Semoga bermanfaat ya Boss

1. KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 DAN
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN
2019
Grand Mercure Hotel, Bandung
27 - 28 September 2018
Disampaikan pada acara
SINERGITAS KEGIATAN UNGGULAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA
KECIL PROVINSI JAWA BARAT

2. OUTLINE
2
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM TAHUN 2018 DI JAWA BARAT
VII
GAMBARAN UMUM KOPERASI DAN UKMI
II
III
IV
VI
PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM
POLA PEMBIAYAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN
UKMV
RANCANGAN RKP TAHUN 2019 BIDANG
KOPERASI DAN UMKM
VIII
URUSAN PEMERINTAH BERDASARKAN
UU NO. 23 TAHUN 2014
IX
SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KOPERASI DAN UKM
ARAH KEBIJAKAN BIDANG UMKM DAN KOPERASI

3. I. GAMBARAN UMUM
KOPERASI DAN UKM

4. KONDISI KOPERASI SECARA NASIONAL
4
Koperasi yang
Dibubarkan
40.013
Koperasi
Aktif
Koperasi RAT
80.008
152.714
Sumber : Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)

5. 5
507
4.308
139.694
Kementerian Koperasi dan UKM
Dinas Provinsi/ D.I
Dinas Kab/Kota
(0,35%)
(2,98%)
(96,67%)
144.002
99,65%
TOTAL KOPERASI:
144.509
Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi
per 27 September 2018
SEBARAN KOPERASI AKTIF BERDASARKAN WILAYAH
KEANGGOTAAN SECARA NASIONAL

6. 6Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi
per 27 September 2018
SEBARAN KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK BERDASARKAN
WILAYAH KEANGGOTAAN SECARA NASIONAL
281
1.409
23.464
Kementerian Koperasi dan UKM
Dinas Provinsi/ D.I
Dinas Kab/Kota
(55,42%)
(32,71%)
(16,80%)
24.873
17.27% TOTAL KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK:
25.154

7. 7Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi
per 27 September 2018
JENIS KOPERASI SECARA NASIONAL

8. 8
KOPERASI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT NIK
SEBANYAK 25.154 UNIT KOPERASI SECARA NASIONAL
NO PROVINSI JML NO PROVINSI JML NO PROVINSI JML
1 Aceh 351 13 Jawa Tengah 2.491 25 Sulawesi Utara 280
2 Sumatera Utara 905 14 D.I. Yogyakarta 961 26 Sulawesi Tengah 166
3 Sumatera Barat 824 15 Jawa timur 8.020 27 Sulawesi Selatan 562
4 Riau 603 16 Banten 551 28 Sulawesi Tenggara 189
5 Jambi 167 17 Bali 1.618 29 Gorontalo 143
6 Sumatera Selatan 287 18 Nusa Tenggara Barat 509 30 Sulawesi Barat 43
7 Bengkulu 359 19 Nusa Tenggara Timur 448 31 Maluku 56
8 Lampung 488 20 Kalimantan Barat 320 32 Maluku Utara 133
9 Kep. Bangka Belitung 238 21 Kalimantan Tengah 180 33 Papua 55
10 Kepulauan Riau 153 22 Kalimantan Selatan 276 34 Papua Barat 37
11 DKI Jakarta 485 23 Kalimantan Timur 488
12 Jawa Barat 2.730 24 Kalimantan Utara 38 TOTAL 25.154
Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Kop
per 27 September 2018

9. 9
KOPERASI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI
SECARA NASIONAL
Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi
per 27 September 2018
KABUPATEN/KOTA
KOPERASI AKTIF
(NIK)
KOPERASI AKTIF
(SERTIFIKAT NIK)
PERSENTASE (%)
1. Kab. Bogor 490 74 14,98
2. Kab. Sukabumi 1.418 59 4,16
3. Kab. Cianjur 469 90 18,71
4. Kab. Bandung 821 193 22,68
5. Kab. Garut 1.243 274 21,64
6. Kab. Tasikmalaya 460 130 27,54
7. Kab. Ciamis 234 88 36,36
8. Kab. Kuningan 511 156 30,12
9. Kab. Cirebon 217 68 30,22
10. Kab. Majalengka 370 22 5,88
11. Kab. Sumedang 512 104 19,77
12. Kab. Indramayu 785 119 15,14
13. Kab. Subang 785 115 14,50
14. Kab. Purwakarta 555 108 19,39
15. Kab. Karawang 1.479 101 6,82

10. 10Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi
per 27 September 2018
KOPERASI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI
SECARA NASIONAL
KABUPATEN/KOTA
KOPERASI AKTIF
(NIK)
KOPERASI AKTIF
(SERTIFIKAT NIK)
PERSENTASE (%)
16. Kab. Bekasi 523 97 17,73
17. Kab. Bandung Barat 363 94 25,90
18. Kota Bogor 356 16 4,43
19. Kota Sukabumi 286 15 4,84
20. Kota Bandung 2.165 393 18,15
21. Kota Cirebon 272 40 14,08
22. Kota Bekasi 578 87 15,05
23. Kota Depok 417 50 11,19
24. Kota Cimahi 272 25 9,12
25. Kota Tasikmalaya 271 146 53,87
26. Kota Banjar 81 36 43,90
27. Kab. Pangandaran 68 30 42,25
Grand Total 24.749 2.730 11.03
*) Data bersifat dinamis / setiap saat berubah sesuai update dari Dinas Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM
Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 20 September 2018 Pukul 09.37 WIB

11. 1
1
Sumber : Data Kementerian KUKM Didasarkan pada Perhitungan BPS 2017

12. II. SINERGI ANTARA
PUSAT DAN DAERAH

13. 13
1. Perlu Terbangunnya Sinergi Antara
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional. Sinergi ini
Merupakan Kunci Efisiensi Pembangunan
Nasional.
(Arahan Presiden pada saat Ratas tanggal 13
April 2016)
3. Kepada gubernur bupati, wali kota, yang
pertama kita harus memperkuat
sinkronisasi, memperkuat keterpaduan,
sinergi antara kegiatan yang didanai
Kota, APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
APBN, serta dana desa.
(Arahan Presiden Joko Widodo pada Acara
Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi
ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018)

14. 14
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional,
Pasal 5 ayat 2: “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, ......”
2. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
a. Pasal 258 ayat 3 : K/L pemerintah non kementerian berdasarkan
pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan
SINKRONISASI dan HARMONISASI dengan Daerah untuk mencapai
target pembangunan nasional;
a. Pasal 263 Ayat 4 : RKPD disusun dengan BERPEDOMAN pada
Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
DASAR HUKUM (1)

15. 15
3. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN TAHUN 2015 -
2019 ,
a. Pasal 2 (3b) : Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan
memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai
sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
b. Pasal 3 (1) : K/L dan Pemerintah Daerah melaksanakan program
dalam RPJM Nasional yang DIJABARKAN dalam Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Penyusunan RKPD Tahun 2018,
Pasal 2 (3) : RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada
RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
DASAR HUKUM (2)

16. 16
DASAR HUKUM (3)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan
RKPD Tahun 2018,
a. Pasal 12 (1) : RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a,
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan BERPEDOMAN pada RPJPN dan RTRW;
b. Pasal 12 (2) : RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
b, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
..............................untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
BERPEDOMAN pada RPJPD, RTRW dan RPJMN;
c. Pasal 12 (3) : RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c,
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah .............................untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan BERPEDOMAN pada RKP dan
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

17. III. CAPAIAN 3 TAHUN
KINERJA KOPERASI
DAN UKM

18. 1
8
CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KEMENTERIAN KUKM (1)
Sumber : Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS) per September 2017

19. 1
9
3,1%
>7%
CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KEMENTERIAN KUKM (2)
4.48
%
Kontribusi Koperasi terhadap PDB
Nasional semula pada tahun 2014
sebesar 1.71%, meningkat pada
tahun 2017 menjadi 4.48%
201
7
Tingkat Rasio Kewirausahaan tahun
2014 sebesar 1.65% meningkat pada
tahun 2017 menjadi > 7%
201
7
201
4
201
4

20. 2
0
CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KEMENTERIAN KUKM (3)

21. IV. ARAH KEBIJAKAN
BIDANG UMKM
DAN KOPERASI

22. 2
2
KERANGKA PEMBERDAYAAN KUMKM DALAM
RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17/2007)
Bangsa yang
berdaya saing
Pengembangan usaha
kecil dan menengah (UKM)
yang berbasis iptek dan
berdaya saing
MISI RPJPN
2005-2025
ARAH KEBIJAKAN
RPJPN 2005-2025
Koperasi:
Meningkatkan posisi tawar
dan efisiensi kolektif para
anggotanya
SASARAN
Pertumbuhan
Ekonomi
Pengurangan
Kesenjangan
Pemberdayaan usaha mikro:
Meningkatkan pendapatan
masyarakat berpendapatan
rendah
Pemerataan
pembangunan
dan berkeadilan
EkonomiKetimpangan

23. 2
3
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
(Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019)
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang
berkelanjutan dengan skala yang lebih besar
kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk
mendukung kemandirian perekonomian nasional
STRATEGI
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
• Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan
skema pembiayaan;
• Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan
pemasaran;
• Penguatan kelembagaan usaha; dan
• Peningkatan kemudahan, kepastian dan
perlindungan usaha.

24.  Koordinasi dengan Mitra K/L
 Temu Triwulanan I Bappenas-
Bappeda Seluruh Indonesia
 Penyusunan Rancangan Awal
RKP
 Sidang Kabinet Rancangan
Awal RKP
 Paparan Usulan Proyek
Prioritas oleh Pemerintah
Daerah
24
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
 Workshop
Internal
 Temu Konsultasi
Triwulanan III-
2016 Bappenas
dengan Bappeda
Provinsi
 Arah Kebijakan
Presiden
 Rapat Koordinasi
Daerah
 Rakortek dengan
Pemerintah
 Rangkaian
Musrenbang
Provinsi
 Rangkaian
Musrenbang Provinsi
 Rancangan Awal RKP
dan Pagu Indikatif
 Rakorbangpus dan
Pagu Indikatif
 Multilateral Meeting
 Rapat Koordinasi
Terbatas
 Perpres RKP 2018
 Pagu Anggaran
 Penyampaian Indikasi
Alokasi Prioritas (Pemda,
BUMN, dan Pelaku
Pembangunan lainnya)
 Bilateral Meeting
 Temu Triwulanan II
Bappenas –
Provinsi Seluruh
Indonesia
 Ratekcan Bidang
Koperasi dan
UMKM
 Musrenbang
Nasional
 Pembahasan
Pendahuluan di DPR
 Rancangan RKP
 Trilateral Meeting
 Penyusunan NK
dan RAPBN
 Penelaahan
K/L
TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

25. V. POLA PEMBIAYAAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN UKM

26. 2
6
ANGGARAN DEKONSENTRASI
•Mendukung penguatan dan pemberdayaan peran gubernur selaku
pemerintah pusat, dan kegiatannya bersifat non fisik;
•Kegiatan berupa koordinasi, Paviliun Provinsi dan pendampingan
•TUGAS PEMBANTUAN
•Membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada
gubernur/bupati/ walikota selaku kepala daerah otonom;
•Kegiatan berupa: PLUT, Revitalisasi Pasar Rakyat dan Penataan Sarana
PKL
BANTUAN PEMERINTAH
Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang
oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat
lembaga pemerintah /non pemerintah
Kegiatan Berupa, IUMK, Wirausaha Pemula & Fasilitasi Akta
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
•DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan
menjadi kewenangan Daerah
•DAK Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk Non Fisik yang
dialokasikan untuk melaksanakan tugas pelatihan dan
POLA PEMBIAYAAN BIDANG KUMKM

27. PEMBIAYAAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM
TAHUN 2018
TUGAS PEMBANTUAN
Revitalisasi Pasar :
1. Revitalisasi pasar rakyat
yang dikelola koperasi
daerah tertinggal,
perbatasan, dan pasca
bencana sebanyak 25
unit;
2. Revitalisasi pasar rakyat
yang dikelola koperasi
(reguler) sebanyak 26 unit;
Penataan PKL :
Penataan pedagang kaki lima
1.000 unit;
Pusat Layanan Usaha
Terpadu KUMKM :
Saran dan prasarana layanan
usaha terpadu sebanyak 5 unit;
BANTUAN PEMERINTAH
Wirausaha Pemula :
Wirausaha pemula yang
didukung modal awal usaha
sebanyak 1.831 orang;
IUMK :
Registrasi pengusaha skala
mikro dan kecil sebanyak
50.000 IUMK;
Akta Pendirian Koperasi :
Sosialisasi dan fasilitasi akta
pendirian koperasi berasal dari
pengusaha mikro sebanyak
1.100;
DEKONSENTRASI
Dukungan pemberdayaan di
daerah :
1. Petugas penyuluh koperasi
lapangan (PPKL) sebanyak
1.035 PPKL;
2. Operasional PLUT sebanyak 56
unit;
3. Perencanaan program
Kementerian Koperasi dan
UKM sebanyak 34 provinsi;
4. Fasilitasi promosi sebanyak 34
provinsi;
5. Monitoring dan evaluasi
kegiatan strategis sebanyak 34
provinsi;
6. Pengembangan data KUMKM
sebanyak 34 provinsi;
7. Satuan tugas pengawasan
koperasi sebanyak 1.212 orang;
DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) NON FISIK
Peningkatan Usaha
Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah :
Pelatihan dan pendampingan
bagi koperasi dan usaha kecil,
dan menengah sebanyak 34
provinsi;
2
6

