Dokumen SSK Bangka Selatan 2017

DOKUMEN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2017
KELOMPOK KERJA
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan
suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi
pembangunan sanitasi secara komprehensif di tingkat Kabupaten Bangka
Selatan, dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat dilakukan secara
terintegrasi, dan berkelanjutan. Guna menghasilkan dokumen perencanaan
sanitasi yang sistematis dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam kurun
waktu lima tahun mendatang, maka penyusunannya mengacu pada
dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2016-2021, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Kabupaten Bangka Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2031.
Penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten
Bangka Selatan dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan dan para pemangku kepentingan dan pihak
swasta dalam pelaksanaan pembangunan subsektor sanitasi yang
komprehensif, terpadu dan terukur, meliputi subsektor air limbah,
persampahan dan drainase.
Berdasarkan hasil kajian studi Environmental Health Risk Assessment
(EHRA) dan studi literatur menunjukkan bahwa kondisi eksisting sanitasi di
Kabupaten Bangka Selatan di wilayah perkotaan masih terdapat perilaku
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) diperkotaan yaitu 0,3% dan 19,9%
tangki septik individual tidak layak. Sedangkan di wilayah perdesaan
dengan kategori akses dasar sebesar 72% yang terbagi kedalam perilaku
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 10% dan 60% tangki septik

ii
individual tidak layak. Kemudian akses layak di perkotaan sebesar 1,1%
dan 6,7% untuk wilayah perdesaan. Kondisi eksisting subsektor
persampahan domestik di Kabupaten Bangka Selatan lebih banyak dari
wilayah perdesaan karena wilayah perdesaan cenderung lebih luas dari
pada wilayah perkotaan. Timbulan sampah di wilayah perdesaan mencapai
78,77% sedangkan di perkotaan hanya sebesar 21,23%. Namun dari
21,23% timbulan sampah di perkotaan, hanya 10,07% sampah yang
terproses ke TPA, sedangkan sisanya 11,05% tidak terproses dan 0,11
terreduksi di Bank Sampah milik masyarakat. Kemudian di wilayah
perdesaan, dari 78,77% timbulan sampah hanya 1,81% yang terproses ke
TPA dan 0,13% terreduksi di Bank Sampah milik masyarakat.
Kondisi permasalahan subsektor air limbah domestik antara lain
adalah: a) secara teknis: belum adanya IPLT dan masih terdapat 0,3% (125
KK) perilaku buang air besar sembarangan (BABS) diperkotaan dan adanya
cubluk/jamban tidak layak 19,9% (9.473 KK); b) secara non teknis:
terbatasnya APBD Kabupaten; peran institusi terkait belum maksimal;
kurangnya peran serta masyaraka dan swasta; kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat tentang dampak air limbah untuk kehidupan baik
secara langsung maupun melalui media massa. Kemudian kondisi
permasalahan subsektor persampahan secara teknis adalah belum
maksimalnya pemanfaatan TPA (design sebagai sanitary landfill
dimanfaatkan sebagai control landfill); minimnya sarana dan prasarana
TPA (truck sampah, arm roll, compactor, bengkel, exavator); Sebesar
87,87% sampah tidak terproses ke TPA. Sedangkan aspek non teknisnya
adalah: terbatasnya dana operasional TPA; belum optimalnya pelaksanaan
perda tentang persampahan; adanya kebiasan masyarakat yang
membuang sampah di sungai, drainase dan pantai; terdapat 39,60%
pengelolaan sampah dengan cara di bakar; pencemaran Sungai, Drainase.

iii
Kerangka pengembangan sanitasi subsektor air limbah terbagi ke
dalam tiga zona yaitu: a) Zona Akses Dasar; b) Zona SPALD Setempat dan;
c) Zona SPALD Terpusat. Sedangkan untuk subsektor persampahan terbagi
menjadi: a) zona penanganan mandiri oleh masyarakat; b) zona
penanganan sampah terangkut ke TPA dan; c) zona penanganan sampah
terangkut ke TPA dengan upaya pengurangan.
Strategi pengembangan sanitasi yang diterapkan adalah: a)
meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (provinsi maupun pusat
melalui Satker terkait) untuk pembangunan IPLT, SPALDT Permukiman
berbasis masyarakat dan TPST 3R serta menjalin kerja sama dengan pihak
swasta dalam penggalangan dana sebagai bentuk tanggup jawab sosial
perusahan kepada masyarakat; b) mengoptimalkan peran OPD dalam
mempersiapkan kebutuhan lahan untuk pembangunan; c) memaksimalkan
peran kader posyandu dalam mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih
Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) melalui penyuluhan
langsung dan pemicuan kepada masyarakat; d) mengoptimalkan
pelaksanaan perda air limbah dan persamphan melalui kerja sama dalam
sosialiasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), STOP BABS, Stop buang
sampah sembarangan dengan media lokal (TV, Radio, Koran).
Indikasi pendanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Bangka
Selatan bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta
pihak swasta untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Indikasi
pendanaan untuk subsektor air limbah mencapai Rp. 20.478.000.000,00-,
subsektor persampahan sebesar Rp. 4.182.000.000-, dan subsektor
drainase lingkungan mencapai Rp. 20.235.000.000-,. Dengan demikian
total indikasi pendanaan mencapai Rp. 44.895.000.000-,. Sedangkan
perkiraan komitmen pendanaan sanitasi sebesar 1% (Rp. 53.938.271.850)
dari belanja langsung APBD (Rp. 5.393.827.184.951).

iv
KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah
Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, Atas
ridho-Nya Kabupaten Bangka Selatan telah diberikan
kesempatan untuk mengikuti Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi (PPSP) pada tahun 2012. Pada
tahun 2017 Kabupaten Bangka Selatan diberikan
kesempatan kembali untuk mengikuti Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) dan telah menyelesaikan
penyusunan dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepat
waktu. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya sudah
sepatutnya saya ucapkan kepada seluruh Tim Pokja AMPL Kabupaten
Bangka Selatan atas segala upaya dan kesempatan serta kemampuan
yang dikerahkan untuk menyelesaikan penyusunan dokumen
pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini.
Pembangunan di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan merupakan
isu global yang merupakan bagian tidak terpisah dari setiap
pembangunan di bidang lainnya serta merupakan kebutuhan dasar bagi
manusia karena dengan lingkungan dan sanitasi yang baik maka
kesehatan dapat terwujud. Terwujudnya sarana dan prasarana sanitasi
serta lingkungan yang sehat serta berperilaku hidup bersih dan sehat
merupakan upaya preventif dalam menciptakan kesehatan masyarakat.
Dengan kondisi masyarakat yang sehat maka pembangunan dapat
dilaksanakan sesuai rencana yang pada akhirnya kesejahteraan
masyarakat yang dicita-citakan akan tercapai.
Saya berharap agar dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten
(SSK) ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pihak dalam upaya
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan
di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan baik untuk jangka pendek
maupun jangka panjang.
Untuk mewujudkan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dalam
pembangunan di bidang sanitasi dari tahun 2018-2022 dibutuhkan
partisipasi semua pihak baik pemerintah maupun swasta berupa APBN,
APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta bantuan seluruh pihak yang
peduli terhadap pembangunan sanitasi dan lingkungan. Saya yakin dan

v
berharap dengan semangat kebersamaan serta semboyan “Junjung
Besaoh” yang terus dibangun, Kabupaten Bangka Selatan akan lebih baik
dari masa lalu dan mampu merealisasikan Strategi Sanitasi Kabupaten
(SSK) Tahun 2018-2022 yang telah direncanakan.
Dengan usia Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan yang masih relatif
muda ini saya yakin dan percaya apabila ada komitmen yang kuat serta
konsistensi semua pihak dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta
kebersamaan semua pihak maka pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan akan dapat diwujudkan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

vi
DAFTAR ISI
Ringkasan Eksekutif ................................................................................i
Kata Pengantar.......................................................................................iv
Daftar Isi ...............................................................................................vi
Daftar Tabel ...........................................................................................viii
Daftar Gambar........................................................................................xi
Daftar Diagram.......................................................................................xii
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................I-1
1.1 Latar Belakang.............................................................................I-1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan SSK..............................................I-7
1.2.1 Maksud...............................................................................I-7
1.2.2 Tujuan................................................................................I-7
1.3 Metodologi Penyusunan.................................................................I-8
1.3.1 Sumber Data.......................................................................I-8
1.3.2 Jenis Data...........................................................................I-9
1.3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .............................I-9
1.3.4 Anaslisa Data ......................................................................I-10
1.4 Dasar Hukum...............................................................................I-10
1.4.1 Undang-Undang...................................................................I-10
1.4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ...............................I-11
1.4.3 Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia .............I-12
1.4.4 Keputusan dan Peraturan Menteri Republik Indonesia...............I-13
1.4.5 Surat Edaran Menteri ...........................................................I-15
1.4.6 Peraturan Daerah.................................................................I-15
1.5 Sistematika Penulisan ...................................................................I-16
BAB II PROFIL SANITASI KABUPATEN BANGKA SELATAN .............................II-1
2.1 Gambaran Umum Wilayah.............................................................II-1
2.1.1 Kondisi Geografis .................................................................II-1
2.1.2 Kondisi Topografis................................................................II-2
2.1.3 Kondisi Administratif ............................................................II-3
2.1.4 Kondisi Kependudukan .........................................................II-6
2.1.5 Angka Kemiskinan................................................................II-7
2.1.6 Keuangan dan Perekonomian Daerah .....................................II-8
2.1.7 Tata Ruang Wilayah .............................................................II-12
2.2 Kemajuan Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten .........................II-23
2.2.1 Air Limbah Domestik ............................................................II-23
2.2.2 Persampahan Domestik ........................................................II-24
2.2.3 Drainase Lingkungan............................................................II-24
2.3 Profil Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan Saat Ini............................II-25
2.4 Area Beresiko Dan Permasalahan Mendesak Sanitasi ........................II-44
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI ..........................................III-1
3.1 Visi Dan Misi Sanitasi....................................................................III-1
3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi...............................................III-3

vii
3.2.1 Tahapan pengembangan sanitasi ...........................................III-3
3.2.2 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi .............................III-11
3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran ................................................III-12
3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah.........................................III-13
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI............................................IV-1
4.1 Air Limbah Domestik ....................................................................IV-1
4.2 Pengelolaan Persampahan.............................................................IV-6
4.3 Drainase Perkotaan ......................................................................IV-10
BAB V KERANGKA KERJA LOGIS................................................................V-1
5.1 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik .........V-2
5.2 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Persampahan Domestik .....V-3
5.3 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Drainase Lingkungan.........V-4
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI ............VI-1
6.1 Ringkasan ...................................................................................VI-1
6.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber
Pendanaan Pemerintah .................................................................VI-3
6.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber
Pendanaan Non Pemerintah...........................................................VI-5
6.4 Antisipasi Funding Gap..................................................................VI-7
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK ...................................VII-1
7.1 Sektor Air Limbah Domestik................................................................VII-3
7.2 Sektor Persampahan Domestik............................................................VII-16
7.3 Sektor Drainase Lingkungan ...............................................................VII-21
7.4 Infrastruktur dan Akses Air Limbah Domestik........................................VII-27
7.5 Infrastruktur dan Akses Persampahan Domestik....................................VII-27
7.6 Infrastruktur dan Akses Drainase Lingkungan .......................................VII-28
7.7 Pelaporan Monev Implementasi SSK ....................................................VII-29
LAMPIRAN
Lampiran 1 Hasil Kajian Non Teknis dan Lembar Kerja Area Berisiko
Lampiran 1.1 Keuangan Daerah dan struktur organisasi
Lampiran 1.2 Ringkasan eksekutif study ehra dan kajian lainnya
Lampiran 1.2.1 Ringkasan eksekutif study ehra
Lampiran 1.2.2 Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Sanitasi
Lampiran 1.2.3 Ringkasan Eksekutif Kajian Kelembagaan dan Kebijakan
Lampiran 1.2.4 Ringkasan Eksekutif Kajian Komunikasi dan Media
Lampiran 1.2.5 Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Serta Masyarakat
Lampiran 1.2.6 Ringkasan Eksekutif Kajian Sanitasi Sekolah
Lampiran 1.3 Peta rencana pengembangan berdasarkan rencana induk (apabila ada)
Lampiran 1.4 Lembar kerja analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK
Lampiran 2 Hasil analisis SWOT
Lampiran 3 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Lampiran 4 Deskripsi Program/Kegiatan
Lampiran 5 Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR yang potensial
Lampiran 6 Kesiapan Implementasi
Lampiran 6.1 Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Tahun Depan
Lampiran 6.2 Pemutakhiran Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun Depan
Lampiran 6.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran 2 (dua) Tahun Kedepan
Lampiran 6.4 Kriteria Kesiapan Implementasi 2 (dua) Tahun Kedepan
Lampiran 7 Rencana Kerja Tahunan

viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Keterkaitan Dokumen Pemutakhiran SSK 2018-2021
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...................................I-5
Tabel 2.1 Luas Administrasi Kabupaten Bangka Selatan ...........................II-4
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Bangka
Selatan Saat ini dan proyeksi 5 Tahun .....................................II-6
Tabel 2.3 Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten
Bangka Selatan Saat ini dan Proyeksi 5 Tahun..........................II-7
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin per-Kecamatan tahun 2017.................II-7
Tabel 2.5 Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2011 s/d 2015 .....................................II-8
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011-2015 .................................................................II-9
Tabel 2.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2015......II-11
Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011 – 2015 (Rp. Juta) ................................................II-12
Tabel 2.9 Kemajuan Pelaksanaan SSK Kabupaten Bangka Selatan
Subsektor Air Limbah Domestik ..............................................II-23
Subsektor Persampahan Domestik ..........................................II-24
Subsektor Drainase Lingkungan ..............................................II-24
Tabel 2.12 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik di Kabupaten
Bangka Selatan untuk Klasifikasi Perkotaan..............................II-28
Bangka Selatan untuk Klasifikasi Perdesaan ............................II-28
Tabel 2.14 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Bangka Selatan.....................................................II-29
Tabel 2.15 Rekapitulasi Shit Flow Diagram (SFD) .....................................II-31
Tabel 2.16 Penanganan Sampah Untuk Wilayah Perkotaan.........................II-37
Tabel 2.17 Penanganan Sampah Untuk Wilayah Perdesaan ........................II-37
Tabel 2.18 Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan
Kabupaten Bangka Selatan ....................................................II-38
Tabel 2.19 Wilayah genangan dan perkiraan luas genangan pada area
terbangun di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 ................II-40
Tabel 2.20 Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 ..............................II-43
Tabel 2.21 Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2017 ..................................................II-46
Tabel 2.22 Permasalahan Mendesak Air Limbah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2017 .............................................................II-47
Tabel 2.23 Area Beresiko Sanitasi Persampahan Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2017 .............................................................II-49
Tabel 2.24 Permasalahan Mendesak Persampahan Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2017 .............................................................II-50

ix
Tabel 2.25 Area Beresiko Sanitasi Drainase Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2017 .........................................................................II-52
Tabel 2.26 Permasalahan Mendesak Drainase Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2017 .............................................................II-53
Tabel 3.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan ......................III-2
Tabel 3.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik
Kabupaten Bangka Selatan ....................................................III-5
Tabel 3.3 Tahapan Pengembangan Persampahan
Tabel 3.4 Tahap Pengembangan Drainase
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi
Tabel 3.6 Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Sanitasi
Tabel 3.7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD
Tabel 3.8. Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Bangka Selatan ..............III-14
Tabel 3.9 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kedepan........................III-14
Tabel 3.10 Perhitungan Pertumbuhan APBD Kabupaten Bangka Selatan
Untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi.............III-15
Tabel 3.11 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Bangka Selatan
untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi
Terbangun hingga Tahun 2022 ...............................................III-15
Tabel 3.12. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Bangka Selatan
Dalam Mendanai Program /Kegiatan SSK .................................III-16
Tabel. 4.1. Strategi Pengembangan Air Limbah .........................................IV-5
Tabel 4.2. Strategi Pengembangan Persampahan .....................................IV-9
Tabel 4.3. Strategi Pengembangan Drainase............................................IV-13
Tabel 5.1 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik..V-2
Tabel 5.2 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Persampahan ............V-3
Tabel 5.3 Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Drainase...................V-4
Tabel 6.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi
Untuk Lima Tahun.................................................................VI-1
Tabel 6.2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi
Untuk Lima Tahun Per Sumber Anggaran .................................VI-2
Tabel 6.3 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten .........VI-3
Tabel 6.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi..............VI-4
Tabel 6.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN .........................VI-4
Tabel 6.6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK ...........................VI-5
Tabel 6.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR............VI-6
Tabel 6.8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat .............VI-6
Tabel 6.9 Funding Gap Kabupaten Bangka Selatan ..................................VI-7
Tabel 7.1 Capaian Strategis Air Limbah Tahun 2018 ................................VII-3
Tabel 7.2 Capaian Strategis Air Limbah I Tahun 2019..............................VII-7
Tabel 7.3 Capaian Strategis Air Limbah II Tahun 2019.............................VII-8
Tabel 7.7 Capaian Strategis Persampahan Domestik Tahun 2018 ..............VII-16

x
Tabel 7.12 Capaian Strategis Drainase Lingkungan Tahun 2018..................VII-21
Tabel 7.17 Infrastruktur dan Akses Air Limbah Domestik Kabupaten
Bangka Selatan.....................................................................VII-27
Tabel 7.18 Infrastruktur dan Akses Persampahan Domestik Kabupaten
Tabel 7.19 Infrastruktur dan Akses Drainase Lingkungan Kabupaten
Tabel 7.20 Pelaporan Monev Implementasi SSK Kabupaten Bangka Selatan .VII-29
Tabel 7.21 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Sanitasi
Kabupaten Bangka Selatan.....................................................VII-29

xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kajian SSK Kabupaten Bangka Selatan ...............II-5
Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bangka Selatan ........II-19
Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka Selatan ..............II-22
Gambar 2.4 Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik.II-27
Gambar 2.5 Rantai Pelayanan Air Limbah (SFD) .......................................II-30
Gambar 2.6 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan ...........II-36
Gambar 2.7 Peta Lokasi Genangan di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2017 ........................................................................II-42
Gambar 2.8 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik Di Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2017 .................................................II-45
Gambar 2.9 Peta Area Beresiko Persampahan Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2017 ............................................................II-48
Gambar 2.10 Peta Area Beresiko Drainase Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2017 ............................................................II-51
Gambar 3.1 Peta Zonasi Air Limbah Domestik Kabupaten Bangka Selatan ..III-6
Gambar 3.2 Peta Zonasi Persampahan Kabupaten Bangka Selatan..............III-8
Gambar 4.1 Posisi Pengelolaan Sektor Air Limbah .....................................IV-3
Gambar 4.2 Posisi Pengelolaan Sektor Persampahan .................................IV-7
Gambar 4.3 Posisi Pengelolaan Sektor Drainase........................................IV-12

xii
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 2.1 Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.......................II-26
Diagram 2.2 Sistem Sanitasi Pengelolaan persampahan.................................II-35
Diagram 2.3 Drainase Lingkungan...............................................................II-41

BAB I 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Arah kebijakan pembangunan dunia pada tahun 2016 memasuki
kerangka pembangunan baru yaitu Sustainable Development Goals
(SDG’s) yang menggantikan konsep Millenium Development Goals (MDG’s)
yang berakhir pada tahun 2015. Terdapat tiga indikator yang digunakan
dalam konsep SGD’s ini adalah Pembangunan Manusia, Pembangunan
Sosial Ekonomi dan Pembangunan Lingkungan yang berupa ketersediaan
sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik dengan konsep
pembangunan berkelanjutan. Dari ketiga pilar indikator ini Sustainable
Development Goals (SDG’s) menetapkan 17 tujuan (goals) dimana tujuan
keenamnya adalah “Menjamin akses dan ketersediaan serta
keberkelanjutannya pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua
masyarakat”. Untuk mencapai tujuan keenam tersebut Sustainable
Development Goals (SDG’s) menetapkan enam target yang yaitu:
1. Terwujudnya akses air minum yang aman, terjangkau dan merata
untuk semua pada Tahun 2030.
2. Terwujudnya akses sanitasi yang layak dan kebersihan yang merata
untuk semua, menghilangkan perilaku buang air besar sembarangan,
memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan wanita dan anak-
anak perempuan dan kondisinya yang rentan pada Tahun 2030.
3. Meningkatnya kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan
dumping, meminimalkan pencemaran air oleh bahan kimia
berbahaya, mengurangi hingga separuh proporsi air limbah tidak
diberikan perlakuan secara kimia serta meningkatkan daur ulang air

BAB I 2
limbah untuk dapat dimanfaatan kembali secara aman pada Tahun
2030.
4. Meningkatnya penghematan pemanfaatan air di semua sektor dan
memastikan pemasokan air bersih ke daerah yang kekurangan air
dan mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air pada
Tahun 2030.
5. Menerapkan pengelolaan terpadu sumberdaya air di semua
tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas sektor dan lintas
daerah pada Tahun 2030.
6. Melindungi dan memulihkan kondisi air melalui pelestarian
ekosistem, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai dan
danau pada Tahun 2020.
Target-target Sustainable Development Goals (SDG’s) tersebut di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 merupakan sasaran pokok pembangunan nasional yaitu ketahanan
air, infrastruktur dasar dan konektivitas dengan isu strategis peningkatan
ketahanan air, pangan dan energi. Melalui kebijakan dan strategi menjamin
ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber
daya air domestik, penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang
dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
serta peningkatan peran pemda dalam penyediaan rumah baru layak huni
dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) ditetapkan indikator dan target yang dikenal dengan Universal
Access berupa 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh
dan 100% akses sanitasi layak.
Sanitasi memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat
kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola
hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam
kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang

BAB I 3
tidak menjadi prioritas utama, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-
urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar
kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran
lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri
menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus
diperhatikan.
Pengelolaan sanitasi kabupaten/kota merupakan bagian dari 16
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
kabupaten/kota, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena
itu, pembangunan sanitasi seharusnya dapat dijadikan salah satu prioritas
pembangunan di kabupaten/kota, sehingga apa yang telah diamanatkan
dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2014 tersebut dapat terlaksana
dengan baik di daerah.
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan dokumen
perencanaan strategis jangka menengah yang disusun untuk periode lima
tahun sekaligus sebagai acuan bagi pengembangan sanitasi
Kabupaten/Kota. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) saat
ini yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan adalah dokumen yang
disusun untuk periode tahun 2012-2017 yang mana saat ini telah berakhir
masa berlakunya tetapi masih ada sebagian program kegiatannya belum
terimplementasikan, oleh sebab itu maka perlu dilakukan penyusunan
pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
Kabupaten Bangka Selatan periode tahun 2018-2022 sebagai dokumen
perencanaan sanitasi yang berkelanjutan dan mengakomodir program
kegiatan yang belum diimplementasikan dalam dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK) periode sebelumnya. Untuk menghasilkan dokumen
pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan tersebut, maka
diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi
penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten dengan

BAB I 4
tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan
dapat di implementasikan. Oleh karena itu, Strategi Sanitasi Kabupaten
Bangka Selatan disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan,
dan keterpaduan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yaitu:
1. Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan
program pembangunan sanitasi Kabupaten Bangka Selatan dengan
arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan
pembangunan kewilayahan.
2. Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui
penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan
sanitasi Kabupaten Bangka Selatan dengan kebijakan, strategi dan
program pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bangka Selatan dilakukan dengan: (1) penyelarasan
kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten
Bangka Selatan dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan
jangka menengah daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi
dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bangka Selatan
dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Bangka
Selatan.
4. Berpedoman pada Rencana dan strategi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan
dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi dan program
pembangunan sanitasi Kabupaten Bangka Selatan.

BAB I 5
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2018-2022
Tabel 1.1 Keterkaitan Dokumen Pemutakhiran SSK 2018-2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
NO
RPJMN TAHUN 2015-2019 DALAM
BIDANG SANITASI
RPJMD TAHUN 2012-2017 PROVINSI
KEP. BABEL BIDANG SANITASI
RPJMD TAHUN 2016-2021 KABUPATEN
BANGKA SELATAN BIDANG SANITASI
DOKUMEN SSK TAHUN 2013-2017
PEMUTAKHIRAN DOKUMEN SSK TAHUN 2018-
2022
1
Isu Strategis:
Isu Strategis: Isu Strategis: Isu Strategis: Isu Strategis:
peningkatan ketersedian
infrastruktur dasar
Pelayanan ketersediaan air minum,
sanitasi dan penyehatan lingkungan
masih rendah
masih rendahnya pemenuhan layanan
infrastruktur dasar
Belum tersedianya Pengelolaan Air
Limbah Domestik secara Terpadu
Belum tersedianya Pengelolaan Air Limbah
Domestik secara Terpadu
Rendahnya Kesadaran Masyarakat
untuk menggunakan Jamban dan
Septitank serta berpartisipasi dalam
pengelolaan air limbah
0,3% masyarakat yang melakukan praktek BABS
di perkotaan, 10,03% masyarakat yang
melakukan praktek BABS di perdesaan
Belum optimalnya kualitas Pelayanan
Pengelolaan Sampah
11,89% sampah diperkotaan tidak terproses ke
TPA, 76,82% sampah di perdesaan tidak
terproses ke TPA
Minimnya saluran drainase lingkungan
yang berfungsi dengan baik
Minimnya saluran drainase lingkungan yang
berfungsi dengan baik
2 Sasaran : Sasaran: Sasaran: Sasaran: Sasaran:
Akses air minum layak 100%,
Rumah Tangga kumuh perkotaan
0%, Akses Sanitasi layak 100%
peningkatan kualitas kesehatan
lingkungan hidup masyarakat dan
peningkatan kualitas sanitasi
Meningkatnya Kehandalan Infrastruktur
Jalan, Jembatan, Drainase serta Pelayanan
Sektor Air Bersih, Sanitasi, Komunikasi dan
Informatika.
Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah dimestik
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
air limbah dimestik

BAB I 6
Tahun 2018-2022
Meningkatnya Kualitas Lingkungan,
Permukiman dan Perumahan Melalui
Optimalisasi Pemanfaatan Ruang dan
Lahan.
Meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk tidak melakukan Buang Air Besar
Sembarangan (BABS)
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
tidak melakukan Buang Air Besar Sembarangan
(BABS)
Peningkatan Sarana/Prasarana dan
Pengelolaaan Sampah Dengan
Mengedepankan 3R.
Mendorong Pengelolaan Sampah Secara
Berkelanjutan
Peningkatan sistem pemrosesan
sampah dari open dumping ke sanitary
landfill dan Pembangunan Sarana
Prasarana Dasar Penunjang TPA
Peningkatan sistem pemrosesan sampah dari
open dumping ke sanitary landfill dan
Pembangunan Sarana Prasarana Dasar
Penunjang TPA
Meningkatkan saluran drainase yang
terbangun dan berfungsi baik
Meningkatkan saluran drainase yang terbangun
dan berfungsi baik
3 Target: Target: Target: Target: Target:
100% akses air minum layak , 0%
kawasan kumuh perkotaan, 100%
akses sanitasi layak
80% terbangun sarana air bersih dan
sanitasi dasar di 7 kawasan kab/kota
1. 98% Rumah Tangga Berakses Sanitasi
Layak pada tahun 2021
Tersedianya Master plan pengelolaan
air limbah terpadu dan dokumen
AMDAL serta Tersedianya IPLT, IPAL dan
mobil penyedot tinja
Tersedianya Master plan pengelolaan air limbah
terpadu dan dokumen AMDAL serta
Tersedianya IPLT, IPAL dan mobil penyedot tinja
2. 100% Drainase Pemukiman Kondisi
Baik pada tahun 2021
Berkurangnya masyarakat yang
melakukan BABS hingga 50 % di wilayah
pedesaan dan 100% bebas BABS di
wilayah perkotaan pada tahun 2017
100% masyarakat tidak lagi melakukan praktek
BABS di perkotaan, 100% masyarakat tidak
melakukan praktek BABS di perdesaan
3. 100% Volume Ketersediaan Sumber
Air Baku Tersalurkan pada tahun
2021
Tersedianya sarana dan prasarana TPA
yang mendukung sistem pemrosesan
sanitary landfill
100% sampah diperkotaan terproses ke TPA,
50% sampah di perdesaan terproses ke TPA
40% sampah di perkotaan dan perdesaan
tereduksi dengan sistem 3R
4. 90% Jumlah Rumah Tangga Berakses
Air Bersih pada tahun 2021
0% saluran drainase yang tidak
berfungsi baik;
Pembangunan drainase baru;
Pembangunan polder baru, rumah
pompa dan pintu air
0% saluran drainase yang tidak berfungsi baik;
Pembangunan drainase baru; Pembangunan
polder baru, rumah pompa dan pintu air

BAB I 7
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN SSK
1.2.1 Maksud
Maksud disusunnya dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi
Kabupaten Bangka Selatan ini adalah:
1. sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan,
program kegiatan, indikasi pendanaan dan pelaksanaan kegiatan
yang terkait dengan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Bangka
Selatan.
2. Sebagai Kerangka Kerja (frame work) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) atau Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kabupaten
Bangka Selatan dalam pengelolaan sanitasi untuk periode lima tahun
(2018-2022) mendatang.
1.2.2 Tujuan
Tujuan penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi
Kabupaten Bangka Selatan ini adalah:
1. Sebagai pendukung dokumen perencanaan Kabupaten Bangka
Selatan (RPJMD, RTRW, RDTR, RPIJM) dalam pencapaian sasaran
pembangunan sektor sanitasi melalui rencana, program kegiatan,
indikasi pendanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif
dan efisien.
2. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan strategi,
langkah kebijakan dan penyusunan program kerja tahunan sektor
sanitasi serta sebagai acuan bagi pihak swasta dan masyarakat yang
akan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten
Bangka Selatan.

BAB I 8
1.3 METODOLOGI PENYUSUNAN
Metode penyusunan dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi
Kabupaten Bangka Selatan, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi saat ini.
Menganalisa kondisi sanitasi yang ada saat ini dan permasalahan
mendesak dalam pengelolaan sektor sanitasi.
b. Melakukan penilaian terhadap kesenjangan antara kondisi saat ini
dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan
untuk menentukan isu strategis dan kendala, tantangan serta
hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.
c. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan yang akan dituangkan
kedalam visi dan misi sanitasi Kabupaten serta merumuskan tujuan
dan sasaran pembangunan sanitasi dengan tetap mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan serta
dokumen perencanaan lainnya.
d. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi dasar dalam
penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi
kabupaten jangka menengah 5 tahunan dengan menggunakan alat
analisis SWOT.
1.3.1 Sumber Data
Data-data yang digunakan dalam penyusunan dokumen
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan yang diperoleh
dari berbagai sumber antara lain adalah:
1. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-
masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung,
yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta; Buku
Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) periode
2013-2017, Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan dokumen

BAB I 9
perencanaan daerah.
2. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan
tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta,
masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.
1.3.2 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penyusunan dokumen
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan ada dua yaitu:
1. Data primer
Data primer merupakan data yang bersumber dari wawancara dan
observasi lapangan yang dilakukan oleh enumerator pada saat
pelaksanaan studi Enviromental Health Risk Assesment (EHRA, kajian
sanitasi sekolah, kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan
sanitasi, kajian kelembagaan dan keuangan, kajian komunikasi dan
media, dan kajian peran serta masyarakat. Data primer dapat berupa
rekaman/hardcopy hasil wawancara maupun dokumentasi kondisi
eksisting di lapangan.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang
dimiliki tiap-tiap dinas/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
terlibat dalam Pokja Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan.
1.3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan
dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan antara
lain:1) Kajian Literatur; 2) Wawancara responden;3) Observasi; dan 4)
Forum Diskusi. Setelah data-data terkumpul maka dilakukan pengolahan
data menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan dalam
buku Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.

