Pancasila berasal dari konsep moral Pancasila Krama dan diusulkan sebagai dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI. Pancasila kemudian menjadi pedoman utama bagi pembangunan bangsa."

3. Istilah Pancasila Negara Kertagama → Mpu Prapanca
Sutasoma → Mpu Tantular
Buku Sutasoma, Pancasila dalam bahasa sanskerta mempunyai
arti berbatu sendi yang lima yang berarti pelaksanaan
kesusilaan yang lima (Pancasila Krama) yang terdiri dari :
1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras

4. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
2. Pancasila sebagai kepribadian hidup bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
4. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
atau sumber tertib hukum bagi negara Republik
Indonesia
6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
pada waktu mendirikan negara
7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa
Indonesia

5. Nama Pancasila lahir pada tanggal
1 Juni 1945 atas usulan
Ir.Soekarno dalam sidang
pertama BPUPKI.
BPUPKI telah mengadakan sidang 2
kali, yaitu :
 Sidang Pertama, tgl 29 Mei s.d. 1
Juni 1945 (dikemukakan usul dan
pendapat oleh anggota BPUPKI
mengenai Dasar Negara dan
Rancangan UUD).
Sidang BPUPKI 1.
 Sidang Kedua, tgl 10 s.d. 16 Juli
1945.

8. Merupakan pedoman dan pegangan dalam
pembangunan bangsa dan negara agar dapat :
 Mampu berdiri kokoh
 Dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal
dan memecahkan masalah
(ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan) yang dihadapi oleh
bangsa, dan
 Tidak terombang ambing oleh keadaan
apapun, termasuk dalam era global dewasa ini

9. Pancasila = dasar falsafah
negara (philoophische
grondslag)
 Pancasila dipergunakan
sebagai dasar untuk
mengatur
penyelenggaraan negara.
 Pengertian Pancasila
sebagai dasar negara ada
dalam bunyi pembukaan
UUD 1945 alinea IV.

10.  Pancasila bersifat
tetap dan tidak
dapat diubah Pancasila mengandung
meskipun oleh MPR 3 dimensi:
hasil Pemilu.
1. Dimensi Realitas
 Nilai dasar Pancasila 2. Dimensi Idealis
tercantum dalam 3. Dimensi Fleksibilitas
pembukaan UUD
1945 alinea
I, II, III, dan IV.

11. 1. Nilai Ketuhanan
Mengandung arti pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia
terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
2. Nilai Kemanusiaan
Mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai
dengan nilai-nilai moral.
3. Nilai Persatuan
Mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kesadaran
rakyat untuk membina rasa Nasionalisme dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4. Nilai Kerakyatan
mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat
melalui lembaga-lembaga perwakilan.
5. Nilai Keadilan
Sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu mencapai masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur serta lahiriah ataupun
batiniah.

12.  Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuan tentang apa
yang menjadi pokok pesoalan suatu cabang ilmu pengetahuan.
 Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai
sistemnilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau
jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan,
kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang
menyandangnya’.
 Yang menyandangnya itu di antaranya:
1. pengembangan ilmu pengetahuan,
2. pengembangan hukum,
3. supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM,
4. pengembangan sosial politik,
5. pengembangan ekonomi,
6. pengembangan kebudayaan bangsa,
7. pembangunan pertahanan, dan
8. sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai titik tolak
memahami asal mula Pancasila.

13.  Manusia harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku
politik bukan sekadar objek politik.
 Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik
diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa
dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan
menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila.
 Pembangunan politik dapat dikembangkan berdasarkan :
1. Moral ketuhanan
2. Kemanusiaan
3. Persatuan
4. Kerakyatan
5. Keadilan

14.  Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih
mengacu pada Sila Keempat Pancasila.
 Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi
kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi
Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral
kemanusiaan.
 Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari
bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya
yang hanya akan menimbulkan
penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga
negara.
3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial
Budaya
 Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat
dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya
dan beradab.
 Pembangunan sosial budaya bertujuan untuk mencapai persatuan
dan kesatuan.

15.  Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
 Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan
keamanan adalah mengikut sertakan seluruh
komponen bangsa
 Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan
Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta (sishankamrata).
 Pancasila sebagai paradigma pembangunan
pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia
sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002
tentang pertahanan Negara.

16.  Sikap Positif terhadap nilai  Sikap Positif terhadap nilai
Ketuhanan kemanusiaan
1. menjalankan ibadah sesuai
1. menolong sesama yang
membutuhkan bantuan
agama dan kepercayaan
2. Mendahulukan
secara tekun
kepentingan umum
2. Menjalankan perintah dan daripada kepentingan
menjauhi larangan agama pribadi
3. Menghormati sesama umat 3. Menghormati hak dan
beragama kewajiban setiap orang
4.Bekerjasama dan rukun 4. Membela kebenaran dan
dengan sesama umat keadilan
beragama 5. Menyayangi sesama
manusia
5. Tidak bersikap fanatik dan
tidak memaksakan agama

17.  Sikap Positif terhadap  Sikap Positif terhadap
nilai Persatuan nilai kerakyatan
1. Rela berkorban untuk 1. Ikut serta dalam
kepentingan bangsa pemilu
2. mencintai Tanah Air 2. Melaksanakan hal
(nasionalisme) pemilih dan dipilih
3. Menciptakan persatuan 3. Menghormati pendapat
dan kesatuan orang lain
4. Ikut serta dalam 4. Memutuskan sesuatu
pelaksanaan dengan cara demokrasi
pembangunan 5. Tidak memaksakan
5. Mempertahankan dan kehendak
mengisi kemerdekaan

18.  Sikap Positif terhadap nilai keadilan
1. Melaksanakan hidup sederhana
2. Membiasakan sikap hidup hemat
3. Mengupayakan kesejahteraan dan
keadilan bagi rakyat
4. Menerapkan keadilan dalan kehidupan
bersama
5. Menghargai hasil karya orang lain

20. Sistem Pemerintahan :
 Sistem → keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai
hubungan fungsional, baik antarbagian-bagian maupun
hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan
suatu ketergantungan.
 Pemerintahan berasal dari kata ‘Pemerintah’.
# Pemerintahan dalam arti luas meliputi badan eksekutif, legislatif,
dan yudikatif.
# Pemerintahan dalam arti sempit meliputi Presiden, Wakil
Presiden, dan para menteri atau kabinet yang disebut badan
eksekutif.
Sistem Pemerintahan → suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai
komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan
berpengaruh dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

21. Dalam teori Klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah
orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya
Ajaran Plato (429-347 SM) Ajaran Aristoteles (384-322 SM)
1. Aristokrasi 1. Monarki
2. Timokrasi 2. Tirani
3. Oligarki 3. Aristokrasi
4. Demokrasi 4. Oligarki
5. Tirani 5. Politeia
6. Demokrasi
Ajaran Polybius (204-122 SM)
Dikenal dengan teori siklus Polybius

22. MONARKI
Sifatnya baik
Untuk kepentingan :
Rakyat TIRANI
Okhlokrasi Dipegang oleh : satu
Sifatnya jelek orang Sifatnya jelek
u/ kepentingan u/ kepentingan:
pribadi sekelompok orang
Dipegang oleh : Dipegang oleh:
beberapa orang beberapa orang/
bangsawan
Demokrasi Aristokrasi
Sifatnya baik
Sifatnya baik u/ kepentingan
u/ kepentingan rakyat Oligarki umum
Dipegang oleh : rakyat Dipegang oleh :
Sifatnya jelak beberapa orang
u/ kepentingan
kelompoknya
Dipegang oleh :
sekelompok

23. B. Bentuk Pemerintahan Monarki C. Bentuk Pemerintahan Republik
1. Monarki Absolut 1. Republik Absolut
2. Monarki 2. Republik
Konstitusional Konstitusional
3. Monarki 3. Republik
Parlementer Parlementer

25. Kelebihan Kelemahan

26. 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan.
2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung
jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab
kepada parlemen/legislatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat
sebagai lembaga perwakilan.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung
parlemen.

27.  Merupakan sistem pemerintahan
antara eksekutif dan legislatif
mempunyai hubungan yang bersifat
timbal balik dan saling berpengaruh.
 Kedudukan kepala negara hanya
sebagai lambang dan kekuasaan yang
nyata dalam pemerintahan tidak
nampak.

