PKN

1. Didin Lasaudju 11:00 12/11/2014
https://id.scribd.com/doc/98095193/Pancasila-Sebagai-Sistem-Etika-
Dalam-Kehidupan-Berbangsa-Dan-Bernegara-Di-Indonesia
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu
kemanusiaan (humaniora). Etika sebagai cabang falsafah membahas sistem dan
pemikiran mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai cabang ilmu
membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika
sosial meliputi cabang etika yang lebih khusus seperti etika keluarga, etika profesi,
etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik,
etika seksual dan etika politik.
Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi rambu-rambu bagi politik hukum
nasional. Nilai-nilai dasar itu kemudian melahirkan empat kaidah penuntun hukum
yang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum. Empat kaidah itu
meliputi, pertama hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa,
baik secara teritorial maupun ideologis.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Hans
Kelsen merupakan Grundnorm ataupun menurut Teori Hans Nawiasky disebut
sebagai Staatsfundamentalnorm. Dalam hal ini menurut A. Hamid S. Attamimi
secara eksplisit bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara
(Staatsfundamentalnorm) Republik Indonesia.
Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di
negara ini. Di setiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika
disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua pada Pancasila, yaitu
“Kemanusian yang adil dan beradab” sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa
kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar.

2. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan kedudukan dan implementasi Pancasila
sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam
bentuk makalah dengan judul “Pancasila Sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara di Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
1) Apakah Pancasila sebagai nilai dasar Negara Republik Indonesia?
2) Bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam pelaksanaan pemilu
dan kehidupan sehari-hari?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1) Menjelaskan eksistensi Pancasila sebagai philosophishce groondslag Negara
Indonesia; dan
2) Menganalisis sejauh mana implementasi Pancasila sebagai etika dalam kehidupan
bernegara berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia.
D. Manfaat Penulisan
Di samping itu, penulisan ini diharapkan memberikan nilai manfaat, baik dari segi
teoretis maupun praktis, yaitu:
1) Dalam tataran teoretis, diharapkan penulisan ini mampu merekonstruksi pemikiran
tentang Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara di Indonesia;
2) Dalam tataran praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai sejauh
mana implementasi Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori
i. Etika dan Norma Sosial
1. Pengertian Etika
Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi, menjadi beberapa cabang menurut
lingkungan masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua
kelompokbahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat pertama
berisi tentang segala sesuatu yang ada sedangkan kelompok kedua membahas

3. bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Misalnya hakikat
manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan,
tentang apa yang kita ketahui dan tentang yang transenden.
Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi. dua kelompok yaitu
etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar
tentang ajaran-ajaran danpandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang
membahass tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral
tertentu, atau bagaimana kita harus menggambil sikap yang bertanggung jawab
berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum merupakan
prinsip- prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus
membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan
manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individu yang membahas
kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang
kewajiban manusia terhadap manusia lain dalamhidup masyarakat, yang merupakan
suatu bagian terbesar dari etika khusus.
Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pada umumnya
membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai "susila" dan
"tidak susila", "baik" dan "buruk". Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang
dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukan bahwa orang
yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya etika banyak
bertangkutan dengan Prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan,
tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan
dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.
2. Nilai, Norma dan Moral dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia
Nilai (value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk
memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat
seseorang atau kelompok. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan
mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem
merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Alport
mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada

4. enam macam, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik
dan nilai religi. Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang
individu – masyarakat terhadap sesuatu obyek. Menurut Notonagoro membedakan
menjadi tiga yaitu nilai material, nilai vital dan nilai kerohanian.
a. Nilai material
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan
material ragawi manusia
b. Nilai vital
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan
atau aktivitas
c. nilai keberohanian
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat
dibedakan menjadi empat macam:
- nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
- nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsure perasaan (esthetis,
gevoel, rasa) manusia.
- nilai moral atau nilai kebaikan, yang bersumber pada unsure kehendak (will,
wollen, karsa) manusia.
- nilai religious, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai
religious ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.
Dalam pelaksanaanya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran dan kriteria
sehingga merupakan suatu keharusan anjuran atau larangan, tidak dikehendaki atau
tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan
kehidupan setiap manusia.
Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya
tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu
mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa dan negara
menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tersebut di
atas maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila
dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih obyektif sehingga memudahkan
manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari.