BAB I 10
1.3.4 Anaslisa Data
Data-data yang telah terkumpul dan terolah, maka akan dilakukan
analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan alat
analisis SWOT untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan
ancaman yang dihadapi dalam pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten
Bangka Selatan. Setelah dilakukan analisis data, data-data tersebut akan
disajikan dalam bentuk tabulasi silang maupun dalam bentuk grafik.
1.4 DASAR HUKUM
Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan mengacu
pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat
nasional/pusat maupun daerah. Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kabupaten
Bangka Selatan didasarkan pada peraturan dan produk hukum yang
meliputi:
1.4.1 Undang-Undang
1. Undang-Undang No 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
Penataan Ruang;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah;
Pelayanan Publik;

BAB I 11
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Kesehatan;
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
11. Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2015 Tentang Desa
1.4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
Tentang Retribusi Daerah;
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
tentang Pengelolaan Keuangan badan layanan Umum;
tentang Mutu Air Limbah;
tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

BAB I 12
tentang Air Tanah (Air tanah harus dikelola secara terpadu,
menyeluruh dan berwawasan lingkungan hidup);
tentang Kawasan Industri;
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Tentang Sungai;
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.
1.4.3 Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000
Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2010-2014;
Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019.

BAB I 13
1.4.4 Keputusan dan Peraturan Menteri Republik Indonesia
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Industri;
Bagi Kegiatan Industri;
Bagi Kegiatan Hotel;
Nomor 58 Tahun1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Rumah Sakit;
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan
Industri;
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik
Indonesia Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT);
Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan
Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan
Rumah Pemotongan Hewan;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan;

BAB I 14
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
16/PRT/M Tahun 2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun
2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor
45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber
Air;
16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-
SPALP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,
Reuse, dan Recycle Melalui Bank sampah;
19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 660-
199/Kep/Bangda/2017 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota
Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) Tahun 2017.

BAB I 15
1.4.5 Surat Edaran Menteri
1. SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan
Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
2. SE Mendagri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Di
Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan No HK 03.03/MENKES/184/2015
tentang Pendanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif di
Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.4.6 Peraturan Daerah
1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No 12 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Persampahan;
tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
tentang Restribusi Pengolahan Limbah Cair;
tentang Pengelolaan, Pengawasan dan Pengujian Kualitas Air;
tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik;

BAB I 16
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten
Bangka Selatan terdiri dari VII bab yang meliputi :
Bab I Pendahuluan
Berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi
penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan yang
digunakan.
Bab II Profil Sanitasi Saat Ini
Dalam bab ini membahas gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan
SSK, profil sanitasi saat ini, serta area berisiko dan permasalahan
mendesak sanitasi.
Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi
Membahas visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi
yang meliputi: tahapan pengembangan sanitasi; tujuan dan sasaran
pembangunan sanitasi; skenario pencapaian sasaran serta
membahas kemampuan pendanaan sanitasi daerah.
Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi
Berisikan penjelasan detail mengenai strategi pengembangan
sanitasi yang meliputi: air limbah domestik, pengelolaan
persampahan, dan drainase perkotaan.
Bab V Kerangka Kerja Logis
kerangka kerja logis air limbah, kerangka kerja logis persampahan,
kerangka kerja logis drainase
Bab VI Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi
Menyajikan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi yang
meliputi: air limbah domestik, pengelolaan persampahan, drainase
perkotaan, dan PHBS terkait sanitasi baik pendanaan yang

BAB I 17
bersumber dari pemerintah dan non pemerintah maupun funding
gap.
Bab VII Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK
Memberikan gambaran umum struktur monitoring dan evaluasi
capaian strategi sanitasi kabupaten/kota meliputi: capaian stratejik,
capaian kegiatan, evaluasi dan pelaporan monitoring dan evaluasi
implementasi SSK.

BAB II 1
BAB II
PROFIL SANITASI KABUPATEN BANGKA SELATAN
2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH
2.1.1 Kondisi Geografis
Secara geografis Kabupaten Bangka Selatan terletak pada 2° 26' 27"
sampai 3° 5' 56" Lintang Selatan dan 107° 14' 31" sampai 105° 53' 09" Bujur
Timur. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas lebih kurang 3.607,08
Km2 atau 360.708 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan
berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas administrasi wilayah
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Bangka Tengah
Sebelah Timur : Selat Gaspar
Sebelah Barat : Selat Bangka dan Laut Jawa
Sebelah Selatan : Laut Jawa
Luas wilayah daratan Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3.607,08 km2
yang merupakan luas daratan terluas diantara kabupaten/kota di Provinsi
Bangka Belitung. Apabila dirinci tiap kecamatan, luas wilayah Kecamatan
Toboali merupakan yang terluas diantara kecamatan yang lain, dimana
luasnya mencapai 40,49 persen dari luas Kabupaten Bangka Selatan.
Sedangkan luas kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Kepulauan Pongok
yang hanya 2,49 persen dari luas Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II 2
Tipologi wilayah yang berbatasan dengan laut menjadikan 7 dari
kecamatan berbatasan dengan laut kecuali Kecamatan Payung. Selain itu
dua kecamatan merupakan wilayah kepulauan yaitu Kecamatan Lepar Pongok
dan Kepulauan Pongok
2.1.2 Kondisi Topografis
Wilayah Kabupaten Bangka Selatan berada pada ketinggian rata-rata
28 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan kontur wilayah yang datar dan
bergelombang. Hanya sebagian kecil saja wilayah Bangka Selatan yang
berbukit. Secara umum kondisi topografis di kabupaten ini dapat
diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:
1. Dataran dengan kemiringan 0o-2o
Dataran dengan kemiringan 0o-2o terletak pada dataran rendah sekitar
pantai di bagian utara Kabupaten Bangka Selatan yaitu Bangka Kota
bagian barat, bagian timur Kabupaten Bangka Selatan disebelah selatan
yang berbatasan dengan laut dari Desa Gudang, Desa Batu Betumpang
dan Desa Serdang. Selain itu, daerah dengan 0o-2o juga terdapat pada
dataran sungai-sungai utama yang memiliki tingkat erosi lateral yang
tinggi dengan morfologi pedataran. Terutama terdapat di tenggara
Brunuk, Sungai Ulin mulai dari hulu di Tuwik sampai bagian barat
Kerunding, Sungai Bangkaujung mulai dari hulu dibagian barat Pinang
sampai bagian barat Kelubi, Air Pelawan mulai dari hulu di bagian timur
Jelutung sampai bagian timur Malumut.
Sebagian besar dataran dengan kemiringan 2o-7o tersebar merata pada
setiap daerah di Kabupaten Bangka Selatan terutama terletak dibagian
utara dan selatan Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II 3
Daerah dengan kemiringan 7o-15o merupakan daerah daerah dengan
morfologi perbukitan terletak pada bagian utara Kabupaten Bangka
Selatan di Bukit Nangka, Bukit Batang, Bukit Murup, Bukit Burang, Bukit
Mudung, Bukit Gebang, Gunung Gebang, Gunung Neneh, Bukit Gunung
Berah, Bukit Terubuk Manawar, Bukit Keledang dan Bukit Tebas. Pada
bagian selatan Kabupaten Bangka Selatan terletak di Bukit Gunung,
Gunung Toboali, Gunung Muntai, Gunung Namak dan Daerah Tanjung
Baginda serta Tanjung Ru. Sedangkan di Pulau Lepar terdapat di Bukit
Modiuk serta sekitar Tanjung Merun dan Tanjung Labu.
2.1.3 Kondisi Administratif
Kabupaten Bangka Selatan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung
Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Selatan yang
merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka yang
terletak di bagian Selatan Pulau Bangka dengan luas wilayah ± 3.607,08 Km2
atau 360.708 Ha.
Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8
Kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa serta didukung 163 dusun/ lingkungan.
Ketujuh kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Rimba, Payung, Air Gegas,
Toboali, Lepar Pongok, Kecamatan Pulau Besar dan Tukak Sadai.

BAB II 4
Tabel 2.1 Luas Administrasi Kabupaten Bangka Selatan
No
Kecamatan Jumlah Kelurahan/
Desa
Luas Wilayah
Administrasi Terbangun
(Ha)
(%) thd Total
Administrasi (Ha)
(%) thd Luas
Administrasi
1 Toboali 11 146.034,00 40,49 4.018,00 1,11
2 Air Gegas 10 85.364,00 23,67 19.478,00 5,40
3 Payung 9 37.295,10 10,34 315,00 0,09
4 Simpang Rimba 7 36.231,00 10,04 243,00 0,07
5 Lepar Pongok 4 17.231,30 4,78 388,00 0,11
6 Tukak Sadai 5 12.600,00 3,49 447,00 0,12
7 Pulau Besar 5 16.987,30 4,71 678,00 0,19
8 Kepulauan Pongok 2 8.967,00 2,49 29,00 0,01
Total 8 53 360.709,70 100,00 25.596,00 7,10
(Sumber: Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka 2016)

BAB II 5
Tahun 2018-2022
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kajian SSK Kabupaten Bangka Selatan

BAB II 6
Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK
1 Toboali 40.478 11.244 41.826 11.618 43.219 12.005 44.658 12.405 46.145 12.818 47.682 13.245 31.410 6.728 32.456 6.952 33.537 7.184 34.654 7.423 35.807 7.670 37.000 7.925 71.888 17.972 74.282 18.570 76.755 19.189 79.311 19.828 81.952 20.488 84.682 21.170
2 AirGegas 4.358 1.090 4.447 1.112 4.538 1.134 4.630 1.158 4.725 1.181 4.821 1.205 34.766 8.692 35.475 8.869 36.199 9.050 36.937 9.234 37.691 9.423 38.460 9.615 39.124 9.781 39.922 9.981 40.737 10.184 41.568 10.392 42.416 10.604 43.281 10.820
3 Payung 4.252 1.063 4.380 1.095 4.512 1.128 4.648 1.162 4.788 1.197 4.932 1.233 15.586 4.046 16.055 4.168 16.538 4.293 17.036 4.422 17.549 4.555 18.077 4.692 19.838 5.109 20.435 5.263 21.050 5.421 21.684 5.584 22.337 5.752 23.009 5.925
4 SimpangRimba 1.760 440 1.794 448 1.829 457 1.864 466 1.900 475 1.937 484 21.934 5.484 22.357 5.589 22.789 5.697 23.229 5.807 23.677 5.919 24.134 6.033 23.694 5.924 24.151 6.038 24.617 6.154 25.093 6.273 25.577 6.394 26.070 6.518
5 LeparPongok 2.312 578 2.353 588 2.395 599 2.438 609 2.481 620 2.525 631 6.316 1.579 6.428 1.607 6.543 1.636 6.659 1.665 6.778 1.694 6.898 1.725 8.628 2.157 8.782 2.195 8.938 2.234 9.097 2.274 9.259 2.315 9.424 2.356
6 TukakSadai 1.984 496 2.017 504 2.051 513 2.086 521 2.121 530 2.156 539 9.721 2.430 9.884 2.471 10.050 2.513 10.219 2.555 10.391 2.598 10.565 2.641 11.705 2.926 11.902 2.975 12.102 3.025 12.305 3.076 12.512 3.128 12.722 3.180
7 PulauBesar 2.939 735 3.021 755 3.106 776 3.193 798 3.282 821 3.374 844 6.118 1.530 6.289 1.572 6.465 1.616 6.646 1.662 6.833 1.708 7.024 1.756 9.057 2.264 9.311 2.328 9.571 2.393 9.839 2.460 10.115 2.529 10.398 2.600
8 KepulauanPongok 5.377 1.344 5.457 1.364 5.537 1.384 5.619 1.405 5.702 1.426 5.787 1.447 1.311 328 1.330 333 1.350 338 1.370 343 1.390 348 1.411 353 6.688 1.672 6.787 1.697 6.887 1.722 6.989 1.747 7.093 1.773 7.198 1.799
63.460 16.990 65.295 17.486 67.186 17.997 69.135 18.524 71.144 19.068 73.213 19.628 127.162 30.815 130.276 31.561 133.472 32.326 136.751 33.110 140.116 33.915 143.570 34.741 190.622 47.805 195.571 49.047 200.658 50.323 205.886 51.635 211.259 52.983 216.783 54.369
Total
JumlahPenduduk
No
Nama
Kecamatan
2022
Tahun
WilayahPerdesaan
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
WilayahPerkotaan
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL
2.1.4 Kondisi Kependudukan
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Bangka Selatan Saat ini dan proyeksi 5 Tahun

BAB II 7
Tabel 2.3 Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bangka Selatan Saat ini dan Proyeksi 5 Tahun
No
Nama
Kecamatan
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk
Tahun Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Toboali 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 53 54 56 58 60 62
2 Air Gegas 2,04% 2,04% 2,04% 2,04% 2,04% 2,04% 50 51 52 53 54 55
3 Payung 3,01% 3,01% 3,01% 3,01% 3,01% 3,01% 57 58 60 62 64 66
4
Simpang
Rimba
1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 65 66 68 69 70 72
5 Lepar Pongok 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 45 46 46 47 48 49
6 Tukak Sadai 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 97 98 100 102 103 105
7 Pulau Besar 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 50 52 53 55 56 58
8
Kepulauan
Pongok
1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 54 55 55 56 57 58
2.1.5 Angka Kemiskinan
Angka Kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan setiap tahunnya
mengalami penurunan, berdasarkan data BPS 2016, jumlah penduduk miskin
sebesar 8.871 kepala keluarga yang tersebar di delapan kecamatan.
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin per-Kecamatan tahun 2017
No Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin
1 Toboali 797
2 Air Gegas 2.353
3 Payung 588
4 Simpang Rimba 2.583
5 Lepar Pongok 357
6 Tukak Sadai 1.358
7 Pulau Besar 512
8 Kepulauan Pongok 323
Total 8.871

BAB II 8
2.1.6 Keuangan dan Perekonomian Daerah
Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Bangka
Selatan selama periode tahun 2011 - 2015 dapat dilihat dari indikator
pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan
pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks
ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan
angka kriminalitas yang tertangani.
2.1.6.1 Pertumbuhan PDRB
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat
seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB
merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro
yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat
pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2015 mengalami sedikit koreksi
dibandingkan tahun 2014. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga
konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dengan migas sebesar
4,32 %, terkoreksi sebesar 0,08 %.
Tabel 2.5 Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 s/d 2015
Tahun
PDRB ADHB
(Rp. Juta)
Pertumbuhan
PDRB ADHB
(%)
PDRB ADHK
(Rp. Juta)
Pertumbuhan
PDRB ADHK
(Pertumbuhan
Ekonomi) %
(1) (2) (3) (4) (5)
2011 4.741.368 13,72 4.437.323 6,42
2012 5.276.994 11,30 4.646.026 4,70
2013 5.820.036 10,29 4.852.873 4,45
2014 6.429.776 10,48 5.066.395 4,40
2015 7.104.902 10,50 5.280.703 4,32
(Sumber : Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka 2016)

BAB II 9
Jika dilihat lebih mendetail secara sektoral, pertumbuhan ekonomi
tertinggi terjadi pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan
daur ulang yakni rata-rata sebesar 39,54 %. Selain itu, pertumbuhan
signifikan juga terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas serta sector jasa
keuangan dan asuransi yang rata-rata tumbuh sebesar 12,77 % dan 11,95 %
per tahun.
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011-2015
Sektor 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,62 10,37 6,74 3,49 2,50
Pertambangan dan Penggalian 3,57 -3,06 -0,22 5,02 2,20
Industri Pengolahan 4,90 4,12 3,76 -0,73 2,73
Pengadaan Listrik, Gas 17,38 11,37 8,47 13,63 10,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
107,31 27,39 12,08 11,37 12,00
Konstruksi 9,88 8,34 6,79 5,02 4,12
Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
6,67 4,93 4,76 3,37 3,09
Transportasi dan Pergudangan 3,78 9,17 7,74 6,29 6,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,64 9,33 6,71 5,67 5,01
Informasi dan Komunikasi 8,21 7,31 5,75 6,65 6,00
Jasa Keuangan dan Asuransi 16,87 13,41 8,63 8,89 8,16
Real Estate 7,14 12,11 7,11 6,99 6,80
Jasa Perusahaan 9,69 8,32 5,98 5,90 5,80
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan
Jaminan Sosial
11,85 4,23 9,78 7,89 7,65
Jasa Pendidikan 8,89 8,34 7,86 7,92 8,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,03 6,33 5,49 6,56 7,09
Jasa Lainnya 10,39 9,60 5,93 6,67 6,67
PDRB Dengan Migas 6,42 4,70 4,45 4,40 4,32
PDRB Tanpa Migas 6,98 5,26 4,46 4,33 4,19

BAB II 10
2.1.6.2 Laju Inflasi
Inflasi merupakan indikator tingkat kenaikan harga-harga secara umum
dalam suatu daerah pada rentang waktu tertentu. Inflasi yang tidak terkendali
mengakibatkan labilnya perekonomian sedangkan inflasi yang terlalu tinggi
akan menggerus kemampuan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya
akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi, antara lain: a) Kenaikan
permintaan beberapa jenis barang secara agregat. Contohnya permintaan
sembako pada saat hari-hari besar keagaaman; b) Kenaikan biaya produksi
akibat dari naiknya harga bahan-bahan baku, seperti naiknya upah buruh dan
naiknya harga bahan bakar minyak; c) Kenaikan jumlah uang beredar,
sedangkan jumlah barang tetap. Hal ini dapat dilihat saat petani sedang panen
dan berhasil menjual hasil panennya.
Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibagi mejadi
beberapa jenis, antara lain: a). inflasi ringan, yakni inflasi yang berada di
bawah 10 % pertahun; b) inflasi sedang, antara 10 %-30 %; c) inflasi berat,
antara 30 %-100 %; dan d) hiperinflasi, yakni inflasi di atas 100 % pertahun.
Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi di Kabupaten Bangka Selatan
masih berada pada posisi inflasi ringan. Jika merujuk pada table 2.31., inflasi
di Kabupaten Bangka Selatan memiliki rata-rata 5,80 % dikurun waktu 2011-
2015 dengan inflasi tertinggi di tahun 2014 dan terendah di tahun 2015.

BAB II 11
Tabel 2.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-
2015
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015* Rata-Rata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Inflasi
(%)
5,72 5,85 6,11 6,81 4,87 5,87
Penyumbang tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Selatan antara lain
adalah harga pangan. Harga pangan menjadi penyumbang inflasi di
karenakan kabupaten Bangka Selatan belum mampu berswasembada,
walaupun beberapa jenis pangan, seperti beras, sayur mayur, cabe dan
sebagainya sudah mampu di hasilkan sendiri. Keterbatasan suplai bahan
pangan ini disebabkan antara lain oleh faktor cuaca yang menghambat
distribusi ke toboali. Hal ini terjadi karena pelabuhan Pangkal Balam di Kota
Pangkalpinang masih menjadi pintu masuk berbagai jenis bahan pangan di
Pulau Bangka. Dengan ditetapkannya Kawasan Industri Sadai dan Sekitarnya,
diharapkan kedepannya, Pelabuhan Sadai dapat menjadi pintu masuk impor
berbagai jenis barang, termasuk bahan pangan ke Pulau Bangka.
Terpangkasnya jarak dan waktu distribusi melalui transportasi laut akan
menurun secara siginifikan jika dibanding harus masuk ke Pangkal Balam dari
Tanjung Priok. Jarak yang lebih dekat antara Pelabuhan Sadai dengan Tanjung
Priok akan memangkas biaya transportasi yang di dalamnya termasuk bahan
bakar minyak dan kru kapal. Dengan demikian diharapkan harga produk, baik
pangan dan non pangan akan turut turun (biaya produksi turun). Rata-rata
waktu yang dibutuhkan dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Pangkal
Balam adalah 23 jam, sedangkan dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan
Sadai adalah 9 jam.