28. 1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
2. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.
3. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
4. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai
perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan
pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
7. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,
karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
8. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan
kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang
benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

29. Kelebihan Kelemahan
1. Pembuatan kebijakan 1. Kedudukan eksekutif
dapat dilakukan tergantung pada
secara cepat. dukungan mayoritas
2. Tanggung jawab dalam parlemen.
pembuatan dan 2. Kelangsungan
pelaksanaan kebijakan kedudukan eksekutif
publik jelas. tidak bisa ditentukan.
3. Ada pengawas yang 3. Parlemen dijadikan
kuat dari parlemen tempat kaderisasi
terhadap kabinet. partai.

30. Ada dua macam sistem pemerintahan yang banyak digunakan
1. Presidensial
2. Parlementer
Suatu sistem pemerintahan dapat mempengapuhi sistem pemerintahan negara
lain. Sistem pemerintahan negara dapat berdampak positif maupun negatif.
Pengaruh dampak tersebut dapat disebabkan oleh :
1. Ilmu pengetahuan
2. Teknologi
3. Globalisasi
4. Perkembangn dunia
Contoh pengaruh sistem pemerintahan suatu negara adalah
pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.
pada pemilu 2009 di Indonesia yang meniru pemilu di Amerika
Serikat.

31. Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Indonesia
menganut sistem distribution of power.
Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan
itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu
yang tidak boleh saling campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian
saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan
oleh 3 organ saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.

32. 1. Indonesia adalah negara hukum (Reechstat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat
(MPR).
4. Presiden adalah penyelenggara
pemerintahan yang tertinggi.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR.
6. Menteri negara adalah pembantu presiden.
7. Kekuasaan kepada negara terbatas.

33. Masa Orde Baru Masa Reformasi
(Sebelum amandemen UUD 1945) (Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum Negara Indonesia adalah negara
(rechtssaat) Hukum.
Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan Kekuasaan negara tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Presiden ialah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi menurut UUD. Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Presiden tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara ialah pembantu Presiden,
menteri negara tidak ber-tanggungjawab menteri negara tidak ber-tanggungjawab
kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas. terbatas.

34. Sebelum Amandemen UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
MA BPK DPR PRESIDEN DPA

35. Setelah Amandemen UUD 1945

36. Pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia berdasar pada UUD 1945
hasil amandemen yang dimulai dengan penyelenggaraan pemilu 2004 yang
dilaksanakan untuk memilih:
Presiden dan wakil presiden dalam satu paket;
Anggota DPR dan DPRD;
Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Sikap kita sebagai warga negara:
Bangga
Mendukung
Karena, sistem pemerintahan Indonesia sekarang bertujuan untuk
mewujudkan sistem pemerintahan demokratis.

38. PARLEMEN (LEGISLATIF) MAHKAMAH PRESIDEN
ATAU KONGGRES AGUNG (EKSEKUTIF)
(YUDIKATIF)
BADAN SENAT
PERWAKILAN
PEMILIHAN UMUM TETAP PEMILIHAN UMUM
R A K Y A T P E M I L I H
Keterangan :
: Checking Power With Power

39. PERDANA MENTERI
DEWAN MENTERI-MENTERI
(KABINET)
PARLEMEN
Pemilihan Artikulasi
Umum Kepentingan
PEMILIH
Keterangan :
: Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah
(Eksekutif).
: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada
parlemen (legislatif).

40. Nama resmi : Zhonghua Renmin Gonghe Guo
Bentuk Pemerintahan : Republik Demokratis
Kepala Negara : Presiden
Kepala Pemarintah : Perdana Manteri
Suku Bangsa : China Han, Mongol, Manchu, Korea
Bahasa : Mandarin, Yue, Wu, Hokka, Xiang,
Gan Min, Zhuang, Hui, Yi
Pokok-pokok sistem pemerintahan di Cina adalah :
a. Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi
b. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem
demokrasi komunis
c. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala
pemerintahan adalah perdana
d. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat
Nasional (National People’s Congress or Quanguo Renmin
Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya
merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi
untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan
penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai
komunis.

41. Konferensi Negara Tertinggi Ketua Dewan Pertahanan
Nasional
Komisi Tetap
Dewan Negara :
Perdana Menteri
15 Wakil Perdana Menteri,
Sekretaris Jenderal, Konggres Rakyat
Menteri-menteri, dan Mahkamah Kejaksaan
Nasional
Kepala-Kepala Komisi Rakyat Rakyat
Tertinggi Tertinggi
49 Kementerian dan Komisi
Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung
Konggres-konggres Pengadilan-
Dewan-Dewan Rakyat PengadilanRak Kejaksaan
Rakyat
yat Tertinggi Rakyat
Daerah-daerah Istimewa Pengadilan-
dan chou otonom Pengadilan Kejaksaan
Rakyat Menengah Rakyat
Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain

42. Pokok sistem pemerintahan Afrika Selatan:
a. Sejak tahun 1994, menerapkan sistem politik
demokrasi anti apartheid. Yaitu sitem politik yang
membedakan warga atas warna kulit.
b. Merupakan negara kesatuan
c. Bentuk pemerintahan Republik
d. Sistem pemerintahan presidensial
e. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu
Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.
f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan-badan
Constitusional Court, Supreme Court of Appeal, High
Courts, dan Magistrate Courts.

44. Pengertian Pers
 Secara Etimologis, Kata pers (Belanda), Press
(Inggris), atau Presse (Prancis), berasal dari bahasa
Latin, pressare dari kata premere, yang berarti tekan atau
cetak.
 Definisi terminologisnya ialah Media massa cetak. Dalam
bahasa Belanda ialah gedrukten, atau drukpers, dalam
bahasa Inggrisnya printed media atau printing press atau
press.
 Oemar Seno Adji, pers dalam arti sempit mengandung
penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita
dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti luas adalah
semua media (mass communications) yang
memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik
dengan kata-kata tertulis maupun kata lisan.

45. Pengertian Pers (lanjutan)
 L. Taufik, Pers terbagi dua yaitu Pers dalam arti sempit : surat
kabar, koran, majalah, tabloid, dan bulletin-bulletin kantor berita.
Jadi, pers terbatas pada media tercetak. Pers dalam arti luas
mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film, dan
internet.
 Weiner, pengertian pers sebagai wartawan media atau media
cetak, publisitas, peliputan berita, mesin cetak, naik cetak.
 Alex Sour, pengertian pers sebagai media cetak yang
mengandung penyiaran fakta, pikiran, ataupun gagasan dengan
kata-kata tertulis.

46. Pengertian Pers (lanjutan)
 Menurut Ilmu Komunikasi, pers memiliki arti :
1. Usaha percetakan atau penerbitan
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
3. Penyiaran berita melalui surat kabar,
majalah, radio, dan televisi
4. Orang-orang yang bergerak dalam
penyiaran berita
5. Media penyiaran berita yakni surat kabar,
majalah, radio, dan televisi.

47. Pengertian Pers (lanjutan)
 UU No. 40/1999 Pasal 1 (a), Pers adalah lembaga sosial dan
wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan
jurnalistik meliputi
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan
gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya
dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan
segala jenis saluran yang tersedia.

48. Pengertian Pers (lanjutan)
 Kesimpulan : Pers adalah segala usaha dari alat-alat komunikasi
massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan
hiburan, keinginan, peristiwa, dan berita yang terjadi dalam
wujud surat kabar, majalah, bulletin atau media cetak lain atau
diusahakan melalui radio, televisi, film, dan sebagainya. Jadi
dalam hal ini adalah semua media komunikasi, yaitu media
cetak, media audio, media audio visual, dan media elektronik.

49. Pungsi Pers
UU No. 40/1999 pasal 3 :
 Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
 Pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

50. Pers berfungsi sebagai media
Informasi (Information)
Memberikan berbagai informasi yang penting dan bermakna bagi
masyarakat untuk kehidupannya (berbagai bidang, aspek atau
dimensi). Contoh Informasi tentang kebijakan, program dan
peraturan negara kepada masyarakat agar cepat diketahui. Pers
juga menjadi sarana informasi antarindividu atau kelompok-
kelompok dalam masyarakat.

51. Pers berfungsi
sebagai media
Pendidikan
(Education)
Pers memuat atau menyajikan tulisan-tulisan yang mengandung
pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan
dan wawasannya.
Tegasnya, pers mendidik masyarakat untuk lebih meningkatkan
pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan.

52. Pers berfungsi
sebagai media
hiburan
(Recreation)
Pers hendaknya dapat menyuguhkan berita yang menyegarkan,
humor atau jenaka yang mengandung daya imajinasi yang positif,
karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia (basic human
needs). Misalnya, isi koran atau majalah yang bersifat hiburan dapat
berbentuk cerpen, cerbung, cerber, TTS, karikatur dan lain
sebagainya.

