Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
Tangerang, 4-5 Mei 2017

2. Kurang dari
Rp 1 Milyar
Rp 1 Milyar s/d
Rp 15 Milyar
Lebih dari
Rp 15 Milyar
1 – 19 Orang
Industri Kecil (tidak
termasuk tanah dan
bangunan)
Industri Menengah Industri Menengah
20 Orang atau Lebih Industri Menengah Industri Menengah Industri Besar
Nilai Investasi
Tenaga Kerja
Peraturan Menteri Perindustrian No 64/M-PER/IND/7/2016
Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha
Industri
Pasal 3
Industri Kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas)
orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Pasal 4
Industri menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.Mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas ) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai
Investasi paling sedikit Rp. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
b.Mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai
Investasi paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

3. 3
PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU
PEMBERIAN FASILITAS
PENGUATAN KELEMBAGAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PLATFORM DIGITAL IKM
(e-SMART IKM)
PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN IKM
1
2
3
4

4. TARGET 2017
5.000 WUB
Inkubator Bisnis Kreatif,
Kerajinan dan Fesyen di BCIC
Bimbingan Teknis, Start-up
Capital, Pendampingan,
Fasilitasi Izin Usaha Industri
PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU

5. 1. Pengembangan Produk IKM
TARGET 412 IKM
 Bimbingan dan Sertifikasi
GMP/HACCP/SNI/MD, SNI & SNI Wajib,
Halal dan Atribut Pangan,
 Pendaftaran Merek, Hak Cipta, Desain
Industri, Paten dan Indikasi Geografis
 Bantuan Desain Kemasan dan Merek
 Pelatihan dan Fasilitasi Sarana Produksi
 Dampingan Tenaga Ahli Desain dan Teknik
Produksi
2. Restrukturisasi Mesin Peralatan
TARGET 163 IKM
Program ini berupa potongan harga
pembelian mesin/peralatan dengan sistem
reimburse. Nilai keringanan potongan
harga:
Industri Kecil dan Menengah (IKM) = 25%
- 35% dari harga pembelian
Besarnya potongan harga : Min. 10juta -
Max. 500juta
3. Promosi dan Pameran
TARGET 217 IKM
 Pameran DN dan LN
PEMBERIAN FASILITAS

6. 1. Pengembangan Sentra IKM
TARGET 43 SENTRA
 Pelatihan peningkatan pengetahuan SDM
 Fasilitasi mesin/peralatan produksi
 Bimbingan teknis produk sentra
 Magang ke sentra industri maupun ke
industri besar
 Fasilitasi kelembagaan sentra
 Pembinaan sentra oleh TPL IKM (masing-
masing TPL membina 6 sentra)
2. Peningkatan Kemampuan UPT
TARGET 11 UPT
Revitalisasi mesin/peralatan
 Pelatihan dan magang bagi operator UPT
 Sosialisasi pendirian Rumah Kemasan
PENGUATAN KELEMBAGAAN

8. Workshop e-Smart dan Sosialiasi Kebijakan

9. 9
Dasar Hukum
Pada Pasal 48 diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pembiayaan
Pembangunan Industri sudah mendesain struktur lembaga tersebut,
dengan koordinator Biro Perencanaan
Jenis-Jenis Lembaga Keuangan
Peran Lembaga Pembiayaan
• Alternatif sumber
pembiayaan/permodalan
• Pendampingan UMKM (capacity
building dan business coaching)
sebagai bentuk pengendalian kredit
• Fasilitator pengelolaan keuangan
PEMBIAYAAN IKM

10. 10
Kredit Kepada UMKMK
yang feasible tapi belum
bankable
KUR • Untuk UKM Strategis
berorientasi ekspor
• Komoditi unggulan
daerah
• Menyerap tenaga kerja
LPDB
• Pembiayaan
• Penjaminan
• Asuransi
• Jasa Konsultasi
LPEI
• Pembiayaan UKM dan
Pengembangan
Kapasitas Usaha
• Pembiayaan Kelompok
Perempuan Pra Sejahtera
• Pembiayaan LKM/S
PNM
Pembiayaan melalui
penyertaan
modal/pembiayaan
Jk. Waktu tertentu
Ventura
Inovasi layanan pembiayaan
yang memanfaatkan teknologi
sebagai pendukungnya
• Peminjaman
• Pembayaran
• Perencanaan
• Keuangan
• Riset keuangan
FinTech
PEMBIAYAAN IKM

