Isu-isu pembangunan berkelanjutan diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Identifikasi ini menghasilkan 69 isu awal yang kemudian diringkas menjadi 17 isu utama. Delapan isu paling strategis kemudian ditentukan melalui analisis terhadap karakteristik wilayah, tingkat dampak, keterkaitan antar isu, dan keterkaitan dengan rencana dan peraturan terkait.

1. Identifikasi Isu Pembangunan
Berkelanjutan Dan Perpres
Pembangunan Berkelanjutan
Pertemuan ke-4
Andi Irawan, ST, MT

2. Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
(PP No.46/2016)
Identifikasi isu PB prioritas
Pengkajian pengaruh KRP terhadap
kondisi LH dan PB
Pengkajian
Identifikasi isu PB paling strategis
Identifikasi muatan KRP
Perumusan alternatif
penyempurnaan KRP
Penyusunan rekomendasi perbaikan
untuk pengambilan keputusan KRP
yang mengintegrasikan prinsip PB
Perumusan
Alternatif
Rekomendasi
Identifikasi isu PB
Identifikasi muatan KRP &
konteksnya
Penentuan kerangka kajian-
Critical Decision Factors (CDF)
Analisis resiko dan peluang
Identifikasi akar masalah
Perumusan pilihan strategis
Penyusun panduan tindak lanjut dan
Rekomendasi
Pendekatan Dampak
(KRP bersifat fokus, detail, terikat, terbatas dan/atau
teknis)
Pendekatan Strategis
(KRP bersifat umum, konseptual,
dan/atau makro)PartisipasiPemangkuKepentingan
PartisipasiPemangkuKepentingan
Isu PB prioritas

3. 11 TAHAP PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS
RZWP3K RPJP/M KRPRTRW KRP Masy.
Identikasi Isu PB Identifikasi Materi
Muatan KRP
Isu PB Yang Paling
Strategis
Isu PB Prioritas
Materi Muatan KRP
yang berdampak
Analisis Pengaruh
Resiko JE SDADDDT PI KEHATI
Rumusan
Alternatif
Rekomendasi
Perbaikan KRP
Konsultasi
Publik
Penjaminan
Kualitas
Pendoku-
mentasian
10
VALIDASI
1
2
3
4
5
66
7
9 118
Sumber: Paparan KLHK-RI, 2018
Kajian 6 Muatan
RDTR
EX POST

4. Terdapat sedikit perbedaan pendetilan
antara tahapan penyelenggaraan KLHS
berdasarkan Permen LHK No. 69
Tahun 2017 dengan Permendagri No. 7
Tahun 2018 yang mana merujuk juga
pada Perpres No. 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
SDGs
Perbedaan pendetilan tahapan
penyelenggaraan KLHS pada Permendagri
No. 7 Tahun 2018 dari 11 (sebelas)
tahapan sebelumnya ditunjukkan pada
gambar berikut.
Perbedaan Tahapan Penyelenggaraan
KLHS RPJPD / RPJMD pada Permendagri No. 7 Tahun 2018
Sumber: Modifikasi Paparan KLHK-RI, 2018
EX ANTE

5. Pembangunan berkelanjutan
adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan
aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan.
(Pasal 1 Ayat 3 UU 32 Tahun 2009 PPLH dan Pasal 1
Ayat 3 PP 46 Tahun 2016 KLHS)

6. 6
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
NO TUJUAN
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (BPS 2016 Penduduk miskin berjumlah 27,76 jiwa)
Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. (Menurunnya
penduduk dengan asupan kalori minimum pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. (Menurunnya angka kematian ibu per
100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (pada 2010: 346). Dan Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada
tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32)
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
(Meningkatnya rata-rata angka melek aksara di atas umur 15 tahun 2019 96,1%)
Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayakan kaum perempuan. (Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19) )
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. (Meningkatnya akses terhadap layanan
air minum dan berkelanjutan pada tahun 2019 menjadi 100% (2015: 70,9%) dan Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak dan
berkelanjutan pada tahun 2019 menjadi 100% (2015: 62,14 %) )
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (Meningkatnya konsumsi listrik per kapita
menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019 (2014: 843 KWh))
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta
pekerjaan yang layak untuk semua (Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50,000 juta pada
tahun 2019 (2015: Rp 45,180 45,2 juta))
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi . Terbangunnya
jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km) , Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019
(2014: 954 km), Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 237), dan Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan
menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 210))
UMUM

7. NO TUJUAN
Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara (Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten dan
berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa pada tahun 2019)
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. (Target tersedia 3,7 juta akses rumah layak di tahun
2019)
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun
2019)
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas
Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR)
ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1))
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan
berkelanjutan. (Terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan
kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019 (2015: 66 %))
Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,
menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
(Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah
Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar))
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk
semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. (Menurunnya prevalensi
kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan))
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. (Tercapainya rasio
penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 10% per tahun (2015: 10,7%))
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UMUM

8. KERANGKA
PIKIR
RZWP3K KRPRTRW KRP Masy
Identikasi Isu PB Identifikasi Materi
Muatan KRP
Isu PBYang Paling
Strategis
Isu PB Prioritas
Materi Muatan KRP
yang berdampak
Analisis Pengaruh
Resiko JE SDADDDT PI KEHATI
Rumusan
Alternatif
Rekomendasi
Perbaikan
KRP
Konsultasi
Publik
Penjaminan
Kualitas
Pendoku-
mentasian
VALIDASI
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11

9. Didapat dari Konsultasi Publik dg Para Pemangku K
Hasil No. 1, ditelaah dg pisau analisis Ps 9 ayat (1)
Hasil No. 2, ditelaah dg pisau analisis Ps 9 ayat (2)
Identifikasi semua materi KRP, ditelaah dg pisau
analisis Ps 3 ayat (2) atau Penjelasan Ps 15 UU 32/09
Analisis pengaruh hasil No 3 dg hasil No 4
Kajian DDDT, JE, SDA, PI, Kehati, Resiko Dampak
LH
Perubahan :Tujuan, Strategi pencapaian,
ukuran/skala, lokasi, proses/metode, penundaan,
rambu mempertahankan ekosistem, mitigasi
Perbaikan KRP, Keg/usaha yang telah melampaui
DDDT tidak boleh lagi
Oleh penyusun KRP
KLHS DALAM PP NO. 46/2016

10. untuk
menentukan isu-isu yang paling strategis.
masukan dari masyarakat dan
pemangku kepentingan konsultasi publik

11. 1. Identifikasi dan
Perumusan Isu PB
2. Identifikasi materi
muatan KRP
3. Analisis pengaruh
hasil identifikasi
dan perumusan
Isu PB dengan
materi muatan
KRP
4. Muatan Kajian
KLHS
literatur
pendapat Pokja
kesamaan
sebab akibat
Lintas sektor
LintasWilayah
Lintas PK
Lintas waktu
Hasil
dikonsultasikan
dengan
masyarakat dan
Pemangku
kepentingan
Dasar untuk Isu
Pembangunan
Berkelanjutan
yang Paling
Strategis
a. dikumpulkan b. dipusatkan
ISU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Pasal
7a

12. 1. Identifikasi Isu PB
(Pasal 7, 8, 9 PP 46/2016)
Dalam melakukan perumusan
Isu Pembangunan
Berkelanjutan (PB) dapat
dilakukan dengan:
1. menghimpun masukan dari
Tim POKJA KLHS,
masyarakat dan pemangku
kepentingan melalui
uji/konsultasi publik dengan
mengundang masyarakat dan
pemangku kepentingan;
2. Isu yang terhimpun tersebut
kemudian dilakukan
pemusatan ke dalam dalam
daftar pendek berdasarkan
keterkaitannya.
No Nama Isu
Kelompok 1 Isu Lingkungan
1 Persampahan
2 Banjir
Dst ...
Kelompok 2 Isu Ekonomi
1 Pertumbuhan ekonomi masyarakat rendah
2 Perdagangan bebas
Dst ...
Kelompok 3 Isu Sosial
1 Tingginya kesenjangan sosial
2 Meningkatknya pemakai narkoba
Dst ...
Kelompok 4 Isu Hukum dan Tata Kelola
1 Penegakkan aturan lingkungan hidup
2
Dst ...
Contoh tabel identifikasi isu pembangunan berkelanjutan (PB)

