SlideShare a Scribd company logo
1 of 81
Teknik Penyusunan Term of Reference  (TOR) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Randy R. Wrihatnolo Surakarta, 27 Maret 2010
Kerangka Diskusi Teknik Penyusunan  Term of Reference  dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB): 1. Pengantar Perencanaan Pembangunan 2. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kegiatan 3. Dasar-dasar Penyusunan Rencana Kegiatan 4. Jenjang, Jenis, dan Jalur Rencana Kegiatan 5. Dasar-dasar Perencanaan Anggaran Kegiatan 6. Latihan Penyusunan TOR dan RAB
1 Pengantar Perencanaan Pembangunan
Pembangunan   Secara sederhana diartikan sebagai suatu  perubahan struktur   secara sengaja dan terukur    misal  tingkat kesejahte raan. Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur? 1. Pembangunan
2. Perubahan Struktur KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI PERUBAHAN TEKNOLOGI TABUNGAN Perubahan KESEMPATAN BERUSAHA PROFIT/ PENDAPATAN PEMUPUKAN MODAL SENDIRI KUNCI SUKSES WELFARE FOR ALL *) PERUBAHAN TEKNOLOGI OUTPUT KEGIATAN INPUT KEGIATAN Modal,  SDM, SDA
Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kegiatan 2
Hirarki Kegiatan Pembangunan (1) KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO BIDANG 1 BIDANG 2 KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO KP KP KP KP PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ISU LINTASSEKTOR EVALUASI OUTPUT EVALUASI OUTCOME EVALUASI DAMPAK PEMANTAUAN KERANGKA MAKRO PP 39 PP 39 Lampiran Pidato Laporan 3 Tahunan Rapid Assessment HARUS  DITENTUKAN DAN DISEPAKATI Menteri K/L Eselon I di KL Pimpro KL/Eselon II IMPLEMENTATOR IMPACT (3-4 th) OUTCOME Sar Bab/Prio (2 th) OUTPUT Program (2 th) INPUT  KP (1 th) IMPACT (5 thn) LEVEL INDIKATOR Presiden Pres + DPR (Kesepakatan Politis) TUGAS SIAPA Proyeksi Impact per Agenda Proyeksi Output per K/L Disain Teknis (Eselon I) Operasional (Eselon II) Proyeksi Pembangunan FUNGSI APA Eselon II KL &  Bappenas Eselon I  KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR AKUNTABLITAS Eselon II KL &  Bappenas Eselon I  KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas RPJMN RPJMN DOKUMEN KEBIJAKAN RKP  (terinci dan terukur) RPJMN dan RKP RPJMN DOKUMEN ANGGARAN APBN Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Buku II = 10 Bidang STRUKTUR SUBSTANSI
Alur Penentuan Jenis Indikator Kata kunci: unit analisis, hirarki PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
Option 1: Satuan Kerja  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ukuran: hirarki indikator ditentukan Unit Kerja (K/L). ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],+ ,[object Object],[object Object],[object Object],+ ,[object Object],[object Object],[object Object],+ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
Option 2: Nomenklatur Program ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ukuran: hirarki indikator ditentukan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],+ ,[object Object],[object Object],+ ,[object Object],[object Object],+ PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
Option 3: Isu Strategis ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],+ ,[object Object],+ Ukuran: hirarki indikator ditentukan isu strategis tertentu, misalnya pencapaian HDI, MGDs, HPI, etc. PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
Definisi Konsep ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hirarki Substansi Pembangunan dan Hirarki Indikator Pembangunan Pengukuran Kinerja (Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Hirarki Substansi Pembangunan Hirarki Indikator Pembangunan RPJMN/RPJMD
Besaran untuk  Sasaran Prioritas  ditandai oleh  indikator  impact  (dampak). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator  impact  apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pengaruh yang ditimbulkan (baik positif maupun negatif) oleh setiap tingkatan indikator outcome maupun indikator output berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.    Biasanya dinyatakan dengan angka/tingkat. Besaran untuk  Program  ditandai oleh  indikator outcome  (hasil). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator outcome apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pencapaian hasil/manfaat dari beberapa output (keluaran).     Biasanya dinyatakan dengan kapasitas, frekuensi, dsj. Besaran untuk  Kegiatan  ditandai oleh  indikator output  (keluaran). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator output apabila besaran yang ada merupakan perwujudan suatu produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai pencapaian hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan input yang telah dipergunakan.    Biasanya dinyatakan dengan jumlah dalam satuan metrik (meter, persegi, volume), atau minimal satuan interval (sekian kali, sekian laporan, dsj). Besaran dan Skala Indikator Pembangunan
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Dimensi Indikator Pembangunan (1)
Indikator  impact  (dampak)   1 satuan indikator outcome dikalikan dengan 1 satuan indikator outcome lainnya. Misal:  Ketahanan pangan  sebesar 40 juta ton untuk 200 juta penduduk. Ketahanan pangan adalah dampak dari Produksi gabah 5 ton  per  hektar  per  3 bulan (1 kali panen), Penyediaan air, Penyediaan modal kerja petani, ….  Dimensi Indikator Pembangunan (2)
Menguji Validitas Indikator
Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Guidance Strategi: 1. Strategi Penataan Kembali Indonesia  2. Strategi Pembangunan Indonesia Sasaran Agenda I: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai    3 Sasaran    7 Prioritas = 7 Bab Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.   Sasaran Agenda II:  Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis    5 Sasaran    7 Prioritas = 7 Bab Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah t erjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda II ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda I II ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kerangka Ekonomi Makro  dan Pembiayaan Pembangunan    Bab 35  Kerangka Ekonomi Makro  dan Pembiayaan Pembangunan Kelompok Sasaran Prioritas Khusus    melengkapi Agenda III Sasaran Agenda III:  Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera    5 Sasaran    18 Prioritas = 18 Bab Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan.  Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda I
Indikator yang Bersifat Intangible dan Tangible ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Angka Partisipasi Sekolah     rasio  antara jumlah siswa terhadap jumlah anak usia sekolah. Indikator (indikator outcome) Jenis program Ukuran Contoh Program-program seperti agama, kebudayaan, dsj Program-program fisik. Waktu Metrik, Rasio Intangible Tangible
Definisi dan pemahaman sederhana tentang kesahihan dan keandalan indikator Randy R. Wrihatnolo
Contoh Penelusuran Kesahihan dan Keandalan Indikator Randy R. Wrihatnolo
Dasar-dasar Penyusunan Rencana Kegiatan 3
Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan Judul Latar Belakang Tujuan Kegiatan Sasaran Kegiatan Pelaksana Kegiatan Metode Kegiatan Keluaran ( Output ) Ruang Lingkup Jadwal Pelaksanaan Pembiayaan Persetujuan Pimpinan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan
Pertama: Judul Usulan Kegiatan    Merupakan nama kegiatan pengadaan barang atau judul yang merupakan kristalisasi dari topik atau tema kegiatan/kajian yang akan dilakukan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 1 
Kedua: Latar Belakang  Merupakan uraian latar belakang kegiatan yang mengungkapkan penjelasan tentang: (1) Pentingnya kegiatan atau kajian yang akan dilakukan, dikaitkan dengan perkembangan teori/ilmu pengetahuan dan fakta/fenomena/kondisi/situasi terakhir, serta tupoksi UKE I dan UKE II terkait. (2) Ulasan sekilas (review) atas kegiatan/kajian terdahulu. (3) Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan. (4) Penjelasan mengapa kegiatan/kajian harus dilakukan oleh UKE I dan UKE II terkait, dan apabila diperlukan.  (5) Identifikasi dan perumusan masalah yang akan menjadi focus kegiatan/kajian. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 2 
Konstruk redaksi : Contrary     membandingkan 2 atau lebih persoalan yang bertolak belakang. Misal: Indonesia adalah negara kaya, tetapi penduduk miskin. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Dst dst.. Exploratory     mencari beberapa alternatif pemecahan yang paling sesuai. Explanatory    menjelaskan hubungan 2 atau lebih, kemudian mencari kemungkinan keterhubungan 2 persoalan tersebut. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 2 
Ketiga: Tujuan Kegiatan  Menjelaskan tentang hasil  (outcomes),  manfaat  (benefit)  dan dampak  (impact)  yang akan diperoleh sesuai dengan kebutuhan UKE I dan UKE II terkait dan pencapaian tujuan, misi dan visi Organisasi/Kementerian/Lembaga    apabila kegiatan dilaksanakan tepat pada waktunya!!! Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 3 
Keempat: Sasaran  Menjelaskan lebih spesifik atau lebih berjangka pendek mengenai penjelasan tujuan kegiatan.    Bersifat  optional , dapat diisi apabila diperlukan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 4 
Kelima: Ruang Lingkup  Menjelaskan: (1) Lingkup dan batas-batas pekerjaan yang akan dilakukan (2) Tahap-tahap kegiatan dalam lingkup pekerjaan dimaksud satu per satu. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 5 
Keenam: Keluaran ( Output )  Menjelaskan bentuk keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan.  Beda Kegiatan, beda Keluarannya!! Untuk kegiatan kajian, perlu diupayakan keluaran yang memuat minimal: (1) Rekomendasi baru bagi perumusan kebijakan/penyusunan kebijakan/program pembangunan; dan (2) Uraian rencana pemanfaatan keluaran dimaksud. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 6 
Ketujuh: Metode Kegiatan  Menjelaskan cara atau pendekatan dalam melaksanakan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Beda Kegiatan, beda Metode Kegiatannya!! Untuk kegiatan kajian yang harus dijelaskan  misalnya  adalah (1) Mencakup tempat dan waktu pengambilan data sample,  (2) Penentuan unit analisa,  (3) Cara dan  instrument  pengumpulan data,  (4) Pengelolaan dan analisa data,  (5) Metodologi lainnya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 7 
Kedelapan: Pelaksana Kegiatan  Menjelaskan mengenai siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan bagaimana persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pelaksana kegiatan Beda Kegiatan, beda Pelaksananya!! Untuk kegiatan kajian yang harus dijelaskan  misalnya  adalah: (1) Jumlah orang. (2) Tingkat pendidikan. (3) Bidang ilmu yang dikuasai. (4) Pengalaman melakukan kegiatan sejenis. (5) Persyaratan lain yang relevan dengan topik/judul kegiatan/kajian. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 8 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 9 
Kesepuluh: Pembiayaan  Menjelaskan:  (1) Cara pelaksanaan kegiatan (swakelola atau gabungan antara swakelola dan dikontrakkan kepada pihak ketiga). (2) Sumber dana (3) Jumlah dana yang dibutuhkan. Jumlah dana harus dirinci dalam bentuk Rencana Anggaran dan Pembiayaan yang merupakan lampiran Rencana Kegiatan, meliputi jenis belanja pegawai/upah, jenis belanja barang, jenis belanja modal, dan jenis belanja lainnya. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 10 
Kesebelas: Persetujuan Pimpinan  Rencana Kegiatan harus disetujui dan biasanya ditandatangani oleh Penanggung-jawab Kegiatan. Sebelum mendapatkan persetujuan sebaiknya: (1) Didiskusikan dengan rekan kerja. (2) Didiskusikan dengan unit kerja lain apabila menyangkut sasaran lintas-unit kerja. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 11 
Catatan:    Untuk kegiatan selain kajian, seperti koordinasi, pemantauan dan penyusunan database; substansi pada outline TOR kegiatannya dapat diubah sesuai dengan jenis dan kebutuhan kegiatan yang bersangkutan. Standar penulisan: Rencana Kegiatan ditulis menggunakan kertas A4, spasi 1,5 dan jenis huruf  Arial  ukuran huruf 12. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 12 
Jenjang, Jenis, dan Jalur Rencana Kegiatan 4 Langsung ke Contoh Penerapan
1. Level (Jenjang) Kegiatan    “Program/Fokus Prioritas”, Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-kegiatan/komponen kegiatan, satuan kegiatan. 2. Jenis Kegiatan    Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi,  Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base . 3. Jalur Kegiatan    Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan Renstra, Kegiatan “Biasa”. Jenis, Jenjang dan Jalur
Level (Jenjang)
Level (Jenjang) Rencana Kegiatan    menurut  INDIKATOR -nya 1.Substansi Inti    Dokumen Rencana Pembangunan 2.Fokus Prioritas/Program     Pedoman Umum 3.Kegiatan Prioritas/Kegiatan    TOR “Strategis” 4.Komponen Kegiatan     TOR “Teknis” 5.Satuan Kegiatan  TOR untuk Acuan Kerja Personil, Belanja Barang, Perjalanan, dsj. Input Output Output Outcome Impact
Fokus Prioritas 1 2 3 4 5 6 Program A 1 2 3 4 5 6 Program B Kegiatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Jenjang Rencana Kegiatan
Fokus Prioritas   Prioritas Bidang Dampak Sasaran   Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan  P eningkatan kesehatan ibu , bayi dan balita  P erbaikan  status  gizi masyarakat  P engendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular,diikuti penyehatan lingkungan  P engembangan  sumber daya manusia kesehatan  P eningkatan  ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta  pengawasan  obat dan  makanan  Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan P emberdayaan masyarakat dan  penanggulangan bencana dan krisis kesehatan  P eningkatan  pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier  Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata  Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat  Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini  Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan  Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional Peningkatan partisipasi dan peran aktif  pemuda dalam berbagai bidang pembangunan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga  Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama Peningkatan kualitas kerukunan  umat beragama Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar  Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya  P eningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya  P eningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembanga n  dan pemanfaatan warisan budaya Pengembangan sumber daya kebudayaan  Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial  Peningkatan Bantuan Sosial  Pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT)  P eningkatan kapasitas kelembagaan  pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak  Pengendalian  Kuantitas Penduduk Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan   Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi  Pendidikan   Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga  Peningkatan Kualitas  Kehidupan Beragama  Penguatan Jati Diri Bangsa  dan Pelestarian Budaya  Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial   Peningkatan  Kesetaraan Gender,  Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak  Pengendalian pertumbuhan penduduk  Peningkatan Umur Harapan Hidup  Peningkatan rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara  Peningkatan Jati Diri dan Karakter Bangsa  Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  Peningkatan kesejahteraan  dan kualitas hidup perempuan dan anak   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Peningkatan Kualitas SDM  (HDI, GDI, NRR)  serta Jati Diri dan Karakter Bangsa RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan
Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan
Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan
Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan
Jenis dan Jalur
Jenis Rencana Kegiatan Menurut  CARA PELAKSANAAN -nya: 1. Kajian/Kajian Strategis 2. Evaluasi 3. Koordinasi 4. Pemantauan 5. Data b ase 6. Pengawasan 7. Pemeriksaan 8. Review/Telaah 9. Operasi/Pelaksanaan     Pedoman Umum
Jenis Rencana Kegiatan Contoh TOR: 1. Kajian/Kajian Strategis 2. Evaluasi 3. Koordinasi 4. Pemantauan 5. Data b ase
Jalur Rencana Kegiatan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Dasar-dasar Perencanaan Anggaran Kegiatan 5
Ditentukan oleh minimal 5 hal: 1. Level (Jenjang) Kegiatan    “Program/Fokus Prioritas”, Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-kegiatan/komp.keg, satuan kegiatan. 2. Jenis Kegiatan    Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi,  Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base . 3. Jalur Kegiatan    Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan Renstra, Kegiatan “Biasa”. 4. Ketersediaan Anggaran. 5. Ketersediaan Metode    Jika kegiatannya prioritas tapi tidak tersedia metode/cara melaksanakannya, maka suatu kegiatan akan sulit diwujudkan sasarannya. Penentuan Anggaran Kegiatan
Jenis Kegiatan:  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
Kajian prakarsa strategis adalah kajian  Strategic initiatives  dari Pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah yang bersifat lintassektor, lintaslembaga, dan lintaswilayah. Evaluasi pembangunan adalah kegiatan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan atas tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan program dan kegiatan tersebut. Jenis Kegiatan:  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
Kegiatan kajian/evaluasi kebijakan pembangunan, selanjutnya kegiatan ini disebut kegiatan/evaluasi --termasuk kegiatan kajian prakarsa strategis-- bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan pembangunan . Pelaksanaan: 1.S wakelola     efek: dapat meningkatkan kapasitas dan pengalaman personil . 2.D apat dikontrakan kepada pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga)    SARAN: max  30% dari total biaya kegiatan. Ketentuan Penyusunan RAB:  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
Struktur keanggotaan tim kegiatan kajian/evaluasi terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Tenaga Pendukung, dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh  Focus Group Discussion  (FGD) dan Narasumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, dan Tim Pendukung adalah merupakan pegawai negeri sipil dan  s taf  k husus  KL. Khusus untuk kegiatan kajian prakarsa strategis dapat membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan bidang yang terkait dengan kajian tersebut. Struktur keanggotaan pokja tersebut sama dengan struktur  di atas. Jenis Kegiatan:  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Jenis Kegiatan:  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Jenis Kegiatan:  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Jenis Kegiatan:  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Jenis Kegiatan:  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
Contoh Acuan Penetapan Anggaran  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi  SWAKELOLA 1