53. Pers berfungsi sebagai media
kontrol sosial (Social control)
Kontrol masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, istilah kontrol
sosial terkandung makna demokratic atau open management yang di
dalamnya terdapat unsur-unsur :
Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan (social
participation)
Pertanggungjawaban pemerintah terhdp rakyat
(social
responsibility)
Dukungan rakyat terhadap pemerintah (sosial
support)
Kontrol masyarakat terhadap tindakan pemerintah
(social
control)

54. Pers berfungsi sebagai Lembaga
Ekonomi
 Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers
memiliki bahan baku informasi yang diolah sehingga
menghasilkan produk berita yang diminati oleh
masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Pers dapat
memanfaatkan alam sekitarnya sebagai nilai
jual, sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal
dari hasil produksinya.
 Pers sebagai lembaga ekonomi menyediakan jasa
sosialnya untuk kepentingan masyarakat yang
membutuhkan dengan tujuan memperoleh citra
positif dan nilai jual atas program-program kerjanya.
Misalnya, meliputi kegiatan bakti sosial, acara open
house, atau kegiatan lainnya. Ditambah lagi bidang
penjualan kolom advertising, kolom artikel atau
kolom berita lainnya.

55. Hak-hak Pers menurut UU No.40/1999 pasal 4
 Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
 Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan,
atau pelanggaran penyiaran.
 Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi.
 Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,
wartawan mempunyai hak tolak.

56. Kewajiban Pers menurut UU No.40/1999 pasal 5
 Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan
masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
 Pers wajib melayani hak jawab
 Pers wajib melayani hak koreksi

57. Peranan Pers menurut UU No.40/1999 pasal 6
Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinnekaan
Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang
tepat, akurat dan benar
Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan kepentingan umum
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

58. Pers berperan sebagai Agen
Pembangunan (?)
 Pers merupakan media atau sarana untuk mensosialisasikan
berbagai program pembangunan
 Dengan sosialisasi tersebut akan menimbulkan kesadaran
pada diri warga masyarakat untuk terlibat atau berpartisifasi
dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya.

59. Asas dan misi Pers
 Asas Pers : Kemerdekaan pers adalah salah satu
wujud kedaulatan rakayat yang berasaskan
prinsif-prinsif demokrasi, keadilan, dan supremasi
hukum.
 Misi Pers : Ikut mencerdaskan
masyarakat, menegakkan keadilan dan
memberantas kebatilan.

60. Konsep Demokrasi
menurut Andi Mustari Pide (Pakar
Negarawan)
 Secara etimologis, kata demos berarti
rakyat, dan cratein atau kratos berarti
kekuasaan. Jadi demokrasi artinya
rakyat yang berkuasa (government of
rule by the people).
 Demokrasi dalam arti formal yaitu
demokrasi sebagai suatu sistem
pemerintahan atau sistem politik dengan
kedaulatan rakyat dilaksnakan oleh
para wakil rakyat dalam lembaga
perwakilan rakyat.
 Demokrasi dalam arti material disebut
sebagai demokrasi yang asasnya
dipengaruhi oleh kultur dan historis atau
sejarah suatu bangsa.

61. Masyarakat Demokratis (?)
Masyarakat yang ….
menyelesaikan konflik secara damai;
tidak menggunakan kekerasan atau paksaan;
perubahan secara damai;
pergantian kekuasaan secara konstitusional;
menghargai adanya keanekaragaman;
menegakkan keadilan;
menjunjung tinggi adanya kebebasan yang dimiliki
anggota masyarakatnya

62. Unsur Pokok Dalam
Demokrasi
Partisifasi rakyat dalam
pemerintahan
Jaminan Hak Asasi Manusia
atau hak dasar warga negara

63. Negara dikatakan demokrasi (Miriam
Budiardjo
 Pemerintah atau eksekutif
 Parlemen atau Badan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif
 Badan-badan peradilan sebagai lembaga yudikatif
 Partai-partai Politik
 Pemilihan Umum (Pemilu)
 Pers atau media massa yang bebas dan bertanggung jawab

64. Pilar Demokrasi (Mahfud MD)
Lembaga legislatif atau parlemen sebagai tempat wakil rakyat
Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan
negara dalam arti sempit
Lembaga Yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum
dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang
Adanya pers sebagai alat kontrol masyarakat