11. 11
Untuk tahun 2015 tidak terdapat data per –
sektoral hanya realisasi penyaluran KUR sejak 14
Agustus 2015 – 31 Desember 2015 dengan total
penyaluran KUR Rp 22,757,050,000,000 kepada
1,003,663 debitur persentase pencapaian 75,86%.
Adapun bank penyalur tersbesar antara lain BRI
(71,21%), Bank Mandari (15,415), Bank BNI
(13,38%), dan Bank Sinarmas (0,01%).
Realisasi KUR tahun 2016
Sumber: Komite Kebijakan KUR
Realisasi KUR Akumulasi tahun 2008 - 2014
PERKEMBANGAN PENYERAPAN KUR INDUSTRI
PENGOLAHAN

12. 12
PenyaluranKURBerdasarkanProvinsi tahun2016
Sumber: Komite Kebijakan KUR
SUMUT
Rp 4,3 T
Rp 145,12 M
JABAR
Rp 11,9 T
Rp 504,92 M
JATENG
Rp 16,9 T
Rp 814,53 M
JATIM
Rp 14,6 T
Rp 628,33 M
SULSEL
Rp 5,1 T
Rp 263,24 M
Penyaluran KUR berdasarkan sebaran Pulau Tahun 2016
5 Provinsi dengan Penyaluran Tertinggi
Penyaluran KUR untuk seluruh sektor Tahun 2016 Penyaluran KUR untuk sektor industri pengolahan s.d. 6 Desember 2016

13. Sektor IV - “Industri Pengolahan”
Bank pelaksana menggunakan sandi sektor ekonomi yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia dinamakan Laporan Bank Umum (LBU) hal tersebut berbeda dengan kode
yang terdapat pada BPS digunakan dalam pendataan pada perizinan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
URAIAN DEBITUR
KREDIT
(Rp juta)
%
Industri Makanan Dan Minuman 46,712 1,062,584 25.67%
Industri Furnitur Dan Industri
Pengolahan Lainnya
28,415 765,280 18.49%
Industri Kayu, Barang Dari Kayu
(Tidak Termasuk Mebeller),
Anyaman Dari Rotan, Bambu,
dan Sejenisnya
33,869 580,079 14.02%
Industri Pakaian Jadi 24,932 461,105 11.14%
Industri Penerbitan, Percetakan
Dan Reproduksi Media Rekaman
10,397 250,258 6.05%
Industri Mesin Listrik Lainnya
Dan Perlengkapannya
5,748 199,377 4.82%
Industri Tekstil 10,392 181,385 4.38%
Industri Logam Dasar 6,049 132,408 3.20%
Industri Mesin Dan
Perlengkapannya
5,249 108,997 2.63%
Industri Lainnya 16,108 397,426 9.59%
TOTAL 187.871 4.138.910 100%
Gambaran Penyaluran KUR Khusus Sektor
Industri Pengolahan per 1 Jan. s/d 6 Des. 2016
Sumber: SIKP, 2016

14. DANA DEKONSENTRASI

15. PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU MELALUI KEGIATAN
DEKONSENTRASI

16. ANGGARAN DEKONSENTRASI 2017
PROVINSI PAGU ANGGARAN PROVINSI PAGU ANGGARAN
DKI JAKARTA 1.740.000.000 SULAWESI SELATAN 3.160.000.000
JAWA BARAT 3.950.000.000 SULAWESI TENGGARA 2.400.000.000
JAWA TENGAH 4.330.000.000 MALUKU 1.980.000.000
DI YOGYAKARTA 2.600.000.000 BALI 2.580.000.000
JAWA TIMUR 5.140.000.000 NUSA TENGGARA BARAT 2.370.000.000
ACEH 2.360.000.000 NUSA TENGGARA TIMUR 2.230.000.000
SUMATERA UTARA 3.680.000.000 PAPUA 2.080.000.000
SUMATERA BARAT 3.070.000.000 BENGKULU 2.450.000.000
RIAU 2.330.000.000 MALUKU UTARA 1.930.000.000
JAMBI 2.530.000.000 BANTEN 1.300.000.000
SUMATERA SELATAN 2.860.000.000 KEP. BANGKA BELITUNG 2.290.000.000
LAMPUNG 2.980.000.000 GORONTALO 1.670.000.000
KALIMANTAN BARAT 1.450.000.000 KEPULAUAN RIAU 2.550.000.000
KALIMANTAN TENGAH 1.180.000.000 PAPUA BARAT 1.870.000.000
KALIMANTAN SELATAN 2.010.000.000 SULAWESI BARAT 1.840.000.000
KALIMANTAN TIMUR 1.960.000.000 KALIMANTAN UTARA 1.480.000.000
SULAWESI UTARA 3.090.000.000 BPIPI 10.500.000.000

17. 17
DANA ALOKASI KHUSUS

18. 18
DEFINISI SENTRA IKM
Sekelompok IKM dalam
satu lokasi/tempat yang
terdiri dari paling sedikit
5 (lima) unit usaha

19. PERSEBARAN SENTRA IKM

20. 20
DAK BIDANG SENTRA IKM
PEMBANGUNAN SENTRA IKM
berdasarkan suatu perencanaan terpadu
(by design), terpisah dengan tempat tinggal dan
berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri
(KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI
REVITALISASI SENTRA IKM
Kegiatan untuk meningkatkan sarana dan
prasarana pada sentra yang sudah ada

21. 21
PENERIMA DAK PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI
Total Anggaran : Rp 245.185.230.000,-
191 Kab/Kota Penerima Bantuan DAK
141 Kab/Kota Penerima Bantuan DAK
2016
2017

22. TENAGA PENYULUH LAPANGAN

23. • TPL yang sudah selesai masa kontrak
sebanyak 1.646 orang. Sebanyak 343
orang menjadi wirausaha baru.
• TPL yang sedang menjalani masa
kontrak pada tahun 2017 sebanyak 582
orang.
NO ANGKATAN JUMLAH (ORG)
PERIODE KONTRAK
KERJA
1 2007* 475 Selesai Kontrak 2012
2 2008* 293 Selesai Kontrak 2013
3 2009* 287 Selesai Kontrak 2014
4 2010* 297 Selesai Kontrak 2015
5 2011* 294 Selesai Kontrak 2016
6 2012** 285
Januari 2016 s/d Desember
2017
7 2013** 297
Januari 2017 s/d Desember
2018
8 2014*** 268
Januari 2018 s/d Desember
2019
9 2015*** 237
Januari 2019 s/d Desember
2020
TOTAL 2.733
 TPL-IKM PROGRAM
BEASISWA
‘* : Selesai Kontrak
‘** : Masa Kontrak
‘*** : Masa Kuliah
Produk-produk TPL IKM yang menjadi Wirausaha

24. 24
NO
TPL-IKM
ANGKATAN
TAHUN
JUMLA
H TPL
(org)
JUMLAH
WUB (org)
JUMLAH
NON WUB
(org)
1 2007 475 116 359
2 2008 293 72 221
3 2009 287 79 208
4 2010 297 76 221
TOTAL 1352 343 1009
WIRAUSAHA BARU LULUSAN TPL-IKM

25. 25
PERSEBARAN TPL-IKM
: 1353 (287)
: 579
: 802

26. PENUGASAN TERHADAP TPL
Pembinaan sentra oleh TPL IKM (masing-masing TPL
membina 6 sentra)
Pendataan IKM di Kab/Kota, guna memperoleh data
direktori, sentra, dan potensi IKM

27. KEBIJAKAN “KITE”
(KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR)
Fasilitas KITE IKM :
Pembebasan bea masuk, PPN dan PPNBM
atas impor Barang Modal maupun Bahan
Baku dan Penolong yang dibutuhkan bagi
keperluan produksi IKM dengan tujuan
diekspor.
Fasilitas KITE Konsorsium
KITE
IKM
Konsorsium KITE adalah:
1. Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
2. IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 Sentra; atau
3. Koperasi.
yang melakukan kegiatan impor untuk didistribusikan kepada IKM dan/atau
mengekspor hasil produksi IKM.

28. PENDIRIAN MATERIAL CENTER DI SEMARANG
Memfasilitasi IKM mendapatkan bahan baku dan bahan penolong dengan mudah serta
harga yang lebih kompetitif. Material Center juga dapat menjadi pusat informasi bahan
baku dan bahan penolong bagi IKM
SINERGI PROGRAM KEGIATAN DI DAERAH
 Data Sentra Potensial di Daerah
 Infomasi terkait dengan kebutuhan dan sumber bahan baku produksi, khususnya
pada sentra IKM
 Informasi terkait pemasaran produk IKM di daerah

29. TERIMA KASIH
“Industrialisasimenuju kehidupan yang lebih baik”