Tabel  3. 1.  Contoh  Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan biaya Personil)  untuk Kajian Swakelola 1 Sarjana (Staf), bukan Sarjana, dan CPNS pada  K/L . Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Penetapan honorarium tenaga pendukung berpedoman pada Tabel  1  Acuan Penerimaan Honorarium # 1  dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% dari honoraium tenaga S1 (Staf) dengan masa kerja 1 tahun, yaitu 80% dari Rp. 119.000,-/jam. Orang Jam Tenaga Pendukung    TPRK dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang berasal dari dalam unit kerja dan dari luar unit kerja pelaksanaan kegaitan. 5 Latar belakang pendidikan Narasumber sekurang-kurangnya S2 dengan pengalaman kerja pada bidang keahliannya sekurang-kurangnya 3 tahun, atau S1 dengan pengalaman kerja dalam bidang keahliannya sekurang-kurangnya 5 tahun. Narasumber dapat berasal dari instansi pemerintah dan/atau praktisi lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat dan/atau dosen perguruan tinggi. Penetapan harga berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan.  Lama Penugasan   Lama kerja Narasumber dalam rangka membatu TPRK adalah sebanyak-banyaknya 42 jam sepanjang pelaksanaan kegiatan Orang Jam/ Pertemuan Narasumber     Untuk membantu pelaksanaan kegiatan khususnya yang memerlukan bidang tertentu, TPRK dapat dibantu oleh Narasumber yang memiliki kompentensi yang relevan dengan substansi bidang atau fokus kajian/evaluasi dan prakarsa strategis. 4 Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Khusus Menteri atau sekurang-kurangnya Staf pada  K/L , serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dari instansi pemerintah lain. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1. Untuk staf yang masa kerja 0-1 tahun, penentuan honorarium berpedoman pada Tabel dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% dari honoraium tenaga S1 (Staf) dengan masa kerja 1 tahun, yaitu 80% dari Rp. 119.000,-/jam. Orang Jam Focus Group Discussion  (FGD)     Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, TPRK dapat dibantu oleh FGD yang anggotanya memiliki kompetensi yang relevan dengan substansi kegiatan. 3 Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Khusus Menteri atau sekurang-kurangnya Staf pada  K/L . Sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang sesuai dengan kebutuhan. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1   Orang Jam Anggota    Ketua TPRK dibantu oleh sejumlah anggota yang berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan dan/atau berasal dari luar unit kerja pelaksana kegiatan dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan. 2.2 Penetapan honorarium perpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1   Orang Jam Ketua    Ketua TPRK adalah Pejabat Eselon II yang membawahi unit kerja pelaksana kegaitan atau Pejabat Fungsional yang  minimal berstatus  Tingkat Madya yang memiliki kompetensi dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan. 2.1 Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) 2 Penetapan honorarium khususnya penanggung jawab kegiatan menggunakan besaran maksimum  seperti  Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1.   Orang Jam Penanggung Jawab Kegiatan    Penanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Eselon I yang membawahi pelaksana kegiatan. 1 Kualifikasi Volume Harga Satu - an Posisi
Tabel  3. 2. Contoh Belanja Bahan untuk Kajian  Swakelola 1 Tabel  3. 3. Contoh Belanja Perjalanan Lainnya untuk Kajian  Swakelola Tiket perjalanan dan lumpsum dapat disediakan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, Narasumber, dan Tenaga Pendukung sesuai kebutuhan. Penetapan satuan tertinggi harga tiket berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang/ Perjalanan. Perjalanan luar kota 2 Perjalanan dinas dalam kota pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam dapat disediakan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, Narasumber, dan Tenaga Pendukung sesuai kebutuhan. Penetapan satuan harga perjalanan dalam kota sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang/ Perjalanan. Perjalanan dalam kota 1 Volume Harga Satuan Bahan Kebutuhan bahan komputer disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar Bulan Bahan Komputer 2 Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar Bulan Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Volume Harga Satuan Bahan
Tabel  3. 4. Contoh Belanja Barang Operasional Lainnya untuk Kajian  Swakelola 1 Tabel  3. 5. Contoh Belanja Barang Operasional Lainnya untuk Kajian  Swakelola Jumlah penggandaan bahan dan pencetakan laporan disesuaikan dengan kebutuhan. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Eksemplar. Penggandaan Bahan dan Pencetakan Laporan 4 Kegiatan konsinyiring/seminar/lokakarnya yang melibatkan Anggota Tim, Narasumber, dan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen kebutuhankegiatan konsinyiring/seminar/lokakarnya antara lain jamuan rapat/konsumsi, honor, akomodasi, dan ruang sidang. Untuk kegiatan konsinyiring yang dilaksanakan di luar kantor atau di luar kota dapat disediakan biaya transport dan lumpsum atau uang saku harian sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan pertemuan konsinyiring/seminar/lokakarya berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang Hari. Konsinyiring/ seminar/ lokakarya 3 Kegiatan rapat yang melibatkan Anggota Tim, Narasumber, dan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen kebutuhan kegiatan rapat antara lain jamuan rapat atau konsumsi sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan rapat tim berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang Kali. Rapat Tim 2 Kebutuhan pengadaan referensi/data disesuaikan dengan kebutuhan substansi kegiatan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Paket. Pengadaan refernsi/data 1 Volume Harga Satuan Bahan Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada TOR kegiatan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah anggota TPRK. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar.    Penetapan harga pasar dapat mengikuti ketentuan INKINDO atau Peraturan Daerah yang berlaku setempat. Orang Bulan. Jasa Konsultan 1 Volume Harga Satuan Posisi
Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 1 *) Keterangan: Bagi Staf karena penyesuaian ijazah, maka masa kerja S-1 dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi Staf. 386.000 - 502.000 17 - 20   270.000 - 354.000 1 - 16   221.000 - 265.000 9 - 12   175.000 - 210.000 5 - 8   140.000 - 165.000 1 - 4 S-2/S-3 316.000 - 348.000 17 - 20   257.000 - 300.000 1 - 16   203.000 - 243.000 9 - 12   149.000 - 192.000 5 - 8   119.000 - 140.000 1 - 4 S-1 Rupiah  (Per Orang/Jam) Masa Kerja Sejak S-1 (Tahun*) Pendidikan Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1
1 Contoh RAB Kegiatan Kajian
Contoh Acuan Penetapan Anggaran  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi  PIHAK KETIGA 1
Pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga) 1 Pertama: Biaya Langsung Personil.   Kedua: Biaya Langsung Non Personil.  Biaya material dan aktifitas pendukung atas pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga) yang dapat dikategorikan sebagai biaya langsung non personil merupakan pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/sesuai pengeluaran  (at cost)  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyedia barang/jasa (pihak ketiga) wajib membuat rincian dan menyiapkan bukti-bukti yang sah atas semua pengeluaran yang terjadi. Jumlah Tenaga Pendukung adalah berdasarkan kualifikasi pada TOR kegiatan. Lama kerja Tenaga Pendukung dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Orang Bulan Tenaga Pendukung 2 Tenaga Ahli yang memiliki keahlian di bidangnya menurut pendidikan dan pengalaman. Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada kerangka acuan kegiatan. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Orang Bulan Tenaga Ahli 1 Kualifikasi Volume Harga Satuan Posisi
Jenis Kegiatan:  Koordinasi, Pemantauan, Database 2
Koordinasi strategis adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang  ada  dalam  Organisasi/KL guna  menjalankan tugas perumusan, koordinasi, pemantauan pembangunan nasional. Koordinasi adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang ada  dalam Organisasi/KL guna  penyusunan dokumen  pembangunan, termasuk dokumen  perencanaan dan penganggaran dalam siklus tahunan  (Renja KL, RKP) . Pemantauan pelaksanaan program pembangunan adalah kegiatan pengamatan, pengidentifikasian permasalahan yang timbul dan merumuskan tindaklanjut yang dibutuhkan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Penyusunan database pembangunan adalah kegiatan pengumpulan dan pemutakhiran data yang dilanjutkan dengan pemrosesan serta analisis untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan. Jenis Kegiatan:  Koordinasi, Pemantauan, Database 2 Penjelasan lebih lanjut lihat makalah berjudul: “ Pengantar Memahami Penyusunan TOR dan RAB ”
Jenis Kegiatan:  Pengawasan, Pemeriksaan, Review 3
Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian secara terus menerus dengan menggunakan metode dan aturan tertentu terhadap suatu obyek pemeriksaan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan/audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai kegiatan/pertanggungjawaban obyek pemeriksaan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya dengan kreteria yang telah ditetapkan. Review adalah penelaahan dan prosedur-prosedur lain yang layak guna memberi suatu dasar yang memadai untuk penyajian jaminan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dibuat pada laporan, agar laporan bersangkutan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Jenis Kegiatan:  Pengawasan, Pemeriksaan, Review 3
Catatan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana kerja pengawasan atau pemeriksanaan jangka waktu satu tahun anggaran yang disusun dan menjadi kesepakatan bersama antara Inspektorat Uta m a dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.  Tenaga Ahli adalah tenaga yang mempunyai kualifikasi tingkat pendidikan S1 dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun atau pendidikan S2 dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 5 tahun. Catatan Penjelasan lebih lanjut lihat makalah berjudul: “ Pengantar Memahami Penyusunan TOR dan RAB ”
Satuan Biaya
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Satuan Biaya
Latihan Penyusunan TOR dan RAB 6
Kisi-kisi Latihan 1.  Bentuk 5 kelompok. Pilih koordinator kelompok masing-masing. 2 Tugas Kelompok Kelompok 1: Kajian Kelompok 2: Evaluasi Kelompok 3:  Koordinasi   Kelompok 4:  Pemantauan   Kelompok 4:  Data b ase 3. Pilih Topik    pilih salah satu topik Kegiatan Prioritas dalam Fokus Prioritas yang terdapat di slide 58-61. 4. Pilihlah jenis TOR-nya. 5. Susunlah TOR dan RAB-nya     +  1 jam    Sederhana saja. TOR antara 3-5 halaman saja. 6. Presentasikan    tiap kelompok @10 menit.
Terima Kasih
Jabatan: Kepala Sub-Direktorat Evaluasi Kinerja Perekonomian pada Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).  Karya Tulis (buku), antara lain: Manajemen Pembangunan Indonesia (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2006) Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2007) Manajemen Privatisasi BUMN (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2008) Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2009 (UNDP/Bappenas, 2009) Website:   www.wrihatnolo.blogspot.com www.slideshare.net/wrihatnolo Email:   [email_address] [email_address] Telepon (HP) 0811.112266 Biodata Ringkas

More Related Content

What's hot

Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
CV Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Pembicara / Narasumber / Fasilitator / Pemateri )
CV Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Pembicara / Narasumber / Fasilitator / Pemateri  )CV Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Pembicara / Narasumber / Fasilitator / Pemateri  )
CV Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Pembicara / Narasumber / Fasilitator / Pemateri )Kanaidi ken
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Deddy Agus Arifianto
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Contoh surat peminjaman ruang
Contoh surat peminjaman ruangContoh surat peminjaman ruang
Contoh surat peminjaman ruangAfan Anwar
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
 
Instrumen evaluasi kinerja
Instrumen evaluasi kinerjaInstrumen evaluasi kinerja
Instrumen evaluasi kinerjaArief Anzarullah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 

What's hot (20)

Analisis issue ganesha
Analisis issue ganeshaAnalisis issue ganesha
Analisis issue ganesha
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
CV Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Pembicara / Narasumber / Fasilitator / Pemateri )
CV Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Pembicara / Narasumber / Fasilitator / Pemateri  )CV Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Pembicara / Narasumber / Fasilitator / Pemateri  )
CV Kanaidi, SE., M.Si., cSAP (Pembicara / Narasumber / Fasilitator / Pemateri )
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Kode kode surat
Kode kode suratKode kode surat
Kode kode surat
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Dasar-dasar Ekonomi Kesehatan
Dasar-dasar Ekonomi KesehatanDasar-dasar Ekonomi Kesehatan
Dasar-dasar Ekonomi Kesehatan
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
Contoh surat peminjaman ruang
Contoh surat peminjaman ruangContoh surat peminjaman ruang
Contoh surat peminjaman ruang
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Instrumen evaluasi kinerja
Instrumen evaluasi kinerjaInstrumen evaluasi kinerja
Instrumen evaluasi kinerja
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 

Viewers also liked

Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul AnggaranTata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul AnggaranJoko Riswanto
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Contoh program kerja tahunan ks.
Contoh program kerja tahunan ks.Contoh program kerja tahunan ks.
Contoh program kerja tahunan ks.Dhony S
 
Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Karya Bakti untuk Negeri di Kebumen 2014
Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Karya Bakti untuk Negeri di Kebumen 2014Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Karya Bakti untuk Negeri di Kebumen 2014
Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Karya Bakti untuk Negeri di Kebumen 2014Toto Wirjosoemarto
 
DASAR PENYUSUNAN TOR
DASAR PENYUSUNAN TORDASAR PENYUSUNAN TOR
DASAR PENYUSUNAN TORFre Marhaban
 
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintahContoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintahLorentius Yudo Poerwoko
 
Tugas dan program kerja manager sdm
Tugas dan program kerja manager sdmTugas dan program kerja manager sdm
Tugas dan program kerja manager sdmJuli Haryono
 

Viewers also liked (9)

Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul AnggaranTata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
 
Program Kerja
Program KerjaProgram Kerja
Program Kerja
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
Contoh program kerja tahunan ks.
Contoh program kerja tahunan ks.Contoh program kerja tahunan ks.
Contoh program kerja tahunan ks.
 
Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Karya Bakti untuk Negeri di Kebumen 2014
Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Karya Bakti untuk Negeri di Kebumen 2014Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Karya Bakti untuk Negeri di Kebumen 2014
Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Karya Bakti untuk Negeri di Kebumen 2014
 
DASAR PENYUSUNAN TOR
DASAR PENYUSUNAN TORDASAR PENYUSUNAN TOR
DASAR PENYUSUNAN TOR
 
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintahContoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang jasa pemerintah
 
Tugas dan program kerja manager sdm
Tugas dan program kerja manager sdmTugas dan program kerja manager sdm
Tugas dan program kerja manager sdm
 
Laporan Bulanan HRD
Laporan Bulanan HRDLaporan Bulanan HRD
Laporan Bulanan HRD
 

Similar to Penyusunan Rencana Kegiatan

Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008EKPS Bappenas
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Randy Wrihatnolo
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Makalah lingkup dan langkah langkah pembangunan umk
Makalah lingkup dan langkah langkah pembangunan umkMakalah lingkup dan langkah langkah pembangunan umk
Makalah lingkup dan langkah langkah pembangunan umkSeptian Muna Barakati
 
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214PSEKP - UGM
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.pptMillerfffF
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...Dadang Solihin
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Kelompok 7 teori pembangunan
Kelompok 7 teori pembangunanKelompok 7 teori pembangunan
Kelompok 7 teori pembangunanMuhammadHanaffi1
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem Pengelolaan Pembangunan
Sistem Pengelolaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Pembangunan
Sistem Pengelolaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Bab 2 perencanaan
Bab  2 perencanaanBab  2 perencanaan
Bab 2 perencanaanCUTNURUL3
 

Similar to Penyusunan Rencana Kegiatan (20)

Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Makalah lingkup dan langkah langkah pembangunan umk
Makalah lingkup dan langkah langkah pembangunan umkMakalah lingkup dan langkah langkah pembangunan umk
Makalah lingkup dan langkah langkah pembangunan umk
 
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
 
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
76409303-Kerangka-Kerja-Logis-Log-Frame.ppt
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Kelompok 7 teori pembangunan
Kelompok 7 teori pembangunanKelompok 7 teori pembangunan
Kelompok 7 teori pembangunan
 
Presentasi SAKIP
Presentasi SAKIPPresentasi SAKIP
Presentasi SAKIP
 
Makalah perencanaan pembangunan 2
Makalah perencanaan pembangunan 2Makalah perencanaan pembangunan 2
Makalah perencanaan pembangunan 2
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Sistem Pengelolaan Pembangunan
Sistem Pengelolaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Pembangunan
Sistem Pengelolaan Pembangunan
 
Bab 2 perencanaan
Bab  2 perencanaanBab  2 perencanaan
Bab 2 perencanaan
 

More from Randy Wrihatnolo

Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Randy Wrihatnolo
 
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanKebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanRandy Wrihatnolo
 
Kebijakan Publik - Bagian II Implementasi
Kebijakan Publik - Bagian II ImplementasiKebijakan Publik - Bagian II Implementasi
Kebijakan Publik - Bagian II ImplementasiRandy Wrihatnolo
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriKebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriRandy Wrihatnolo
 
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)Randy Wrihatnolo
 
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Randy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Randy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi SumateraLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi SumateraRandy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuRandy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi KalimantanLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi KalimantanRandy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi JawaLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi JawaRandy Wrihatnolo
 
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Randy Wrihatnolo
 
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)Randy Wrihatnolo
 
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaRandy Wrihatnolo
 
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)Randy Wrihatnolo
 
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFPKiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFPRandy Wrihatnolo
 
Kiat-kiat Sederhana Menulis
Kiat-kiat Sederhana MenulisKiat-kiat Sederhana Menulis
Kiat-kiat Sederhana MenulisRandy Wrihatnolo
 
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...Randy Wrihatnolo
 
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...Randy Wrihatnolo
 

More from Randy Wrihatnolo (20)

Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
Kebijakan Publik - Bagian IV Studi Kasus Rencana Pengembangan Bandara Jabodet...
 
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanKebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan
 
Kebijakan Publik - Bagian II Implementasi
Kebijakan Publik - Bagian II ImplementasiKebijakan Publik - Bagian II Implementasi
Kebijakan Publik - Bagian II Implementasi
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriKebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
 
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
Strategi Penyusunan Kebijakan Publik (Sebuah Pengalaman dan Terapan)
 
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi SumateraLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Sumatera
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi KalimantanLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Kalimantan
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi JawaLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Jawa
 
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
Strategi Percepatan MP3EI Pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
 
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan MP3EI (2011-2012)
 
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
 
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
Manajemen Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Pembangunan (24 Juni 2012)
 
Tips Menulis Cara JFP
Tips Menulis Cara JFPTips Menulis Cara JFP
Tips Menulis Cara JFP
 
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFPKiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFP
 
Kiat-kiat Sederhana Menulis
Kiat-kiat Sederhana MenulisKiat-kiat Sederhana Menulis
Kiat-kiat Sederhana Menulis
 
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
Pemikiran Pengembangan Fungsi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kemen...
 
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
Blueprint Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan - Kementerian PPN/Bappenas,...
 

Recently uploaded

Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxintansidauruk2
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKLA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKDeviIndriaMustikorin
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxPPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxINyomanAgusSeputraSP
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DAbdiera
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 

Recently uploaded (20)

Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OKLA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
LA PI 2 PE NDIDIKAN GURU PENGGERAK A9 OK
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxPPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase DModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 8 Fase D
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 

Penyusunan Rencana Kegiatan

  • 1. Teknik Penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Randy R. Wrihatnolo Surakarta, 27 Maret 2010
  • 2. Kerangka Diskusi Teknik Penyusunan Term of Reference dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB): 1. Pengantar Perencanaan Pembangunan 2. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kegiatan 3. Dasar-dasar Penyusunan Rencana Kegiatan 4. Jenjang, Jenis, dan Jalur Rencana Kegiatan 5. Dasar-dasar Perencanaan Anggaran Kegiatan 6. Latihan Penyusunan TOR dan RAB
  • 4. Pembangunan Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur  misal tingkat kesejahte raan. Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur? 1. Pembangunan
  • 5. 2. Perubahan Struktur KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI PERUBAHAN TEKNOLOGI TABUNGAN Perubahan KESEMPATAN BERUSAHA PROFIT/ PENDAPATAN PEMUPUKAN MODAL SENDIRI KUNCI SUKSES WELFARE FOR ALL *) PERUBAHAN TEKNOLOGI OUTPUT KEGIATAN INPUT KEGIATAN Modal, SDM, SDA
  • 6. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kegiatan 2
  • 7. Hirarki Kegiatan Pembangunan (1) KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO BIDANG 1 BIDANG 2 KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO KP KP KP KP PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ISU LINTASSEKTOR EVALUASI OUTPUT EVALUASI OUTCOME EVALUASI DAMPAK PEMANTAUAN KERANGKA MAKRO PP 39 PP 39 Lampiran Pidato Laporan 3 Tahunan Rapid Assessment HARUS DITENTUKAN DAN DISEPAKATI Menteri K/L Eselon I di KL Pimpro KL/Eselon II IMPLEMENTATOR IMPACT (3-4 th) OUTCOME Sar Bab/Prio (2 th) OUTPUT Program (2 th) INPUT KP (1 th) IMPACT (5 thn) LEVEL INDIKATOR Presiden Pres + DPR (Kesepakatan Politis) TUGAS SIAPA Proyeksi Impact per Agenda Proyeksi Output per K/L Disain Teknis (Eselon I) Operasional (Eselon II) Proyeksi Pembangunan FUNGSI APA Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR AKUNTABLITAS Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas RPJMN RPJMN DOKUMEN KEBIJAKAN RKP (terinci dan terukur) RPJMN dan RKP RPJMN DOKUMEN ANGGARAN APBN Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Buku II = 10 Bidang STRUKTUR SUBSTANSI
  • 8. Alur Penentuan Jenis Indikator Kata kunci: unit analisis, hirarki PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13. Hirarki Substansi Pembangunan dan Hirarki Indikator Pembangunan Pengukuran Kinerja (Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Hirarki Substansi Pembangunan Hirarki Indikator Pembangunan RPJMN/RPJMD
  • 14. Besaran untuk Sasaran Prioritas ditandai oleh indikator impact (dampak). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator impact apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pengaruh yang ditimbulkan (baik positif maupun negatif) oleh setiap tingkatan indikator outcome maupun indikator output berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.  Biasanya dinyatakan dengan angka/tingkat. Besaran untuk Program ditandai oleh indikator outcome (hasil). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator outcome apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pencapaian hasil/manfaat dari beberapa output (keluaran).  Biasanya dinyatakan dengan kapasitas, frekuensi, dsj. Besaran untuk Kegiatan ditandai oleh indikator output (keluaran). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator output apabila besaran yang ada merupakan perwujudan suatu produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai pencapaian hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan input yang telah dipergunakan.  Biasanya dinyatakan dengan jumlah dalam satuan metrik (meter, persegi, volume), atau minimal satuan interval (sekian kali, sekian laporan, dsj). Besaran dan Skala Indikator Pembangunan
  • 15.
  • 16. Indikator impact (dampak)  1 satuan indikator outcome dikalikan dengan 1 satuan indikator outcome lainnya. Misal: Ketahanan pangan sebesar 40 juta ton untuk 200 juta penduduk. Ketahanan pangan adalah dampak dari Produksi gabah 5 ton per hektar per 3 bulan (1 kali panen), Penyediaan air, Penyediaan modal kerja petani, …. Dimensi Indikator Pembangunan (2)
  • 18.
  • 19.
  • 20. Definisi dan pemahaman sederhana tentang kesahihan dan keandalan indikator Randy R. Wrihatnolo
  • 21. Contoh Penelusuran Kesahihan dan Keandalan Indikator Randy R. Wrihatnolo
  • 23. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan Judul Latar Belakang Tujuan Kegiatan Sasaran Kegiatan Pelaksana Kegiatan Metode Kegiatan Keluaran ( Output ) Ruang Lingkup Jadwal Pelaksanaan Pembiayaan Persetujuan Pimpinan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  • 24.
  • 25. Pertama: Judul Usulan Kegiatan  Merupakan nama kegiatan pengadaan barang atau judul yang merupakan kristalisasi dari topik atau tema kegiatan/kajian yang akan dilakukan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 1 
  • 26. Kedua: Latar Belakang  Merupakan uraian latar belakang kegiatan yang mengungkapkan penjelasan tentang: (1) Pentingnya kegiatan atau kajian yang akan dilakukan, dikaitkan dengan perkembangan teori/ilmu pengetahuan dan fakta/fenomena/kondisi/situasi terakhir, serta tupoksi UKE I dan UKE II terkait. (2) Ulasan sekilas (review) atas kegiatan/kajian terdahulu. (3) Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan. (4) Penjelasan mengapa kegiatan/kajian harus dilakukan oleh UKE I dan UKE II terkait, dan apabila diperlukan. (5) Identifikasi dan perumusan masalah yang akan menjadi focus kegiatan/kajian. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 2 
  • 27. Konstruk redaksi : Contrary  membandingkan 2 atau lebih persoalan yang bertolak belakang. Misal: Indonesia adalah negara kaya, tetapi penduduk miskin. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Dst dst.. Exploratory  mencari beberapa alternatif pemecahan yang paling sesuai. Explanatory  menjelaskan hubungan 2 atau lebih, kemudian mencari kemungkinan keterhubungan 2 persoalan tersebut. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 2 
  • 28. Ketiga: Tujuan Kegiatan  Menjelaskan tentang hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang akan diperoleh sesuai dengan kebutuhan UKE I dan UKE II terkait dan pencapaian tujuan, misi dan visi Organisasi/Kementerian/Lembaga  apabila kegiatan dilaksanakan tepat pada waktunya!!! Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 3 
  • 29. Keempat: Sasaran  Menjelaskan lebih spesifik atau lebih berjangka pendek mengenai penjelasan tujuan kegiatan.  Bersifat optional , dapat diisi apabila diperlukan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 4 
  • 30. Kelima: Ruang Lingkup  Menjelaskan: (1) Lingkup dan batas-batas pekerjaan yang akan dilakukan (2) Tahap-tahap kegiatan dalam lingkup pekerjaan dimaksud satu per satu. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 5 
  • 31. Keenam: Keluaran ( Output )  Menjelaskan bentuk keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan. Beda Kegiatan, beda Keluarannya!! Untuk kegiatan kajian, perlu diupayakan keluaran yang memuat minimal: (1) Rekomendasi baru bagi perumusan kebijakan/penyusunan kebijakan/program pembangunan; dan (2) Uraian rencana pemanfaatan keluaran dimaksud. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 6 
  • 32. Ketujuh: Metode Kegiatan  Menjelaskan cara atau pendekatan dalam melaksanakan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Beda Kegiatan, beda Metode Kegiatannya!! Untuk kegiatan kajian yang harus dijelaskan misalnya adalah (1) Mencakup tempat dan waktu pengambilan data sample, (2) Penentuan unit analisa, (3) Cara dan instrument pengumpulan data, (4) Pengelolaan dan analisa data, (5) Metodologi lainnya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 7 
  • 33. Kedelapan: Pelaksana Kegiatan  Menjelaskan mengenai siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan bagaimana persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pelaksana kegiatan Beda Kegiatan, beda Pelaksananya!! Untuk kegiatan kajian yang harus dijelaskan misalnya adalah: (1) Jumlah orang. (2) Tingkat pendidikan. (3) Bidang ilmu yang dikuasai. (4) Pengalaman melakukan kegiatan sejenis. (5) Persyaratan lain yang relevan dengan topik/judul kegiatan/kajian. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 8 
  • 34.
  • 35. Kesepuluh: Pembiayaan  Menjelaskan: (1) Cara pelaksanaan kegiatan (swakelola atau gabungan antara swakelola dan dikontrakkan kepada pihak ketiga). (2) Sumber dana (3) Jumlah dana yang dibutuhkan. Jumlah dana harus dirinci dalam bentuk Rencana Anggaran dan Pembiayaan yang merupakan lampiran Rencana Kegiatan, meliputi jenis belanja pegawai/upah, jenis belanja barang, jenis belanja modal, dan jenis belanja lainnya. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 10 
  • 36. Kesebelas: Persetujuan Pimpinan  Rencana Kegiatan harus disetujui dan biasanya ditandatangani oleh Penanggung-jawab Kegiatan. Sebelum mendapatkan persetujuan sebaiknya: (1) Didiskusikan dengan rekan kerja. (2) Didiskusikan dengan unit kerja lain apabila menyangkut sasaran lintas-unit kerja. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 11 
  • 37. Catatan:  Untuk kegiatan selain kajian, seperti koordinasi, pemantauan dan penyusunan database; substansi pada outline TOR kegiatannya dapat diubah sesuai dengan jenis dan kebutuhan kegiatan yang bersangkutan. Standar penulisan: Rencana Kegiatan ditulis menggunakan kertas A4, spasi 1,5 dan jenis huruf Arial ukuran huruf 12. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 12 
  • 38. Jenjang, Jenis, dan Jalur Rencana Kegiatan 4 Langsung ke Contoh Penerapan
  • 39. 1. Level (Jenjang) Kegiatan  “Program/Fokus Prioritas”, Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-kegiatan/komponen kegiatan, satuan kegiatan. 2. Jenis Kegiatan  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base . 3. Jalur Kegiatan  Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan Renstra, Kegiatan “Biasa”. Jenis, Jenjang dan Jalur
  • 41. Level (Jenjang) Rencana Kegiatan  menurut INDIKATOR -nya 1.Substansi Inti  Dokumen Rencana Pembangunan 2.Fokus Prioritas/Program  Pedoman Umum 3.Kegiatan Prioritas/Kegiatan  TOR “Strategis” 4.Komponen Kegiatan  TOR “Teknis” 5.Satuan Kegiatan TOR untuk Acuan Kerja Personil, Belanja Barang, Perjalanan, dsj. Input Output Output Outcome Impact
  • 42. Fokus Prioritas 1 2 3 4 5 6 Program A 1 2 3 4 5 6 Program B Kegiatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Jenjang Rencana Kegiatan
  • 43.
  • 49. Jenis Rencana Kegiatan Menurut CARA PELAKSANAAN -nya: 1. Kajian/Kajian Strategis 2. Evaluasi 3. Koordinasi 4. Pemantauan 5. Data b ase 6. Pengawasan 7. Pemeriksaan 8. Review/Telaah 9. Operasi/Pelaksanaan  Pedoman Umum
  • 50. Jenis Rencana Kegiatan Contoh TOR: 1. Kajian/Kajian Strategis 2. Evaluasi 3. Koordinasi 4. Pemantauan 5. Data b ase
  • 51.
  • 53. Ditentukan oleh minimal 5 hal: 1. Level (Jenjang) Kegiatan  “Program/Fokus Prioritas”, Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-kegiatan/komp.keg, satuan kegiatan. 2. Jenis Kegiatan  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base . 3. Jalur Kegiatan  Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan Renstra, Kegiatan “Biasa”. 4. Ketersediaan Anggaran. 5. Ketersediaan Metode  Jika kegiatannya prioritas tapi tidak tersedia metode/cara melaksanakannya, maka suatu kegiatan akan sulit diwujudkan sasarannya. Penentuan Anggaran Kegiatan
  • 54. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 55. Kajian prakarsa strategis adalah kajian Strategic initiatives dari Pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah yang bersifat lintassektor, lintaslembaga, dan lintaswilayah. Evaluasi pembangunan adalah kegiatan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan atas tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan program dan kegiatan tersebut. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 56. Kegiatan kajian/evaluasi kebijakan pembangunan, selanjutnya kegiatan ini disebut kegiatan/evaluasi --termasuk kegiatan kajian prakarsa strategis-- bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan pembangunan . Pelaksanaan: 1.S wakelola  efek: dapat meningkatkan kapasitas dan pengalaman personil . 2.D apat dikontrakan kepada pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga)  SARAN: max 30% dari total biaya kegiatan. Ketentuan Penyusunan RAB: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 57. Struktur keanggotaan tim kegiatan kajian/evaluasi terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Tenaga Pendukung, dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh Focus Group Discussion (FGD) dan Narasumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, dan Tim Pendukung adalah merupakan pegawai negeri sipil dan s taf k husus KL. Khusus untuk kegiatan kajian prakarsa strategis dapat membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan bidang yang terkait dengan kajian tersebut. Struktur keanggotaan pokja tersebut sama dengan struktur di atas. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 58.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
  • 62. Contoh Acuan Penetapan Anggaran Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi SWAKELOLA 1
  • 63. Tabel 3. 1. Contoh Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan biaya Personil) untuk Kajian Swakelola 1 Sarjana (Staf), bukan Sarjana, dan CPNS pada K/L . Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Penetapan honorarium tenaga pendukung berpedoman pada Tabel 1 Acuan Penerimaan Honorarium # 1 dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% dari honoraium tenaga S1 (Staf) dengan masa kerja 1 tahun, yaitu 80% dari Rp. 119.000,-/jam. Orang Jam Tenaga Pendukung  TPRK dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang berasal dari dalam unit kerja dan dari luar unit kerja pelaksanaan kegaitan. 5 Latar belakang pendidikan Narasumber sekurang-kurangnya S2 dengan pengalaman kerja pada bidang keahliannya sekurang-kurangnya 3 tahun, atau S1 dengan pengalaman kerja dalam bidang keahliannya sekurang-kurangnya 5 tahun. Narasumber dapat berasal dari instansi pemerintah dan/atau praktisi lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat dan/atau dosen perguruan tinggi. Penetapan harga berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Lama Penugasan  Lama kerja Narasumber dalam rangka membatu TPRK adalah sebanyak-banyaknya 42 jam sepanjang pelaksanaan kegiatan Orang Jam/ Pertemuan Narasumber  Untuk membantu pelaksanaan kegiatan khususnya yang memerlukan bidang tertentu, TPRK dapat dibantu oleh Narasumber yang memiliki kompentensi yang relevan dengan substansi bidang atau fokus kajian/evaluasi dan prakarsa strategis. 4 Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Khusus Menteri atau sekurang-kurangnya Staf pada K/L , serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dari instansi pemerintah lain. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1. Untuk staf yang masa kerja 0-1 tahun, penentuan honorarium berpedoman pada Tabel dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% dari honoraium tenaga S1 (Staf) dengan masa kerja 1 tahun, yaitu 80% dari Rp. 119.000,-/jam. Orang Jam Focus Group Discussion (FGD)  Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, TPRK dapat dibantu oleh FGD yang anggotanya memiliki kompetensi yang relevan dengan substansi kegiatan. 3 Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Khusus Menteri atau sekurang-kurangnya Staf pada K/L . Sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang sesuai dengan kebutuhan. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 Orang Jam Anggota  Ketua TPRK dibantu oleh sejumlah anggota yang berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan dan/atau berasal dari luar unit kerja pelaksana kegiatan dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan. 2.2 Penetapan honorarium perpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 Orang Jam Ketua  Ketua TPRK adalah Pejabat Eselon II yang membawahi unit kerja pelaksana kegaitan atau Pejabat Fungsional yang minimal berstatus Tingkat Madya yang memiliki kompetensi dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan. 2.1 Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) 2 Penetapan honorarium khususnya penanggung jawab kegiatan menggunakan besaran maksimum seperti Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1. Orang Jam Penanggung Jawab Kegiatan  Penanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Eselon I yang membawahi pelaksana kegiatan. 1 Kualifikasi Volume Harga Satu - an Posisi
