Dokumen tersebut membahas strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018 di bidang infrastruktur, dengan fokus pada peningkatan investasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi defisit infrastruktur, serta memperbaiki kualitas dan integrasi jaringan transportasi dan logistik di seluruh wilayah Indonesia."

1. Strategi Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah
dan Penganggarannya Tahun 2018
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017
Jakarta, 16 November 2017

2. REPUBLIK
INDONESIA
Gambaran Ekonomi Nasional
Gambaran Kebutuhan Penganggaran
Infrastruktur
Gambaran Kemampuan Fiskal Pemerintah
dalam Pembiayaan Infrastruktur
Arah dan Strategi serta Mekanisme
Penganggaran Selain APBN
Materi yang Diminta ke Bappenas

3. REPUBLIK
INDONESIA
Kerangka Ekonomi Makro Indonesia
1

4. REPUBLIK
INDONESIA
Indonesia dalam Middle Income Trap
Untuk keluar dari middle income trap memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan
Indonesia mampu keluar
dari MIT pada tahun
2034
 Syarat pertumbuhan
ekonomi:
6,4 %
(Rata-rata 2016-2045)
Keluar dari MIT pada
tahun 2034
5,5% 6,0
%
7,0%
7,0% 6,5% 6,0%
Indonesia dalam Middle Income Trap Pertumbuhan ekonomi yang stabil
Proyeksi PDB per Kapita
-15
-10
-5
0
5
10
15
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
Rata-rata:
7.4%
(1968-1997) Rata-rata:
5.3%
(2000-2016)
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi
2000-2016 stabil pada
rata-rata 5.3%
 Pertumbuhan
ekonomi 2016:
5,01 %
Sumber: Perhitungan Bappenas, 2017

5. REPUBLIK
INDONESIA
Tantangan Keluar dari Middle Income Trap
Pertumbuhan belum sesuai target dan masih banyak ketimpangan ekonomi masyarakat
(15.0)
(10.0)
(5.0)
-
5.0
10.0
Pertumbuhan PDB Potensial Pertumbuhan PDB Aktual
PDB Indonesia Belum Sesuai Target1
Pertumbuhan ekonomi belum
mencapai target.
 Pertumbuhan PDB potensial
saat ini masih berada di
angka ± 5 %
Ketimpangan Ekonomi Masyarakat2
Rasio Gini masih besar pada
beberapa provinsi (Papua,
Papua Barat, Banten, Bengkulu):
 Rata-rata nasional 2016: 0.394
Sumber: BPS, 2016, World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)
Rasio GiniPertumbuhan PDB
Target

6. REPUBLIK
INDONESIA
6
Salah satu kunci peningkatan PDB potensial adalah
infrastruktur
6%5.2%5%
SAAT INI TARGETPOTENSIAL
2016
P
Y
LRAS1
SRAS1 SRAS2
LRAS2
AD0
AD1
AD2
Menggeser AS:
Reformasi Struktural
• Infrastruktur
• SDM
• Pasar Tenaga Kerja
• Teknologi
• Revitalisasi sektor industri
• Peningkatan sistem
logistik dan distribusi
perdagangan
Meningkatkan AD
• Peningkatan Ekspor
• Peningkatan Investasi
melalui perbaikan iklim
usaha
• Reformasi Fiskal
• Konsumsi RT dijaga
• Kebijakan moneter,
makro-mikro prudensial
yang lebih akomodatif
Studi IMF menunjukkan perbaikan infrastruktur
harus menjadi prioritas bagi negara dengan
tingkat pendapatan setara Indonesia
Meningkatkan PDB potensial  menggeser AS  reformasi struktural...
Prioritas Reformasi Struktural (IMF, 2015)

7. REPUBLIK
INDONESIA
7
Sumber : ADB estimates based on data from World
Development Indicators, World Bank;
5
6
7
8
9
10
11
0 2 4 6 8 10 12
LogGDPPerkapita
Index Infrastruktur
Kondisi Indonesia
Peningkatan index infrastruktur terbukti
berkontribusi kepada peningkatan
perekonomian.
Namun kenyataannya kondisi Index Infrastruktur Indonesia masih
rendah (rentang 2,5-4,3)dibandingkan dengan negara Asia lain.
Infrastruktur dan Ekonomi Kualitas Infrastruktur di Indonesia Masih Rendah
Infrastruktur Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Index Infrastruktur terbukti mendorong perekonomian ekonomi namun….
Sumber :; World Economic Forum, Global Competitiveness
Report 2017; World Bank Open Data; AIIB Analysis

8. REPUBLIK
INDONESIA
Defisit Infrastruktur dan Investasi Infrastruktur 2008-2012 Menurun
Masih terdapat defisit infrastruktur dan investasi masih belum sesuai target
Defisit Infrastruktur1
16%
38%
49%
57% 58% 58% 64% 71% 73% 76% 80% 82% 87%
179%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Brazil
Indonesia(2012)*
Indonesia(1995)*
UnitedKingdom
Canada
India
UnitedStates
Germany
Spain
China
Poland
Italy
SouthAfrica
Japan
Stock of Infrastructure
Indonesia (2012): 38% PDB
Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)
Infrastruktur sebagai motor
pertumbuhan masih
dalam kualitas rendah:
 Stok of Infrastructure
Indonesia 38% dari PDB
0
5
10
15
20
25
30
35
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Investasi(PersenPDB)
PMTB
Investasi Konstruksi
Investasi Infrastruktur 0
2
4
6
8
10
Central
gov.
Subnation
algov.
Totalgov.
SOE
Private
Total
Infrastructureinvestmentasa%of
GDP
Average (1995-97) Average (2008-12)
Investasi (Persen PDB)2 Investasi Infrastruktur (Persen PDB)3
Infrastruktur masih
memerlukan prioritas
investasi untuk
mengejar
ketertinggalan
Investasi
Infrastruktur
menurun pada
periode 2008-2012
 Kurang dari 5%
dari PDB

9. REPUBLIK
INDONESIA
9
Dampak Ekonomi Tahap Konstruksi Pembangunan
Infrastruktur
Tahun 2017:
Tahun 2018:
Investasi: Rp126,8 T Nilai tambah yang
dihasilkan: Rp146,9 T
Kontribusi
terhadap
pertumbuhan
ekonomi adalah
sebesar 1,06%
2017 2018
Efek Pengganda Tipe 1
(dampak langsung dan tidak langsung)
2,27 2,32
Efek Pengganda Tipe
(dampak langsung, tidak langsung, dan induced)
2,97 3,05
Investasi: Rp157,8 T Nilai tambah yang
dihasilkan: Rp186,4 T
Kontribusi
terhadap
pertumbuhan
ekonomi adalah
sebesar 1,28%
Efek Pengganda Konstruksi
Infrastruktur terhadap Ekonomi

10. REPUBLIK
INDONESIA
10
Dampak Ekonomi Tahap Operasional Pembangunan
Infrastruktur
Tahun 2017:
Tahun 2018:
Investasi: Rp49,3 T Nilai tambah yang
dihasilkan: Rp52,2 T
Kontribusi
terhadap
pertumbuhan
ekonomi adalah
sebesar 0,38%
2017 2018
Efek Pengganda Tipe 1
(dampak langsung dan tidak langsung)
2,06 2,07
Efek Pengganda Tipe
(dampak langsung, tidak langsung, dan induced)
2,59 2,58
Investasi: Rp92,3T Nilai tambah yang
dihasilkan: Rp94,8 T
Kontribusi
terhadap
pertumbuhan
ekonomi adalah
sebesar 0,65%
Efek Pengganda Operasional
Infrastruktur terhadap Ekonomi
10.58
18.75
21.42
39.32
20.17
36.70
2017
2018
EFEK PENGGANDA (RP TRILIUN)
Induced Indirect Direct

11. REPUBLIK
INDONESIA
11
Kerangka Pembangunan Infrastruktur
Prioritas Nasional2

12. REPUBLIK
INDONESIA
12
Strategi Pengembangan Infrastruktur Tahun 2015-2019
Rasio
Elektrifikasi
96,6%
Akses Air
Minum 100%
Akses Sanitasi
100%
Akes
Perumahan
Layak Huni
Aksesibilitas
Perbatasan &
Tertinggal
Penyediaan
Pelayanan Dasar
Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan
Konektivitas
Tol Laut + Antar moda
Pembangunan Energi 35 GW
• Sasaran 1.200 kWh/orang di 2019 (saat ini
Vietnam 1.300 kWh/orang, Malaysia 4.400
kWh/orang)
Sektor
Unggulan
Jasa &
Pariwisata
Pertanian
Industri
Pengolahan
Infrastruktur Perkotaan
Keamanan &
Keselamatan
Transportasi
Membangun Angkutan Massal
Berbasis Jalan , Rel & Intermoda
Meningkatkan kapasitas dan
kualitas jaringan jalan perkotaan
Mengembangkan transportasi
perkotaan yang berkelanjutan
Energi untuk transportasi perkotaan
Shift Improve
Jaringan yang
Mendukung
Efisiensi
Perjalanan
Peningkatan
Pangsa
Angkutan
Umum
Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi
Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan
Avoid
Pengendalian
Banjir
Pembangunan TIK:
• Palapa Ring
• Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan, E-
Kesehatan, E-commerce, E-logistik, E-pengadaan
Mengembangkan infrastruktur
perkotaan melalui pemanfaatan TIK
untuk menuju kota cerdas

13. REPUBLIK
INDONESIA
13
Integrasi Perencanaan Wilayah dan Infrastruktur
Mendorong pengembangan Kawasan di wilayah Luar Jawa untuk pemerataan pembangunan
KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KEK: Kawasan Ekonomi Khusus
KI: Kawasan Industri PEL. FEEDER
RUTE FEEDER TOL LAUT
PEL. HUB
RUTE HUB TOL LAUT
RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN TOL
RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN KA RIPNAS
PEL. HUB INTERNASIONAL
KSPN
DANAU TOBA
KI SEI MANGKE
KI MOROWALI
KI BITUNG
KEK SORONG
KEK MOROTAI
KSPN
BOROBUDUR
KEK TJ.
KELAYANG
KSPN
MANDALIKA
KI BANTAENG
KEK MBTK
Fokus Pengembangan Kawasan
Pariwisata dan KEK Luar Jawa
Memeratakan pembangunan dengan pengembangan kawasan
PEMBANGUNAN KAWASAN LUAR JAWA
Pengembangan kawasan pariwisata
(Danau Toba, Borobudur dan
Mandalika)
3 destinasi
Pengembangan Kawasan Industri
(Sei Mangkei, Morowali dan
Bantaeng)
(3 KI)
Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (Sorong, Tanjung Kelayang,
Bitung, Maloy-Batuta Trans
Kalimantan, dan Morotai)
(5 KEK)
HIGHLIGHT
PRIORITAS

14. REPUBLIK
INDONESIA
14
Tol Laut (1): Perkuatan Jalur Logistik Utama
Merajut konektivitas antar wilayah untuk memantapkan perekonomian regional
Merajut Konektivitas Antar Wilayah
Meningkatkan kinerja konektivitas antar wilayah dalam mendukung
perekonomian wilayah
Sumber : Kementerian Perhubungan, Laporan 3 Tahun JKW-JK, KSP, 2017
PEL. FEEDER RUTE FEEDER TOL LAUT
PEL. HUB RUTE HUB TOL LAUT
RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN TOL
RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN KA RIPNAS
PEL. HUB INTERNASIONAL
MALAHAYATI
JAMBI
TELUK BAYUR
PALEMBANG
PANJANG
TANJUNG EMAS
/SEMARANG
TENAU KUPANG
SAMPIT
PONTIANAK
BANJARMASIN
KARIANGAU
BALIKPAPAN
PALARAN
SAMARINDA
PANTOLOAN
KENDARI
TERNATE
AMBON JAYAPURA
TANJUNG PRIOK
TANJUNG PERAK
MAKASAR
BITUNGBELAWAN/ KUALA
TANJUNG
BATAM
SORONG
Pengembangan
Pelabuhan Non
Komersil
Pembangunan
bandara baru
Pengembangan
jaringan kereta api
konektivitas
RENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA 2018
HIGHLIGHT PROYEK
PRIORITAS

15. REPUBLIK
INDONESIA
Membangun “intermodal information
platform” untuk memberikan visibility
arus logistik
Konektivitas dalam loop (Pelabuhan
utama ke pelabuhan feeder)
Konektivitas land side
Infrastruktur untuk mengintegrasikan
pelabuhan & hinterland / Kawasan
Industri
2
3
4
5
Penurunan Biaya Logistik
(% PDB)
INVENTORY:
speeding up supply
chain and increasing
reliability
MARITIME-
RELATED LAND:
Trucking cost
reduction, land-to-
sea substitution
WATER:
Lower direct costs,
increased
containerization,
land-to-sea
substitution
ADMIN:
Savings in
transportation and
inventory
TOTAL IMPACT TO
GDP
2.1%
1.5%
0.4%
0.9%
~ 5%
Sumber: McKinsey, 2015
Tol Laut (1): Penurunan Biaya Logistik (lanjutan)
...penerapan strategi tol laut terpadu akan menurunkan biaya logistik sesuai target RPJMN
Konektivitas utama melalui 7 hub
port
1
Menerapkan sistem penjadwalan waktu sandar
kapal
Meningkatkan operasi 24 jam/7hari seminggu
Memperbaiki pengelolaan pelabuhan:
• Integrasi proses bisnis
• Integrasi data
PengelolaanPelabuhan
1
2
3
Pelabuhan Feeder:
• Dapat menampung kapal ukuran 1.000-
2.500 TEUs
• Kedalaman minimal 10 m
Pelabuhan Hub:
• Dapat menampung kapal ukuran
Panamax (3.000-4.000 TEUs)
• Kedalaman minimal 12 mKapasitasPelabuhan
4a
4b
Standarisasi Manajemen dan Kapasitas Pelabuhan

16. REPUBLIK
INDONESIA
16
Tol Laut (2): Subsidi Tol Laut Untuk Menurunkan Disparitas Harga
Fokus Penurunan Disparitas Harga
dengan Rute Perintis Tol Laut
Meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal untuk mencapai peningkatan kesejahteraan
Penyelenggaraan
Subsidi 13 Rute
Perintis Tol Laut
10
34
19
Sumber : Kementerian Perhubungan, Laporan 3 Tahun JKW-JK, KSP, 2017
HIGHLIGHT PROYEK
PRIORITAS