13. ❑Dilaksanakan melalui focus group discusion
❑Menghasilkan misalnya sebanyak 69 (enam puluh sembilan)
isu PB
❑Dari 80 (delapan puluh ) isu PB, kemudian dilakukan
pemusatan isu PB berdasarkan kesamaan substansi isu
dan/atau telaahan hubungan sebab-akibat, sehingga terakhir
diputuskan sebanyak 17 (Tujuh belas) isu PB (Daftar Panjang)

14. Dst…

16. Nomor
peringkat
Isu PB
1 Banjir
2 Sampah
3 Air Bersih
4 Limbah dan Pencemaran
5 Penurunan Kualitas Udara
6 Sanitasi
7 Drainase
8 Alif Fungsi Lahan
9 Penataan Ruang
10 Transportasi
11 Kependudukan
Nomor
peringkat
Isu PB
12 Pangan
13 Kemiskinan
14 Kemacetan
15 Tingkat Pendidikan Rendah
16 PHBS Rendah
17 Pariwisata

17. ❖ Identifikasi dan Perumusan Isu PB Strategis dilaksanakan melalui Focus Group
Discusion
❖ dengan analisis uji silang menggunakan Pasal 9 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016.
a. karakteristik wilayah;
b. tingkat pentingnya potensi dampak;
c. keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
d. keterkaitan dengan materi muatan KRP
e. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
f. Hasil KLHS dari KRP pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan
berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan
dan/atau relevansi langsung
❖ Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu PB Strategis telah menghasilkan sebanyak 8
(delapan) Isu PB Strategis.
❖ Dari 8 Isu PB Strategis, kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai
strategisnya
Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

18. 2. Identifikasi Isu PB Strategis
(Pasal 9(1) PP 46/2016)
Keterangan:
1) Lintas sektor
2) Lintas wilayah
3) Lintas pemangku wilayah
4) Lintas waktu
Atau
Kemudian dilakukan tahap identifikasi dan
perumusan isu PB Strategis dengan cara
melakukan penapisan antara hasil pemusatan
isu PB dengan unsur-unsur paling sedikit yaitu:
1) karakteristik wilayah;
2) tingkat pentingnya potensi dampak;
3) keterkaitan antar isu PB strategis;
4) keterkaitan dengan materi muatan KRP;
5) muatan RPPLH;
6) keterkaitan dengan KRP pada hierarki
diatasnya yang harus diacu, serupa dan
berada pada wilayah yang berdekatan,
dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau
relevansi langsung KLHS yang harus
diacu.
No Isu PB Unsur-unsur Pasal 9 (1) PP 46/2016 Ket.
1) 2) 3) 4) 5) 6)
1 Isu Lingkungan ✓/X ✓/ X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X Strategis/tidak
2 Isu Ekonomi ✓/X ✓/ X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X Strategis/tidak
3 Isu Sosial ✓/X ✓/ X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X Strategis/tidak
4 Dst ... ✓/X ✓/ X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X Strategis/tidak
No Isu PB Parameter Ket.
1) 2) 3) 4)
1 Isu Lingkungan ✓/ X ✓/ X ✓/ X ✓/ X Strategis/tidak
2 Isu Ekonomi ✓/ X ✓/ X ✓/ X ✓/ X Strategis/tidak
3 Isu Sosial ✓/ X ✓/ X ✓/ X ✓/ X Strategis/tidak
4 Dst ... ✓/ X ✓/ X ✓/ X ✓/ X Strategis/tidak

19. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis:
Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan cara;
Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:
Isu PB
Karakteristik Wilayah Pentingnya dampak Isu PB
terkait
KRP
terkait
RPPLH KLHS
diatasnyaRBI RTR LC Luas Sering
Banjir? Topografi Pola ruang Terbuka? Luas? Tiap tahun?
Analisis sebab
akibatnya
Lokasinya
sama?
Sudah ada
rencana
pengelolaanya?
Sudah ada
penanganan dari
KLHS pada
hirarki KLHS di
atasnya?Longsor? Kelerengan
Struktur
ruang
Hutan? Kecil? Baru terjadi?
Potensi
pengaruhnya?
Kekeringan?
Diatas
permukaan
laut?
Tubuh air?
Alih fungai
kawasan?
Sempadan? Karst?
Melalui konsultasi Publik, disepakati Isu yang akan diambil menjadi Isu PB
yang Paling Strategis dengan mempertinbangkan hasil telaahan tersebut
Pasal 8
dan 9 (1)

20. Contoh : Identifikasi dan Perumusan Isu PB Strategis
No
Isu Pembangunan
Berkelanjutan
Ps 9 (1) PP 46/2016
Strategis/
Tidak
Strategis
KARAKTERISTIK WILAYAH
Tingkat
pentingnya
potensi
dampak
Katerk
aitan
antar
isu
Strate
gis PB
Keterk
aitan
denga
n
muata
n KRP
Muatan
RPPLH
Hasil
KLHS
dari
KRP
pada
hirarki
di
atasnya
Peta RBI Peta RTR Peta PL
Luas
(Ha)
Freku
ensi
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Kekerin
gan
12 Kec
Dataran rendah, dataran
rendah pedalaman,
perbukitan rendah,
perbukitan, perbukitan
tinggi, Datar, Landai
Tanaman Tahunan,
Pertanian Tanaman
Pangan Lahan
Basah, Pertanian
Tanaman Pangan
Lahan Kering, Hutan
Lindung, Kawasan
Pengamanan
Sungai,
Permukiman
Pedesaaan,
Permukiman
Perkotaan, Hutan
Produksi
Perkebunan,
Sawah, Sawah
Tadah Hujan,
Tegalan
23.609 sering
Ada,
kekeri
ngan,
banjir
dan
longsor
terkait
dg
banjir,
yaitu
musim
panas
dan
misum
hujan
Tidak
ada
RPPLH
Tidak
ada
KLHS
Provinsi
sangat
strategis

21. Nomor
peringkat
Isu PB Strategis
1 Banjir
2 Sampah
3 Air Bersih
4 Limbah dan Pencemaran
5 Sanitasi
6 Drainase
7 Alih Fungsi Lahan
8 Pentaan Ruang
9 Transportasi
10 Kependudukan
11 Pariwisata
Contoh : Identifikasi dan Perumusan Isu PB Strategis

22. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas
❖Identifikasi dan Perumusan Isu PB Prioritas dilaksanakan melalui Focus Group Discusion
❖Dengan analisis pembobotan menggunakan Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016. Bobot
terendah bernilai 1 (satu), dan tertinggi bernilai 5 (lima). Nilai 1 (satu) bobot yang tidak memiliki
pengaruh dan nilai 5 (lima) bobot yang sangat berpengaruh. Hasil akhir dari identifikasi isu PB
prioritas ditentukan berdasarkan nilai pengaruh yang sangat tidak berpengaruh, hingga nilai
bobot yang sangat berpengaruh. Untuk menentukan isu PB prioritas ditentukan berdasarkan
kesepakatan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik (KP) yang dihadiri oleh para pemangku
kepentingan
❖Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu PB Prioritas telah menghasilkan sebanyak 5 (lima) Isu PB
Prioritas. kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai strategisnya