  • 64. Tabel 3. 2. Contoh Belanja Bahan untuk Kajian Swakelola 1 Tabel 3. 3. Contoh Belanja Perjalanan Lainnya untuk Kajian Swakelola Tiket perjalanan dan lumpsum dapat disediakan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, Narasumber, dan Tenaga Pendukung sesuai kebutuhan. Penetapan satuan tertinggi harga tiket berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang/ Perjalanan. Perjalanan luar kota 2 Perjalanan dinas dalam kota pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam dapat disediakan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, Narasumber, dan Tenaga Pendukung sesuai kebutuhan. Penetapan satuan harga perjalanan dalam kota sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang/ Perjalanan. Perjalanan dalam kota 1 Volume Harga Satuan Bahan Kebutuhan bahan komputer disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar Bulan Bahan Komputer 2 Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar Bulan Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Volume Harga Satuan Bahan
  • 65. Tabel 3. 4. Contoh Belanja Barang Operasional Lainnya untuk Kajian Swakelola 1 Tabel 3. 5. Contoh Belanja Barang Operasional Lainnya untuk Kajian Swakelola Jumlah penggandaan bahan dan pencetakan laporan disesuaikan dengan kebutuhan. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Eksemplar. Penggandaan Bahan dan Pencetakan Laporan 4 Kegiatan konsinyiring/seminar/lokakarnya yang melibatkan Anggota Tim, Narasumber, dan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen kebutuhankegiatan konsinyiring/seminar/lokakarnya antara lain jamuan rapat/konsumsi, honor, akomodasi, dan ruang sidang. Untuk kegiatan konsinyiring yang dilaksanakan di luar kantor atau di luar kota dapat disediakan biaya transport dan lumpsum atau uang saku harian sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan pertemuan konsinyiring/seminar/lokakarya berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang Hari. Konsinyiring/ seminar/ lokakarya 3 Kegiatan rapat yang melibatkan Anggota Tim, Narasumber, dan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen kebutuhan kegiatan rapat antara lain jamuan rapat atau konsumsi sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan rapat tim berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang Kali. Rapat Tim 2 Kebutuhan pengadaan referensi/data disesuaikan dengan kebutuhan substansi kegiatan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Paket. Pengadaan refernsi/data 1 Volume Harga Satuan Bahan Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada TOR kegiatan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah anggota TPRK. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar.  Penetapan harga pasar dapat mengikuti ketentuan INKINDO atau Peraturan Daerah yang berlaku setempat. Orang Bulan. Jasa Konsultan 1 Volume Harga Satuan Posisi
  • 66. Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 1 *) Keterangan: Bagi Staf karena penyesuaian ijazah, maka masa kerja S-1 dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi Staf. 386.000 - 502.000 17 - 20   270.000 - 354.000 1 - 16   221.000 - 265.000 9 - 12   175.000 - 210.000 5 - 8   140.000 - 165.000 1 - 4 S-2/S-3 316.000 - 348.000 17 - 20   257.000 - 300.000 1 - 16   203.000 - 243.000 9 - 12   149.000 - 192.000 5 - 8   119.000 - 140.000 1 - 4 S-1 Rupiah (Per Orang/Jam) Masa Kerja Sejak S-1 (Tahun*) Pendidikan Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1
  • 67. 1 Contoh RAB Kegiatan Kajian
  • 68. Contoh Acuan Penetapan Anggaran Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi PIHAK KETIGA 1
  • 69. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga) 1 Pertama: Biaya Langsung Personil. Kedua: Biaya Langsung Non Personil. Biaya material dan aktifitas pendukung atas pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga) yang dapat dikategorikan sebagai biaya langsung non personil merupakan pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyedia barang/jasa (pihak ketiga) wajib membuat rincian dan menyiapkan bukti-bukti yang sah atas semua pengeluaran yang terjadi. Jumlah Tenaga Pendukung adalah berdasarkan kualifikasi pada TOR kegiatan. Lama kerja Tenaga Pendukung dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Orang Bulan Tenaga Pendukung 2 Tenaga Ahli yang memiliki keahlian di bidangnya menurut pendidikan dan pengalaman. Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada kerangka acuan kegiatan. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Orang Bulan Tenaga Ahli 1 Kualifikasi Volume Harga Satuan Posisi
  • 70. Jenis Kegiatan: Koordinasi, Pemantauan, Database 2
  • 71. Koordinasi strategis adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang ada dalam Organisasi/KL guna menjalankan tugas perumusan, koordinasi, pemantauan pembangunan nasional. Koordinasi adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang ada dalam Organisasi/KL guna penyusunan dokumen pembangunan, termasuk dokumen perencanaan dan penganggaran dalam siklus tahunan (Renja KL, RKP) . Pemantauan pelaksanaan program pembangunan adalah kegiatan pengamatan, pengidentifikasian permasalahan yang timbul dan merumuskan tindaklanjut yang dibutuhkan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Penyusunan database pembangunan adalah kegiatan pengumpulan dan pemutakhiran data yang dilanjutkan dengan pemrosesan serta analisis untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan. Jenis Kegiatan: Koordinasi, Pemantauan, Database 2 Penjelasan lebih lanjut lihat makalah berjudul: “ Pengantar Memahami Penyusunan TOR dan RAB ”
  • 72. Jenis Kegiatan: Pengawasan, Pemeriksaan, Review 3
  • 73. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian secara terus menerus dengan menggunakan metode dan aturan tertentu terhadap suatu obyek pemeriksaan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan/audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai kegiatan/pertanggungjawaban obyek pemeriksaan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya dengan kreteria yang telah ditetapkan. Review adalah penelaahan dan prosedur-prosedur lain yang layak guna memberi suatu dasar yang memadai untuk penyajian jaminan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dibuat pada laporan, agar laporan bersangkutan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Jenis Kegiatan: Pengawasan, Pemeriksaan, Review 3
  • 75. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana kerja pengawasan atau pemeriksanaan jangka waktu satu tahun anggaran yang disusun dan menjadi kesepakatan bersama antara Inspektorat Uta m a dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Tenaga Ahli adalah tenaga yang mempunyai kualifikasi tingkat pendidikan S1 dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun atau pendidikan S2 dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 5 tahun. Catatan Penjelasan lebih lanjut lihat makalah berjudul: “ Pengantar Memahami Penyusunan TOR dan RAB ”
  • 77.
  • 79. Kisi-kisi Latihan 1. Bentuk 5 kelompok. Pilih koordinator kelompok masing-masing. 2 Tugas Kelompok Kelompok 1: Kajian Kelompok 2: Evaluasi Kelompok 3: Koordinasi Kelompok 4: Pemantauan Kelompok 4: Data b ase 3. Pilih Topik  pilih salah satu topik Kegiatan Prioritas dalam Fokus Prioritas yang terdapat di slide 58-61. 4. Pilihlah jenis TOR-nya. 5. Susunlah TOR dan RAB-nya  + 1 jam  Sederhana saja. TOR antara 3-5 halaman saja. 6. Presentasikan  tiap kelompok @10 menit.
  • 81. Jabatan: Kepala Sub-Direktorat Evaluasi Kinerja Perekonomian pada Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karya Tulis (buku), antara lain: Manajemen Pembangunan Indonesia (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2006) Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2007) Manajemen Privatisasi BUMN (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2008) Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2009 (UNDP/Bappenas, 2009) Website: www.wrihatnolo.blogspot.com www.slideshare.net/wrihatnolo Email: [email_address] [email_address] Telepon (HP) 0811.112266 Biodata Ringkas