17. REPUBLIK
INDONESIA
17
Highlight Perkuatan Sektor Unggulan
Perkuatan sentra ekonomi strategis dengan infrastruktur konektivitas nasional & dukungan pada kawasan prioritas
Infrastruktur
Mendukung Sektor Unggulan
Konektivitas
Pembangunan
Pelabuhan Tol
Laut
Infrastruktur
Intermoda
mendukung
Tol Laut
Pembangunan
Jaringan Serat
Optik Mendukung
Digitalisasi
Pembangunan
Energi 35 GW
Sektor
Unggulan
Jasa &
Pariwisata
Pertanian
Industri
Pengolahan
+
Palapa Ring Mempersatukan Indonesia
Kemajuan Proyek Palapa Ring
Barat: 74%Panjang
Jaringan
Tengah: 35%
2.995 km
Timur: 18%
6.878 km2.275 km
139 lokasi
106 lokasi
2017
2016
Pembangunan Base Transceiver Station
Perkuatan Konektivitas Wilayah dengan Jaringan Jalan
94%
91%
89%
2017
2016
2015
Kemantapan Jalan Pembangunan Jalan Baru
559 km
512 km
2016
2015
44 km
132 km
2016
2015
Merajut Logistik Nasional Untuk Perkuatan Ekonomi Wilayah
Bandara Baru
2 bandara
2 bandara
2016
2015
Pembangunan Jalur KA (kumulatif)
213,32 km
179,33 km
2016
2015
Pelabuhan Subsidi Tol Laut
6 trayek
6 trayek
2016
2015
Pembangunan Jalan Tol
Komitment Penyediaan Listrik Nasional
Proyek 35 GW*
773 MW beroperasi
Menuju Indonesia Berketahanan Pangan
Selesainya Pembangunan Waduk Baru (kumulatif)
11 waduk
7 waduk
5 waduk
2017
2016
2015
Meningkatnya Daerah Irigasi Terbangun
7.234 ha
5.023 ha
2.980 ha
2017
2016
2015
846 km2017 379,2 km2017
Sumber : Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Laporan 3 Tahun JKW-JK, KSP, 2017
*Sumber : Capaian Sektor ESDM Selama Kabinet Kerja s.d September 2017
15,266 MW tahap konstruksi2017
2016
2015
218,6 MW
483,36 MW
70,8 MW

18. REPUBLIK
INDONESIA
Kompetisi Pengembangan Infrastruktur
Sinergi tahapan pembangunan infrastruktur pada pertumbuhan kawasan
Sumber: Bank Dunia, 2017
Kajian Tim World Bank:
Fokus Infrastuktur transportasi untuk menurunkan waktu
tempuh Kebutuhan Medan/Kualanamu-Parapat < 2
jam:
• Pembangunan tol Medan/Kualanamu-Siantar
(konstruksi);
• Pelebaran jalan Nasional Perbaungan-Tebing
Tinggi menjadi 2 lajur ditiap jalur untuk
peningkatan kecepatan;
• Pembangunan jalur KA Siantar-Parapat belum
diperlukan.
KASUS: Pengembangan Aksesibilitas KSPN Danau Toba
KETERPADUAN ANTAR MODA
• Sinergi perencanaan pembangunan
infrastruktur: Pengembangan pelabuhan,
jalan tol, dan KA.
• Sinergi tahapan pembangunan untuk
memaksimalkan kemanfaatan infrastruktur.
Pembangunan Jalan
Tol dan Rencana
Pembangunan Kereta
Api Siantar - Parapat
Pembangunan Jalan Tol
dan Rencana
Pembangunan KA
Manado - Bitung
Program Mendukung KSPN Danau Toba Program Mendukung KEK Bitung
Contoh Kasus Perencanaan

19. REPUBLIK
INDONESIA
19
Highlight Infrastruktur Perkotaan
Meningkatkan daya saing dengan perkuatan infrastruktur perkotaan
Infrastruktur Perkotaan
Membangun Angkutan
Massal Berbasis Jalan , Rel
& Intermoda
Meningkatkan kapasitas
dan kualitas jaringan jalan
perkotaan
Mengembangkan
transportasi perkotaan
yang berkelanjutan
Energi untuk transportasi
perkotaan
Pembangunan Mengarah
ke Smart City
Konektivitas Mendukung Mobilitas Perkotaan
Percepatan pembangunan angkutan massal perkotaan
Pembangunan
MRT Jakarta
Pembangunan
LRT Jabodebek +
LRT Sumsel
Perkuatan Mobilitas Perkotaan Jabodetabek
Subsidi dan peningkatan kinerja prasarana angkutan massal
Bantuan
1.383 unit
bus BRT
Subsidi
(PSO)
untuk
285 jt pnp
257 jt pnp
2017
2016
KRL
Jabodetabek
Proses Double-
Double Track
Manggarai
Jatinegara
Menuju Kota Pintar dan Ramah Energi
Jaringan Gas Kota (SR: sambungan rumah)
402.583 SR
339.726 SR
225.336 SR
2017*
2016
2015
Kab/Kota dijangkau broadband (5)
92%
88%
2016
2015

20. REPUBLIK
INDONESIA
20
Kerangka Kebutuhan Infrastruktur dan
Penganggaran Pemerintah3

21. REPUBLIK
INDONESIA
21
Sandingan Renstra Kemenhub 2015-2017 - Alokasi Anggaran
Desentralisasi fiskal dan tidak tercapainya target tax/gdp RPJMN 2015-2019 16% PDB (2016: 10,3%PDB)
2015 2016 2017 2018 2019
Renstra 64.9 102.2 110.4 129.9 133.5
Alokasi Anggaran 65.0 42.9 46.1 48.2
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
ANGGARAN(TRILIUNRUPIAH)
SANDINGAN RENSTRA KEMENHUB PENINGKATAN DATA TRANSFER KE DAERAH
Sumber: hasil olahan data BPS dan AIPEG, Kementerian Keuangan, LKPPSumber: Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan
“Terdapat gap selisih kebutuhan dengan alokasi yang perlu diisi dengan alternatif pembiayaan lainnya.”
• Desentralisasi fiskal dengan peningkatan TKDD yang
disertai penurunan Belanja K/L = Peningkatan peran
daerah dalam pembangunan infrastruktur.
• Tax/GDP ratio mencapai 10,3 % (2016)
• Sasaran RPJMN Tax/GDP ratio meningkat dari 10,9% (baseline 2014)
menjadi 16,0% (pada 2019)

22. REPUBLIK
INDONESIA
22
Keseimbangan Primer dan Defisit/Surplus Realisasi APBN
Terjadi peningkatan defisit keseimbangan primer dan defisit anggaran sejak Tahun 2011.
Ruang fiskal dalam APBN semakin ketat, perlu memanfaatkan sumber dana swasta.
Sumber: Nota Keuangan 2011-2018, Kementerian Keuangan
49.94
29.96
84.31
5.16
41.53
8.86
-52.78
-98.63 -93.25
-142.48
-125.58
-144.3
-29.14 -49.84 -4.12
-88.61 -46.84 -84.39
-154.3
-211.67
-226.69
-298.49 -308.34
-362.88
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TRILIUNRUPIAH
Keseimbangan Primer Surplus/Defisit Anggaran

23. REPUBLIK
INDONESIA
23
Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan Nasional
PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMERINTAH SWASTA
Pusat/APBN Daerah/APBD
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan
Daerah
Pembiayaan
Daerah
PMA/PMDN Saham/ Obligasi Perbankan Dana Internal
Creative Financing: Skema KPBU, PINA, dan CSR
Penerimaan
Dalam Negeri
Hibah
Penerimaan
Perpajakan
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
Pembiayaan
Dalam Negeri
Pembiayaan
Luar Negeri
Perbankan
DN
Non
Perbankan
DN
Pinjaman
Proyek
Pinjaman
Program
•SBN/SBSN
•PDN
Obligasi
Daerah
Pinjaman Daerah:
• Jangka Pendek
• Jangka
Menengah
• Jangka Panjang
(Pinjaman LN)

24. REPUBLIK
INDONESIA
24
Kerangka Pendanaan Infrastruktur (2015 - 2019)
…mendorong swasta dan lembaga pengelola dana jangka panjang…
Swasta:
USD 131.1 Bn
(Rp. 1.751,5 Tn)
(36,5%)
Total Nilai
Investasi yang
dibutuhkan
dalam
infrastruktur
2015-2019:
USD 359.2 Bn
(IDR 4,796.2 Tn)
BUMN:
USD 79.8 Bn
(Rp. 1.066,2 Tn)
(22,2%)
APBN+APBD:
USD 148.2 Bn
(Rp. 1.978,6 Tn)
(41,3%)
Nilai Investasi
*) 1 : Kalkulasi berdasarkan investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi middle income country 2025.
Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Latar belakang studi untuk RPJMN 2015-2019,, Analisis Tim Kementerian PPN/Bappenas
Source: BAPPENAS Internal Analysis
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
• Jaminan Sosial
• Jaminan
Pendidikan
• Jaminan
Kesehatan
• Bahan Baku Air Minum
• Transportasi Publik Masal
• Jalan Tol
• Pelabuhans
Investasi yang tidak
memiliki imbal balik
investasi secara
langsung dari obyek
tersebut.
Investasi dengan imbal
hasil di bawah standar
kelayakan sehingga
membutuhkan
pengurangan sebagian
beban investasi melalui
investasi sosial Pemerintah.
Investasi dengan imbal
hasil memenuhi standar
kelayakan investasi namun
dipandang relatif kurang
menarik atau berisiko
sehingga diperlukan
intervensi Pemerintah.
Investasi dengan imbal
hasil relatif menarik
sehingga peran
Pemerintah minim
yaitu sebagai regulator
dan promotor.
• Listrik
• Bandar Udara
• Pipa Gas
Definisi
Contoh
Source of
Funding
Kategorisasi
Investasi Publik
IRRrendah tinggi
APBN APBN + Dana Komersial Dana Komersial dengan
Dorongan Pemerintah
Dana Komersial Murni
PINA
Investasi Sosial KPBU Special Commercial Investment
General Commercial
Investment
KPBU