28. VI. PROGRAM/KEGIATAN
STRATEGIS
KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UMKM

29. 2
9
No Program/ Kegiatan Penanggung Jawab Keterangan
BIDANG KELEMBAGAAN
1 Penataan Data Koperasi dan UMKM dengan bersinergi
dengan K/L Pusat dan Pemerintah Daerah serta stake
holder melalui Online Data Base System (ODS)
dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi
Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan
peraturan perundangan
Sekretariat
 Biro
Perencanaan
NIK diberikan dalam
bentuk Sertifikat NIK
yang dilengkapi
dengan QR Code,
kelompok jenis dan
skala usaha serta
peringkat koperasi
2 Program Pembebasan Biaya Pembuatan Akta
Koperasi bagi usaha mikro dalam rangka memberikan
legalitas, kepastian hukum, bekerjasama dengan
Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Deputi
Kelembagaan
Berupa penggantian
biaya notaris
sebesar 2,5 juta
3 Pendampingan bagi Kelompok usaha bersama (Pra
Koperasi) untuk membentuk koperasi
Deputi
Kelembagaan
Pendampingan bagi
KUBE
4 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Deputi
Kelembagaan
• Honorarium bagi
PPKL;
• Peningkatan
kapasitas PPKL
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (1)

30. 3
0
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (2)
No Program/ Kegiatan Penanggung Jawab Keterangan
BIDANG PEMBIAYAAN
1 Pendampingan Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
Deputi Pembiayaan •Bimtek
•Honor Pendamping
3 Start-up capital bagi wirausaha baru Deputi Pembiayaan •Pendaftaran secara
online
•Mempunyai sertifikat
diklat kewirausahaan

31. 3
1
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (3)
NO PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
1 Fasilitasi Standardisasi dan Mutu Produk,
Merek dan Sertifikasi (Halal, SNI, HKI,
Keamanan Pangan dan Obat, SVLK, ISO,
dll) dalam rangka mendorong produktivitas
usaha dan melindungi kreativitas UKM
Deputi Produksi dan
Pemasaran
Fasilitasi pendaftaran
standarisasi, dan
mutu produk, merek
dan sertifikasi
2 Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola
oleh koperasi termasuk di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca bencana
Deputi Produksi dan
Pemasaran
•Pembangunan Fisik;
•@ Rp. 950 juta
3 Penataan Lokasi dan Sarana Usaha Bagi
Pedagang Skala Mikro Informal/Pedagang
Kaki Lima
Deputi Produksi dan
Pemasaran
Pembangunan Fisik
4 Outlet Permanen Provinsi LLP KUKM Operasional outlet
provinsi

32. 3
2
NO PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
1 Fasilitasi Kemitraan Produksi dan
Pemasaran Bagi KUMKM
Deputi
Restrukturisasi
Usaha
Temu Mitra
2 Pusat Layanan Usaha Terpadu Deputi
Restrukturisasi
Usaha
• Pembangunan Fisik
• Operasional PLUT
3 Registrasi pengusaha skala mikro dan
kecil
Deputi
Restrukturisasi
Usaha
• Sosialisasi
• Bimbingan teknis
• Pendampingan
• Sbg TL dari Perpres 98
tahun 2014
• Di Jatim sdh 14
Kab/Kota yang
mengeluarkan
Perbup/Perwali ttg
IUMK
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (5)

33. 3
3
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN
NO PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
JENIS KETERANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN SDM
1 Penumbuhan dan Pengembangan
Wirausaha (Pelatihan Kewirausahaan
dan Tecnopreneur)
Deputi
Pengemb.
SDM
Pusat Pelatihan
2 Pelatihan Perkoperasian Deputi
Pengemb.
SDM
• Pusat
• DAK
Pelatihan
3 Pelatihan Vocational Deputi
Pengemb.
SDM
• Pusat
• DAK
Pelatihan
4 Pengembangan Standardisasi dan
Sertifikasi SDM KUKM
Deputi
Pengemb.
SDM
Pusat SKKNI dibidang Ritel,
UKM Pariwisata
(Pemandu wisata dan
Pengelola Homestay),
Simpan Pinjam dan
UKM Ekspor
5 Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (5)