65. Tujuan dari pelaksanaan fungsi kontrol Pers (1)
Menjaga agar UU yang telah dibuat oleh wakil rakyat dijalankan
dengan baik oleh semua pihak
Melindungi Hak-hak asasi manusia dari tindakan kesewenangan oleh
siapa pun
Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat
Menjaga agar jalannya pemerintahan sesuai aturan
Mewujudkan agar perencanaan negara sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat dan bangsa.
Menjaga agar penggunaan budget negara sesuai sasaran

66. Tujuan dari pelaksanaan fungsi
kontrol Pers (2)
Menjaga agar aparat pemerintah menjalan
tugas dengan baik dan mengabdi kepada
rakyat
Ikut mewujudkan administrasi negara sesuai
dengan aturan
Melakukan koreksi agar pemerintah
menempatkan pejabat sesuai dengan kualitas
dan aspirasi rakyat
Membantu tegaknya rule of law (pemerintah
berdasarkan hukum)
Mendukung pemerintahan dalam menjalankan
open management
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh, dll.

67. Perkembangan Pers di
Indonesia (1)
Pers Nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang
Indonesia terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan
bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-
hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Dari pers Nasional
inilah yang selanjutnya berkembang sebagai Pers Indonesia.

68. Perkembangan Pers di
Indonesia (2)
Pers Nasional atau Pers Indonesia dimulai
sejak masa :
 Pergerakan
 Demokrasi Liberal
 Demokrasi Terpimpin
 Orde Baru
 Alam Reformasi

69. Perkembangan Pers di
Indonesia (3)
Pers Masa Pergerakan :
 Masa bangsa Indonesia berada di bawah
penjajahan Belanda sampai saat masuknya
Jepang.
 Pers masa ini tidak dapat dipisahkan dari
kebangkitan nasional bangsa Indonesia
melawan penjajahan (munculnya pergerakan
modern Budi Utomo, 20 Mei 1908).
 Pers saat ini berfungsi sebagai alat perjuangan.
Pers menyuarakan kepedihan, penderitaan, dan
merupakan refleksi dari isi hati bangsa terjajah.
 Pers mejadi pendorong bangsa Indonesia dalam
perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan
bangsa.

70. Perkembangan Pers di Indonesia (4)
Contoh Harian yang terbit pada masa pergerakan :
 Harian Sedio Tomo sebagai kelanjutan dari harian
Budi Utomo (Yogyakarta), Harian Darmo Kondo
(Solo oleh Sudaryo Cokrosisworo), Harian Utusan
Hindia (Surabaya, HOS. Cokroaminoto), Fadjar Asia
(Jakarta, Haji Agus Salim), Majalah mingguan
Pikiran Rakyat (Bandung, Ir. Soekarno), Majalah
berkala Daulat Rakyat (Moh.Hatta dan Sutan
Syahrir).
 Catatan : karena sifat dan isi pergerakan adalah
anti penjajahan maka dapat tekanan dari
pemerintahan Hindia Belanda, caranya dengan
memberangus dan menutup usaha penerbitan pers
pergerakan. Saat inilah berdiri pula Kantor berita
Nasional Antara (13 Desember 1937).

71. Perkembangan Pers di Indonesia (5)
Pers Masa Penjajahan Jepang :
 Pada masa ini pers nasional mengalami
kemunduran besar, dibawah tekanan penderitaan
dan pengekangan kebebasan lebih dari zaman
Belanda karena dijadikan alat pemerintah Jepang
dan pro Jepang.
 Harian yang muncul saat itu : Asia Raya (Jakarta),
Sinar Bary (Semarang), Suara Asia (Surabaya), dan
Tjahaya (Bandung).
 Keuntungan yang didapat dari insan pers Indonesia
yang bekerja pada penerbitan Jepang :
Pengalaman menggunakan alat-alat dan fasilitas,
Bahasa Indonesia makin sering dan luas digunakan
dalam pemberitaan, membuat rakyat menjadi lebih
kritis dalam berpikir.

72. Perkembangan Pers di Indonesia (6)
Pers Masa Revolusi Fisik (1945-1949) :
Pers berperan sebagai alat mempertahankan
kemerdekaan dan patriotisme nasional.
Saat ini pers ada dua : (1). Pers Nica (Belanda)
yaitu pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh
tentara sekutu dan Belanda. (2). Pers Republik :
pers yang dioterbitkan oleh orang Indonesia.
Pers Republik menyuarakan semangat
mempertahankan kemerdekaan dan menentang
usaha pendudukan sekutu. Sebaliknya Pers NICA
berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia agar
menerima Belanda berkuasa lagi di Indonesia.
Pada masa ini lahir Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) dan Serikat Pengusaha Surat
Kabar (SPS).

73. Perkembangan Pers di
Indonesia (7)
Pers Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) :
Pers berperan sebagai pranata sosial masyarakat demokrasi
yang bebas sesuai dengan sistem liberal yang diterapkan
sesuai UUDS 1950.
Fungsi Pers masa ini : sebagai perjuangan kelompok partai
atau aliran politik

74. Perkembangan Pers di Indonesia (8)
Pers Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) :
Dikeluarkannya dekrit Presiden (Ir. Soekarno), 5 Juli
1959 : kembali ke UUD 1945 dan Manifesto Politik
yang menterjemah-kan Pancasila sebagai
Nasakom, menciptakan dominasi PKI dan
komunisme sebagai ideologi perjuangan.
Realitanya, prinsif demokrasi (atas dasar sila ke-4)
telah terjadi penyimpangan, konsentrasi kekuasaan
di tangan satu orang (diktator otoriter).
Pers nasional saat itu menganut konsep pers otoriter
yang merupakan terompet penguasa dan bertugas
mengagung-agungkan pribadi presiden dan
mengindokrinasikan manifesto Politik (Manipol) serta
menggerakkan aksi-aksi massa yang revolusioner
dan ketetapan pemerintah lainnya. Tegasnya : Pers
sebagai alat propaganda politik Ideologi Nasakom.

75. Perkembangan Pers di Indonesia (9)
Pers Masa Orde Baru (1966-1998) :
Lahirnya UU No. 11/1966 tgl. 12 Desember 1966
tentang Pers. Pers sebagai pranata sosial yang
melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD
1945. Kemudian diubah dengan UU No. 21 tahun
1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
Dalam UU ini mengakui dan menjamin hak
kebebasan pers WNI, menghapus SIT, tetapi
memberlakukan SIUPP.
Pers : media vital komunikasi pembangunan, orde
baru yang mulanya bersikap terbuka dan
mendukung pers, berbalik menekan kebebasan
pers (tidak sejalan dengan kepentingan
pemerintah/terlalu berani mengkritik pemerintah)
dibreidel atau dicabut SIUPP. Contoh yang dialami
majalah Tempo.

76. Perkembangan Pers di Indonesia (10)
Pers Masa Reformasi (1998 sampai saat ini) :
Ditandai dengan keluarnya UU Nomor 40/1999
tentang Pers.
Pers Nasional kembali menikmati kebebasan pers sesuai alam
reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakayat
Indonesia.
Pemerintah sangat mempermudah izin penerbitan Pers, akibatnya
banyak sekali penerbitan pers (koran-koran, majalah atau tabloid
baru bermunculan).

77. Kode Etik Jurnalistik
Kode : sistem pengaturan-pengaturan (system of
rules).
Etik :
norma perilaku.Perbuatan dikategorikan
etis apabila perbuatan tsb. Sesuai dengan
aturan-aturan yang menuntun perilaku baik
manusia, sebaliknya yang tidak etis apabila
segala aturan tingkah laku yang ada dilanggar
atau tidak diindahkan.
Jurnalistik :
profesi dalam kegiatan tulis menulis
berita atau kewartawanan.
: sejumlah aturan dasar yang
Kode Etik Jurnalistik
mengikat seluruh profesi kewartawanan dalam
menjalankan tugas dan perannya sebagai
wartawan.

78. Kode Etik Jurnalistik
Ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya menurut M.
Alwi Dahlan, Ph.D
1. Etik Institusional yaitu sistem aturan, peraturan, kebijaksanaan yang
dikembangkan oleh institusi.
2. Etik Personal : sistem nilai dan moralitas perorangan yang
merupakan hati nurani wartawan, didasarkan pada keyakinan
pribadi yang menimbang tindakan yang hendak dilakukan.
3. Etik Profesional : menentukan cara pemberian yang paling tepat
sehingga informasi itu mudah diterima oleh khalayak, dalam
proporsi yang wajar.

