
PMDN 16,8% 6,4%
PMA 12,0% 1,6%
TOTAL 13,7% 3,4%
▪ Nilai investasi Triwulan III 2017 merupakan realisasi investasi langsung yang
dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Juli-September 2017) berdasarkan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima BKPM dari perusahaan
PMA dan PMDN.
▪ Di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa
Guna Usaha, dan Industri Rumah Tangga.
▪ Nilai investasi dalam Rp Triliun (T) dan kurs US$ 1 = Rp 13.400 sesuai dengan APBN-P
2017 (UU No. 8 Tahun 2017).
▪ Realisasi investasi pada Triwulan III 2017: Rp 176,6 T meningkat 3,4% dari Triwulan II
2017 (Rp 170,9 T) atau meningkat 13,7% dari Triwulan III 2016 (Rp 155,3 T)
▪ Realisasi Investasi pada Januari – September 2017 : Rp 513,2 T, meningkat 13,2%
dari tahun sebelumnya yaitu Januari – September 2016 (Rp 453,4 T)
Jan - Sep 2017 y-o-y
PMDN 23,1%
PMA 7,9%
TOTAL 13,2%
TW I 2016 TW II 2016 TW III 2016 JAN-SEP 2016 TW I 2017 TW II 2017 TW III 2017 JAN-SEP 2017
Target
2017*)
Capaian**)
TOTAL 146.5 151.6 155.3 453.4 165.8 170.9 176.6 513.2 678.8 75.6%
PMA 96.1 99.4 99.7 295.2 97.0 109.9 111.7 318.5 429.0 74.2%
PMDN 50.4 52.2 55.6 158.2 68.8 61.0 64.9 194.7 249.8 77.9%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
RpTriliun
Sumber: BKPM, 2017

5
Realisasi Penanaman Modal Triwulan III dan Januari-September 2017 Dibanding
Periode Sama Tahun 2016: PMDN dan PMA
Triwulan III 2016 Triwulan III 2017
Jan-Sep 2016 Jan-Sep 2017
1. Triwulan III 2016 dan Triwulan III 2017: PMDN dan PMA
2. Jan-Sep 2016 dan Jan-Sep 2017: PMDN dan PMA
T= Triliun
Realisasi y-o-y
PMDN 23,1%
PMA 7,9%
TOTAL 13,2%
Realisasi y-o-y
PMDN 16,8%
PMA 12,0%
TOTAL 13,7%
Triwulan III dan Januari – September 2017: Dibanding Tahun 2016
PMDN
Rp 158,2 T
(34,9%)
PMA
Rp 295,2 T
(65,1%)
Total : Rp 453,4 T
PMDN
Rp 55,6 T
(35,8%)
PMA
Rp 99,7 T
(64,2%)
Total : Rp 155,3 T
PMDN
Rp 194,7 T
(37,9%)
PMA
Rp 318,5 T
(62,1%)
Total : Rp 513,2 T
PMDN
Rp 64,9 T
(36,8%)
PMA
Rp 111,7 T
(63,2%)
Total : Rp 176,6 T
Sumber: BKPM, 2017

6
PMA
Realisasi Triwulan III 2017: Berdasarkan Sektor
PMDN
NO BIDANG USAHA
INVESTASI
(Rp Miliar)
PROYEK
1 Listrik, Gas dan Air 8.807,1 200
2 Konstruksi 8.548,9 105
3
Perumahan, Kawasan
Industri dan Perkantoran
8.332,3 167
4 Industri Makanan 6.288,3 296
5
Transportasi, Gudang dan
Telekomunikasi
5.136,5 98
6
Tanaman Pangan dan
Perkebunan
4.541,3 167
7 Pertambangan 4.340,8 63
8
Industri Kimia Dasar, Barang
Kimia dan Farmasi
3.781,4 127
9
Industri Logam Dasar,
Barang Logam, Mesin dan
Elektronik
3.302,9 124
10 Industri Tekstil 1.939,6 60
11 Jasa Lainnya 1.924,6 120
12
Industri Kertas, Barang dari
kertas dan Percetakan
1.887,5 50
13 Industri Mineral Non Logam 1.727,7 67
14 Hotel dan Restoran 1.510,7 116
15
Industri Karet, Barang dari
karet dan Plastik
945,1 90
16 Perdagangan dan Reparasi 563,3 243
17 Industri Kayu 561,8 38
18
Industri Alat Angkutan dan
Transportasi Lainnya
374,0 24
19 Peternakan 321,9 39
20 Industri Lainnya 79,5 26
21 Kehutanan 7,8 1
22 Perikanan 6,2 10
23
Industri Kulit, Barang dari
kulit dan Sepatu
4,7 3
24
Industri Instrumen
Kedokteran, Presisi, Optik
dan Jam
0,0 1
TOTAL 64.933,8 2.235
Triwulan III 2017: Sektor, Lokasi, Negara Asal, dan Wilayah
NO BIDANG USAHA
INVESTASI
(US$ Juta)
PROYEK
1
Industri Logam Dasar, Barang Logam,
Mesin dan Elektronik
1.166,5 323
2 Pertambangan 1.034,6 255
3 Listrik, Gas dan Air 989,8 297
4
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia
dan Farmasi
932,8 187
5
Perumahan, Kawasan Industri dan
Perkantoran
861,2 349
6 Jasa Lainnya 557,9 714
7
Transportasi, Gudang dan
Telekomunikasi
455,2 152
8 Perdagangan dan Reparasi 425,0 1.068
9 Industri Makanan 283,8 384
10 Industri Kayu 272,1 35
11 Tanaman Pangan dan Perkebunan 241,5 196
12 Hotel dan Restoran 215,9 742
13 Industri Mineral Non Logam 212,0 94
14
Industri Alat Angkutan dan
Transportasi Lainnya
208,0 136
15
Industri Kertas, Barang dari kertas
dan Percetakan
105,4 36
16
Industri Karet, Barang dari karet dan
Plastik
88,1 95
17
Industri Kulit, Barang dari kulit dan
Sepatu
71,8 55
18 Peternakan 61,9 71
19 Industri Tekstil 59,3 90
20 Perikanan 38,4 33
21 Konstruksi 27,0 85
22 Industri Lainnya 18,4 96
23 Kehutanan 4,6 42
24
Industri Instrumen Kedokteran,
Presisi, Optik dan Jam
0,2 3
TOTAL 8.331,2 5.538
Sumber: BKPM, 2017

7
Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan
Status Investment Grade dari Rating Agencies
BBB- / Stable
Baa3 / Positive
BBB- / Positive
BBB- / Positive
BBB- / Positive

8
TheEaseofDoingBusiness:
Naik19Peringkatdengan7dari10indikatoryangmengalamiperbaikan
Indikator yang Mengalami Perbaikan:
1. Starting business
2. Getting electricity
3. Registering property
4. Getting credit
5. Protecting minority investors
6. Paying taxes
7. Trading across borders
Indonesia’s Ease of
Doing Business rank,
2013-2018
129
2013
120
2014
109
2015
106
2016
91
2017
72
2018
Negara EODB 2017 EODB 2018
Singapura 2 2
Malaysia 23 24
Jepang 34 34
Thailand 46 26
Brunei 72 56
Vietnam 82 68
Indonesia 91 72
India 130 100
Laos 139 141
19

9
Realisasi Investasi Sektor Infrastruktur

Rasio Infrastruktur terhadap Total Realisasi Investasi 2012-Q3 2017
11% 16%
19%
23% 13% 17%
2012 2013 2014 2015 2016 Q3-2017
Non Infrastructure 30.9 35.3 34.8 33.4 38.8 32.0
Infrastructure 3.9 6.8 8.3 10.2 6.0 6.4
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
USDMilyar
42.18
44.81
43.6343.02
38.4
34.81
Sumber: BKPM, 2017.
11.2 %
16.02 % 19.29 % 23.37 %
13.38 % 16.67 %