34. VII. ALOKASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM TAHUN 2018
DI JAWA BARAT
34

35. ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KUKM
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
NO JENIS ANGGARAN ANGGARAN (Rp.)
1 Dekonsentrasi 5.113.283.000
2 DAK Non Fisik (Fungsi Pendidikan) 3.000.000.000
3 Tugas Pembantuan (Revitalisasi Pasar Tradisional) 950.000.000
JUMLAH 9.063.283.000
Keterangan:
Tahun 2018, Revitalisasi Pasar Rakyat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 Unit dialokasikan di
Kab. Kuningan sebesar @Rp. 950.000.000.
35

36. VIII. RANCANGAN RKP
TAHUN 2019 BIDANG
KOPERASI DAN UMKM

37. 3
7
TEMA RKP 2015-2109
20192018201720162015
Melanjutkan
Reformasi bagi
Percepatan
Pembangunan
Ekonomi yang
Berkeadilan
Mempercepat
Pembangunan
Infrastruktur
untuk
Memperkuat
Fondasi
Pembangunan
yang
Berkualitas
Memacu
Pembangunan
Infrastruktur
dan Ekonomi
untuk
Meningkatkan
Kesempatan
Kerja serta
Mengurangi
Kemiskinan
dan
Kesenjangan
Antarwilayah
Memacu
Investasi dan
Memantapkan
Pembangunan
Infrastruktur
untuk
Percepatan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Berkualitas
Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas

38. 3
8
PRIORITAS NASIONAL RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan
dan Kemaritiman
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan
Jasa Produktif
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
1
2
3
4
5

39. 3
9
ARAH KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN
PRIORITAS NASIONAL RKP 2019
 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, sehingga RKP 2019
harus fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah,
swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan nasional dalam RPJMN.
 PP 17/2017:
 Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional menggunakan
pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program)
 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM difokuskan untuk mencapai target-target
berupa :
1. Peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional, pada akhir tahun 2019
menjadi 6-7%;
2. Peningkatan ratio kewirausahaan, pada akhir tahun 2019 menjadi 5%.
 Pencapaian target tersebut dilakukan melalui :
1. Perencanaan dan penganggaran program/kegiatan diarahkan pada
program/kegiatan strategis dalam rangka pencapaian target;
2. Pemenuhan terhadap program kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM yang
belum terpenuhi sesuai amanat RPJMN.

40. IX. URUSAN PEMERINTAH
BERDASARKAN
UU NO. 23 TAHUN 2014

41. 41
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan. (Psl. 6 UU Nomor 23 Tahun 2014)
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Daerah. (Psl. 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014)
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian. (Psl. 8 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2014)
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat. (Psl. 8 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2014)
KEKUASAAN PEMERINTAH
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

42. 42
KEKUASAAN PEMERINTAH
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar
dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. (Pasal. 6
6 UU Nomor 23 Tahun 2014)
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap

43. 43
URUSAN PEMERINTAHAN
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

44. 44
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

45. 45
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren:
• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam
dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Pemerintahan; dan
• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
yang menjadi kewenangan Daerah
• Psl. 16 (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang
menjadi kewenangan Pusat :
• Dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
• Melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di
ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
• Penugasan kepada Daerah berdasarkan asas Tugas
Pembantuan

46. 46
NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN &
KOTA
1 2 3 4
1. Badan Hukum
Koperasi
Tidak ada kewenangan Tidak ada Kewenangan
2. Izin Usaha
Simpan Pinjam
• Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas
Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
Daerah provinsi.
• Penerbitan izin pembukaan kantor cabang,
cabang pembantu dan kantor kas koperasi
simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah
• Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk
3. Pengawasan &
pemeriksaan
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang
wilayah keanggotaannya lintas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi
yang wilayah keanggotaan dalam Daerah
Daerah kabupaten/kota
• Pemeriksaan & pengawasan koperasi
simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi
URUSAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
Berdasarkan Lampiran Huruf Q,
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