BAB II 12
2.1.6.3 PDRB per Kapita
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro yang sering
digunakan dalam mengukur kemakmuran serta produktifitas penduduk secara
rata-rata di suatu wilayah. PDRB Per Kapita Kab Bangka Selatan terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 24,03 Juta
menjadi Rp. 26,74 Juta pada tahun 2014. Perkembangan PDRB per kapita
serta Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bangka Selatan dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011 – 2015 (Rp. Juta)
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PDRB Per Kapita 25,00 25,61 26,16 26,74 27,25
2.1.7 Tata Ruang Wilayah
Berbagai sektor perekonomian yang mendorong perekonomian daerah
seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, serta sektor lainnya yang ada di
Kabupaten Bangka Selatan perlu dilakukan pemetaan wilayah strategis atau
penataan ruang yang dipayungi oleh peraturan daerah sebagai legalistas-
formal yang di dalamnya secara spesifik mengatur, memfasilitasi serta secara
tidak langsung juga melindungi sumber daya/potensi ekonomi daerah
kedepan. Diharapkan, pada akhirnya, pemanfaatan sumber daya yang
tumpah tindih pada suatu wilayah terutama sektor pertambangan tidak terjadi
lagi.
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
(penataan kabupaten) merupakan terjemahan dari visi dan misi
pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai
kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan. Sebagaimana

BAB II 13
yang telah diamanatkan dalam UUPR 26 Tahun 2007, bahwa tujuan penataan
ruang adalah agar terciptanya suatu tatanan ruang wilayah yang memberikan
jaminan bagi masyarakat dapat menjalankan aktivitas hidupnya ataupaun
mengaktualisasikan nilai-nilai sosial budaya dengan perasaan aman dalam
lingkungan yang nyaman dengan kinerja ruang yang efektif, efisien, produktif
dan berkualitas sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan untuk
masa mendatang. Secara lebih tegas tujuan penataan ruang dalam UUPR 26
Tahun 2007 adalah :
• Aman : artinya masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya
dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
• Nyaman : artinya memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat
untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai
manusia dalam suasana yang tenang dan damai.
• Produktif : artinya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien
sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.
• Berkelanjutan : artinya kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan
bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi
saat ini, namun juga generasi yang akan datang.
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi antara
lain:a) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi
penataan ruang wilayah kabupaten;b) memberikan arah bagi penyusunan
indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan c) sebagai dasar dalam
penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Yang mana tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan
berdasarkan: a) visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten; b)

BAB II 14
karakteristik wilayah kabupaten; c) isu strategis; dan d) kondisi objektif yang
diinginkan.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta karakteristik tata ruang,
isu strategis dan kondisi objektif wilayah Kabupaten Bangka Selatan, maka
diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan
2011-2031 adalah:
“Mewujudkan tata ruang kabupaten yang berimbang dan
berwawasan lingkungan didukung kegiatan ekonomi wilayah
berbasis agro, bahari dan wisata”.
Implementasi dari tujuan tata ruang Kabupaten Bangka Selatan di atas
dalam konteks penataan ruang dapat dipahami melalui kata kunci: agro,
bahari dan wisata, dengan penjabaran:
a) Agro merupakan penggabungan dari sektor pertanian dan perkebunan
yang merupakan sektor yang akan dikembangkan dan dijabarkan dalam
rencana tata ruang wilayah kabupaten.
b) Bahari merupakan sektor yang mencakup segala bentuk budidaya yang
terkait dengan budidaya kelautan baik yang diusahakan maupun yang
ditangkap. Budidaya perikanan juga mencakup budidaya pada sektor
hulu maupun hilir (derivative).
c) Pariwisata merupakan sektor yang mencakup segala bentuk budidaya
yang berkaitan dengan upaya mendatangkan orang untuk menikmati
sesuatu yang bersifat menghibur. Budidaya pariwisata dapat meliputi
rekayasa terhadap potensi alam maupun buatan.

BAB II 15
2.1.7.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata
ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan
yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan
prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.
Pusat kegiatan di wilayah kabupaten Bangka Selatan merupakan simpul
pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di
wilayah kabupaten, yang terdiri atas : a) PKL yang berada di wilayah
kabupaten, b) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang
penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dan Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala antar desa.
Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana
transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang
mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada
di wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sendiri pada
dasarnya berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah
kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan di sekitarnya, yang berada dalam wilayah kabupaten dan sistem
perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta
memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten,
terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.
Melalui UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, telah ditetapkan istilah
baku untuk pusat-pusat perkotaan dalam skala kabupaten tersebut, yaitu
secara hirarkis mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan

BAB II 16
Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Fungsi kawasan perkotaan di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan
dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten ini sebagai berikut:
1. Toboali
Ibu Kota Kecamatan Toboali diharapkan menjadi pusat pertumbuhan
penting di Kabupaten Bangka Selatan, dengan kekuatan pada
perdagangan dan jasa. Ibu Kota Kecamatan Toboali nantinya
diarahkan melayani kawasan kecamatan di sekitarnya dan juga
kawasan- kawasan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.
2. Payung
Ibu Kota Kecamatan Payung merupakan daerah pusat pengembangan
sektor perdagangan, wilayah ini diarahkan untuk melayani beberapa
Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan.
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Bangka Selatan berada di Air
Gegas, Sadai di Kecamatan Tukak Sadai, dan Batu Betumpang di Kecamatan
Pulau Besar. Pengembangan PPK disesuaikan dengan ketersediaan dan daya
dukung lahan terhadap kegiatan yang akan dikembangkan dimasa yang akan
datang.
a. Pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, perdagangan dan jasa,
merupakan pusat orientasi yang memberikan pelayanan bagi penduduk
yang ada di kecamatan tersebut dan dialokasikan di ibukota kecamatan
sebagai pengikat lingkungan dan fasilitas bersosialisasi. Untuk
merangsang pertumbuhan pusat pelayanan sekunder ini, maka

BAB II 17
pengalokasiannya diarahkan pada simpul-simpul jalan utama
kawasan/kota yang mempunyai aksesibilitas baik, sehingga mudah
dijangkau dari seluruh bagian wilayah kotanya. Jenis kelengkapan
fasilitas pendukung yang dikembangkan di pusat pelayanan sekunder
ini berupa: Kantor Kecamatan, Balai Pertemuan/GSG, Kantor Polsekta,
Kantor Pos Pembantu, Bank Cabang Pembantu dan jasa keuangan
lainnya, Fasilitas Pemadam Kebakaran dengan skala pelayanan
lingkungan, Supermarket, Pertokoan ataupun Ruko, Fasilitas Ibadah,
Fasilitas Pendidikan hingga setara SLTA/SMEA, Puskesmas, Balai
Pengobatan, Poliklinik, Balai Pertemuan/GSG, Rumah
makan/Restoran/Pujasera, Salon kecantikan, Taman bermain,
Lapangan olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya.
b. Pusat perdagangan dan jasa, serta fasilitas pelayanan umum di luar
ibukota kecamatan dan berfungsi sebagai pusat orientasi yang
memberikan pelayanan bagi penduduk dan sebagai pengikat lingkungan
untuk berinteraksi dan bersosialisasi antarmasyarakat.
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan
di pusat-pusat desa sebagai pusat pelayanan bagi desa itu sendiri atau
beberapa desa di sekitarnya. Jenis fasilitas yang akan dikembangkan,
diantaranya:
a. Balai Pertemuan/GSG;
b. Taman bermain dan Lapangan olahraga;
c. Kantor pos pembantu/Warpostel dan Telepon umum;
d. Fasilitas Pemadam Kebakaran dengan skala pelayanan lingkungan;
e. Pasar, Supermarket, Pertokoan ataupun Ruko, Pujasera dan
kegiatan komersial lainnya;

BAB II 18
f. Fasilitas ibadah;
g. Fasilitas pendidikan, seperti TK, SD dan SLTP;
h. Balai Pengobatan, Poliklinik ataupun Tempat Praktek Dokter dan
Apotik;
i. Fasilitas rekreasi dan olahraga;
j. Taman bermain;
k. Fasilitas pendukung lainnya.
l. Rencana pusat pelayanan lingkungan (PPL) di Kabupaten Bangka
Selatan terletak di penutuk Kecamatan Lepar Pongok dan
Kecamatan Simpang Rimba.

BAB II 19
Tahun 2018-2022
Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bangka Selatan
Sumber: BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan 2017

BAB II 20
2.1.7.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan
Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi
peruntukan ruang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang
wilayah kabupaten berfungsi :
1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi
masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah
kabupaten;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah
kabupaten.
Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
3. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan
lingkungan; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta
rencana rincinya;
2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta
rencana rincinya;

BAB II 21
3. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang
berbatasan;
4. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas
kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Didasarkan pada pertimbangan di atas, rencana pola ruang Kabupaten
Bangka Selatan meliputi alokasi ruang:
1. Kawasan Lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung, kawasan
resapan air) kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai,
sempadan pantai, Kawasan sekitar danau/waduk/kolong dan RTH)
kawasan suaka alam, dan kawasan lindung geologi, kawasan lindung
lainnya.
2. Kawasan Budidaya yang terdiri dari kawasan permukiman/perkotaan
dan kawasan pertanian (lahan basah, lahan kering dengan tanaman
tahunan dan tanaman semusim). serta kawasan hutan produksi
(tanaman tahunan), kawasan industri, kawasan pertambangan.
Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah pedoman dan dasar bagi
penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka
pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan dari Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan lebih lanjut perlu
dioperasionalkan dalam penyusunan program pembangunan. Penyusunan
indikasi program pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas
pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/sub
sektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang
direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara
bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan.

BAB II 22
Tahun 2018-2022
Sumber: BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan 2017
Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka Selatan

BAB II 23
2.2 KEMAJUAN PELAKSANAAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN
2.2.1 Air Limbah Domestik
Berdasarkan progress dari dokumen sanitasi sebelumnya baik berupa
Subsektor Air Limbah Domestik
SSK Tahun 2013-Tahun 2017 Kemajuan SSK
Tujuan Sasaran
Data
Dasar*
(2012)
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun 2016
Status saat
ini (Tahun
2017)
1 2 3 4 5 6 7 8
Air Limbah
Meningkatkan
Kesadaran
Masyarakat
untuk
menggunakan
Jamban dan
Septitank
serta
berpartisipasi
dalam
pengelolaan
air limbah
Berkurangnya
angka BABS
dari 27,4%
menjadi 0 %
tahun 2017
27,4%
masyarkat
masih
melakukan
BABS
22,0%
masyarkat
masih
melakukan
BABS
18,3%
masyarkat
masih
melakukan
BABS
15,22%
masyarakat
yang
melakukan
BABS
15,09%
masyarakat
yang
melakukan
BABS
13,00%
masyarakat
yang
melakukan
BABS
(Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan 2012 dan STBM)
Buku Putih Sanitasi maupun Strategi Sanitasi Kabupaten 2013-2017
kemajuan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan untuk
sub sektor air limbah domestik dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini.

BAB II 24
2.2.2 Persampahan Domestik
Subsektor Persampahan Domestik
Tujuan Sasaran
Data
Dasar*
(2012)
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Status saat ini
(Tahun 2017)
1 2 3 4 5 6 7 8
Persampahan
Meningkatkan
kualitas dan
lingkup
Pelayanan
Pengelolaan
Sampah
Penambahan
sarana
pengelolaan
persampahan
8,04%
sampah
yang
terangkut
ke TPA
8,04%
sampah
yang
terangkut
ke TPA
9,00%
sampah
yang
terangkut
ke TPA
9,50%
sampah
yang
terangkut
ke TPA
10,03%
sampah
yang
terangkut
ke TPA
11,87% sampah
yang terangkut
ke TPA
(Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan 2012)
2.2.3Drainase Lingkungan
Drainase Lingkungan
Tujuan Sasaran
Data Dasar*
(2012)
Tahun 2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Status saat
ini (Tahun
2017)
1 2 3 5 6 7 8 9
Drainase
Meningkatkan
pembangunan
sarana dan
prasarana drainase
lingkungan
Meningkatnya
saluran drainase
yang terbangun
dan berfungsi
baik
11,4% kondisi
layanan
drainase yang
berfungsi
dengan baik
20% kondisi
layanan
drainase
yang
berfungsi
dengan baik
33,5%
kondisi
layanan
drainase
yang
berfungsi
dengan
baik
42,0%
kondisi
layanan
drainase
yang
berfungsi
dengan
baik
55%
kondisi
layanan
drainase
yang
berfungsi
dengan
baik
65,0%
kondisi
layanan
drainase
yang
berfungsi
dengan baik
(Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan 2012, RPJMD 2016-2021)
Kemajuan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten untuk sub sektor
drainase lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Tabel
2.11 di bawah ini.
Merujuk dari dokumen sanitasi sebelumnya progress pelaksanaan
Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan untuk sub sektor
persampahan domestik dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

BAB II 25
2.3 PROFIL SANITASI KABUPATEN BANGKA SELATAN SAAT INI
2.3.1.Air Limbah Domestik
2.3.1.1 Sistem da Infrastruktur
Kondisi sarana air limbah yang digunakan oleh sebagian besar rumah
tangga di Kabupaten Bangka saat ini berupa jamban siram dan
membangun cubluk sebagai tempat pembuangan akhir tinja di rumah
masyarakat. Pengelolaan grey water (air buangan rumah tangga seperti air
bekas cucian, air bekas mandi, dan lain lain) belum dilakukan oleh
masyarakat dimana grey water dibuang melalui saluran terbuka ke selokan
ataupun tempat terbuka lainnya tanpa proses pengolahan.
Pelayanan air limbah domestik khususnya tinja di Kabupaten Bangka
Selatan hingga tahun 2017 masih on site oleh setiap rumah tangga
sehingga belum tersedia peta layanan pengelolaan air limbah di wilayah ini.
Selain itu, sampai saat ini juga belum terdapat instalasi pengolahan air
limbah baik SPAL komunal, IPAL maupun IPLT yang seharusnya terintegrasi
dalam sistem pengelolaan air limbah komunal. Oleh karena itu, kebijakan
pemerintah dibidang pengelolaan air limbah domestik ini dinilai masih
sangat minim dari kondisi ideal dalam pengelolaan sektor air limbah
domestik. Hampir keseluruhan rumah di wilayah Kabupaten Bangka
Selatan menggunakan teknologi jamban dengan tangki septik individual.
Selebihnya masih menggunakan jamban tanpa tangki septik serta masih
terdapat perilaku BABS.

BAB II 26
Diagram 2.1 Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

BAB II 27
Tahun 2018-2022
Gambar 2.4 Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik
PAYUNG
A: 741 KK / 1,55%
B: 2.952 KK / 6,19%
C: 1.142 KK / 2,40%
D: 125 KK / 0,26%
PULAU BESAR
A: 127 KK / 0,27%
B: 1.660 KK / 3,48%
C: 379 KK / 0,80%
D: 100 KK / 0,21%
SIMPANG RIMBA
A: 914 KK / 1,92%
B: 4.624 KK / 9,70%
C: 386 KK / 0,81%
D: 0 KK / 0,00%
TOBOALI
A: 463 KK / 0,97%
B: 16.506 KK / 34,64%
C: 861 KK / 1,81%
D: 145 KK / 0,30%
TUKAK SADAI
A: 328 KK / 0,69%
B: 2.400 KK / 5,04%
C: 199 KK / 0,42%
D: 0 KK / 0,00%
AIR GEGAS
A: 1.313 KK / 2,76%
B: 8.130 KK / 17,06%
C: 214 KK / 0,45%
D: 125 KK / 0,26%
LEPAR PONGOK
A: 918 KK / 1,93%
B: 1.239 KK / 2,60%
C: 0 KK / 0,00%
D: 0 KK / 0,00%
KEPULAUAN PONGOK
A: 81 KK / 0,17%
B: 1.510 KK / 3,17%
C: 81 KK / 0,17%
D: 0 KK / 0,00%
Ket:
A: Praktek BABS
B: Akses Dasar/Tidak Layak
C: SPALD Setempat
D: SPALD Terpusat
A: 4.885 KK (10,3% populasi kabupaten
B: 39.021KK (81,9% populasi kabupaten
C: 3.262 KK (6,8% populasi kabupaten
D: 495 KK (1,0% populasi kabupaten

BAB II 28
Bangka Selatan untuk Klasifikasi Perkotaan
No Kecamatan
Jumlah
Penduduk
Perkotaan
(KK)
Tanpa Akses (KK) Akses Layak (KK)
BABS
Cubluk/Tangki
septik
individual
tidak layak
SPALD Setempat SPALD Terpusat
Skala
Individual
Skala
Komunal
IPLD Permukiman
IPALD
Perkotaan
IPALD
Kawasan
tertentuBerbasis
Masyarakat
Berbasis
Institusi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Toboali 11.853 125 11.176 0 407 145 0 0 0
2 Air Gegas 1.090 50 990 0 50 0 0 0 0
3 Payung 1.063 199 639 0 100 125 0 0 0
4
Simpang
Rimba
440 0 343 0 97 0 0 0 0
5 Lepar Pongok 578 216 362 0 0 0 0 0 0
6 Tukak Sadai 496 0 494 0 2 0 0 0 0
7 Pulau Besar 735 0 645 0 89 0 0 0 0
8
Kepulauan
Pongok
1.344 59 1.241 0 44 0 0 0 0
(sumber: BPS 2012 dan SMART STBM 2017)
Bangka Selatan untuk Klasifikasi Perdesaan
No Kecamatan
Jumlah
Penduduk
Perdesaan
(KK)
Tanpa
Akses
Akses Dasar Akses Layak (KK)
BABS
(KK)
Cubluk/Tangki
septik
individual
tidak layak
(KK)
SPALD Setempat SPALD Terpusat
Skala
Individual
Skala
Komunal
IPLD Permukiman
IPALD
Perkotaan
IPALD
Kawasan
tertentu
Berbasis
Masyarakat
Berbasis
Institusi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Toboali 6.119 338 5.724 0 454 0 0 0 0
2 Air Gegas 8.692 1.263 7.140 0 164 125 0 0 0
3 Payung 3.897 542 2.313 0 1.042 0 0 0 0
4 Simpang Rimba 5.484 914 4.281 0 289 0 0 0 0
5 Lepar Pongok 1.579 702 877 0 0 0 0 0 0
6 Tukak Sadai 2.430 328 1.906 0 197 0 0 0 0
7 Pulau Besar 1.530 127 1.202 0 290 25 91 0 0
8
Kepulauan
Pongok
328 22 269 0 37 0 0 0 0

BAB II 29
Keterangan :
1) Termasuk dalam kategori “Tanpa akses/BABS” adalah KK yang belum memiliki akses
sanitasi air limbah, KK yang melakukan praktik buang air besar langsung di kebun,
sungai, laut, sungai, ladang/sawah, dsb, dan KK yang melakukan praktik
pembuangan langsung atau direct discharge (memiliki jamban namun buangannya
tidak ditampung dan langsung dibuang ke badan air/saluran drainase)
2) Cubluk dan tangki septik tidak layak terhitung sebagai akses dasar di wilayah
perdesaan dan terhitung bukan akses di wilayah perkotaan. Tangki septik tidak layak
adalah tangki septik individual yang tidak memenuhi standar SNI 03-2398-2002
3) SPALD Setempat adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat
4) SPALD-S Skala Individual diperuntukkan bagi 1 unit rumah tinggal
5) SPALD-S Skala Komunal diperuntukkan bagi dua hingga sepuluh unit rumah tinggal
6) IPALD Permukiman: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk lingkup
permukiman dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 50 – 20.000 jiwa.
Termasuk dalam sistem SPALD-T Permukiman adalah IPAL Komunal, IPAL Kawasan
dan MCK Kombinasi.
7) IPALD Permukiman Berbasis Masyarakat: bagi IPAL dengan cakupan pelayanan di
bawah 150 unit rumah tinggal
8) IPALD Permukiman Berbasis Institusi : bagi IPAL dengan cakupan pelayanan di atas
150 unit rumah tinggal
9) IPALD Perkotaan: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat untuk lingkup
perkotaandan/atau regional dengan jumlah penduduk terlayani minimal 20.000 jiwa.
10) IPALD Kawasan Tertentu: sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang
digunakan pada kawasan komersial dan kawasan rumah susun.
Tabel 2.14 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
Domestik Kabupaten Bangka Selatan
No Jenis Satuan
Jumlah/
Kapasitas
Kondisi
Keterangan
Berfungsi
Tdk
Berfungsi
1 2 3 4 5 6 7
SPAL Terpusat (Sistem Off-Site)
1 SPALD-T
Permukiman
Berbasis Masyarakat Unit 30 V
2 Berbasis Institusi Unit Belum Ada
3 SPALD-T Perkotaan Unit Belum Ada
4 SPALD-T Kawasan Tertentu Unit Belum Ada
Pengelolaan Lumpur Tinja
1 Truk Tinja Unit Belum Ada
2 IPLT… M³/hari Belum Ada
(sumber: BPS 2012 dan SMART STBM 2017)

BAB II 30
Gambar 2.5 Rantai Pelayanan Air Limbah (SFD)
(Hasil Analisa berdasarkan Online SFD Graphic Generator di http://ciptakarya.pu.go.id/plp/ssk/)

BAB II 31
Tabel 2.15 Rekapitulasi Shit Flow Diagram (SFD)
Kode Keterangan
Kode
SFD
Nilai (%)
A. Air Limbah a0 0
A1. Air Limbah ditampung (SPALD-T Skala Kota) ax1 0
a Masuk ke IPALD-T Skala Kota ay1 0
b Bocor ay2 0
i Effluent Terproses baik az1 0
ii Effluent Terproses kurang baik az2 0
A2 Air Limbah ditampung (SPALD-T Skala kawasan tertentu/aerobik) ax2 0
a Masuk ke IPALD-T Skala Kawasan tertentu ay4 0
b Bocor aAy3 0
i Effluent Terproses baik az4 0
ii Effluent Terproses kurang baik az5 0
B Lumpur Tinja b0
B1 Lumpur Tinja ditampung bx1 0
a Lumpur Tinja ditampung disedot by1 0
i Diangkut ke IPLT by4 0
- Effluent Terproses baik bz1 0
- Effluent Terproses kurang baik bz2 0
ii Tidak diangkut ke IPLT by5 0
b Lumpur Tinja ditampung Tidak disedot/ Tidak disedot aman by2 7,8
B2 Lumpur Tinja tidak ditampung (SPALD-S Individual tidak layak) bx2=by3 81,9
B3 Pembuangan langsung (Setempat) by6
C Tanpa Akses (BABS) bx3 10,3
TOTAL 100
Pencemaran Ke Air Tanah x0 92,2
Pencemaran Ke Lingkungan Drainase y0 0
Pencemaran Ke Badan Air z0 0
Pengelolaan Aman x 7,8
Pengelolaan Tidak Aman y 92,2

BAB II 32
2.3.1.2 Kelembagaan dan Peraturan
Secara umum SKPD yang menangani sub sektor Air Limbah Rumah
Tangga adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan
Hidup Kabupaten Bangka Selatan. Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat
di lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk melakukan
pengelolaan air limbah domestik (baik grey water maupun black water)
secara khusus yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup.
2.3.1.2 Peran serta Swasta dan Masyarakat
Peran serta swasta dalam menangani sub sektor Air Limbah Rumah
Tangga secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.2.5 dokumen ini.
2.3.2 Persampahan Domestik
2.3.2.1 Sistem dan Infrastruktur
Skema pengelolaan persampahan rumah tangga di Kabupaten Bangka
Selatan ada beberapa macam. Ada yang dikumpulkan di tong sampah lalu
diangkut menggunakan gerobak/motor sampah, kemudian dikumpulkan ke
kontainer TPSS dan diangkut menggunakan truk sampah ke TPA. Ada juga
yang langsung dibuang ke kebun/lahan kososng/laut/sungai atau kolong.
Masing-masing skema tersebut sebenarnya merupakan suatu gambaran
sistem pengelolaan persampahan yang ada di Bangka Selatan. Metode
pengumpulan sampah di Kabupaten Bangka Selatan yang terlayani
angkutan sampah adalah sebagai berikut:
a. Pengumpulan Sampah Permukiman
Sistem pengumpulan sampah pemukiman dibagi menjadi 2 tipe
yakni: pertama sampah domestik masyarakat langsung dibuang ke
TPS atau kontainer milik Pemkab Bangka Selatan; dan yang kedua
masyarakat mengumpulkan sampah di tempat/ wadah yang
diletakkan di depan rumah kemudian diangkut oleh petugas
kebersihan kemudian sampah tersebut diangkut ke TPS atau

BAB II 33
Kontainer. Alat angkut yang digunakan adalah truk sampah dengan
kapasitas ± 4 m3. Pengangkutan sampah oleh truk sampah pagi hari
sekitar Pukul 08.00 WIB dan sore hari sekitar Pukul 15.00 WIB.
Sistem pengangkutan sampah dilakukan secara langsung dari
sumber sampah (TPS dan Kontainer) ke TPA (sistem pengosongan
kontainer) secara langsung tanpa pemindahan (transfer depo)
terlebih dahulu karena daya tampung TPS atau kontainer masih
memadai. Sampah-sampah di kawasan permukiman ini tidak
terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik.
b. Pengumpulan Sampah Pasar
Pewadahan sampah yang digunakan di areal pasar antara lain
dibawah meja lapak-lapak oleh pedagang kemudian petugas
kebersihan memindahkan sampah tersebut ke keranjang sampah
dibagian luar kumpulan lapak kemudian sampah tersebut diangkut
oleh mobil dump truck langsung ke TPA. Cara kedua, Petugas
kebersihan menyapu dan mengumpulkan sampah-sampah diseputar
pasar dan langsung diletakkan dikontainer sampah. Pada hari itu juga
kontainer sampah diangkut ke TPA. Kontainer sampah digunakan
untuk menampung sampah dari toko-toko lainnya diluar lapak.
c. Pengumpulan Sampah Pertokoan/ Perdagangan/ Jasa
Pengumpulan sampah di area pertokoan/perdagangan/jasa ini
hampir sama dengan sistem pengangkutan sampah di kawasan
permukiman yakni disetiap kios/toko/warung menyediakan tempat
sampah sendiri yang kemudian diangkut oleh petugas kebersihan
dengan menggunakan dump truck kemudian langsung dibuang ke
TPA. Di sepanjang areal perdagangan ini biasanya terdapat petugas
kebersihan yang setiap harinya (pagi dan sore) menyapu disepanjang
kawasan ini. Sampah-sampah yang terkumpul kemudian diangkut
dengan menggunakan truk sampah. Pada kawasan perdagangan ini

BAB II 34
juga masih belum terpilah antara sampah organik dan sampah
anorganik.
d. Pengumpulan Sampah Kawasan Perkantoran
Pada kawasan perkantoran, sampah-sampah yang ada pada setiap
instansi/kantor dikumpulkan di tong-tong sampah yang ada pada masing-
masing instansi yang secara berkala diangkut oleh petugas kebersihan
menggunakan dump truck sampah ke TPA. Walaupun pada beberapa
dinas/instansi telah terdapat tong sampah yang terpisah antara sampah
organik dan anorganik, namun dalam pelaksanaannya sampah-sampah
tersebut masih tercampur.

BAB II 35
Diagram 2.2 Sistem Sanitasi Pengelolaan persampahan

BAB II 36
Tahun 2018-2022
Gambar 2.6 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan
C
Keterangan:
A: Sampah Tidak Terproses
B: Sampah Dikelola Mandiri Oleh Masyarakat
C: Sampah Terangkut Ke TPA
A: 42.804 KK (87,87% populasi Kabupaten)
B: 118 KK (0,25% populasi Kabupaten)
C: 4.851 KK (11,89% populasi Kabupaten)
C
A
A
A
A
A
A
A
B

BAB II 37
Tabel 2.16 Penanganan Sampah Untuk Wilayah Perkotaan
(sumber: DPKPLH Bangka Selatan, 2017, diolah)
Tabel 2.17 Penanganan Sampah Untuk Wilayah Perdesaan
(sumber: DPKPLH Bangka Selatan, 2017, diolah)
(m3/hari) % (m3/hari) % (m3/hari) % (m3/hari) % (m3/hari) %
1 KecamatanPayung 4.252 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2 KecamatanPulauBesar 2.939 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3 KecamatanSimpangRimba 1.760 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4 KecamatanToboali 40.478 52,66 11,05% 0,00 0,00% 0,54 0,11% 48,00 10,07% 101,20 21,23%
5 KecamatanTukakSadai 1.984 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6 KecamatanAirGegas 4.358 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7 KecamatanLeparPongok 2.312 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
8 KecamatanKepulauanPongok 5.377 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
63.460 52,66 11,05% 0,00 0,00% 0,54 0,11% 48,00 10,07% 101,20 21,23%
TanpaAkses AksesLayak
TOTAL
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
KecamatanNo. SampahTidak
Terproses
Sampahdikelola
Mandiri
SampahTereduksi 3R
(TPS3R/TPST/Bank
Sampah)
SampahTerangkutke
TPA(langsungdan
tidaklangsung)
Total
(m3/hari) % (m3/hari) % (m3/hari) % (m3/hari) % (m3/hari) %
1 KecamatanPayung 15.586 48,70 10,22% 0,00 0,00% 0,45 0,09% 0,45 0,09% 49,60 10,41%
2 KecamatanPulauBesar 6.118 22,38 4,70% 0,00 0,00% 0,13 0,03% 0,13 0,03% 22,64 4,75%
3 KecamatanSimpangRimba 21.934 59,12 12,40% 0,00 0,00% 0,06 0,01% 0,06 0,01% 59,24 12,43%
4 KecamatanToboali 31.410 70,53 14,80% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8,00 1,68% 78,53 16,48%
5 KecamatanTukakSadai 9.721 29,26 6,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 29,26 6,14%
6 KecamatanAirGegas 34.766 97,81 20,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 97,81 20,52%
7 KecamatanLeparPongok 6.316 21,57 4,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21,57 4,53%
8 KecamatanKepulauanPongok 1.311 16,72 3,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16,72 3,51%
127.162 366,08 76,82% 0,00 0,00% 0,64 0,13% 8,64 1,81% 375,36 78,77%Total
TanpaAkses AksesDasar
No. Kecamatan
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
TOTALSampahTidak
Terproses
Sampahdikelola
Mandiri
SampahTereduksi 3R
(TPS3R/TPST/Bank
Sampah)
SampahTerangkutke
TPA(langsungdan
tidaklangsung)
AksesLayak

BAB II 38
Baik
Rusak
ringan
Rusak
Berat
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)
1 Pewadahan
A. Individual - - - - - -
- Bak Biasa unit - - - - - - -
B. Komunal
- Kontainer unit
- Transfer Depo unit - - - - - -
2 Pengumpulan
Gerobak Sampah unit - - - - - -
Motor Sampah unit - - - - - -
Pick Up Sampah unit - - -
3 Pengangkutan
- Dump Truck unit 7 4 m3
2 - - -
- Arm Roll Truck unit - - - - - -
- Compactor Truck unit - - - - - -
4 Pengolahan Sampah -
- TPS 3R unit - - - - - -
- ITF unit - - - - - -
- Bank Sampah unit 2 - - - - -
- Incinerator unit - - - - - -
5 TPA/TPA Regional :
- Luas total lahan TPA Unit 1 2,5 ha - √
- Luas sel Landfill Unit 800 - √
- Daya tampung TPA (m3/hari) 2 12.000 m3 - √
6 Alat Berat
- Bulldozer unit 2 - √ √
- Excavator / backhoe unit 1 - √
- Truk Sampah unit 7 √
7 IPL unit - -
Hasil pemeriksaan lab
Hasil
pemeriksaan
(BOD dan COD):
Lab tulis di
bawah ini :
- Efluen di Inlet
- Efluen di Outlet mg/l
Lahan control
landfill
-
Kondisi
Keterangan*No
Jenis Prasarana /
Sarana
Satuan Jumlah Kapasitas
Rotasi
/hari
Keterangan :
1) Volume sampah yang tidak ditangan maupun diangkut ke TPA (dibakar, dibuang
ke sungai, dibuang ke laut)
2) Volume sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan cara
ditimbun maupun dikompos. Sampah dikelola mandiri terhitung dalam akses dasar
di wilayah perdesaan, adapun di wilayah perkotaan terhitung bukan akses.
3) Volume sampah yang tereduksi akibat pengolahan di fasilitasi TPS3R, TPST, dan
bank sampah. Sampah tereduksi diperoleh berdasarkan selisih jumlah sampah
yang masuk ke dalam fasilitas dan volume sampah residu yang diangkut ke TPA.
4) Volume sampah yang masuk ke TPA (dapat diperoleh dengan menghitung jumlah
truk sampah yang masuk tiap harinya dikalikan dengan kapasitas volume angkut
truk sampah)
5) Total = Sampah Tidak Terproses + Sampah Dikelola Mandiri + Sampah Tereduksi
3R (TPS3R/TPST/Bank Sampah) + Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak
langsung)
Tabel 2.18 Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan
Kabupaten Bangka Selatan
(sumber: DPKPLH Bangka Selatan, 2017)

Dokumen SSK Bangka Selatan 2017

Dokumen SSK Bangka Selatan 2017

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Dokumen SSK Bangka Selatan 2017

Similar to Dokumen SSK Bangka Selatan 2017 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Dokumen SSK Bangka Selatan 2017