Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan makna sila-sila Pancasila, yang mencakup penjelasan mengenai arti dan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila serta kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang menjadi pedoman utama bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Hakikat Pengertian Sila-sila Pancasila
• 1. Sila Pertama: Ke-Tuhanan yang Maha Esa.
Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta
segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa
berarti yang Maha tunggal, tiada sekutu, Esa dalam
zatNya, Esa dalam sifat-Nya, Esa dalam Perbuatan-Nya,
artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang
banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah
sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai
oleh siapapun. Jadi ke-Tuhanan yang maha Esa,
mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan
yang maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya.
Keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa itu bukanlah
suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat
dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran,
melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada
pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau
dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.
4. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu mahluk berbudi yang
mempunyai potensi , rasa, karsa, dan cipta karena potensi inilah
manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya
manusia menjadi berkebudayaan, dengan budi nuraninya manusia
meyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa
suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang
obyektif tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.
Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya.
Mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu
berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan..
2. Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab
5. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah
belah persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang
beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung
dua makna yaitu makna geograpis dan makna bangsa dalam arti
politis. Jadi persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang
mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah
Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan
yang bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat,
persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam
kehidupan bangsa Indonesia bertujuan memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta
mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia
6. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok
manusia dalam suatu wilayah tertentu kerakyatan dalam hubungan
dengan sila IV bahwa “kekuasaan yang tertinggi berada ditangan
rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio
yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan
kesatuan bangsa kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan
sadar, jujur dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu
tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan
memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga
mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau
mupakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara
(prosedura) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian
dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan.
4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
7. 5. Sila kelima; Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
Keadilan social berarti keadilan yang berlaku
dalam masyarakat di segala bidabg kehidupan, baik
materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti
setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang
berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia
maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar
negeri. Jadi sila ke V berarti bahwa setiap orang
Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang
hukum, politik, social, ekonomi dan kebudayaan.
8. B. Penghayatan Pancasila
Penghayatan Pancasila secara pokok dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Falsafah Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan UUD 1945.
2. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan 1945 merupakan suatu
kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistematis dan bertingkat
(hierarkhis)). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lainnya secara
bertingkat.
3. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tercermin dalam pokok-pokok yang
terkandung dalam pembukaan UUD 45.
4. Berdasarkan penjelasan Otentik UUD 1945.
5. Berhubung dengan itu kesatuan Tafsir Sila-sila Pancasila harus bersumber
dan berdasarkan pembukaan dan berdasarkan pembukaan dan batang tubuh
UUD 1945.
6. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang belum
tertampung dalam pembukaan UUD 1945 perlu diselidiki untuk memperkuat
dan memperkaya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan dan
batang tubuh UUD 1945.
7. Penafsiran Sila-sila Pancasila
9. C. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila
Prof. Dr. Drs. Mr. Notonagoro membagi nilai
menjadi tiga.
a. Nilai materil. yaitu segala sesuatu yang
berguna bagi unsur manusia
b. Nilai Vital. Yaitu segala sesuatu yang berguna
bagi manusia untuk dapat mengadakan
kegiatan atau aktivitas
c. Nilai Kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang
berguna bagi rohani manusia
10. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
1. Dalam Sila I berbunyi “Ketuhanan Yang
Maha Esa” terkandung nilai-nila religius
antara lain :
(a) Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang
Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha
sempurna.
(b) Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, yakni menjalankan semua perintahnya
dan menjauhi segala larangannya.
11. 2. Dalam Sila II yang berbunyi “kemanusiaan yang adil
dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan,
antara lain :
(a) Pengakuan terhadap adanya martabat manusia.
(b) Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
(c) Pengertian manusia yang beradab yang memiliki
daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan, sehigga jelas
adanya perbedaaan antara manusia dan hewan.
12. 3. Dalam sila III yang berbunyi “Persatuan Indonesia”
terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain :
(a) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang
mendiami wilayah Indonesia.
(b) Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku
bangsa yang mendiami wilayah indonesia.
(c) Pengakuan terhadap ‘Bhineka tunggal Ika” dan suku
bangsa (ethnis) dan keudayaan bangsa (berbeda-beda
namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam
pembinaan kesatuan bangsa.
13. 4. Dalam sila ke IV yang berbunyi “Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebjaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan” terkandung nilai
kerakyatan, antara lain :
(a) Kedaulatan Negara adalah di tangan rakyat.
(b) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijak sanaan
yang dilandasi akal sehat .
(c) Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga
masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama.
(d) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam
permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
14. 5. Dalam sila V yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyar
Indonesia” terkandung nilai sosial, antara lain :
(a) Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau
kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia.
(b) Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan
keamanan nasional (POLEKSOSBUDHANKAMNAS).
(c) Cita-cita masyarakat adil makmur, materil dan spiritual yang merata
bagi seluruh rakyat Indonesia.
(d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak
orang lain.
(e) Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
15. KESIMPULAN
Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila mempunyai kedudukan dan peran
utama sebagai dasar filsafat Negara. Dengan kedudukannya, Pancasila
mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan Negara dalam berbagai
bidang serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan
bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila memberikan suatu arah dan criteria yang jelas mengenai layak
atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga Negara
Indonesia dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari
dimensi kehidupan politik, akan tetapi kehidupan politik di setiap Negara tentu saja
berbeda. Salah satu penyebabnya adalah faktor perbedaan ideologi.
Kehidupan politik rakyat Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila
yang merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Berkaitan
dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang berlangsung di
Negara kita ini harus diarahkan pada proses implementasi sistem politik Pancasila
yang handal.
