Dokumen tersebut membahas tantangan pembangunan Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasinya. Tantangan utama adalah kualitas SDM rendah, ketimpangan yang masih tinggi, dan gap infrastruktur yang besar. APBN digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan, dan pemerataan melalui pendapatan, belanja, dan pembiayaan utang.

1. UTANG PEMERINTAH:
BAGAIMANA MENGELOLA
AGAR BERMANFAAT BAGI BANGSA
Desember 2017
disampaikan oleh
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan R.I

2. OUTLINE
I. Tantangan Pembangunan
Indonesia
 Tujuan Pembangunan
 Kualitas SDM Indonesia Relatif
Rendah
 Terdapat Gap Infrastruktur
 Perlu Sinergi Kebijakan
II. Kebijakan Fiskal, APBN dan
tantangannya
 Arah dan strategi kebijakan
fiscal
 Tantangan Pengelolaan APBN
III. Mengapa kita berutang
IV. Pemanfaatan Utang
 Utang untuk belanja produktif
V. Pengelolaan Utang Pemerintah
 Capaian pengelolaan utang
Pemerintah
 Perkembangan outstanding utang
dan kepemilikan SBN
VI. Strategi Pengelolaan Utang
 Siklus Pengelolaan Utang
 Strategi Pengelolaan Utang
 Predikat Layak Investasi
VII. Kesimpulan
2

3. 33
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan Preservasi
Jalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)
Penyediaan dan
Peningkatan kualitas
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol
8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan
Rusun
180,0 ribu
unit
• Bantuan Stimulan
(peningkatan/
pembangunan)
• Pembangunan Jembatan
Informasi dan
Telekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerah
blankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4
Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan
2015-2019
Rp4.796,2 T
SWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian
Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh
Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap
Fund (VGF), Project Development Fund (PDF),
Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
TANTANGAN
PEMBANGUNAN
INDONESIA

4. 4
TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS DAN DAYA
SAING
MENGURANGI
KETIMPANGAN
MENGENTASKAN
KEMISKINAN
MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR
(Ekonomi & Pembangunan Inklusif)
4
Fundamental Ekonomi Harus Terjaga Kebijakan Harus Mendukung

5. 5
0.360
0.350
0.370 0.380
0.410
0.410
0.413
0.406
0.408
0.394
0.393
2007 2009 2011 2013 2015 2017
GINI Ratio Poverty Rate (%)
Unemployment Rate
(%)
9.8
8.5 8.1
7.4 7.0
6.4
5.9 5.7 5.8 5.6
5.5
2007 2009 2011 2013 2015 2017
16.6
15.4
14.2
13.3
12.5
12
11.4 11.3 11.2
10.7
10.64
2007 2009 2011 2013 2015 2017
Tantangan
- Perubahan ekonomi  struktur
lapangan kerja
- Skill mismatch
- 4th Industrial Revolution
(automasi, artifical intelligence)
Tantangan
- Akses pangan, kesehatan, dan
pendidikan bagi orang miskin
- Perubahan iklim  harga
pangan
Tantangan
- Disparitas akses permodalan
- Kondisi geografis
Target Gini ratio 2018
0,38
Target Kemiskinan 2018
9,5% - 10%
Target pengangguran 2018
5,0%-5,3%
IPM : 71,5
5
MESKIPUN FUNDAMENTAL EKONOMI BAIK,
TANTANGAN PEMBANGUNAN MASIH TINGGI

6. 0.77 0.76
0.74 0.74
0.69
Turkey Meksiko Thailand China Indonesia
Indeks Pembangunan Manusia
75.50
77.00
74.60
76.00
69.10
Turkey Meksiko Thailand China Indonesia
Angka Harapan Hidup
14.60
13.30
13.60 13.50
12.90
Turkey Meksiko Thailand China Indonesia
Angka Harapan Lama Sekolah
PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (2015)
…bonus demografi belum dimanfaatkan optimal
Kondisi
terkini
Indonesia
VS negara
peers
6
34%
66%
Penduduk
Indonesia
Tahun 2016
berdasarkan
kelompok
usia
16 - 63
Tahun
<15 & >64
Tahun
66% atau 170 juta jiwa penduduk Indonesia masuk
dalam kategori usia produktif

7. 7
556
538
532
525
523
518
516
509
496
493
425
421
416
403
401
360.00420.00480.00540.00600.00
Singapore
Japan
Chinese Taipei
Vietnam
Hong Kong…
B-S-J-G (China)
Korea
United Kingdom
United States
OECD average
Turkey
Thailand
Mexico
Indonesia
Brazil
7
Programme for International Student Assessment Score
sumber : OECD
“the performance
of Indonesian
students (girls and
boys) in science,
mathematics and
reading is one of
the lowest among
PISA-participating
countries with an
average ranking of
62 out of 69
countries”
Science Reading Mathematics
PISA SCORE INDONESIA 2015
564
532
542
495
548
531
524
492
470
490
420
415
408
386
377
360.00420.00480.00540.00600.00
Singapore
Japan
Chinese…
Vietnam
Hong Kong…
B-S-J-G…
Korea
United…
United States
OECD…
Turkey
Thailand
Mexico
Indonesia
Brazil
535
516
497
487
527
494
517
498
497
493
428
409
423
397
407
360.00420.00480.00540.00600.00
TANTANGAN PEMBANGUNAN: Kualitas SDM

8. 8
TANTANGAN PEMBANGUNAN: Kualitas SDM
... jumlah lulusan S3 di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan Negara
lain…

9. TANTANGAN INFRASTRUKTUR GAP
... diperlukan usaha pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan
infrastruktur
Brazil
Rusia
India
China
Indonesia
Philippines
Malaysia
Thailand
Vietnam
2
2.5
3
3.5
4
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
InfrastructureIndex
GDP per capita
•gap penyediaan
infrastruktur
Indeks rata-rata
….penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara, sehingga
perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi….
9

10. AKIBAT INFRASTRUKTUR GAP
…ongkos kirim container ke Hamburg (berjarak hampir 12.000 km) lebih murah
daripada ongkos pengiriman ke Padang (berjarak hanya 1.000 km)…
10
(Source : Domestic Logistic Company) : jarak dari Jakarta
: biaya/ongkos

11. 11
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR 2015-2019
BUMN
(22.23%)
KPBU
(36.52%)
Skema
pembiayaan
alternatif
APBN/APBD-
termasuk
pinjaman
(41.25%)
Source : Bappenas, 2015
• Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
merupakan salah satu skema pendanaan alternatif yang
diharapkan dapat menyediakan layanan infrastruktur
dengan lebih efisien dan terukur
• Sesuai dengan nawacita dan arah pembangunan nasional,
sektor perhubungan, listrik dan energi, komunikasi serta
perumahan rakyat merupakan sektor-sektor prioritas.
Infrastruktur
Dasar
Pem.
Pusat &
Daerah
BUMN Swasta
Total IDR
Triliun
Konektivitas 1003 379,2 445 1827,2
Kelistrikan 124,3 596,5 786,5 1507,3
Komunikasi,
Air dan
Perumahan
851,3 90,5 519,9 1461,7
Total
1978,6 1066,2 1751,4 4796,2
Investasi
Infrastruktur
Prioritas
IDR 4.796,2
Triliun
…diperlukan terobosan baru dalam menciptakan alternative sumber pembiayaan..

12. 12
Jika prasyarat tidak terpenuhi,
demographic dividend dapat berubah
menjadi demographic burden
PotensiPrasyarat
POTENSI INDONESIA di 2045
• Penduduk 309 juta jiwa
• Usia produktif 52%
• 75% tinggal di kota
• 80% kelas menengah
• Ekonomi ke-5 terbesar di dunia
• Pendapatan per kapita US$29.300
• Struktur ekonomi bergeser pada sektor
bernilai tambah tinggi
• 73% kue ekonomi di sektor jasa
DEMOGRAFI EKONOMI
Kesiapan
teknologi
Kualitas SDM
Sumber Daya Ekonomi
& Keuangan (APBN)
Kesiapan
infrastruktur
Tata ruang
wilayah
Kelembagaan
Pemerintah
INVESTASI
SEDARI DINI!
kunci
12
SEGALA TANTANGAN HARUS SEGERA DIATASI AGAR INDONESIA
DAPAT MENCAPAI POTENSI PEMBANGUNAN SECARA OPTIMAL

13. 1313
PEMBANGUNA
N EKONOMI
INKLUSIF
FISKAL/
APBN
MONETE
R
SEKTOR
RIIL
APBN yang produktif
Pendapatan Negara
Belanja Negara
Pembiayaan/Utang
Stabilitas Harga
(Inflasi)
Stabilitas Nilai Tukar
Uang beredar
Suku bunga
Iklim Investasi
Daya Beli
Ketenagakerjaan
Perdagangan
Industri
Hukum dan
Keamanan
Politik
Global/
Eksternal
PERLU ADA SINERGI KEBIJAKAN DI SEMUA
SEKTOR UNTUK MENGATASI TANTANGAN
PEMBANGUNAN

14. 1414
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan Preservasi
Jalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)
Penyediaan dan
Peningkatan kualitas
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol
8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan
Rusun
180,0 ribu
unit
• Bantuan Stimulan
(peningkatan/
pembangunan)
• Pembangunan Jembatan
Informasi dan
Telekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerah
blankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4
Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan
2015-2019
Rp4.796,2 T
SWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian
Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh
Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap
Fund (VGF), Project Development Fund (PDF),
Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
KEBIJAKAN FISKAL,
APBN DAN
TANTANGANNYA

15. 1515
Kesejahteraan Masyarakat
adil dan makmur
SASARAN
APBN
INSTRUMEN
PENDAPATAN
• Pajak (sumber penerimaan, redistribusi dan insentif)
• Bea Cukai (penerimaan, pengendalian konsumsi, investasi perdagangan)
• PNBP (peneriman, pengendalian lingkungan dan SDA, kinerja BUMN)
• Hibah
BELANJA
• Pemerintah Pusat (produktivitas, investasi, konsumsi)
 KL
 Non KL
• Transfer ke Daerah (pemerataan, pemberdayaan daerah)
• Dana Desa (pemberdayaan desa)
DEFISIT/SURPLUS
PEMBIAYAAN
• Utang (SBN, pinjaman LN)
• Investasi (a.l infrastruktur)
APBN ADALAH INSTRUMEN UNTUK MENCIPTAKAN
PERTUMBUHAN, KESEJAHTERAAN &
PEMERATAAN

16. 16
• Optimalisasi
Pendapatan
• Quality of spending
• Sustainable Financing
• Fungsi Alokasi
• Fungsi
Stabilisasi
• Fungsi
Distribusi
• Aspek Ekonomi
• Aspek Sosial
• Aspek
Lingkungan
• Inklusif
APBN sehat &
berkelanjutan1
Penguatan 3 Fungsi
Pokok Kebijakan Fiskal2
Sustainable
Development3 Welfare4
• Pertumbuhan
ekonomi
• Pengurangan
o Pengangguran
o Kemiskinan
o Kesenjangan
16
Teknokrat Politis Administratif
• Efisiensi vs partisipasi,
• Akurasi informasi dan
teknikTantangan
• Akomodasi proses
politik
• Governance
• Capaian sasaran
• Kecepatan vs
governance
• Transparansi &
akuntabilitas Tantangan
Sinergi Proses Penyusunan APBN
ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL
Menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan

17. 17
Penerimaan
Proyeksi &
Estimasi
Membuat estimasi penerimaan
yang akurat dan kredibel
Peningkatan kapasitas
mengumpulkan penerimaan
negara
Rasio penerimaan perpajakan
masih rendah
Belanja
Komitmen
Membuat keputusan belanja
yang strategis
Mengurangi kemiskinan,
kesenjangan, dan pemerataan
kesejahteraan
Memerangi inefisensi dan korupsi
Pembiayaan
Sustainability
Reformasi sektor keuangan,
e.g. Melalui pendalaman
pasar keuangan
Memprioritaskan belanja produktif
dan mendukung pembangunan
Mendukung keuangan
inklusif
Diimbangi dengan stabilitas
sistem keuangan
REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA
YANG BERKUKALITAS, SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE
17
Menjaga disiplin fiskal
(tingkat defisit & utang)
TANTANGAN PENGELOLAAN APBN
Dalam menciptakan APBN yang kredibel

18. 1818

19. ALASAN MENGAPA
BERUTANG

20. MENGAPA PERLU BERUTANG?
Utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat
(tanpa penundaan)
Menjaga momentum
& menghindari
Opportunity Loss
Memberikan legacy
(warisan) yang baik untuk
generasi selanjutnya
Menjaga dan
mempercepat
pertumbuhan ekonomi
Mengembangkan
pasar keuangan
•Beberapa kebutuhan
belanja tidak bisa
ditunda,
 misalnya penyediaan
fasilitas kesehatan
dan ketahanan
pangan
•Penundaan hanya akan
mengakibatkan
biaya/kerugian yang
lebih besar di masa
datang
• Beberapa belanja saat ini
diperlukan/dinikmati oleh
generasi mendatang
 misalnya belanja pendidikan
dan infrastruktur
• Golden rule: Utang untuk
investasi dapat memenuhi
keadilan antar generasi karena
akan mewariskan aset bagi
generasi mendatang
• Legacy yang baik muncul
apabila utang digunakan untuk
membiayai hal-hal yang
produktif
• Tanpa utang ekonomi Indonesia
tidak bisa tumbuh pada level
saat ini
• Study BKF: jika rasio utang
terhadap PDB ditahan pada
level 23% maka rata-rata
pertumbuhan ekonomi 2013-
2016 akan berada di bawah 5%.
Mempertahankan rasio utang
terhadap PDB pada level 23%
berarti menghilangkan
kesempatan penciptaan
lapangan kerja 150-200 ribu
orang dalam kurun waktu 2013-
2016
•Menyediakan
benchmark bagi
industri keuangan
•Menyediakan alternatif
investasi bagi
masyarakat
•Membantu BI dalam
kegiatan operasi
moneter

21. PENGADAAN UTANG DILAKUKAN SECARA
PRUDENT, TERUKUR DAN SUSTAIN
Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3
mengatur bahwa
• Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto
• Jumlah utang dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto

22. PERKEMBANGAN DEFICIT DAN JUMLAH
UTANG
22
Defisit APBN Rasio Utang
-46.8
-153.3
-211.6
-226.6 -298.4
-308.3
-362.8
-325.9
-0.68
-1.07
-1.78
-2.21 -2.14
-2.58
-2.35
-2.66
-2.19
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
defisit APBN %thdPDB
1681 1808 1977.7 2375.5 2608.8 3165.1 3515 3852
30
26
23
24.9 24.7
27.4
28.3
28.1
0
5
10
15
20
25
30
35
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Utang % thd PDB
Realisasi deficit dan utang masih di bawah amanat Undang Undang..

23. 259.7
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
OUTSTANDING UTANG INDONESIA 2016
23
Outstanding utang Indonesia masih lebih rendah dari Negara-Negara lain
Jumlah outstanding utang paling tinggi adalah Amerika Serikat yang mencapai
USD19,934.1 miliar dan Jepang sebesar USD11,813.8miliar
(equivalent USD MILIAR)

24. Sumber: World Economic Outlook – IMF April 2017, CEIC, Kemenkeu diolah
INDONESIA: DEFISIT KECIL, PERTUMBUHAN TINGGI
..tambahan utang lebih sedikit, namun manfaat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding
Negara G-20..
Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir
24
 Pertumbuhan PDB
Defisit fiskal
1.2
9.0
5.6
4.8
2.2
2.7
2.1
-0.6
7.4
2.2 2.1
1.1
0.5
1.3
-0.7
-1.1
-1.6
-2.1
-2.7 -2.8 -3.1 -3.1 -3.5 -3.3
-4.3
-6.2 -6.4 -6.7
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Germany
China
Indonesia
Turkey
Argentina
Australia
SouthAfrica
Italy
India
Mexico
Brazil
UnitedKingdom
Japan
UnitedStates

25. 2525
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan Preservasi
Jalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)
Penyediaan dan
Peningkatan kualitas
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol
8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan
Rusun
180,0 ribu
unit
• Bantuan Stimulan
(peningkatan/
pembangunan)
• Pembangunan Jembatan
Informasi dan
Telekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerah
blankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4
Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan
2015-2019
Rp4.796,2 T
SWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian
Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh
Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap
Fund (VGF), Project Development Fund (PDF),
Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
PEMANFAATAN
UTANG

26. PEMANFAATAN UTANG
untuk Sektor Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, DAK Fisik dan
Dana Desa
1. Realisasi belanja infrastruktur
tumbuh signifikan terutama mulai
tahun 2015.
2. Pemerintah juga memanfaatkan
utang untuk pemenuhan belanja
pendidikan dan kesehatan yang
masing-masing tetap dijaga 20
persen dan 5 persen terhadap
APBN.
3. Peningkatan utang
memungkinkan Pemerintah
untuk menambah alokasi belanja
DAK Fisik dan Dana Desa serta
Perlindungan Sosial.
Perkembangan Pembiayaan Utang (neto), Anggaran Infrastruktur,
Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, DAK Fisik dan Dana Desa
26
Sumber: Kementerian Keuangan
255.7
380.9
403.0 384.7
154.7
256.1
269.1
387.7
353.4
390.1
370.4
416.1
59.7
65.9 92.3
104.1
13.1 20.1
121.8
157.7
31.9
75.7
121.9
118.3
-
150.0
300.0
450.0
2014 2015 2016 2017
triliun Rp
Pembiayaan Utang (Neto) Infrastruktur
Pendidikan Kesehatan
Perlindungan Sosial DAK Fisik dan Dana Desa
Dalam periode 2014-2017 pembiayaan utang (neto) meningkat sejalan dengan kebijakan ekspansif
Pemerintah dalam pembangunan program prioritas terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan terutama mulai tahun 2015.

27. UTANG UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 2012-
2017
...dalam periode 2015-2017, belanja Pemerintah untuk lebih agresif terutama untuk infrastruktur,
perlindungan sosial, dan DAK Fisik dan Dana Desa
27
Kumulatif dalam Periode
∑ Tambahan Utang
∑ Infrastruktur
∑ Pendidikan
∑ Kesehatan
∑ Perlindungan Sosial
∑ DAK Fisik & Dana Desa 315.9
299.6
262.3
1,176.
6
912.9
1,166.
0
- 500.0 1,000.0 1,500.0
2015-2017 [2]
Sumber: DJA, Kementerian Keuangan
(triliun rupiah)
Tambahan utang dan pertumbuhan PDB
(triliun rupiah)
1,251
968
784
930
1,020 975
866
1,310
(0)
16
34
82
34
125
25
(18) (40)
(20)
-
20
40
60
80
100
120
140
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
∆ PDB Tambahan Utang [RHS]
Rasio [2] : [1]
88.6
35.3
145.9
983.2
456.1
609.5
- 500.0 1,000.0 1,500.0
2012-2014 [1]
191%
200%
120%
180%
849%
357%

28. BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS
SEKTOR INFRASTRUKTUR (2015 – 2016)
Rekonstruksi, Pelebaran,
Pembangunan, (tidak
termasuk jalan tol)
Jalan (km)
2015 : 4.455
2016 : 2.528
Bandara
Pembangunan baru,
beberapa dalam
proses
Bendungan
Pembangunan baru,
beberapa dalam proses
2015 : 29
2016 : 37
Jalur Kereta Api (km’sp)
Pembangunan baru (target
hingga 2019 = 3.258 km’sp,
tidak termasuk LRT Sumsel
dan Jabodebek)
2015 : 85
2016 :
114,6
2015 : 99,2
2016 : 111,3
Pembangunan Rusun,
Rumah Khusus, dan
Rumah Swadaya serta
peningkatan kualitas
Rumah Swadaya
Perumahan (ribu
unit)
2015 : 2
2016 : 2
Sumber: DJA, Kementerian Keuangan

29. BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS
SEKTOR PENDIDIKAN (2015 – 2016)
Kartu Indonesia Pintar (juta siswa) Beasiswa Bidikmisi (ribu siswa)
BOS (juta siswa)Ruang kelas (ribu
kelas)
(Kemenag)(Pembangunan baru dan rehab
(Kemenag dan Kemendikbud)
(Kemenag dan Kemendikbud) (Kemenag dan Kemenristekdikti)
2015 : 274,5
2016 : 324
2015 : 7,9
2016 : 8,0
2015 : 20,5
2016 : 20,7
2015 : 21,6
2016 : 28,4
Sumber: DJA, Kementerian Keuangan

30. BEBERAPA CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS
SEKTOR KESEHATAN (2015 – 2016)
Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa
Prevalensi stunting (pendek/ sangat
pendek) pada anak bawah dua tahun
2015 : 86,4 juta
2016 : 91,1 juta
2015 : 29,0 %
2016 : 26,1 %
Persentase ketersediaan obat dan
vaksin di Puskesmas
Imunisasi Dasar Lengkap Anak
Usia 0-11 bulan (juta bayi)
2015 : 3,4
2016 : 4
2015 : 77 %
2016 : 81,5 %
30
Sumber: DJA, Kementerian Keuangan

31. Irigasi & Pertanian
• Baru:
5.000 Ha
• Rehab: 755.200 Ha
• 10.000 unit embung
• Rehab kelas: 27.140
unit
• Ruang Kelas Baru:
3.590 unit
Pendidikan Jalan
Kondisi Mantap:
Provinsi: 71,75%
Kab/Kota: 60,76%
• Rumah Sakit: 453
unit
• Puskesmas : 5.059
unit
Kesehatan
Air Minum
49.000 rumah
Utk masyarakat
miskin
Perumaha
n
• 448 Sambungan Air Minum
bagi 716.352 rumah tangga.
• Akses air minum layak bagi
688.436 rumah tangga
• 169.500 Sambungan RT
• 1.026 unit IPAL Usaha Skala
Kecil
• 348.000 unit tangki septik
individu
• TPS 3R sebanyak 700 unit.
Sanitasi
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
…untuk mendukung pembangunan infrastruktur Daerah antara lain melalui DAK Fisik..
31
Sumber: DJA, Kementerian Keuangan

32. Sumber: BPS
LAPANGAN KERJA DALAM KURUN 2013-2016
112.76
114.63 114.82
118.41
5.56
5.02
4.78
5.02
0.35 0.37
0.04
0.72
0
1
2
3
4
5
6
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan Ekonomi Mampu
Menciptakan Lapangan Kerja
Bekerja (Juta org)
Pert. Ekonomi (%)
Lap. Kerja per 1% Growth (Juta)
7.41 7.24 7.56 7.03
6.17
5.94
6.18
5.61
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
2013 2014 2015 2016
Jumlah dan Tingkat Pengangguran
Penganggur (Juta org) TPT (%)
• Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta orang menjadi 118,41 juta orang
selama kurun 2013-2016
• Lapangan kerja juga mengalami tren peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi pada
tahun 2016
32
Sumber: Kementerian Keuangan

33. Mass Rapid Transit Jakarta
 Pembangunan MRT Jakarta dibiayai melalui pinjaman luar negeri JICA
(Phase I) sebesar JPY125.2miliar
33
Kapasitas angkut 412 ribu penumpang/hari,
148 juta/tahun
48 ribu lapangan kerja baru pada masa konstruksi
Waktu tempuh Lebak Bulus - Bundaran HI turun menjadi 30
menit
Sumber: jakartamrt
Kapasitas air 1,7 miliar m3 volume per tahun
90.000 hektar jaringan irigasi dan air baku 3.000 liter per
detik
Listrik 110 MW
Pengamanan banjir 14.000 hektar
 Pembangunan Waduk Jatigede dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari China
sebesar USD332,6juta
Waduk Jatigede
PEMANFAATAN PINJAMAN PROYEK
…pinjaman diarahkan untuk membiayai proyek yang secara langsung dinikmati masyarakat..

34. PEMANFAATAN SBSN PROJECT
FINANCING
…pemanfaatan SBSN diarahkan untuk membiayai proyek sesuai prinsip syariah...
Pembangunan Jalur KA (Double Track) Cirebon –
Kroya
34
Meningkatkan kapasitas lintas
kereta api per hari
Upaya mewujudkan roadmap to
zero accident
Memperlancar persilangan kereta
api dari dan ke Jakarta
Meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat melalui
penyediaan infrastruktur
transportasi
!
Sumber: Kemenhub
 dibiayai melalui SBSN pembiayaan proyek
sebesar Rp.800miliar.

35. PEMANFAATAN UTANG
35

36. 3636
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan Preservasi
Jalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)
Penyediaan dan
Peningkatan kualitas
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol
8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan
Rusun
180,0 ribu
unit
• Bantuan Stimulan
(peningkatan/
pembangunan)
• Pembangunan Jembatan
Informasi dan
Telekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerah
blankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4
Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan
2015-2019
Rp4.796,2 T
SWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian
Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh
Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap
Fund (VGF), Project Development Fund (PDF),
Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
PENGELOLAAN
UTANG
PEMERINTAH

37. Sumber: World Economic Outlook – IMF, April 2017, diolah
37
Rasio Utang per Kapita dan PDB per Kapita, 2016
Japan US UK
German
y
Brazil
Argenti
na
Mexico China Turkey S Africa
Thailan
d
Russia India
Indones
ia
Philippi
nes
Utang per Kapita (US$) 93,095 61,658 35,745 28,346 6,841 6,409 4,963 3,751 3,122 2,658 2,460 1,523 1,200 1,004 984
PDB per Kapita (US$) 38,917 57,436 40,096 41,902 8,727 12,503 8,555 8,113 10,743 5,261 5,899 8,929 1,723 3,604 2,924
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
UTANG PUBLIK INDONESIA SALAH SATU YANG PALING
RENDAH
… menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiscal..

38. INSTRUMEN
PINJAMAN DALAM
RUPIAH (2017)
237
451 437 581 611 568 582 645 653 609 652 853 754 779 816 880
1.112 1.131
1.410 1.496
-
100
502
652 661 655 649 653 659 693 737
784 836 903 993
1.098
1.264
1.478
1.755
2.019
(500)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Triliun
KOMPOSISI UTANG
Valas Rupiah
PEMILIK SBN
RUPIAH TRADABLE
(2017)
38
Sumber: Kementerian Keuangan (Okt 2017)
KOMPOSISI PINJAMAN
38%
62%
Non Resident
89.7%
10.1%
0.2%
SBN Tradable
SBN non Tradable
Pinjaman Dalam
Negeri
PERKEMBANGAN OUTSTANDING DAN KEPEMILIKAN
UTANG
... 62 % Utang Pemerintah Kepada Investor Dalam Negeri….

39. BERAPA UTANG YANG HARUS DITANGGUNG OLEH
SETIAP WARGA NEGARA?
39
Sumber: howmuch.net
Indonesia
$1K
Apakah setiap warga
negara secara langsung
menanggung utang
tersebut?
Jawabannya TIDAK
Produktifitas suatu
negaralah yang akan
menjadi JAMINAN

40. UTANG PEMERINTAH TERBESAR DI DUNIA DISUMBANG OLEH
NEGARA-NEGARA MAJU
…dibandingkan negara lain porsi utang Indonesia sangat kecil..
40
Indonesia memiliki
share sebesar
0.4%
Utang baru hanya diberikan oleh
Pemberi Pinjaman jika MEREKA
percaya bahwa Penerima Utang
mampu Membayar,
Mengapa Pemberi Pinjaman
PERCAYA kepada INDONESIA? Ada
yang Bisa memberi Jawaban?

41. 4141
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan Preservasi
Jalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)
Penyediaan dan
Peningkatan kualitas
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol
8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan
Rusun
180,0 ribu
unit
• Bantuan Stimulan
(peningkatan/
pembangunan)
• Pembangunan Jembatan
Informasi dan
Telekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerah
blankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4
Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan
2015-2019
Rp4.796,2 T
SWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian
Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh
Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap
Fund (VGF), Project Development Fund (PDF),
Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
STRATEGI
PENGELOLAAN
UTANG

42. SIKLUS PENGELOLAAN UTANG
…Pengelolaan utang yang prudent mendukung kesinambungan fiskal
42
Sumber: Kementerian Keuangan
Strategi
Utang
Jangka
Menenga
h
Monitorin
g Kinerja
Risiko &
Portofolio
Utang
APBN
(Pembiaya
an Utang)
Strategi
Tahunan
• Kebijakan umum pengelolaan
utang
• Target portofolio jangka
menengah
• Jangka waktu 5 tahun, dapat
ditinjau kembali setiap tahun
• Target pembiayaan tahunan
(defisit, refinancing, dll)
• Pedoman untuk eksekusi
pengelolaan utang untuk
tahun ybs.
Target portofolio tahunan
(komposisi, struktur
instrumen, target
indikator)
• Dilakukan secara
triwulanan berdasarkan
target dalam Strategi
Tahunan
• Input untuk Strategi
berikutnya (jangka
menengah dan tahunan)
Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjau
kembali di tengah tahun berdasarkan
penyesuaian target APBN dan
perkembangan kondisi pasar
Jangka waktu 1
tahun, dapat direvisi
selama siklus APBN
Medium Term Budget
Framework
(Kerangka Anggaran
Jangka Menengah)
Medium Term Fiscal
Framework
(Kerangka Fiskal Jangka
Menengah)

43. STRATEGI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
APBN
..upaya untuk menciptakan pengelolaan utang yang transparan, akuntabel dan kredibel…
43
2.
Mendukung
pengemba-
ngan pasar
keuangan
3. Meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas
pengelolaan
kebijakan
pembiayaan
1. Memenuhi
pembiayaan
pada tingkat
biaya dan
risiko yang
optimal
Tujuan Umum
• Memperhatikan timing
dan menyesuaikan
kebutuhan kas
• Tergantung hasil
lelang
• Kondisi pasar
• Pengadaan
pinjaman
kegiatan;
• Penerbitan
sukuk berbasis
proyek
Langsung:
• Penerusan
Pinjaman
Tidak Langsung:
• Penjaminan
Pemerintah
• Cadangan risiko
fiskal
• Investasi
Pemerintah
dan/atau PMN
• Shortening
duration
• Optimalisasi
pinjaman
tunai
• Refinancing;
• Reprofiling (melalui
penerbitan, switching
and buyback)
Strategi
Pengelolaan
Utang
Menjaga
rasio
Utang/PDB
dibawah
threshold
Mengelola
portofolio
utang
pemerintah
Mendorong
pemanfaata
n utang
untuk
kegiatan
produktif
Mengelola
arus kas
negara
Mendorong
upaya
pendalaman
pasar
domestik
dan
perluasan
basis
investor
Membiayai
pengeluara
n
pembiayaa
n
Sumber: Kementerian Keuangan

44. EXERCISE TARGET INDIKATOR RISIKO DALAM 4 TAHUN KE
DEPAN (2018-2021)
Porsi Utang Valas (%) Porsi Tingkat Bunga Tetap (%)
Porsi Utang Jatuh Tempo 1
Tahun (%)
Average Time to Maturity
(ATM) (years)
Rasio Utang thd PDB (%)
Rasio Pembayaran Bunga
Utang thd PDB (%)
44
Sumber: Kementerian Keuangan
...pengelolaan pembiayaan APBN makin kuat dan aman karena indikator risiko dan biaya
utang semakin membaik…

45. PERINGKAT KREDIT INDONESIA
Fitch Investment grade sejak 15
Desember 2011
Moody’s Investment grade sejak
18 Januari 2012
S&P’s Investment grade sejak
19 Mei 2017
45
PREDIKAT LAYAK INVESTASI UNTUK INDONESIA DARI
S&P, MOODY’S, DAN FITCH RATINGS
Predikat layak investasi merupakan salah satu bentuk apresiasi kinerja pengelolaan utang
pemerintah

46. 4646
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan Preservasi
Jalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)
Penyediaan dan
Peningkatan kualitas
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol
8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan
Rusun
180,0 ribu
unit
• Bantuan Stimulan
(peningkatan/
pembangunan)
• Pembangunan Jembatan
Informasi dan
Telekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerah
blankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4
Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan
2015-2019
Rp4.796,2 T
SWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian
Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh
Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap
Fund (VGF), Project Development Fund (PDF),
Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
KESIMPULAN

47. KESIMPULAN
47

48. “…Jangan pernah berhenti belajar, dedikasi terbaik tidak akan diberikan jika
berhenti belajar. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah lelah untuk
mencintai Indonesia. Mulai hari ini, berjalanlah menjadi seorang pemimpin,
menjadi pandu bagi Ibu Pertiwi…”
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan RI

49. Terima
Kasih
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

50. 5050
Beberapa Sasaran di 2018 (sementara)
Pembangunan dan Preservasi
Jalan
Pembangunan jalur KA
Pembangunan bandara udara baru
Pembangunan LRT (lanjutan)
Penyediaan dan
Peningkatan kualitas
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
865 km• Pembangunan Jalan Baru
25 km• Pembangunan jalan tol
8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
23 km’sp
13.405 unit• Pembangunan
Rusun
180,0 ribu
unit
• Bantuan Stimulan
(peningkatan/
pembangunan)
• Pembangunan Jembatan
Informasi dan
Telekomunikasi
• Pembangunan BTS di daerah
blankspot, terutama daerah 3T
• Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
380 lokasi
8.695 m
Kemen
PUPERA
107.4
Kemenhub
48.2
Investasi
Pemerintah
(PMN &
LMAN)
41.5
Lainnya
179.7
Alokasi Belanja Infra 2018
(Total Rp 410.7 Tn)
Kebutuhan Infrastruktur 2015-2019 & pendanaan
Total kebutuhan
2015-2019
Rp4.796,2 T
SWASTA 36,5%
BUMN 22,2%
APBN + APBD 41,3%
Antara lain didukung oleh pengalokasian
Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh
Pemerintah
Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)
Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap
Fund (VGF), Project Development Fund (PDF),
Availability Payment (AP), dan Penjaminan
620 km’sp
BELANJA INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Mengejar ketertinggalan (gap)
Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur
RESERVE SLIDES

51. KERANGKA BERPIKIR KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEMBANGUNAN
NASIONAL
…Pemerintah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi..
51
INCOME,CONSUMPTION
TIME
Dissaving by
raising debt
Saving and paying
debt during peak
earning years
Spending
saved
income
Consumption
Kebijakan fiskal berperan untuk menjadi stabilisator bagi
perekonomian, atau bersifat countercyclical…
• saat ekonomi sedang bertumbuh dan berkembang (booming),
Pemerintah dapat menjalankan kebijakan consolidative
(surplus anggaran).
• pada saat krisis, Pemerintah dapat melakukan kebijakan
expansive (deficit anggaran) melalui stimulus fiskal
expansive consolidative expansiveconsolidative
growth
Richard A. Musgrave menyusun pendekatan berdasarkan ‘benefit
principle of equity in debt burden distribution’ …
• biaya investasi untuk kepentingan masyarakat seharusnya
dibebankan kepada pengguna dan penerima manfaat sesuai dengan
proporsi tertentu sesuai dengan fasilitas yang dinikmati
Teori life cycle of savings menyatakan bahwa negara dapat
melakukan consumption smoothing:
• dapat melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pada
waktu penerimaan lebih rendah (dissaving)
• dalam kondisi penerimaan lebih tinggi (saving) maka negara
dapat melakukan pembayaran pinjaman tersebut
Perio
d
Cost/Benefit to
generations
Generation:
cost/benefit share
I 1. 2. 3. 1….………..1/9
II 2. 3. 4. 2….………..2/9
III 3. 4. 5. 3…..………..3/9
4….….……..2/9
5……………1/9
1. The theory of consumption smoothing
2. Pendekatan pertumbuhan ekonomi
3. Thesis of intergeneration equity