25. REPUBLIK
INDONESIA
25
PP 17 Tahun 2017: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Penjelasan Pasal 4 ayat 1:
• Yang dimaksud dengan "sumber pendanaan" adalah Anggaran Pendapatan
Belanja Negara dan pembiayaan Investasi-Non Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (PINA), serta sumber pendanaan lainnya.
• Pendanaan Anggaran pendapatan Belanja Negara meliputi: Belanja K/L,
Belanja non-K/L (subsidi dan hibah), Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
Pembiayaan (PMN BUMN), serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU).
• Sumber pendanaan lainnya antara lain: Corporate Social Responsibility (CSR)
dan dana masyarakat.
Pasal 4 ayat 1
Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian
sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah
maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam
rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.
Pasal 10 ayat 2 huruf b
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)
mengoordinasikan usulan rencana dan pendanaan
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, lokasi,
dan Keluaran (Output K/L dan instansi lainnya).
DIPA &
Pemutakhiran
RKP
Pembicaraan
Pendahuluan
DPR:
• Permen Ranc.
RKP
• KEM & PPKF
Perpres
RKP -
SB Pagu
Anggaran
NK &
RAPBN
Pembaha
san DPR
RUU APBN
UU APBN
& Alokasi
Anggaran
DES/JAN JANUARI MARET MEI JUNI JUL/AGS AGS/SEPT OKT/NOV DESEMBERFEBRUARI FEBRUARI
KEM–PPKF &
Ketersediaan
Anggaran
(Bappenas –
KemKeu)
Arah Kebijakan
& Prioritas
Pembangunan
Reviu
Angka
Dasar
(Bappenas
– KemKeu)
Ranc.
Awal RKP
& SB Pagu
Indikatif
Evaluasi

26. REPUBLIK
INDONESIA
2018
(7,0 T)
2017
(7,5 T+ 2.5 T
(Luncuran))
2016
(5,0 T)
2015
(2,9T)
2014
(1,4 T)
2013
(800 M)
APBN:Perkembangan SBSN
Kementerian Perhubungan
▪ Pilot Project
skema
Pembiayaan
SBSN
▪ 1 (Satu) kegiatan
yang didukung
▪ Capaian:
pelaksanaan
kegiatan dan
penyerapan
100%
▪ 2 (Dua)
kegiatan yang
di dukung.
▪ Capaian:
pelaksanaan
kegiatan dan
penyerapan
100%
▪ 5 (Lima) kegiatan
yang didukung.
▪ Capaian:
Terdapat sisa
alokasi sebesar:
65 % (Rp. 1,91 T).
▪ 6 (Enam)
kegiatan yang
didukung.
▪ Capaian:
Terdapat sisa
alokasi sebesar
50,5% (Rp. 2.52
T).
▪ 14 (Empat Belas)
kegiatan yang
didukung.
▪ Alokasi
ditambah
dengan
luncuran tahun
sebelumnya
▪ Capaian : Tahap
pelaksanaan.
▪ 15 (Lima Belas)
kegiatan yang
didukung.
▪ Terdapat
beberapa kali
perubahan
kegiatan yang
didukung.
26

27. REPUBLIK
INDONESIA
SBSN Kementerian Perhubungan TA 2018
…fokus pada penyelesaian proyek dan kesiapan proyek
Item Indikasi Awal SBSN
Surat Kementerian Perhubungan
Surat Sekjen Kemenhub:
KU.003/5/8 PHB 2017
6 Juli 2017
Surat Menteri Perhubungan:
KU.003/6/23 PHB 2017
15 September 2017
Surat Menteri Perhubungan:
KU.002/34/25 PHB 2017
12 Oktober 2017
Usulan
Kegiatan
▪ 13 Kegiatan
(13 Kegiatan
lanjutan SBSN TA
2017)
▪ 15 Kegiatan
(13 Kegiatan lanjutan SBSN TA
2017 dan 2 kegiatan baru)
▪ 14 Kegiatan
(14 Kegiatan dari surat usulan
sebelumnya dan 1 kegiatan
dihapus)
▪ 15 Kegiatan
(14 Kegiatan dari surat usulan
sebelumnya dan 1 kegiatan
usulan baru)
Tambahan
Kegiatan
▪ 1 Kegiatan baru mendukung
kegiatan lanjutan pembangunan
jalur ganda Purwokerto-Kroya
▪ 1 Kegiatan baru pembangunan
Tramway Surabaya
▪ 1 Kegiatan baru yaitu
Pembangunan Jalur KA
Makassar-Barru yang merupakan
bagian dari Pembangunan Jalur
Kereta Makassar-Parepare
Pengurangan
Kegiatan
- ▪ Pembangunan Tramway
Surabaya
-
Keterangan - ▪ Terdapat beberapa kegiatan
yang alokasinya berubah
(penambahan dan
pengurangan) karena
dihapuskannya kegiatan
Tramway Surabaya
▪ Pengurangan alokasi kegiatan
Pembangunan Jalur Ganda
Madiun–Jombang dan
Pembangunan Jalur Kereta Api
Barru-Parepare untuk
mendukung kegiatan
Pembangunan Jalur Kereta Api
Makassar-Barru
27

28. REPUBLIK
INDONESIA
28
Mendorong Partisipasi Swasta dengan
KPBU dan PINA4

29. REPUBLIK
INDONESIA
10 Quick Win Projects 2018 (Belum termasuk Proyek Kemenhub)
2016 - 2017
Target dan Capaian Proyek KPBUPPP
TARGET
A. PROJECT VALUE
B. PROJECT SUMMARY
6 4
PPP
PIPELINE
1. Nambo Regional Waste Management
2. Probowangi Toll Road
3. Bandar Lampung Water Supply
4. Serang Panimbang Toll Road
5. Jakarta – Cikampek South Toll Road
6. Jatiluhur Water Supply
7. West Semarang Water Supply
8. Suramadu Toll Bridge
9. Pekanbaru Regional Water Supply
10. Sidoarjo General Hospital
Transaction until
PPP Agreement Signing
Financial Close US$ 0.6 milyar US$ 3.5 milyar
Transaction until PPP Agreement
Signing
Preparation
US$ 3.5 milyar US$ 0.1 milyar
US$ 6.8 milyar +
5 Proyek Under
Calculation
US$ 6.7 milyar + 12
Proyek Under
Calculation
Construction US$ 8.8 milyar US$ 0.6 milyar
2018
Construction 12 1
Financial Close 1 6
Preparation 27 30
29

30. REPUBLIK
INDONESIA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN POKOK PENGATURAN
Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015
Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur
Pengaturan secara umum tentang pelaksanaan KPBU dalam penyediaan
infrastruktur, diantaranya meliputi: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK), jenis Infrastruktur KPBU, prakarsa KPBU, Pengembalian investasi badan
usaha, Dukungan dan Jaminan Pemerintah dan Pengadaan badan usaha
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010
Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang
Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
Pengaturan mengenai pemberian penjaminan infrastruktur melalui Badan
Usaha Penjaminan Infrastruktur. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam
peraturan ini adalah PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun
2015
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Pengaturan secara umum mengenai tata cara pelaksanaan KPBU. KPBU
dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu: Tahap Perencanaan, Tahap
Penyiapan dan Tapah Transaksi. Dalam peraturan ini diatur pula mengenai
pendetailan jenis infrastruktur KPBU dan tata cara KPBU atas prakarsa badan
usaha.
Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015
Tentang Tatat Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan
Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Pegaturan mengenai :
1. tata cara pengadaan badan penyiapan yang akan membantu PJPK
dalam tahap penyiapan dan/atau transaksi KPBU badan usaha
pelaksana proyek KPBU
2. Tata Cara Pengadan Badan Usaha Pelaksanan Proyek KPBU
Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2016 Jo.
Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.08/2016
Tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan
Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrtuktur
Praturan mengenai fasilitas pendampingan penyiapan dan transaaksi
proyek KPBU melalui Dirjen PPR Kementerian Keuangan
Peraturan Perundang-undangan KPBU (1/2)

31. REPUBLIK
INDONESIA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN POKOK PENGATURAN
Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.08/2016
Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan
Layanan Pada Proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur.
Pengaturan mengenai tata cara pembayaran investasi badan usaha pada
proyek KPBU yang menggunakan skema KPBU dengan pengembalian
investasi badan usaha melalui pembayaran atas ketersediaan layanan (AP).
Peraturan ini berlaku bagi AP yang bersumber dari APBN
Peraturan Menteri Keuangan No.
260/PMK.011/2010 Jo.
Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.08/2016
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan
Infrastruktur dalam
Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha
Peraturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur
melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia selaku Badan Usaha Penjamin
an Infrastruktur
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2016
Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan
Dalam Kangka Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur di Daerah
Pengaturan mengenai tata cara pembayaran investasi badan usaha pada
proyek KPBU yang menggunakan skema KPBU dengan pengembalian
investasi badan usaha melalui pembayaran atas ketersediaan layanan (AP).
Peraturan ini berlaku bagi AP yang bersumber dari APBD
Peraturan Perundang-undangan KPBU (2/2)

32. REPUBLIK
INDONESIA
32
Peran Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)

33. REPUBLIK
INDONESIA
33
TARGET
PINA
PERKEMBANGAN
PINA
Nilai Transaksi
Jumlah Transaksi
Jumlah Pipeline
USD 1,5 Miliar
5 Transaksi
20 Pipeline
USD 3,0 Miliar
20 Transaksi
40 Pipeline
1
Proyek Jalan Tol
Trans Jawa (WTR Tahap 1)
Februari 2017
2
Bandarudara Internasional
Jawa Barat (BIJB) Kertajati
Oktober 2017
Proyek Jalan Tol (WTR Tahap 2)
Proyek Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU)
Rp 7,5 Triliun*
Rp 26,4 Triliun*
3 Palapa Ring Wilayah Tengah
Agustus 2017
1. Pesawat R-80 – PT RAI
2. Pembangkit Listrik – PT PJB (10 Proyek)
3. Pengembangan Kawasan
Pulau Flores – Flores Prosperindo, Ltd.
4. Pembangkit Listrik Diesel & Gas – PT IP
5. Bandara Kulon Progo DIY – PT Angakasa Pura 1 & PT PP
16 Proyek
211,3 Triliun Rupiah
1 Proyek
2017 2018
*) total nilai investasi
Rp 3,5 Triliun (Ekuitas)
Rp 70 Triliun*
Rp 942 Miliar (Ekuitas)
Rp 2,6 Triliun*
Rp 174 Miliar (Ekuitas)
Rp 1,1 Triliun*
Proyek yang sudah financial close Financial close di akhir 2017
Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)
...target, capaian & pipeline...
Tahap Identifikasi Tahap Persiapan
Proyek Jalan Tol (Sumatera) –
PT Hutama Marga Waskita (HMW)
PIPELINE
PINA

34. REPUBLIK
INDONESIA
Landasan Hukum
...Kerangka Regulasi dalam Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)...
2
Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional.
Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari Non-Anggaran Pemerintah,
dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, serta dapat mengusulkan
perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran
Pemerintah kepada KPPIP
3
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015
tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian PPN/BAPPENAS memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi,
dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri,
serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait
5
SK Menteri PPN/BAPPENAS No. Kep.70-
M.PPN/HK/12/2016 tentang Tim Fasilitasi Pemerintah untuk
Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Menteri PPN/BAPPENAS membentuk Tim Fasilitasi Pemerintah untuk pelaksanaan
kegiatan fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)
4 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Investasi Non-
Anggaran Pemerintah (PINA) selaras dengan
tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam merencanakan seluruh
kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh pelaku pembangunan
untuk mencapai sasaran pembangunan nasional
34
1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional
Pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui
penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui: 1. kerangka pendanaan
(bersumber dari anggaran pemerintah dan non pemerintah); 2. kerangka regulasi; dan
3. kerangka pelayanan umum dan investasi (pengintegrasian kegiatan pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan swasta)

35. REPUBLIK
INDONESIA
Indikasi Proyek KPBU Sektor Perhubungan
NO NAMA PROYEK
1
Pengoperasian dan pengembangan Terminal
Tipe A (potensi lokasi: Terminal Tirtonadi Solo
dan Terminal Cirebon*
2
Pembangunan dan operasi Jembatan Timbang
(potensi lokasi: Jalan Lintas Timur)
Sektor Transportasi Darat
Sektor Transportasi Udara
NO NAMA PROYEK
1
Pembangunan dan Pengembangan Bandar
Udara Kediri*
2 Pengembangan Bandar Udara Mutiara Palu
3 Pengembangan Bandar Udara Labuan Bajo
4 Pengembangan Bandar Udara Kulonprogo
Sektor Perkeretaapian
NO NAMA PROYEK
1
Pembangunan dan Pengoperasian KA
Makassar – Pare-pare*
2
Pembangunan dan Pengoperasian AMC
Surabaya*
3
Pembangunan KA Kecepatan Sedang Jakarta-
Surabaya*
Sektor Transportasi Laut
NO NAMA PROYEK
1
Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan
Kuala Tanjung*
2
Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan
Anggrek
3
Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan
Bau-bau
4 Pengembangan Pelabuhan Internasional BitungSektor Transportasi Jabodetabek
NO NAMA PROYEK
1 Pembangunan KA Loopline Jabodetabek*
*Indikasi proyek berdasarkan Capacity Building KPBU Bappenas 2017

36. sekian dan terimakasih