5. ii. Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praktis
1. Nilai Dasar
Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indra
manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau
berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai
dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai
tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan obyektif
dari segala sesuatu, contoh, hakikat Tuhan, manusia, atau mahluk lainnya.
Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai dasar itu bersifat
mutlak karena Tuhan adalah kausa prima (penyebab pertama). Segala sesuatu yang
diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi
bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Di samping itu terdapat nilai instrumental sebagai nilai yang menjadi pedoman
pelaksanaan dari nilai dasar. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah
laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka nilai itu akan menjadi norma moral.
Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara,
maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang
bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental
itu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar.
2. Nilai Instrumental
Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan nilai dasar, nilai
dasar belum dapat bermakna sepenuhnya bila nilai dasar tersebut belum memiliki
formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan nyata. Bagi kehidupan manusia
merupakan nilai moral. Bagi negara Pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan nilai
instrumental dari Pancasila.
3. Nilai Praktis
Nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam
kehidupan yang lebih nyata dengan demikian nilai praktis merupakan pelaksanaan
secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental.. Undang-undang
organik adalah wujud dari nilai praktis, dengan kata lain, semua perundang-

6. undangan yang berada di bawah UUD sampai kepada peraturan pelaksana yang
dibuat oleh pemerintah.
B. Kerangka Berpikir
Makalah ini mengungkapkan Peranan Pancasila sebagai etika politik dalam
kehidupan politik berbangsa dan bernegara khususnya dalam pemilu yang akhir-
akhir ini carut marut serta implementasi nilai dan moral kehidupan masyarakat.
BAB III
PEMBAHASAN
Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Sistem Etika Negara Indonesia
a). Makna Nilai Dasar Pancasila
Makna nilai dasar pancasila dikaji dalam perspektif filosofis yaitu, Pancasila sebagai
dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya
merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Fungsi filsafat berkaitan dengan
Pancasila yaitu mempertanyakan dan menjawab apakah dasar kehidupan berrpolitik
dalam berbangsa dan bernegara.
Sangat tepat kiranya pertanyaan yang diajukan oleh Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman
Wediodiningrat di hadapan rapat BPUPKI bahwa negara Indonesia yang akan kita
bentuk itu apa dasarnya? Kemudian Soekarno menafsirkan pertanyaan tersebut
sebagai berikut; “Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua
yang mulia ialah dalam Bahasa Belanda yaitu philosiphische grondslag dari pada
Indonesia Merdeka. Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran
yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya
didirikan gedung Indonesia Merdeka”.
Pengertian Pancasila harus dimaknai kesatuan yang bulat, hirarkhis dan sistematis.
Dalam pengertian itu maka Pancasila merupakansuatu sistem filsafat sehingga
kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofisnya yaitu
Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna
bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan
harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan
Keadilan. Titik tolaknya pandangan itu adalah negara adalah suatu persekutuan hidup

7. manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Hal demkian dapat dijelaskan
sebagai berikut :
 Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia
sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik serta
hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
 Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia
sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas
kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
 Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu
nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis dan religius yang
manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada
kepribadian bangsa.
Oleh karena itu, Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada
dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan.
Disamping itu Pancasila bercirikan asas kekeluargaan dan gotong royong serta
pengakuan atas hak-hak individu.
Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Terhadap Sistem Etika Negara
Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme. Oleh
karena itu, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Meskipun
Pancasila mempunyai nilai universal tetapi tidak begitu sajadengan mudah diterima
oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai Pancasila
secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai
basis perilaku politik dan sikap moral bangsa.
Adapun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai Pancasila
mengandung empat pokok pikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari
nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara
Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun
perseorangan.

8. Ketentuan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, ”…..maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia”
menunjukkan sebagai sumber hukum. Nilai dasar yang fundamental dalam hukum
mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat berubah mengingat
pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita negara (staatsidee) para pediri bangsa
sekaligus perumus konstitusi (the framers of the constitution). Di samping itu, nilai-
nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan
kenegaraan yang ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa
negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil
dan beradab. Konsekuensinya dalam penyelenggaraan kenegaraan antara lain
operasional pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan-keamanan
negara, politik negara serta pelaksanaan demokrasi negara harus senantiasa
berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan.
Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia merupakan
nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Untuk lebih
memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila,
makadapat diuraikan sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila
ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kemanusian berasal dari kata manusia yaitu
mahluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi
itu yang mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari
nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat
khas manusia sesuai dengan martabat.
3. Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-
macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia
dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami
seluruh wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis
dalam kehidupan.

9. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaaan dalam Per-
musyawaratan/Perwakilan Kerakyatan. Rakyat merupakan sekelompok manusia
yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa
bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi
tertinggi dalam hirarki kekuasaan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan
yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun
spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat
Indonesia.
Adapun makna dan maksud istilah beradab pada sila kedua, “Kemanusiaan yanga dil
dan beradab” yaitu terlaksananya penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia, jiwa
raga, akal, rasa, kehendak, serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk Tuhan Yang
Maha Esa sebagai causa prima dalam kesatuan majemuk-tunggal. Hal demikian
dilaksnakan dalam upaya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernagara yang
bermartabat tinggi.
b) Pancasila Sebagai Etika Politik di Indonesia
 Pancasila Sebagai Etika dalam Pemilu
Pelaksanaan pemilu merupakan wujud dari negara yang berkedaulatan rakyat
(demokrasi). Pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 Pasca
perubahan. Pelaksanaan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah (pemilukada) harus
senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu proses demokrasi harus
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang beradab sehingga
terwujud keharmonisan dan pemerintahan negara yang demokratis.
Selanjutnya, pencasila mengatur kehidupan berdemokrasi dalam batang tubuh UUD
1945. Hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan pemilihan umum yang
demokratis yaitu harus senantiasa memegang teguh prinsip konstitusionalisme
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Prinsip demikian merupakan wujud enguatan berdemokrasi dan pembangunan sistem
etika, terutama dalam pelaksanaan pemilu. Artinya, apabila pelaksanaan pemilu telah

10. menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maka pelaksanaan
hasil pemilu perlu ditinjau ulang sehingga sesuai dengan prinsip berdemokrasi yang
dibangun dalam UUD 1945 sebagai generalisasi dari Pancasila yang berkedudukan
sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Upaya untuk mengatasi
berbagai kecurangan dalam pemilu, UUD 1945 mengatur pelaksanaan pemilu
demokratis, yaitu untuk menjaga konsistensi prinsip konstitusionalisme agar
pelaksanaan pemilu tetap berdasarkan pada koridor hukum yang senantiasa
menjunjung tinggi etika berpolitik, ditangani oleh lembaga peradilan tata negara
yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi (the
guardian of the constitution). Implikasinya, pelaksanaan pemilu mengarah pada
prinsip sebagaimana diatur dalam UUD 1945 termasuk Pancasila.
 Implementasi Nilai dan Moral Kehidupan Bermasyarakat
Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan istilah nilai dan norma dan
juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud
dengan nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai
apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai
contoh, orang menanggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai
buruk. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa
gagal dalam mendidik anak tersebut. Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan,
alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya.
Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam
masyarakat. Itu adalah yang dimaksud dan juga contoh dari nilai. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu
kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial.
Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani
interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu
atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk.
Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat
dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Tingkat norma dasar didalam
masyarakat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan

11. adat istiadat. Misalnya orang yang melanggar hukum adat akan dibuang dan
diasingkan ke daerah lain.
BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, kiranya dapat disimpulkan beberapa kesimpulan,
yaitu:
1. Pancasila merupakan sebuah nilai dasar Negara Indonesia. Pancasila diambil dari
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan,
persatuan, demokrasi dan keadilan. Di samping itu Pancasila bercirikan asas
kekeluargaan dan gotong royong serta pengakuan atas hak-hak individu.
2. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika harus senantiasa terwujud prinsip-
prinsip sebagai nilai luhur termasuk sila kedua dari Pancasila, yaitu “Kemanusiaan
yang adil dan beradab”. Eksistensi pancasila sebagai sistem etika dapat ditegakkan
dengan mengimplementasikan prinsip konstitusionalisme dalam penyelenggaraan
pemerintahan Negara Indonesia.
2. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, kiranya dapat diuraikan beberapa saran, yaitu:
1. Pancasila harus senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia sehingga ciri kekeluargaan dan gotong royong senantiasa
dapat terwujud dalam kehidupan di Indonesia.
2. Implementasi pancasila harus senantiasa tertuang dalam setiap kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hak
berpolitik seperti pemilu dan kehidupan sehari-hari sehingga terwujud perilaku atau
etika yang sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku dan Jurnal:

12. Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory), Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta:
Prenada Media Group
Jazim Hamidi. Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 1,
Februari 2006: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila.Yogyakarta: Paradigma
Mahkamah Konstitusi. 2009. Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai
Perspektif. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Notonagoro. 1971. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara