Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Disampaikan pada :
Konsultasi Publik Rancangan Awal Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2024
Jakarta, 30 Oktober 2018
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN
2020 - 2024

2. REPUBLIK
INDONESIA
2
Outline
Pandangan Presiden Terhadap Birokrat Ke Depan
Tantangan Global dalam Pembangunan ASN
Perkembangan Kondisi ASN Nasional
Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ASN
1
2
3
4

3. REPUBLIK
INDONESIA
Apa Pandangan Presiden Terhadap Birokrat Ke Depan ?
Birokrat yang tangguh dan
mau bekerja keras dan
inovatif
Birokrat yang
mengedepankan
kepentingan rakyat, bangsa,
serta negara diatas
kepentingan lain
Birokrat yang mendengar
keinginan masyarakat
Birokrat yang mengikuti
perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Mengikuti dinamika politik
dan ekonomi
Birokrat sebagai simpul
pemersatu bangsa, penuh
integritas dan bebas korupsi,
serta membaga lompatan
kemajuan Indonesia
Arahan Presiden dalam Kuliah Umum
Presiden RI, 27 Maret 2018

4. REPUBLIK
INDONESIA
4
TANTANGAN GLOBAL DALAM PEMBANGUNAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

5. REPUBLIK
INDONESIA
5 5
GLOBAL MEGATREND
Megatren
Dunia
2045
Demografi
Dunia
Urbanisasi
Global
Perdagangan
Internasional
Keuangan
Global
Kelas
Pendapatan
Menengah
Persaingan
Sumber Daya
Alam
Perubahan
Iklim
Kemajuan
Teknologi
Perubahan
Geoekonomi
Perubahan
Geopolitik
Sampai dengan tahun 2045, dunia menghadapi 10
kecenderungan besar (global megatrend)
1. Pertumbuhan penduduk dunia melambat, penduduk
usia lanjut meningkat, migrasi antar negara tinggi
2. 65% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan, kota
sebagai ruang eksternalitas dan pelayanan dasar
masyarakat
3. Negara berkembang penggerak perdagangan dunia
4. Potensi krisis global
5. Middle dan upper income class meningkat pesat
6. Multipolar dengan perebutan pengaruh negara-
negara besar di Asia
7. Kekhawatiran terhadap persediaan pangan, air dan
energi
8. Revolusi industri 1.0 ke 4.0 dan breakthrough
teknologi ke depan
9. Risiko kenaikan suhu global

6. REPUBLIK
INDONESIA
6
Revolusi Industri 1.0 - 4.0
1.0
• Mekanisasi
produksi
memanfaatk
an energi air
dan uap
2.0
• Produksi
masal
• Standarisasi
mutu
3.0
• Keseragaman
masal yang
bertumpu
pada integrasi
komputerasi
4.0
• Digitalisasi
dan
otomasisasi
perpaduan
internet
dengan
manufaktur
“Indonesia bersiap menghadap era Revolusi Industri ke-4 atau
Industri 4.0 (Revolusi Digital), dalam upaya meningkatkan daya
saing dan produktivitas industry manufaktur nasional”
Prinsip Era Industri 4.0
Interkoneksi:
1. Kolaborasi
2. Standarisasi
3. Keamanan
Transparansi Informasi:
1. Analisis data
2. Penyediaan informasi
Keputusan terdesentralisasi
Dukungan Teknis:
1. Bahan virtual
2. Bantuan fisik

7. REPUBLIK
INDONESIA
7
Perkembangan Kemudahan Berusaha
Peringkat
Tahun 2016
Naik 15 Peringkat
Pada Tahun 2017
Naik 19 Peringkat
Pada Tahun 2018
72
91
106
Naik 34
Peringkat
Selama 2 Tahun
“Indonesia mengalami peningkatan peringkat
yang sangat tajam dalam 3 tahun terakhir “
40
“Pemerintah menargetkan
peringkat kemudahan berusaha
masuk ke 40 besar”
Arahan Presiden dalam Ratas, 29 Maret 2017
1. Starting Business
2. Dealing with Construction
Permits;
3. Registering Property;
4. Enforcing Contracts;
5. Paying Taxes;
6. Trading Across Borders.
Prioritas Perbaikan difokuskan pada:
Sumber: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia
The World Bank, 2018

8. REPUBLIK
INDONESIA
8
Posisi Indonesia dalam Konteks Benchmarking Internasional
INDONESIA
Government Effectivness Index
• Tahun 2014 > - 0,04 (weak)
• Tahun 2015 > - 0,24 (weak)
• Tahun 2016 > 0,0 (strong)
Sumber: The World Governance Indicators
(World Bank) 2014 - 2016
Keterangan : Skor -2,5 (weak) s/d 2,5 (strong)
Government Performance
Open Government Index
Tahun 2015 > skor 0,58, peringkat 32
Sumber: World Justice Project 2015
Ket. : Pengukuran hanya dilakukan pada
tahun 2015
Global Competitiveness Index
• Tahun 2015 > skor 4,52, peringkat 37
• Tahun 2016 > skor 4,52, peringkat 41
• Tahun 2017 > skor 4,68, peringkat 36
Sumber: World Economic Forum 2015 –
2017
E-Government Development Index
• Tahun 2014 > skor 0,45, peringkat 106
• Tahun 2016 > skor 0,45, peringkat 116
• Tahun 2018 > skor 0,53, peringkat 107
Sumber: UN E-Gov Survey 2014 – 2018

9. REPUBLIK
INDONESIA
9
PERKEMBANGAN KONDISI ASN NASIONAL

10. REPUBLIK
INDONESIA
10
Komposisi ASN :
Jumlah Tenaga Administrasi Umum yang Tinggi
100%
4.351.490
Jabatan Fungsional
Kesehatan
264.305
Jabatan
Fungsional
Guru
1.636.322
Jabatan
Fungsional
Teknis
372.740
Jabatan
Struktural
434.588
Jabatan Pelaksana
(Administrasi Umum)
1.643.535 (38%)
Sumber : KemenPAN RB, 2018
Data Per Maret 2017
“Melalui digitalisasi dan
penyederhanaan proses, porsi
jabatan pelaksana (administrasi)
akan berkurang”
“Pemerintah dapat
berfokus pada peningkatan jumlah
tenaga teknis untuk meningkatkan
capaian kinerja instansi dan
pembangunan nasional”

11. REPUBLIK
INDONESIA
11
Ketidaksesuaian SDM ASN dengan Arah Pembangunan Nasional
Sumber : KemenPAN RB, 2018

12. REPUBLIK
INDONESIA
12
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pemerintahan 2016
3.154.124
301.781
918.444
Jumlah PNS Pusat :
• Laki-laki 547.625
• Perempuan 370.819
Jumlah PNS Kabupaten/Kota :
• Laki-laki 1.503.655
• Perempuan 1.650.469
Jumlah PNS Provinsi :
• Laki-laki 166.213
• Perempuan 135.568
Jumlah PNS Nasional sebanyak
4.374.349 (laki-laki 2.217.493 dan
perempuan 2.156.586)
Sumber : Badan Kepegawaian Negara, (Desember 2016)

13. REPUBLIK
INDONESIA
13
SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN ASN

14. REPUBLIK
INDONESIA
14
Visi Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan 2045

15. REPUBLIK
INDONESIA
15
Sasaran Pembangunan Bidang Aparatur dalam RPJPN 2005 - 2025
Tertatanya
kelembagaan
birokrasi dalam
mendukung
percepatan
terwujudnya tata
kepemerintahan yang
baik
Kualitas pelayanan
publik yang lebih
murah, cepat,
transparan, dan
akuntabel
Profesionalisme
aparatur negara yang
mendukung
pembangunan
nasional
Terwujudnya tata
kepemerintahan yang
baik, bersih dan
berwibawa yang
berdasarkan hukum,
serta birokrasi yang
professional dan netral
2005 - 2009
2010 - 2014
2015 - 2019
2020 - 2024

16. REPUBLIK
INDONESIA
16
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN
INDONESIA
Perencanaan
1. Pelembagaan HCDP instansi pusat dan daerah
2. Kesesuaian perencanaan ASN dengan tujuan
pembangunan nasional dan daerah
Rekrutmen dan Seleksi
1. Talent scouting, professional dan terbuka
2. Rekrutmen JPT lintas stakeholder
3. Manajemen talenta
Pengembangan Kompetensi
1. Assesment kompetensi ASN
2. Pemenuhan minimum training rate
3. Model pengembangan kompetensi klasikal,
magang, workshop, dan ASN corporate university
Penilaian Kinerja & Penghargaan
1. Sistem manajemen kinerja
2. Percepatan PP gaji dan tunjangan
Promosi, Rotasi, dan Karir
1. Penguatan sistem promosi terbuka
2. Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN
3. Distribusi ASN berbasis kebutuhan, potensi
dan pembangunan
4. Pola karir berbasis sistem merit dan
manajemen talenta
Purnabakti
1. Sistem pensiun dan jaminan hari tua
2. Penguatanlembaga pengelola pensiun
3. Pengembangan sistem kesejahteraan ASN
Visi
Global Megatrend
RPJPN 2005 – 2025
Teknokratik RPJMN
2020 – 2024
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Open Government, Jaringan antar aktor, & Sistem Merit

17. REPUBLIK
INDONESIA
17
Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SDM Aparatur
Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 - 2024
Terpenuhinya perangkat hukum
dalam rangka pelaksanaan UU ASN
Terwujudnya dan terbukanya ruang
bagi daerah dalam manajemen
ASN yang bersifat asimetris atau
afirmasi
Terciptanya system percepatan
dalam mekanisme manajemen ASN
Terwujudnya system informasi ASN
yang adaptif, responsive, integrative
Review dan revisi regulasi yang masih
berbasis UU kepegawaian yang lama
Akselerasi pemenuhan kerangka
regulasi manajemen ASN, khususnya
manajemen PPPK
Mengembangkan system informasi
ASN yang adaptif, responsive,
integrative antar sector dan antar
kepentingan
Menyediakan portofolio kebijakan
terkait pelaksanaan manajemen ASN
yang kontektual dan terkait
kekhususan daerah berdasarkan
prinsip manajemen talenta
SASARAN STRATEGIARAH KEBIJAKAN
Pemenuhan kebutuhan regulasi
turunan UU ASN
Pengembangan kapasitas
lembaga pengelola ASN antara
pusat dan daerah
Penguatan system informasi ASN
yang terintegrasi
Penguatan kebijakan ASN dengan
mengkomodasi kekhususan
daerah

18. TERIMA KASIH
18