23. paling sedikit

24. 3. Identifikasi Isu PB Prioritas
(Pasal 9(2) PP 46/2016)
Isu PB strategis ditapiskan untuk Isu PB Prioritas
dengan parameter sebagai berikut:
1) kapasitas daya dukung dan daya
tampung Lingkungan Hidup untuk
pembangunan;
2) perkiraan dampak dan risiko Lingkungan
Hidup;
3) kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4) intensitas dan cakupan wilayah bencana
alam;
5) status mutu dan ketersediaan sumber daya
alam;
6) ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati;
7) kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim;
8) tingkat dan status jumlah penduduk
miskin atau penghidupan sekelompok
masyarakat serta terancamnya
keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9) risiko terhadap kesehatan dan keselamatan
masyarakat;
10)ancaman terhadap perlindungan terhadap
kawasan tertentu secara tradisional yang
dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat
hukum adat.
No IsuPBStrategis PPNo.46Tahun2017
TotalSkoringdanBobot
RangkingIsuPBPrioritas
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
1 ............................
.
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X
2 ............................
.
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X
3 ............................
.
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X
4 ............................
.
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X
5 ............................
.
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X
dst ............................
.
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X
Contoh tabel penapisan isu PB prioritas

25. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas:
Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara;
Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:
Isu PB
Strategis
DDDT Dampak
LH
Jasa
Ekosistem/
Kinerja
Layanan
Cakupan
Wil
Mutu
SDA
Perubahan
Ikkim
Masy
miskin
Kesehat
Masy
Kaw
Adat
Banjir? 5 5 5 5 5 5 5 5 2
Kekeringan? 5 5 5 5 4 4 5 5 4
Alih fungai
kawasan?
5 5 5 3 5 5 2 2 6
...dst...
Nilai bobot melalui konsultasi Publik yang disepakati
untuk Isu yang akan diambil menjadi Isu PB Prioritas
Skala Bobot: 1 – 5 : tidak berpengaruh –
sangat berpengaruh
Pasal 9
(2)

26. a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
e. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta
terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
i. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
j. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan
oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat

27. Nomor
peringkat
Isu PB Prioritas
1 Banjir
2 Alih Fungsi Lahan
3 Air Bersih
4 Limbah dan Pencemaran
5 Sampah
6 Transportasi
Contoh : Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu PB Prioritas

29. 29

30. NO TUJUAN
Tanpa Kemiskinan
Tanpa Kelaparan
Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Pendidikan Berkualitas
Kesetaraan Gender
Air Bersih dan Sanitasi Layak
Energi Bersih dan Terjangkau
Pekerjaan Layak & Pertumbuhan
Ekonomi
Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
NO TUJUAN
Berkurangnya Kesenjangan
Kota & Permukiman yang
Berkelanjutan
Konsumsi & Produksi yang
Bertanggung Jawab
Penanganan Perubahan Iklim
Ekosistem Lautan
Ekosistem Daratan
Perdamaian, Keadilan, dan
Kelembagaan yang Tangguh
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
di mana pun (BPS 2016 Penduduk miskin
berjumlah 27,76 jiwa)
Menghilangkan kelaparan, mencapai
ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian
berkelanjutan
Menjamin kehidupan yang sehat dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia
Menjamin kualitas pendidikan yang
inklusif dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar
sepanjang hayat untuk semua
Mencapai kesetaraan gender dan
pemberdayakan kaum perempuan
Menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi
yang berkelanjutan untuk semua
Menjamin akses energi yang
terjangkau, andal, berkelanjutan, dan
modern untuk semua
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang
layak untuk semua
Membangun infrastruktur yang
tangguh, meningkatkan industri
inklusif dan berkelanjutan, serta
mendorong inovasi
Mengurangi kesenjangan intra- dan
antarnegara
Menjadikan kota dan permukiman
inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi
yang Berkelanjutan
Mengambil tindakan cepat untuk
mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya (Terwujudnya
penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah
Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan
dan verifikasi Emisi GRK
Melestarikan dan memanfaatkan
secara berkelanjutan sumber daya
kelautan dan samudera untuk
pembangunan berkelanjutan.
(Terkendalinya Illegal, Unreported,
Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di
laut yang merusak
Melindungi, merestorasi, dan
meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan,
mengelola hutan secara lestari,
menghentikan penggurunan,
memulihkan degradasi lahan, serta
menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati. (Berkurangnya
luasan lahan kritis melalui rehabilitas
Menguatkan masyarakat yang inklusif
dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses
keadilan untuk semua, dan
membangun kelembagaan yang efektif,
akuntabel, dan inklusif di semua
tingkatan
Menguatkan sarana pelaksanaan dan
merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan