Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...YuliaKartika6
Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pengantar Filsafat ilmu oleh Sigit Sardjono, Dr,M.Ec.
Dimana berisi sekumpulan pertanyaan dan jawaban berbagai materi Filsafat Ilmu dengan sudut pandang Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi
Tanya Jawab Materi Pengantar Filsafat Ilmu Dari Sudut Pandang Ontologi, Epist...YuliaKartika6
Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pengantar Filsafat ilmu oleh Sigit Sardjono, Dr,M.Ec.
Dimana berisi sekumpulan pertanyaan dan jawaban berbagai materi Filsafat Ilmu dengan sudut pandang Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi
Makalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAHSoga Biliyan Jaya
makalah kali mencoba menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah, yang meliputi hakikat ilmu pengetahuandan pengethuan ilmiah, hubungan ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah, dan apakah pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang benar adanya atau sebaliknya
Mansoer, Hamdan, dkk. 2004. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Dalam Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.
Aminuddin, dkk. 2005. Islam Pengetahuan dan Teknologi. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
Imtihana, Aida, dkk. 2009. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi umum. Palembang: Universitas Sriwijaya.
Faridi. 2002. Agama Jalan Kedamaian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bakhtiar, Amsal. 2010. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Hai guys...
Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ppt mengenai ilmu pengetahuan, dimana kami sedikit menyinggung mengenai pengertian ilmu dan pengetahuan, komponen-komponen ilmu pengetahuan, struktur ilmu pengetahuan.
semoga bermanfaat yaaa :)
Berkembang pesatnya globalisasi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPTEK, sehingga perlu diperhatikan dampak dan akibat dari berkembangnya IPTEK. Sangat disayangkan bila perkembangan IPTEK di Indonesia tidak merata, maka perlu diadakannya sosialisasi mengenai pentingnya perkembangan IPTEK
Makalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAHSoga Biliyan Jaya
makalah kali mencoba menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah, yang meliputi hakikat ilmu pengetahuandan pengethuan ilmiah, hubungan ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah, dan apakah pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang benar adanya atau sebaliknya
Mansoer, Hamdan, dkk. 2004. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Dalam Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.
Aminuddin, dkk. 2005. Islam Pengetahuan dan Teknologi. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
Imtihana, Aida, dkk. 2009. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi umum. Palembang: Universitas Sriwijaya.
Faridi. 2002. Agama Jalan Kedamaian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bakhtiar, Amsal. 2010. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Hai guys...
Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ppt mengenai ilmu pengetahuan, dimana kami sedikit menyinggung mengenai pengertian ilmu dan pengetahuan, komponen-komponen ilmu pengetahuan, struktur ilmu pengetahuan.
semoga bermanfaat yaaa :)
Berkembang pesatnya globalisasi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPTEK, sehingga perlu diperhatikan dampak dan akibat dari berkembangnya IPTEK. Sangat disayangkan bila perkembangan IPTEK di Indonesia tidak merata, maka perlu diadakannya sosialisasi mengenai pentingnya perkembangan IPTEK
Sejauh ini ide dan elemen politik ini menunjukkan upaya panjang dalam perjalanan umat Islam untuk merencanakan hubungan antara Islam dan masalah pemerintahan negara. Para peneliti dan cendekiawan Islam ini membentuk pemikiran-pemikiran tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh landasan sosial-politik dan sosial yang mereka hadapi.
Pembicaraan tentang isu-isu legislasi Islam tidak pernah menguap dari kajian-kajian yang dipimpin oleh para skolastik baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Banyak dalang dan banyak volume buku yang diidentifikasi dengan isu-isu pemerintahan Islam menghiasi berbagai perpustakaan di planet ini. Berbagai jenis karya logis seperti buku harian, teori, proposal atau eksposisi yang berbicara tentang isu-isu legislatif Islam telah menambah kemajuan ide politik Islam. Kontras dalam pemahaman tidak dapat dihindari, baik di antara umat Islam sendiri atau bahkan di antara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap isu-isu legislasi Islam adalah tinjauan yang benar-benar rumit, namun masih merupakan imajinasi dan pengujian untuk dipertimbangkan.
Assalamuallaikum wr wb
Kelompok : 8
Nama : Rini Risdayanti
NIM : 33020210125
KELAS : HES 3A
Matkul : SII ( Sejarah Islam Indonesia)
Materi : Studi Politik Islam di Indonesia
Dosen : Bapak Khoirul Anwar, M.Ag.
Terimakasih
Islam menyebut politik dengan istilah Siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi.
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Politik islam dan masyarakat madani
1. BAB I.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknya memeluk
Agama Islam. Bahkan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak
diantara negara-negara di dunia sekarang ini. dalam konteks politik, Indonesia mengalami
kesulitan yang cukup serius dalam membangun hubungan politik antar Agama (Islam)
dengan Negara. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya
agama Islam, seperti Maroko, Aljazair, Libia, Pakistan, dan Turki. Hubungan politik
antara Islam dan Negara di negara-negara tersebut ditandai oleh ketegangan-ketegangan
yang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar Effendy, 1998:2).
Secara umum kesulitan hubungan tersebut dapat di lihat dalam dua perdebatan
pokok. Pertama, kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan
negara baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara yang
memberlakukan ajaran Islam. Kedua, kelompok yang menentang kaitan antara Islam dan
negara dalam bentuk apapun. Konstruksi paradigma keagamaan yang berbeda tersebut
dapat membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang berbeda pula.
Perkembangan selanjutnya muncul dua kelompok yang dikenal dengan kelompok
tradisional dan kelompok modernis. Itulah permasalahan penting ketika kita berbicara
tentang sitem negara atau sistem politik Islam.
Sementara itu, politik Islam di Indonesia sekarang diwarnai dengan implementasi
model masyarakat yang disebut “masyarakat madani”. Sejak kekuasaan Soeharto
memasuki masa-masa akhir pemerintahannya, istilah masyarakat madani cukup populer
dikalangan masyarakat Indonesia. Konsep itu lebih populer lagi setelah pemerintahan
1
2. Soeharto tumbang dan diganti dengan masa baru yang bertekad ingin mewujudkan
masyarakat madani di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Secara umum masyarakat madani sering di pahami sebagai masyarakat sipil (civil
society). Memang sejak masa reformasi, masyarakat sipil mulai mendapatkan angin segar
untuk banyak berkiprah di pemerintahan dan dapat menduduki berbagai jabatan penting
di negara ini. Namun, di sisi lain hasil yang dicapai dari pencanangan masyarakat madani
ini sudah tidak sesuai dengan prinsip awalnya. Yang tampak hanyalah kebebasan warga
sipil untuk melakukan apa saja tanpa harus memperhatikan prinsip-prinsip masyarakat
madani yang sesungguhnya, yakni yang memiliki prinsip-prinsip dasar tersendiri.
Karena itu, pada bagian ini akan di kaji apa sebenarnya politik Islam itu dab
bagaimana dasar-dasarnya serta siapa saja tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan
pemikirannya tentang politik Islam. Selanjutnya akan di kemukakan juga konsep
masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. Dan bagaimana mewujudkan
masyarakat madani di Indonesia.
B. BATASAN MASALAH
1. Menjelaskan defenisi Politik secara umum.
2. Politik dalam perspektif Islam.
3. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip Dasar Politik Islam.
4. Menjelaskan tentang defenisi, konsep, dan prinsip-prinsip masyarakat madani.
5. Isi dari Piagam Madinah.
2
3. BAB II.
PEMBAHASAN
A. DEFENISI POLITIK SECARA UMUM
Secara Etimologi (bahasa) Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa
Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα
πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar
katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota). kata "politik"
masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang
berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal
politik.
Secara Terminologi politik adalah proses pembentukan dan
pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan
antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu
politik. Politik adalah seni dan ilmu dalam meraih kekuasaan secara konstitusional
maupun secara nonkonstitusional.
Dari sumber lain, defenisi politik adalah (1) pengetahuan mengenai
ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar
pemerintahan), (2) segalah urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb), (3) cara bertindak
(dalam mengatasi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.
B. POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di
dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar‟iyyah, misalnya.
3
4. Dalam Al Muhith, siyasahberakar kata sâsa - yasûsu. Dalam kalimat Sasa addawaba
yasusuha siyasatan berarti Qama „alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya,
melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa al amra artinya
dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara).
Jadi, asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan
pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan
manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut
dinamai politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil
amri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan
menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : „Bagaimana mungkin
rakyatnya terpelihara (masûsah) bila pemeliharanya ngengat (sûsah)‟, artinya bagaimana
mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang
menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri‟ayah),
perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan
(ta`dib).
Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya :
"Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya).
Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi
setelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim). Teranglah
bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat.
Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara
menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan
musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam
rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati
pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran
4
5. yang nyata (kufran bawahan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah
perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi
Muhammad SAW bersabda :
"Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah
(hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namum tidak memperhatikan urusan
kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka." (HR. Al Hakim).
Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang jihad apa yang paling utama. Ia menjawab :
"Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa" (HR. Ahmad).
Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh
umat Muslim. Namun, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan
umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari
kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik dari
kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengan
kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa.
Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepada
masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi masyarakat
memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah
penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik.
Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama
(Islam). Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga
tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta, kezhaliman,
pengkhianatan, dan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak
memengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam
memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan
5
6. untuk kebathilan (Samih „Athief Az Zain, As Siyasah wa As Siyasah Ad Dauliyyah, hal.
31-33). Jadi secara ringkas Islam tidak bisa dipisahkan dari politik.
C. PRINSIP-PRINSIP DASAR POLITIK ISLAM
1. Teori Politik Islam dan Tokoh-tokohnya
Sebagian pemeluk Islam mempercayai bahwa Islam mencakup cara hidup
yang total, bahkan sebagaian lagi melangkah lebih jauh dari hal ini. mereka
menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan
pemecahan terhadap semua masalah. Nazi Ayubi (dalam Bahtiar Effendy, 1988:7)
mengatakan bahwa umat Islam percaya akan sifat Islam yang sempurna dan
menyeluruh, sehingga menurut mereka Islam meliputi din (agama), dunya (dunia),
dan dalwah (negara). Karena itu, Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang
menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima
dalam keseluruhannya dan harus di terapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi,
dan politik.
Pandangan seperti itu mengemuka dalam praktiknya di berbagai Negara yang
penduduknya mayoritas Islam terutama di Indonesia, namun gerakan-gerakan
mengenai pandangan yang di bawakan oleh sebagain golongan tersebut masih
bersifat eksklusif. Karena kendala bahwa di Indonesia memiliki dasar Negara
Pancasila yang mengakomodasi semua agama yang tumbuh dan berkembang di
Indonesia, sehingga sangatlah sulit untuk mengekspresikan ajaran suatu agama
(baca: Islam) dalam pentas politik secara total dan mengabaikan kepentinga
agama-agama lainnya.
Pandangan holistik terhadap Islam seperti di atas mempunyai beberapa
implikasi. Salah satunya, pandangan tersebut telah mendorong lahirnya sebuah
kecenderungan untuk memahami Islam secara “literal” yang hanya menekankan
6
7. dimensi luar (exterior)-nya. Kecenderungan sperti ini terkadang menyebabkan
terabaikannya dimensi “kontekstual” dan dalam (interior) dari prinsip-prinsip
Islam.
Harus diakui bahwa pemahaman Islam baik dalam masalah teologi, fikih,
maupun filsafat menunjukkan adanya variasi interpretasi (multi interpretatif). Hal
ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai aliran (mahzab) dalam ketiga domain
Islam tersebut. Background dan pengalaman dari masing-masing pemikir sangat
mempengaruhi variasi pemikiran mereka.
Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif
tersebut. Dari perjalanan wacana intelektual dan historis pemikiran dan praktek
politik Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, beberapa bahkan saling
bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan Negara. Dalam
satu bukunya, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (1993),
Munawir Sadzali menguraikan pemikiran politik Islam dari beberapa pemikir
Muslim mulai dari masa klasik sampai dengan masa modern, seperti pemikiran
Ibnu Abi Rabi‟, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun
(masa klasik dan pertengahan), Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh,
Muhammad Rasyid Ridla, Ali Abdul Raziq, al-Ikhwan al-Muslimun, al-Maududi,
dan Muhammad Husain Haikal (Masa Modern).
Dari pikiran-pikiran mereka, Munawir Sadzali mengklasifikasikannya menjadi
tiga model atau aliran pemikiran. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam
bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut
hubungan antara manusia dan Tuhan, akan tetapi sebaliknya Islam adalah suatu
agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segalah aspek
kehidupan manusia, termasuk kehidupan ber Negara. Tokoh-tokoh utama aliran
7
8. ini antara lain adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Quttub, Muhammad Rasyid Ridla,
Al-Maududi. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam
pengertian barat, yakni agama tidak mempunyai hubungan dengan urusan
kenegaraan. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ahmad Lutfi
Sayyid, Ali Abdul Raziq, dan thaha Husain. Sedang aliran ketiga berpendirian
bahwa dalam islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat
seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan ber Negara. Aliran ke tiga ini menolak
pendirian kedua aliran sebelumnya yang sangat ekstrim. Di antara tokoh dari
aliran ini adalah Muhammad Husain Haikal (Munawwir sadzali, 1993:1-2)
Terlepas dari ketiga bentuk aliran pemikiran di atas, kenyataannya ada dua
bentuk praktek politik Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya
beragama Islam, yaitu ada yang secara legal-formal menjadikan Islam sebagai
dasar Negara. Syariah (hukum Islam) di jadikan sebagai konstitusi negara.
Sebagai contih, bisa di lihat praktik politik Islam di Iran dan beberapa negara
Islam di Timur Tengah. Di samping itu, ada juga negara-negara yang tidak secara
legal-formal menjadikan islam sebagai dasar negaranya dan syariah sebagai
konstitusinya, tetapi prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yang umum dan
universal ikut mewarnai praktik politik di negara-negara tersebut. Aliran ini lebih
menekankan substansi daripada bentuk Negara yang legal-formal. Indonesia
secara umum menerapkan praktik politik dengan model aturan aliran yang ke dua
dengan kekhasan yang tentunya berbeda dari negara-negara lain.
2. Prinsip-prinsip Politik Dalam Islam
rinsip-prinsip politik Islam, terutama terkait dengan kepemimpinan, di
tinjau dari perspektif Al-Quran dan Hadist bisa dijelaskan seperti berikut ini :
8
9. a. Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin (QS. An-Nisa‟ (4):144), orang-
orang yahudi dan nasrani (QS. Al-Maidah (5):51-53), orang-orang yang
mempermainkan agama dan mempermainkan shalat (QS. Al-Maidah (5):56-
57), musuh Allah Swt. Dan musuh orang mukmin (QS. Al-Mumtahanah
(60):1), dan orang-orang yang lebih mencintai kekufuran dari pada iman (QS.
At-Taubah (9):23).
b. Setiap kelompok harus memilih pemimpin sebagaimana di jelaskan dalam
hadist: “jika tiga orang melakukan suatu perjalanan, angkat salah seorang di
antara mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud).
c. Pemimpin haruslah orang-orang yang dapat diterima, sebagaimana di jelaskan
dalam hadist :” sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan
mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untukmu.
Seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka
membencimu, kamu melaknati mereka dan melaknati kamu” (HR. Muslim).
d. Pemimpin yang maha mutlak hanyalah Allah Swt. Sebagaimana di jelaskan
dalam Al-Quran: “Maha Suci Tuhan yang di tangan-nyalah segalah kerajaan
dan Dia maha kuasa atas segalah sesuatu” (QS. Al-Mulk (67):1); “dan
kepunyaan Allah lah kerajaan antar keduanya” (QS. Al-Maidah (5):18).
e. Kepemimpinan Allah Swt. Terhadap alam ini sebagian di delegasikan kepada
manusia, sesuai yang dikehendakiNya:” Katakanlah Wahai Tuhan yang
mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau
kehendaki” (QS. Ali Imran (3):26). Status kepemimpinan manusia hanya
sebagai amanah dari Allah Swt. Yang sewaktu-waktu diberikan kepada
seseorang dan diambil dari seseorang.
9
10. f. Memperhatikan kepentingan kaum Muslimin. Prinsip ini di dasarkan pada
sabda Nabi Saw. : “siapa yang memimpin, sedangkan ia tidak memperhatikan
urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk dalam golongan mereka” (HR.
Al-Bukhari).
D. MASYARAKAT MADANI
1. Pengertian Masyarakat Madani
Istilah „Madani” berasal dari bahasa Arab „madaniy‟. Kata „madaniy‟ berakar
pada kata kerja „madana‟ yang artinya mendiami, tinggal, atau membangun.
Dalam bahasa Arab kata „madaniy‟ mempunyai beberapa arti, di antaranya yang
beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata (Munawwir,
1997:1320). Dari kata „madana‟ juga muncul kata „madany‟ yang berarti
urbanisme (paham masyarakat kota). Secara kebetulan atau dengan sengaja bahasa
arab menangkap persamaan yang sangat esensial di antara peradaban dan
urbanisme. Dengan mengetahui makna kata „madani‟ maka istilah masyarakat
madani ( al-mujtama‟ al-madniy) secara mudah bisa dipahami sebagai masyarakat
yang beradab, masayarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau
yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah pluralisme. Dengan
demikian masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat yang
bercirikan hal-hal seperti itu yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan ber negara.
Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil
society pertama kali dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan
istilah societies civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya
istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang
10
11. terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan
negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi
masyarakat.
Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada
dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam
kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara
Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas,
demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif,
berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat
Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih
calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan
objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis,berani dan
mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih
asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal
cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.
2. Karakteristik Masyarakat Madani
Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut :
Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki
akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan
secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta
mempublikasikan informasikan kepada publik.
Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi
sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan
demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi,
11
12. kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis
kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain.
Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang
meliputi : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers yang bebas, Supermasi
Hukum, Prguruan Tinggi, Partai Politik.
Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-
pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling
menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh
orang/kelompok lain.
Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat
yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai
positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang
proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap
lingkungannya.
Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih
dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga
masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang
bertanggungjawab.
Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya
keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki
kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di
Indonesia diantaranya :
1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
12
13. 2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang
terbatas
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
3. Prinsip-Prinsip Dasar Masyarakat Madani
prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya di
dasarkan pada prinsip kenegaraan yang dijalankan pada masyarakat Madinah di
bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat madinah adalah
masyarakat yang plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan Agama.
Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat
aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan. Islam mampu membawa perubahan
radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya
mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan (al-Umari, 1995:51).
Menurut al-Umari (1995:63-120), ada beberapa prinsip dasar yang bisa di
identifikasi dalam pembentukan masyarakat Madani, dimana ke lima prinsip dasar
ini di buat oleh Nabi untuk mengatur masyarakat Madinah yang tertuang dalam
suatu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah, di antaranya
adalah (1) adanya sistem Muakhah (persaudaraan), (2) ikatan Iman, (3) ikatan
cinta, (4) persamaan si kaya dan si miskin, dan (5) toleransi umat beragama.
Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti itu sangat ideal untuk di terapkan di
negara dan masyrarakat manapun, tetnunya dengan penyesuaian-penyesuaian
13
14. denga kondisi dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang di miliki
oleh masyarakat tersebut.
14
15. BAB III
KESIMPULAN
Politik dan moral. Bagi kebanyakan kita, mungkin dua kata itu terkesan kontradiktif,
saling bertentangan. Politik, pada satu sisi menurut pandanga kebanyakan orang merupakan
sesuatu yang rendah, kotor, penuh intrik, dan menghalalkan segalah cara. Sedangkan moral,
di sisi lain, merupakan sesuatu agung yang luhur.
Di tangan Imam Ali, politik dan moral adalah merupakan saudara kembar, tak
terpisahkan satu sama lain. Kepemimpinannya adalah politik, sedangkan dirinya adalah
moral. Politiknya adalah produk dari moralnya, tentunya Ali mentauladani cara berpolitik
Rasulullah Muhammad SAW. Di mata Ali “ pemerintah dan kekuasaan yang tidak
mempraktikkan kebenaran dan tidak melenyapkan kebohongan adalah makhluk terburuk di
dunia.
Masyarakat madani yang merupakan satu tatanan masyarakat ideal di tegakkan atas
dasar dua semangat, yakni semangat rabbaniyah dan semangat insaniyah. Hal lain yang di
tuntut demi tegaknya masyarakat madani adalah masalah keterbukaan dan kebersamaan serta
persamaan hak bagi semua orang untuk terlibat dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan.
15
16. DAFTAR PUSTAKA
Sudrajat, Ajat dkk, 2008, Din Al-Islam “pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi
Umum”, Yogyakarta: UNY Press.
Jafri, Syed Husain Muhammad, 2003, Moralitas Politik Islam, Jakarta: Pustaka Zahra.
SUMBER DARI INTERNET
http://www.crayonpedia.org/mw/Ciri-Ciri_Masyarakat_Madani
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam
16