Realisasi Infrastruktur Sektor Perhubungan 2012 – Q3 2017
11
2012 2013 2014 2015 2016 Q3-2017
Total Infrastruktur 3.9 6.8 8.3 10.2 6 6.4
Sektor Perhubungan 0.29 0.96 1.78 1.50 1.01 1.64
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
USD.milyar
Realisasi Sektor Perhubungan terhadap Sektor Infrastruktur Keseluruhan
7% 14% 30% 15% 17%
26%
0.20
0.33
1.30
1.11
0.80
1.43
0.09
0.63
0.49
0.39
0.21 0.21
2012 2013 2014 2015 2016 Q3-2017
Sektor Perhubungan
Jalan dan KA Udara dan Laut
Sumber: BKPM, 2017
USDMilyar

Rencana Investasi Sektor Infrastruktur vs Realisasi 2012-Q3 2017
2012 2013 2014 2015 2016 Q3-2017
Plan 13.40 21.07 27.81 60.66 62.51 37.57
Realization 3.9 6.8 8.3 10.2 6.0 6.4
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
USDMilyar
32% Approval
30% Approval
17% Approval
10% Approval 17% Approval
29% Approval
Sumber: BKPM, 2017.

13
Skema Pembiayaan Sektor Infrastruktur

14
Anggaran infrastruktur:
2016: Rp 317,1 Trilyun
2017: Rp 387,4 Trilyun
RAPBN 2018: Rp 409 Trilyun
Sehingga total 2015-2019:
± Rp 1.500 trilyun < Rp 1.978,6
trilyun, perlu keterlibatan swasta
yang lebih besar.
PARTISIPASI
SWASTA:
Rp. 1.751,5
T
(36,5%)
Angka kebutuhan investasi
infrastruktur dihitung berdasarkan
tingkat kinerja infrastruktur yang
diperlukan untuk mendukung
pencapaian posisi negara
berpendapatan menengah
(middle income country) pada
tahun 2025, serta berdasarkan
rencana pengembangan
infrastruktur pada dokumen-
dokumen perencanaan yang ada
(Sumber: Bappenas- JICA, 2014:
Background Study for RPJMN 2015-
2019)
Kebutuhan
Investasi
Infrastrukt
ur 2015-
2019:
Rp.
4.796,2 T
BUMN:
Rp.
1.066,2 T
(22,2%)
APBN +
APBD:
Rp.
1.978,6 T
(41,3%)
Porsi investasi infrastruktur
melalui skema KPBU terhadap
total investasi infrastruktur pada
sejumlah negara rata-rata adalah
22% (Inggris, Thailand, Portugal
dan Brazil memiliki figur tertinggi
yaitu di atas 40%)
(Sumber: Bappenas- JICA, 2014:
Background Study for RPJMN 2015-
2019)
PERKIRAAN KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN INFRASTRUKTUR
(2015 -2019)

Alternatif Skema Pembiayaan Infrastruktur
15
SWASTA
KPBU
PINA
• Engineering Procurement and Construction (EPC) Contractor
• Perusahaan Developer untuk Proyek IPP
• Business to Business
• Skema ini digunakan untuk proyek infrastruktur Pemerintah yang bekerja sama
dengan sektor swasta.
• Dengan skema ini, investor diberi waktu konsesi untuk mengoperasikan proyek
tersebut.
• Setelah masa konsesi selesai, proyek tersebut harus diserahkan ke Pemerintah.
Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA) sebagai alternatif untuk mengurangi
ketergantungan belanja pada APBN dan APBD sehingga swasta dan BUMN dapat
ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tanpa harus mendapat modal
dari negara

