Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Buku saku ikn nusantara
Similar to Buku saku ikn nusantara (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Buku saku ikn nusantara
- 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara
- 2. Presiden Soekarno menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jakarta. Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan. “Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh Bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke pulau Kalimantan”. TAHUN 1957 TAHUN 1997 TAHUN 2013 TAHUN 2019 Presiden Joko widodo
- 4. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 1 U R G E N S I Pindahnya Ibu Kota Negara Sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa Kontribusi Ekonomi Pulau Jawa 59,0% terhadap PDB Nasional 56,9% 150,18 juta jiwa Jawa 22,1% 6,1% 5,6% 2,8% 7,4% 58,45 juta jiwa 16,23 juta Jiwa 14,90 juta Jiwa 19,56 juta Jiwa 7,32 juta Jiwa Sumatra Kalimantan Sulawesi Bali & Nusa Tenggara Maluku & Papua Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas 2015 (Angka tahun 2019) 21,31% 59,00% 3,06% 8,05% 6,33% 2,24% 21,31% 4,99% 6,65% 5,52% 7,40% 5,07% Sumber: BPS (Feb, 2020) Kontribusi pada PDB Nasional Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020
- 5. 2 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara Krisis Ketersedian Air di Pulau Jawa Terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua 2000 32.34 48.41 3.48 8.38 4.3 1.37 1.71 2010 32.54 46.49 3.52 9.29 4.88 1.46 1.82 2020 32.71 44.64 3.56 10.18 5.42 1.56 1.94 2030 32.87 42.79 3.59 11.08 5.96 1.66 2.06 0 10 20 30 40 50 60 (Sumber: Perhitungan Bappenas) U R G E N S I Pindahnya Ibu Kota Negara Saat ini, terjadi krisis ketersediaan air di Pulau Jawa dan Bali. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar diantara gugus pulau lainnya di Indonesia. Dan tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun kedepannya. Konversi Lahan Terbesar terjadi di Pulau Jawa
- 6. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 3 Pertumbuhan Urbanisasi Sangat Tinggi : dampak kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat Pada tahun 2013 Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013). Pada tahun 2017 menjadi Peringkat ke-9 kota terpadat di dunia (WEF, 2017) Jumlah penduduk (juta jiwa) 10 20 30 Jabodetabekpunjur Jakarta Surabaya Bekasi Medan Depok Tangerang Semarang Palembang Tangerang Selatan 32.775.966 10.277.628 2.862.406 2.733.240 2.490.622 2.229.408 Bandung 2.179.813 2.093.706 1.602.717 1.602.071 1.593.812 Tingginya jumlah penduduk diikuti dengan jumlah pergerakan ulang-alik penduduk yang besar. • Commuting Time 2-3 jam/trip atau 4-5 jam/roundtrip. • Indeks kemacetan berada di peringkat ke-7 dari 403 kota yang disurvei di 56 negara (Tomtom, 2018). • Kemacetan tinggi menyebabkan polusi udara. Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia (AirVisual, Agustus 2019). U R G E N S I Pindahnya Ibu Kota Negara
- 7. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 4 Penurunan Daya Dukung Lingkungan Jakarta Ancaman bahaya Banjir, Gempa Bumi, dan Tanah Turun di Jakarta • Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan (ideal kota besar minimum 50 tahunan). • Wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas Gunung Api (Krakatau, G.Gede) dan potensi gempa bumi-tsunami Megathrust Selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda dan gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri. • Tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007-2017. Lokasi Penurunan Tanah 2007-2017 (JICA, 2019) Air Tanah Kualitas Air Ketangguhan 7,5-10 Muka air tanah turun 57% Air waduk tercemar berat 61% Air sungai tercemar berat 25-50 Kenaikan muka air laut Cm/tahun Cm (tahun 2050) (Tri Nuke P., 26 Juli 2019, LIPI) U R G E N S I Pindahnya Ibu Kota Negara
- 8. Pembelajaran Pemindahan Ibu Kota Negara Brasilia, Brazil Lokasi Berada di tengah negara, sejauh 934 km dari Rio De Janeiro, Ibu Kota Negara sebelumnya Periode pembangunan Mulai pembangunan tahun 1957; Peresmian tahun 1960 Alasan dan Motivasi Pemindahan Ibu Kota • Memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota modern abad 21 • Mengintegrasikan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan politik di tengah wilayah negara • Membangun interkonektivitas antar wilayah dan memindahkan pusat gravitasi ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke tengah wilayah Brasilia • Ibu kota Brazilia sebelumnya berlokasi di pantai Atlantik, sebagai konsentrasi ekonomi berorientasi ekspor, dengan simbol dominasi kolonial Portugis Konsep Perencanaan • Ibu Kota Brasilia dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan budaya Brazil, dan ditegaskan dengan elemen khas Brazilia dalam gaya arsitektur kota • Master Plan kota Brasilia berbentuk pesawat terbang, melambangkan representasi Brasilia sebagai “the capital of the airplane”, tempat pertama dibangunnya akses Jet, berbeda dengan Ibu Kota terdahulu yang lebih menekankan akses kapal laut • Lebih dari 50% wilayah Brasilia merupakan ruang terbuka hijau meliputi: Park, Green Spaces, Zoo, Botanical Garden, dan Sport Complex Perkembangan Saat Ini • Jumlah Penduduk 4.5 Juta jiwa (2019) dibandingkan pada saat pertama pemindahan sekitar 136 ribu jiwa (1960) • GDP $ 51.715.862 (2015) atau GDP per kapita $15.506,38 (2012) 5 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara
- 9. Lokasi: Berjarak 472 km dari Melbourne, Ibu Kota Negara sebelumnya. Periode Pembangunan Tahap pembangunan 1920 – 1989 Parlemen pindah ke Canberra tahun 1927. Pembelajaran Pemindahan Ibu Kota Negara Canberra, Australia Alasan dan Motivasi Pemindahan Ibu Kota Negara • Canberra ditetapkan sebagai Ibu Kota baru, mengakhiri debat panjang memilih Melbourne atau Sydney, sebagai ibu kota Australia • Pemindahan Ibu Kota ke Canberra untuk penguatan identitas bangsa, dan adanya isu politik di Ibu Kota sebelumnya Konsep Perencanaan: • Rencana dan desain ibu kota baru diperoleh dari proses kompetisi internasional tahun 1911 • Mengutamakan keserasian lansekap,topografi, dan keindahan (beautiful new city) dalam memilih lokasi • Gedung pemerintahan terletak di sekitar danau buatan • Kawasan pemukiman memiliki area terbuka yang luas (1.716 km2) • Pembangunan Australian National University sebagai magnet untuk mendorong terciptanya pengembangan ekonomi Sistem Pengelolaan • Pembentukan National Capital Development Commission (NCDP) untuk mengelola perencanaan, pengembangan, dan konstruksi, mempercepat proses pembangunan dengan berpedoman pada “Y Plan” • Tahun 1989 dibentuk Australian Capital Territory (ACT) merupakan lembaga pusat yang mengelola Kota Canberra Perkembangan Saat Ini • Jumlah Penduduk 426.700 jiwa (2019) dibandingkan saat awal pemindahan sekitar 5.915 jiwa (1927) • GDP $ 39.440.000 (2018) atau GDP per kapita $ 94.831 (2018) Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 6
- 10. Seperti apa Ibu Kota Negara yang ideal? V I S I KOTA PALING BERKELANJUTAN DI DUNIA PENGGERAK EKONOMI INDONESIA DI MASA DEPAN SIMBOL IDENTITAS BANGSA INDONESIA • Aman dan Terjangkau • Desain sesuai Kondisi Alam • Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses • Sirkuler dan Tangguh • IKN yang Rendah Emisi Karbon • Keindahan khas Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika • Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi dan Inovasi • Peluang Ekonomi yang Kuat untuk Semua Pilar Pembangunan Indonesia 2045 • Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK • Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan • Pemerataan pembangunan • Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 7
- 11. 8 Prinsip Ibu Kota Negara 3 KPI Khusus yang Akan Mendorong IKN menjadi Kota Kelas Dunia Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 8
- 12. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 9 Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur Tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN, untuk mengurangi biaya Minimal terhadap bencana alam Daya dukung tanah dan air baku Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur Potensi konflik sosial rendah, memiliki budaya terbuka terhadap pendatang Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan Kriteria pemilihan Kalimantan Timur Lokasi, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia, merepresentasikan keadilan
- 13. Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur Mengapa Kalimantan Timur dipilih? Lokasi aman dan minim ancaman bencana Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda Infrastruktur utama : jalan tol Balikpapan- Samarinda dan trans Kalimantan; Bandara di Balikpapan dan Samarinda; Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda Berada di jalur ALKI II (Selat Makassar) Lahan luas, berstatus Hutan Produksi (HP) dan Perkebunan Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai Kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, Udara Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah 10 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara
- 14. Ekosistem Tiga Kota sebagai Penggerak Ekonomi Masa Depan Balikpapan sebagai Otot Simpul hilir migas dan logistik Kalimantan Timur Samarinda sebagai Jantung Pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan Ibu Kota Negara sebagai Pusat Saraf Inti pemerintah dan pusat inovasi hijau Paru-paru: Kalimantan Timur - Pertanian hulu dan pusat wisata alam Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 11
- 15. Dasar Hukum Otorita Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Penetapan Kawasan Strategis Nasional Calon Ibu Kota Negara Rancangan Peraturan Presiden Rancangan Peraturan Presiden Rancangan Peraturan Presiden Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara Rancangan Peraturan Presiden “Payung hukum untuk perpindahan IKN terus dirampungkan. Regulasi dasar IKN adalah Rancangan Undang-Undang IKN yang menjadi pembahasan di Program Legislasi Nasional (Proglenas) Prioritas 2021. Di dalamnya termasuk pembentukan Otorita IKN sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan, mengawasi, dan mengatur segala hal terkait pembangunan dan pengembangan IKN. Selain itu, akan disusun peraturan pelaksana setingkat Peraturan Presiden untuk mengatur beberapa hal.” Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara 12 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara
- 16. Kepadatan medium: 100pp/ha Kepadatan rendah: 50pp/ha Kepadatan tinggi: 150pp/ha IKN (256.142,72 ha) Akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan keunggulan kota Balikpapan dan Samarinda 75% kawasan IKN akan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau dimana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan. IKN dikembangkan dengan 100% clean energy K-IKN (56.180,87 ha) Terdiri dari berbagai zona mixed-use dan neighborhood yang mendukung konsep “10 menit berjalan kaki” dan konektivitas sosial Didesain selaras dengan alam, dengan minimal 50% ruang hijau 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan Zonasi Ibu Kota Negara Kawasan Barat IKN (perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, perguruan tinggi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan - KIPP (pemerintahan nasional dan smart government, perkantoran) Kawasan Timur IKN (perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, hotel bisnis, MICE) Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 13
- 17. K-IKN: Kota di dalam kawasan hutan, naungan ‘hijau dan biru’ yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat KIPP – Pusat pemerintahan dan kawasan permukiman Perumahan ASN – dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep walkability dan memfasilitasi hubungan sosial • Harmoni dengan alam • Mengutamakan pejalan kaki Desain berkelanjutan Mendukung konsep walkability Kemudahan aksesibilitas Sirkulasi angin Area bebas kendaraan Kawasan Ibu Kota Negara Sumber: Kementerian PUPR, 2020 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 14
- 18. Superhub IKN bersifat locally integrated, globally connected, dan universally inspired Superhub yang menjadi teladan sebagai kota yang hijau, berkelanjutan, dan bertaraf hidup tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi Superhub yang membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan inovasi teknologi Superhub yang mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif melalui strategi Tiga Kota, dengan menjadi penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur dan pemicu untuk memperkuatrantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia dan seluruh Indonesia Ibu Kota Negara sebagai Superhub 15 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara Superhub sebagai Inspirasi Universal Superhub dan Dunia Superhub dan Indonesia
- 19. Sebaran Sektor Ekonomi dan Industri di IKN dan Kalimantan Timur K-IKN (dlm area 56.000 ha) Bahan Kimia dan Produk Kimia: Petrokimia Balikpapan Farmasi Terintegrasi: Bahan aktif obat-obatan generik Energi Rendah Karbon Maloy (MBTK) Samarinda Bahan Kimia dan Produk Kimia: Oleokimia Sektor Energi Rendah Karbon Farmasi Terintegrasi: Biosimilar dan Vaksin Kawasan Industri (KI) Muara Jawa Industri Pertanian Berkelanjutan Energi Rendah Karbon: E2W dan panel surya Ekowisata Energi rendah karbon Industri Pertanian Berkelanjutan Wilayah Kalimantan Timur lainnya Ekowisata, Pariwisata kota, bisnis, medis dan kebugaran Pendidikan abad ke-21 Industry 4.0 dan smart city Pusat badan litbang dan inovasi Maloy (MBTK): ~300 km utara Samarinda Samarinda Balikpapan K-IKN KI Muara Jawa Wilayah Kalimantan Timur lainya Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 16
- 20. Dampak Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Negara Mendorong Ekonomi Melalui Investasi Infrastruktur Mendorong Perdagangan Antar Wilayah di Indonesia Mendorong Output Sektor Lain Mendorong Penciptaan Kesempatan Kerja Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Peningkatan Sektor Non-Tradisional Mendorong Diversifikasi Ekonomi di Kalimantan Meningkatkan Perdagangan Antar Wilayah Ketimpangan Pendapatan Menurun Jangka Pendek : Masa Konstruksi Jangka Menengah dan Panjang 17 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara
- 21. Tahapan menuju 2045: Tahapan perwujudan IKN o Membangun infrastruktur utama (mis. Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR) dan perumahan di area Utama KIKN o Pemindahan ASN tahap awal (mis. TNI, Polri, MPR) o Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi (mis. air, energi, rail) untuk 500rb penduduk di tahap awal o Presiden pindah ke KIKN sebelum 16 Agustus 2024 dan merayakan Peringatan Hari Kemerdekaan RI di KIKN pada tanggal 17 Agustus 2024 Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas o Mengembangkan fase kota berikutnya (mis., pusat inovasi dan ekonomi) o Menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN o Mengembangkan sektor- sektor ekonomi prioritas o Menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas o Mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Pemindahan tahap awal ke KIKN 2020-2024 Membangun IKN sebagai Area Inti yang Tangguh 2025-2035 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 18
- 22. o Memperluas pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota o Destinasi FDI No. 1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia o 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara bagi talenta global o Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler o Mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta o Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing o 10 besar livable city di dunia o Mencapai net zero-carbon emission dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang – kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk >1jt jiwa yang akan mencapai target ini 2035-2045 Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kaltim Mengokohkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua” 2045 onwards 19 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara
- 23. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 20 Pemerintahan Digital Ekosistem digital sebagai strategi transformasi multisektor Penataan Manajemen ASN Penataan manajemen ASN di K/L, mengacu pada penguatan kompetensi smart governance Simplifikasi Proses Bisnis Penyederhanaan proses bisnis dan urusan pemerintahan Penguatan Koordinasi Pengembangan jejaring institusi Upaya Pemindahan IKN dan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Sumber: Kementerian PANRB, 2020 Peralihan dari Struktur Organisasi Hirarkis ke Organisasi Agile
- 24. 21 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara Transformasi Cara Bekerja di IKN Baru • Perkantoran pemerintahan di IKN Baru dibangun dalam konsep kantor bersama (sharing offices) antar rumpun Kementerian/Lembaga. • Mengedepankan konektivitas antar Kementerian/ Lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model ‘smart office’ (perkantoran pintar). • Perkantoran pemerintahan dibangun berprinsip hijau dan berkelanjutan serta mengedepankan open layout. Transformasi tempat kerja di IKN Baru akan diperkuat dengan perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement melalui informal workspace dan berbasis digital Sumber: Kementerian PUPR, 2020 Sumber: Eko Prasojo, 2021
- 25. Pemanfaatan Aset/Barang Milik Negara (BMN) Di Jakarta Perubahan Peruntukan Aset (Asset Repurposing) Optimalisasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Konsolidasi Aset (Asset Consolidation) Pemanfaatan Aset di Jakarta oleh Pihak Ketiga Potensial Alternatif Strategi Optimalisasi Aset/BMN 1 2 3 4 Pengelolaan Aset/BMN Hasil Optimalisasi Aset/BMN Reksus/ BLU APBN KPBU Pengelolaan BMN/Daerah* • BMN IKN Lama • BMN IKN Baru • BMN di luar IKN Lama dan Baru Bentuk Pengelolaan yang diutamakan adalah Pemanfaatan BMN berupa: • Sewa • Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG) • Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) • Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Swasta & BUMN/D Potensi Kerjasama dengan Badan Usaha Skema Tarif/Availability Payment Skema Design, Build, Finance and Maintenance (DBFM Holland) Skema Design, Build, Finance, Operate and Maintenance Turnkey Project/Turnkey Project and Maintenance Direct Investment/ Investasi Langsung *) Sesuai PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. **) Usulan investor yang masih diperlukan analisis mendalam. Penerapan alternatif strategi optimalisasi aset/BMN sangat berkaitan dengan: Master Plan Jakarta Memberikan daya tarik sekaligus kepastian rencana pengembangan ekonomi/bisnis bagi pengusaha Tahap Pemindahan K/L ke IKN Baru Mempengaruhi perhitungan pemanfaatan aset/BMN Skema Pelanggan (Subscription – Model Masayoshi Softbank)** • Model 1: 50% Pemerintah • Model 2: 100% Swasta Potensi Sumber Pembiayaan IKN Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 22
- 26. Pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI (pangkalan militer) Pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses) Diplomatic Compound (lahan) Ruang terbuka hijau (termasuk taman budaya) Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI Infrastruktur dasar dan utilitas (selain yang telah tercakup dalam APBN) Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI (selain yang telah tercakup dalam APBN) Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Peningkatan konektivitas (bandara, pelabuhan, dan jalan tol/non-tol)*** Sarana pendidikan, museum, dan sarana kesehatan Perumahan umum Pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta Science-technopark Sarana kesehatan swasta Pusat perbelanjaan/shopping mall Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) Skema APBN (Langsung)* Skema Swasta & BUMN/D Mayoritas melalui KPBU Skema KPBU** 466 T *) Sebagian menggunakan skema pengelolaan aset/Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme PNBP-earmark. **) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat berupa Availability Payment (AP) atau Tarif/User Charge. Selain itu, Pemerintah memiliki beberapa skema dalam penyediaan infrastruktur antara lain, yaitu Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). ***) Bandara dan Pelabuhan diupayakan merupakan pembiayaan BUMN (murni), namun dapat dipertimbangkan menjadi skema KPBU. Pendanaan IKN 23 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara