2. Sejarah Lahirnya
Pancasila
Istilah Pancasila pertamakali dapat ditemukan
dalam buku Sutasoma karya Mpu Tantular yang
ditulis pada zaman Majapahit (abad ke-14).
Pancasila sebagai dasar negara pertamakali
diusulkan oleh Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni
1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Rumusan Pancasila yang
dikemukakan tersebut terdiri atas: 1.
Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau
kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4.
Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang
berkemanusiaan.
3. Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh
BPUPKI yang diberinama Panitia Sembilan
mengadakan pertemuan untuk membahas
pidato-serta usul-usul mengenai dasar negara
yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang
BPUPKI.
Dalam pembahasan tersebut, disusun sebuah
piagam yang diberinama Piagam Jakarta, yang
didalamnya terdapat rumusan dan sistematika
Pancasila.
Panitia Sembilan tersebut 1. Ir. Soekarno, 2.
Drs. Moh. Hatta, 3. Mr.A.A. Maramis, 4.
Abikoesno Tjokrosoejoso, 5. Abdoel Kahar
Muzakar, 6. haji agus Salim, 7. Mr. Achmad
Soebarjo, 8. K.H. wahid Hasjim, dan 9. Mr.
Muh. Yamin.
4. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa
dan Negara
Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu
eidos (gagasan) dan logos
(berbicara/ilmu). Maka ideologi adalah
ilmu yang mempelajari tentang gagasan.
Gagasan yang dimaksud adalah gagasan
yang murni ada dan menjadi landasan
atau pedoman dalam kehidupan
masyarakat yang ada atau berdomisili
dalam wilayah negara dimana mereka
berada.
Ideologi menurut Maswardi Rauf adalah
rangkaian kumpulan nilai yang disepakati
bersama untuk menjadi landasan atau
pedoman dalam mencapai tujuan atau
5. Pancasila sebagai Ideologi
Terbuka
• Ideologi Pancasila adalah kumpulan
nilai/norma yang meliputi sila-sila
pancasila sebagaimana yang tercantum
dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV
yang telah ditetapkan pada tanggal 18
Agustus 1945.
• Pancasila dikatakan sebagai Ideologi
Terbuka artinya Pancasila sebagai
ideologi yang dapat dapat berinteraksi
dengan ideologi yang lain. Hal ini
disebabkan Pancasila memiliki nilai-nilai
dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.
6. Nilai Dasar adalah nilai yang ada dalam
ideologi Pancasila yang merupakan
representasi dari nilai atau norma dalam
madsyarakat, bangsa, dan negara
Indonesia.
Nilai instrumental adalah nilai yang
merupakan pendukung utama dari nilai
dasar (Pancasila).
Nilai Praktis adalah nilai yang harus ada
dalam praktik penyelenggaraan negara.
Sifat nilai ini adalah abstrak.
7. Fungsi dan Peranan Pancasila dalam
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa
dan Bernegara.
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
Pancasila sebagai sumber dari segla
sumber hukum di Indonesia
Pancasila sebagai perjanjian luhur
Indonesia
Pancasila sebagai pandangan hidup yang
mempersatukan bangsa Indonesia
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan
bangsa Indonesia
Pancasila sebagai moral pembangunan
Pembangunan nasional sebagai
pengamalan Pancasila.
8. Implementasi pancasila Dalam Kehidupan
Masyarakat.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Percaya dan taqwa kepada Tuhan
YME.
Hormat menghormati dan bekerjasama
antar pemeluk agama dan kepercayaan
yang berbeda.
Saling menghormati dan kebebasan
menjalankan ibadat sesuai agama dan
kepercayaannya.
Tidak memaksakan agama dan
kepercayaan kepada orang lain.
9. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Mengakui persamaan derajat, persamaan
hak, dan persamaan kewajiban antara
sesama manusia.
Saling mencintai sesama manusia
Mengembangkan sikap tenggang rasa.
Tidak semena-mena terhadap orang lain.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
Berani membela kebenaran dan keadilan
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai
bagian dari seluruh umat manusia, karena itu
dikembangkan sikap saling menghormati
dengan bangsa lain.
10. 3. Persatuan Indonesia
Menempatkan persatuan, kesatuan,
kepentingan serta keselamatan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan.
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara.
Cinta tanah air dan bangsa
Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanahair
Indonesia.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan
kesatuan bangsa yang berBhinneka Tunggal
11. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan
Perwakilan
Mengutamakan kepentingan negara dan
masyarakat.
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama.
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh
semangat kekeluargaan.
Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab
menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan
sesuai dengan hati nurani yang luhur
Keputusan yang diambil harus dapat
dipertangggungjawabkan kepada tuhan YME,
menjungjung tinggi harkat martabat manusia serta
nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
12. 5. Keadilan Sosial Bagi seluruh
Rakyat Indonesia
Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kegotongroyongan.
Bersikap adil
Meenjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak-hak orang lain,
Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
Tidak bersikap boros.
Tidak bergaya hidup mewah
Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
Suka bekerja keras
Menghargai karya orang lain
Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata
dan berkeadilan sosial.