Proyek Potensial
Pipeline Proyek KPBU
1. Jalan tol
Probowangi
2. SPAM Bandar
Lampung
Nambo
Regional
Waste
Management
1. Jalan Tol Yogya - Solo
2. Jalan Tol Yogya -
Bawen
3. Pelabuhan Bitung
4. PJU Surakarta
5. Satelit Multifungsi
6. RS Pirngadi
7. RS Pendidikan
Universitas Udayana
8. RS Kanker Dharmais
9. Pengembangan
Fasilitas Pendidikan
Politeknik Batam
10. Sistem Kesejahteraan
Sosial Terpadu
Nasional
11. GOR Papua
12. Fasilitas LP
Nusakambangan *
13. Relokasi Fasilitas
Penjara Ciangir
1. Jalan Tol Semarang –
Demak
2. Jembatan tol
Surabaya - Madura
3. Pelabuhan Tanjung
Sauh
4. Pelabuhan Batu
Ampar
5. Bandara Hang
Nadim
6. Transport Dalam
Kota Medan*
7. LRT Batam
8. SPAM Pekanbaru*
9. SPAM Pondok Gede
10. SPAM Semarang
Barat
11. Pengelolaan Sampah
Legok Nangka
12. PJU Bandung
13. RS Pendidikan
Universitas Sam
Ratulangi*
14. RSUD Krian Sidoarjo
1. Jalan Tol Manado -
Bitung
2. Jalan Tol
Balikpapan -
Samarinda
3. Jalan Tol Pandaan -
Malang
4. Jalan Tol Krian -
Legundi - Bunder -
Manyar
5. Jalan Tol Jakarta -
Cikampek Elevated
II
6. Jalan Tol Batang -
Semarang
7. Jalan Tol Serpong -
Balaraja
8. SPAM Umbulan
9. PLTA Jawa Tengah
10. Satelit Palapa
Identifikasi
Proyek
Studi
Pendahuluan
Outline Business Case
(OBC)
Final Business Case
(FBC)
PQ Request for
Proposal
Bid Award
Penandatangan
Perjanjian KPBU
Financial Close
PERENCANAAN PERSIAPAN TRANSAKSI
Persiapan
Lelang
1. Jalan tol
Serang
Panimban
2. Jalan tol
Jakarta -
Cikampek
Selatan Jalan Tol
Cisumdawu
KONSTRUKSI DAN
OPERASI
16
Remarks:
) difasilitasi oleh LKPP
*) difasilitasi oleh Kemenkeu
1. Pengembang
an
Pelabuhan
Kabil, Batam
2. Proyek KA
Batam
3. Institut
Kelautan
UNDIP
4. ITB Cirebon
5. Rumah Sakit
Pendidikan
UGM
6. Asrama UIN
Malang
7. RS
Pendidikan
UIN Jakarta
8. UIN Makassar
9. Bandung
Smart
Classroom
Sumber: Bappenas, 2017.

Proyek Potensial
Proyek PINA

18
Peran dan Upaya BKPM dalam Peningkatan Investasi

19
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
Pusat BKPM
PerbaikanPelayananInvestasi
PTSP Pusat
BKPM
Satu Pintu
22
Kementerian/
Lembaga
terintegrasi
Izin
Investasi 3
Jam
Izin Investasi 3
Jam untuk
Sektor
Infrastruktur
KLIK
Kemudahan
Investasi
Langsung
Konstruksi
Digital
Signature
17,238
Izin diterbitkan
dalam Jan-Des
2015
90%
PTSP Daerah
telah terbentuk.
61% PTSP
Daerah
menerapkan e-
licensing
Industri,
ketenaga-
listrikan,
minyak & gas
bumi,
pariwisata
satu pintu
Seluruh
Sektor
125 izin
didelegasikan
ke BKPM

20
BKPM memperkenalkan pelayanan izin investasi 3 jam untuk melengkapi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan dalam memanfaatkan pelayanan izin investasi 3 jam yaitu:
BKPM
1. Berlaku untuk investor yang memiliki rencana investasi (baru atau perluasan)
minimial sebesar Rp 100 milyar (USD 8 juta) dan/atau mempekerjakan 1.000
TKI.
2. Aplikasi harus diserahkan secara langsung setidaknya satu kandidat dari usulan
perusahaan terkait.
• Tiba di PTSP Pusat BKPM dari Bandara Internasional.
• Berkonsultasi dengan Direktur Pelayanan Investasi.
• Menyampaikan dokumen & data yang dipersyaratkan.
Menanti di lounge selama dokumen
perizinan diproses oleh BKPM, Notaris in-
house, K/L terkait.
Mendapatkan 8 izin & surat booking
tanah dalam waktu 3 jam untuk
memulai bisnis.
9 izin yang diperoleh
Kepastian untuk memulai bisnis
Kepastian untuk Importasi
Barang Modal
▪ Izin Investasi
▪ Akta Pendirian Perusahaan &
Pengesahannya
▪ NPWP
▪ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
▪ Angka Pengenal Importir
Produsen (APIP)
▪ Nomor Identitas Kepabeanan
(NIK)
Kepastian untuk bekerja
Informasi Tanah yang
Akurat
▪ Rencana Penggunaan TKA (RPTKA)
▪ Izin Mempekerjakan TKA (IMTA)
Surat booking tanah
Tanpa Persyaratan
untuk investasi di sektor infrastruktur
Status Implementasi (Jan 2016-Mar 2017)
Jan-Dec 2016 Jan-Mar 2017
▪ 231 Perusahaan
▪ 64,796 Pekerja Lokal
▪ Rencana Investasi: IDR
689.52 trillion
▪ 49 Perusahaan
▪ 53,538 pekerja lokal
▪ Rencana investasi: IDR
179.48 trillion
Proyek ESDM (Jan - Mar 2017)
Jan-Mar 2017
▪ 8 perusahaan
▪ 12 izin sudah dikeluarkan
▪ Rencana Investasi: IDR 16.41 trillion
PengembanganIklimInvestasi

online-spipise.bkpm
5
2
DAHULU SEKARANG
Sistem online
http://online-
spipise.bkpm.go.id
Sistem Online
http://online-
spipise.bkpm.go.id
Back office Penandatanganan
secara digital1
1 2
Pemohon
FOLDER
PERUSAHAAN
Back office
Pengajuan
permohonan secara
online3
4
Penerbitan secara digital
(digital document)
PenandatangananTata Usaha https:// .go.id/Pemohon
1
2
1
PERCEPATANLAYANANBKPM

22
PAJAK PENGHASILAN
(TAX ALLOWANCE)
PP No. 9/2016 jo PP No. 18/2015
145 bidangusaha
(Daftar bidang usaha dalam
Lampiran PP 9/2016)
30%darijumlahinvestasi
Pengurangan penghasilan
netto selama 6 (enam)
tahun, yaitu sebesar 5% per
tahun
Penyusutan dan amortisasi yang
dipercepat.
Pajak Penghasilan atas
penghasilan dividen yang
dibayarkan kepada subjek
pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap di
Indonesia
≤10%
• berlokasi di Kawasan
Industri dan/atau Kawasan
Berikat
• melakukan
pembangunan
infrastruktur
• menggunakan bahan baku
dalam negeri ≥70%.
Kompensasi kerugian 5-10 tahun, bagi
perusahaan yang:
• menyerap tenaga kerja
500-1.000 orang
• melakukan kegiatan
penelitian dan
pengembangan (R&D)
• melakukan reinvestasi
• melakukan ekspor ≥30%
dari penjualan.
PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN
(TAX HOLIDAY)
PMK No.103/PMK.010/2016
5-15years
Pembebasan Pajak Penghasilan sejak
Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.
Dapat diperpanjang hingga maksimum 20
tahun dengan diskresi Menteri Keuangan.
Industri Pionir
1. Industri logam hulu
2. Industri pengilangan
minyak bumi;
3. Industri kimia dasar
organik yang
bersumber dari minyak
bumi dan gas alam
4. Industri permesinan yang
menghasilkan mesin
industri
5. Industri telekomunikasi,
informasi dan
komunikasi
6. Industri pengolahan
berbasis hasil pertanian,
kehutanan, dan
perikanan
7. Industri transportasi
kelautan
8. Infrastruktur ekonomi
non KPBU.
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan:
10%-100% dari Pajak Penghasilan badan
yang terhutang.
>IDR
1TrilliunRencana Investasi:
(USD 80 Juta)
PEMBEBASAN BEA MASUK
(IMPORT DUTY FACILITY)
PMK No.176/PMK.011/2009 jo.
PMK No. 76/PMK.011/2012 jo. PMK
188/PMK.010/2015
2 tahun
Pembebasan bea masuk atas
impor mesin
2 tahun
Pembebasan bea masuk atas
impor barang dan bahan untuk
keperluan produksi sesuai
kapasitas terpasang
4 tahun (tambahan2tahun)
Pembebasan bea masuk atas impor
barang dan bahan untuk keperluan
tambahan produk apabila
menggunakan mesin dalam negeri:
>30% daritotalnilaimesin
InsentifInvestasiSektorInfrastruktur