47. 47
4. Penilaian
Kesehatan
KSP/USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam
Penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam koperasi
yang wilayah keanggotaan dalam
Daerah kabupaten/kota.
5. Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian
Pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi yang
yang wilayah lintas Daerah
kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
Pendidikan dan latihan perkoperasian
6. Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan perlindungan
koperasi yang keanggotaannya
lintas Daerah kabupaten/kota dalam
dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Pemberdayaan & perlindungan koperasi
NO SUB URUSAN
KEWENANGAN DAERAH
PROVINSI
KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN & KOTA
1 2 3 4
URUSAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
Berdasarkan Lampiran Huruf Q,
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

48. 48
7. Pemberdayaan
Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro
(UMKM)
Pemberdayaan usaha kecil yang
dilakukan melalui pendataan,
kemitraan, kemudahan perijinan,
Pemberdayaan usaha mikro yang
dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
8. Pengembangan
UMKM
Pengembangan usaha kecil
dengan orientasi peningkatan
skala usaha menjadi usaha
menengah.
Pengembangan usaha mikro dengan
orientasi
peningkatan skala usaha menjadi usaha
NO SUB URUSAN
KEWENANGAN DAERAH
PROVINSI
KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN & KOTA
1 2 3 4
URUSAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
Berdasarkan Lampiran Huruf Q,
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

49. TERIMA KASIH
4
9

50. 50
HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKCAN PROVINSI JAWA BARAT (1)
Setuju Tidak
1 4 5 6 7 8
1 Deputi Bidang Kelembagaan
a Penambahan PPKL - 16 Kab/Kota √ Tentative
b Bimtek PPKL √ Usulan
2 Deputi Bidang Pembiayaan
a Pendamping KUR
b Pendamping SHAT
c Wirausaha Pemula
3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
a Revatalisasi Pasar Rakyat 2 Unit 950,000,000 - Sukabumi Menunggu dukungan
950,000,000 - Ciamis alokasi APBD
b Usulan PKL 8 Unit - Purwakarta Usulan belum disetujui
- Karawang
- Bogor
- Indramayu
- Cirebon
- Cianjur
- Garut
- Kuningan
c Standarisasi dan Sertifikasi Pemeran
Dalam dan Luar Negeri
KeteranganVolume
3
Kegiatan
2
No. Anggaran (Rp.) Lokasi
Kesepakatan

51. 51
HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKCAN PROVINSI JAWA BARAT (2)
Setuju Tidak
1 4 5 6 7 8
4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
a Operasional PLUT - Sukabumi √ Usulan perpanjangan
- Cianjur √ operasional PLUT
- Subang √ TA 2020 akan dibiayai
- Tasikmalaya √ APBD
b Sosialisasi Pemanfaatan SRG
c Pembangunan PLUT 4 Unit - Cirebon
- Karawang
- Kuningan
- Indramayu
d Expose gelar produk unggulan PLUT Penyiapan usulan
KUMKM
e Temu mitra UMKM dengan UMB √ Penyiapan peserta
f Bantuan KUMKM terkena dampak √
bencana dan bimteknya
5 Deputi Bdiang Pengembangan SDM
a Pelatihan Kewirausahaan 5000 Orang √ Alokasi anggaran
b Sertifikasi (SDM, ASN, 3000 Orang √ menyesuaikan
Koperasi,UMKM)
c Pelatihan Vocational bagi Wirausaha 1000 Orang √
d Pelatihan Kompetensi retail, 3000 Orang √
ekspor-impor, KSP untuk
pendamping/fasilitator
e Pelatihan tour guide 500 Orang - Sukabumi √
- Pangandaran
- Cianjur
- Tasikmalaya
Kesepakatan
Keterangan
2 3
No. Kegiatan Volume Anggaran (Rp.) Lokasi

52. 52
HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKCAN PROVINSI JAWA BARAT (3)
Setuju Tidak
1 4 5 6 7 8
6 Deputi Bidang Pengawasan
Jafung Satuan Tugas Pengawas 112 213,840,000
7 LPDB - KUMKM
a LPDB sudah tidak ada skema plafon
b LPDB menunggu proposal yang layak
untuk masuk/sesuai kriteria untuk
LPDB
c LPDB memprioritaskan usulan yang
baik
d LPDB bisa diundang untuk melakukan
pendampingan proposal
8 LLP KUKM
a Event expose produk unggulan 1 Kali
KUKMDaerah di Gd. Smesco
Indonesia
Keterangan
2 3
No. Kegiatan Volume Anggaran (Rp.) Lokasi
Kesepakatan