pancasila sila ke 4

1. Disusun Oleh
1. Aisyah Nur Hasanah (2019015049)
2. Rischa Oktariana (2019015060)
3. Ilham Pradana Kusuma (2019015068)
4. Firdaus Rizki Egiyandi (2019015069)
Kelas 2B PGSD
Sila Ke-4
Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan

2. Sila ke-4 pancasila yang berbunyi
“ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan “ memiliki makna.
1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3) Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan
Bersama.
4) Bermusyawarah sampai mencapai katamufakat diliputi dengan
semangat kekeluargaan.
5) Mengakul adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu,
kelompok,ras, suku, agama.
6) Mengarahkan perbedaan dalam suatu Kerjasama kemanusiaan yang
beradab.
7) Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang
beradab.
8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial
agar tercapainya tujuan bersama.

3. Nilai kerakyatan mengandung makna suatu
pemerintah dari rakyat, oleh rakyat,untuk rakyat
dengan cara musyawarah mufakat melalui
Lembaga-lembaga perwakilan
Nilai ini menganut paham demokrasi. Akan
tetapi, saat ini indonesia sudah
menggunakan paham liberalis, yaitu, dimana
setiap individu mempunyai hak penuh untuk
menentukan pilihan. Dan cara pemilihan ini
biasanya dengan cara votting.

4.  Sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik
negara,ialah negara berkedaulat rakyat menjadi landasan
mutlak dari pada sifat demokrasi Negara indonesia.
mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi negara
indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat di rubah
atau ditiadakan.
 Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila
ke-4 mengandung pula sila-sila lainya, sehingga kerakyatan
yang berkerakyatan yang berketuhanan yang maha esa,
yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang
berpersatuan indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia.
 Pertama kali di tentukan oleh presiden soekarno dimana
pengambilan keputusan yang dilakukan Bersama
(musyawarah) , gotong royong, dan kekeluargaan
merupakan nilai-nilai khas bangsa indonesia.

5. arti dan makna sila ke-4
1 2 3
Demokrasi
Permusyawaratan
keputusan
diperlukan
kejujuran Bersama.
demokrasi melibatkan
segenap bangsa dalam
pemeritahan demokrasi .
peran rakyat yang
diutamakan.
kebulatan
mufakat sebagai
hasil
kebijaksanaan

6. Pembahasan sila ke-4 adalah
demokrasi.
 Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan,
pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional,
cerdas, terampil, dan hal yang bersifat fisik (jasmaniah),
 Kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhati nurani, arif, bijaksana,
jujur, adil, dan hal yang bersifat psikis (rohaniah).
 Pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan adalah pemimpin yang
profesional(hikmat) dan juga dewasa(bijaksana).
 Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara
demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa
melalui sistem musyawarah. Kesadaran bertanggung jawab terhadap
Tuhan Yang Maha Besar menurut keyakinan beragama masing-masing,
dan menghormati niai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat
manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan
nasional menuju keadilan sosial.

7. Nilai-nilai Demokrasi sila ke-4
1. Kerakyatan yang berarti kekuasaan tertinggi
berada di tangan rakyat, berarti indonesia
menganut demokrasi.
2. Hikmat kebijaksanaan berati penggunaan
pikiran sehat selalu mempertimbangkan
persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan
rakyat dan dilaksanakan dengan sadar,jujur,
dan bertanggung jawab, serta didorong oleh
itikad baik sesuai hati nurani.
3. Permusyawaratan, yang berarti memutuskan
sesuatu hal kehendak rakyat, harus melalui
musyawarah mufakat.
4. Perwakilan, usaha rakyat untuk turut serta
dalam mengambil bagian berkehidupan

8. 6. Menjunjung tinggi harkat dan martabat
kemanusiaan.
7. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan
kesatuan dalam hidup sosial.
8. Mengakui atas perbedaan hidup, karena
perbedaan adalah merupakan suatu bawaan
kodrat manusia.
9. Mengakui persamaan hak yang melekat pada
individu,kelompok, ras, suku, maupun agama.
10. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja
sama yang beradab.
11. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai
moral kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nilai-nilai Demokrasi sila ke-4

9.  saat ini, Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia sudah semakin tergeser dari
fungsi dan kedudukannya dalam era
demokrasi ini.
 Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran
dari bangsa Indonesia terhadap landasan
/dasar negara dan hukum yang ada di
Indonesia ini. seharusnya jika bangsa
Indonesia mampu melaksanakan apa
yang telah diwariskan para pahlawan kita
terdahulu.
Pancasila
Sebagai Dasar
Negara

10. Butir-butir sila ke-4 Pancasila
Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap
manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama.
01
Tidak boleh memaksakan kehendak kepada
orang lain
02
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan03
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi
semangat kekeluargaan.
04
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap
keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah.
05

11. Butir-butir sila ke-4 Pancasila
Dengan itikad baik dan rasa tanggungjwab menerima
dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
06
Didalam musyawarah diutamakan
kepentingan bersama diatas kepentingan
peribadi dan golongan.
07
08
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi
semangat kekeluargaan.
09
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat
sesuai hati nurani

12. Implementasi dari sila ke-4 dalam Pancasila
1. Kedudukan warga
negara, hak dan
kewajiban sama
2. Mengutamakan
Musyawarah.
5. Musyawarah
untuk mencapai
mufakat diliputi
semangat
kekeluargaan.
4. Tidak boleh
memaksa kehendak
3.
Bertanggungjawa
b Dan menerima
hasil keputuan
Mengutamakan
Musyawarah.
6. Menghormati dan
menjunjung tinggi
setiap keputusan hasil
musyawarah.7. Keputusan yang di
ambilus dapat
dipertanggungjawabk
an8.. Memberikan kepercayaan
Kepada wakil-wakil yang
dipercayai untuk melaksanakan
permusyawaratan.

13. Penyimpanan-penyimpanan yang Dilakukan Terhadap
Sila Ke-4 :
8
72
3
4
10
1
banyak warga negara/masyarakat
belum terpenuhi hak dan
kewajiban di dalam hukum
5
6
9
tidak transparannya
lembaga-lembaga yang
ada di Indonesia
banyak para wakil rakyat
yang merugikan negara
dan rakyat, seharusnya
wakil rakyat sebagai
penyalur aspirasi
keputusan-keputusan
lembaga hukum tidak
sesuai dengan azas untuk
mencapai mufakat
masyarakat kurang bisa menghormati
peraturan peraturan yang dibuat
pemerintah.
demonstrasi yang dilakukan tanpa
melapor kepada pihak yang berwajib
kasus kecurangan terhadap
pemilu,
lebih mementingkan
kepentingan pribadi atau
golongan daripada
kepentingan bersama.
perilaku KKN.
KORUPSI, KOLUSI,
NEPOTISME
Pejabat negara cenderung
dimanfaatkan dan mendukung
kelangsungan kekuasaan presiden.

14. Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-
jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika,
yaitu sebuah objek transparan atau objek yang bisa dilihat tembus. Aturan dan prosedur
transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan
untuk memerangi korupsi didalam jabatan yang di emban nya. Bila rapat pemerintah dibuka
kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa
saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan
terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya
untuk kepentingan sendiri.
Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam insitusi atau
setiap lembaga public yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu
dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah / akan diambil
didalam institusi tersebut.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Peni Tidak transparasinya pemerintah berati kurang
keterbukaan terhadap apa yang menjadi tugas pemerintah. Transparansi seperti yang
digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban.
Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam insitusi atau setiap
lembaga public yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan
sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah / akan diambil didalam
institusi tersebut.

15. Hubungan Sila ke-4
dengan Hak dan
Kewajiban WNI
Hubungan Sila ke-4 dengan Hak dan
Kewajiban WNI
Nilai dasar yang ada di sila ke -4
sangat berhubungan dengan Hak
dan Kewajiban WNI.
Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi negara,
juga sebagai tolak ukur
berpikir dan bertingkah laku
Sila ke- 4, yakni Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
Mengandung arti :
Dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat dengan musywarah dan mufakat
melalui lembaga-lembaga perwakilan.

16. Sikap-sikap positif hak dan kewajiban sesuai sila -
4
Memperoleh kesejahteraan yang
dipimpin oleh perwaliam
Mempertahankan
dan mengisi
kemerdekaan
Mengeluarkan pendapat dan
tidak memaksakan kehendak
orang lain
Warga negara memiliki kedudukan, hak, dan
kewajiban yang sama
Mencintai Tanah Air (nasionalisme)
Menciptakan kesatuan da persatuan
Ikut serta pelaksanaan
pembangunan
Menghormati dan
menjunjung tinggi
keputusan musyawarah

17. Banyak orang tidak menghargai
pendapat orang lain, seperti saat
sidang paripurna
Demonstrasi atau unjuk rasa tanpa
melapor pihak berwajib.
Demonstrasi sebenarnya hal yang
sah dan hak warga negara namun
harus sesuai prosedur dalam UU
No,9 1998
Harus melapor terlebih dahulu ke
pihak berwajib
Kecurangan PEMILU
Pelanggaran hak dan kewajiban yang
terdaopat sila -4
Kurang
sadarnya
terhadap dasar
negara dan
hukum
Pelanggaran baik
oleh pemerintah
maupun warga
negara akibat
kurang rasa
solidaritas dan
persatuan.

18. TERIMA
KASIH
SALAM