23
Fasilitas Impor Barang Modal
Percepatan dan kepastian dalam
pemrosesan customs clearance
Lebih cepat dan pasti
•Tidak perlu screening barang
modal.
•Memotong waktu pemrosesan dari
3-5 hari menjadi hanya 30 menit.
Persyaratan mudah
• Proyek dalam tahap konstruksi
• Memenuhi kewajiban pelaporan
LKPM Triwulanan ke BKPM
• Rekomendasi dari BKPM
PENYELESAIAN
KEPABEANAN (CUSTOMS
CLEARENCE)
4 status pengecekan kepabeanan:
•Jalur Merah untuk perusahaan baru.
Dilakukan pemeriksaan fisik & dokumen
sebelum barang dipindahkan dari pelabuhan.
•Jalur Kuning
Hanya dilakukan pengecekan dokumen
sebelum barang dipindahkan dari pelabuhan.
•Jalur Hijau
Pengecekan dokumen dilakukan setelah
barang dipindahkan dari pelabuhan.
•Prioritas Mitra Utama untuk perusahaan
dengan track record yang terbukti baik. Tidak
diperlukan pengecekan.
Fasilitas Baru:
Peningkatan Status
dari jalur merah ke jalur hijau untuk
perusahaan baru yang dalam tahap
konstruksi
PerbaikanIklimInvestasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal
Indonesia Investment Coordinating Board
• Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44
• Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 525 2008
• f . +62 21 525 4945
• e . info@bkpm.go.id
• www.bkpm.go.id
Thank You.
@bkpm
BKPM Indonesia Investment
Coordinating Board
bkpm_id

25
Lampiran
(Pengelompokan Jenis Infrastruktur Berdasarkan KBLI)
Sektor Uraian Sektor KBLI
Energi Ketenagalistrikan
Gas Alam dan Buatan
3510
3520
Air dan Limbah Pengadaan Air
Pengelolaan Limbah
Pengumpulan Sampah yang Tidak Berbahaya
Pengumpulan Sampah Berbahaya
Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya
Pembuangan Sampah yang Berbahaya
Instalasi Air (Pipa), Pemanas dan Pendingin
Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah
Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah
3600
3700
3811
3812
3821
3822
4322
4221
4222
Jalan dan Kereta Api Konstruksi Jalan dan Kereta Api
Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api
Pengusahaan Jalan Tol
4211
4212
5221
Udara dan Laut Jasa Kepelabuhan
Jasa Kebandarudaraan
5222
5223
Telekomunikasi Telekomunikasi dengan Kabel
Telekomunikasi tanpa Kabel
Telekomunkasi Satelit
Instalasi Sistem Kelistrikan
6110
6120
6130
4321
Lainnya PemasanganBangunan Konstruksi untuk Konstruksi Gedung
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil lainnya
Pekerjaan Pembongkaran
Pekerjaan Penyiapan Lahan
Instalasi Konstruksi Lainnya
Konstruksi Khusus Lainnya
4102
4291
4292
4311
4312
4329
4390

26
Des 2014
Sistem Perizinan
Online
Jan 2015
Pendirian PTSP Pusat
di BKPM
Okt 2015
Layanan Izin Investasi
3 Jam (3 jenis izin)
Jan 2016
Layanan Izin Investasi 3
Jam (8 izin + 1)
Jan 2017
Layanan Izin
Investasi 3 Jam
bidang ESDM
Juli 2017
Izin Prinsip Digital
InovasiLayananPerizinanPenanamanModal
PTSP
ESDM
Terhitung sejak 3 Juli 2017, BKPM menggunakan Izin Prinsip Digital untuk
Penanaman Modal dalam format Sertifikat dan Tanda Tangan Digital.

Strategi Investasi Infrastruktur

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Strategi Investasi Infrastruktur

Similar to Strategi Investasi Infrastruktur (20)

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

Strategi Investasi Infrastruktur