79. Ciri dari suatu Kode Etik
Kode etik dibuat dan disusun oleh organisasi profesi ybs.
Sesuai dengan aturan organisasi dan bukan dari pihak luar.
Sanksi bagi yang melanggar kode etik bukan pidana,
melainkan bersifat moral atau mengikat secara moral pada
anggota kelompok tersebut.
Daya jangkau suatu kode etik hanya berlaku pada anggota
organisasi yang memiliki kode etik tersebut bukan pada
organisasi lain.

80. Aturan main (rules of the
game) Pers Nasional
Landasan Idiil : Falsapah Pancasila (Pembukaan
UUD 1945)
Landasan Konstitusional : UUD 1945
Landasan Yuridis : UU Pers (UU No. 40/1999)
Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik
Landasan Etis : Tata Nilai yang berlaku dalam
masyarakat

81. Kebebasan Pers
(Kemerdekaan Pers)
 Kebebasan Pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik
secara tulisan maupun lisan melalui pers, seperti
harian, majalah, bulletin dan sebagainya. Kebebasan pers
merupakan manifestasi dari freedom of speech (kebebasan
berbicara)
 Kebebasan pers diberbagai negara mempunyai pengertian yang
berbeda-beda tergantung pada : filsafat negaranya, pola
pertumbuhan politiknya, hakikat manusianya, masyarakat dan
negaranya, hubungan antara rakyat dan negara, hakikat
pengetahuan, serta kebenaran dan moral.

82. Ciri Kebebasan Pers Indonesia
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang sehat
Pers sebagai penyebar informasi yang objektif
Pers sebagai penyalur aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan
partisifasi masyarakat
Pers yang melakukan kontrol sosial yang konstruktif
Terdapat interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarkat.

83. Prinsif pertanggungjawaban Pers Nasional
(UU No. 40/1999 pasal 5)
Pers nasional berkewajiban memberitakan
peristiwa dan opini dengan menghormati
norma-norma agama dan rasa kesusilaan
masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
Pers wajib melayani hak jawab, yaitu hak
seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan
terhadap pemberitaan berupa fakta yang
merugikan nama baiknya.
Pers wajib melayani hak koreksi, yaitu hak
setiap orang untuk mengkoreksi atau
membertulkan kekeliruan informasi yang
diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya
maupun orang lain.

84. Menurut S. Tasrif, diakui dan dijaminnya
Kebebasan Pers dalam suatu negara
bila memenuhi tiga syarat sbb :
 Tidak ada kewajiban menurut hukum untuk meminta surat izin terbit
bagi suatu penerbitan pers kepada pemerintah.
 Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk
melakukan penyensoran sebelumnya terhadap berita atau karangan
yang akan dimuat dalam suatu penerbitan pers.
 Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk
melakukan penerbitan pers, baik untuk selama-lamanya maupun
untuk jangka waktu tertentu.

85. Teori Pers dalam hubungannya dengan Negara (1)
1. Teori Libertarian : hubungan antara pers dengan pemerintah bersifat
bebas, bahkan pers mempunyai fungsi mengawasi pemerintah.
2. Teori Social Responsibility (pertanggungjawaban sosial) : pers harus
menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat
dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
3. Teori otoritarian : pemerintah mengawasi pers melalui surat izin terbit
(SIT), sensor, dan pemberangusan.

86. Teori Pers dalam hubungannya dengan Negara (2)
4. Teori media pembangunan (totalitarian) : pers harus menerima
pengawasan dari pemerintah dan menjalankan tugas
pembangunan nasional.
5. Teori Media demokratik partisipan : tetap menghendaki kebebasan
pers, namun menentang adanya komersialisasi dan monopolitik
pers oleh swasta sehingga perlu dikembangkan media partisifasi
dan interaktif yang berukuran kecil.

87. Bentuk-bentuk penyalahgunaan
kebebasasn Pers (1)
Penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik. Contoh
kesalahn penyebutan nama tersangka dan kurang jelasnya suatu
gambar atau peristiwa.
Peradilan oleh pers (trial by pers) : pemberitaan yang terus menerus
pada satu pihak, sedangkan pihak lain yang terlibat tidak diberitakan
akan menghasilkan berita yang tidak seimbang. Seseorang merasa
diadili oleh pers karena pemberitaan yang tidak seimbang tersebut.

88. Bentuk-bentuk penyalahgunaan
kebebasasn Pers (2)
Membentuk opini yang menyesatkan : Tulisan yang dimuat oleh pers
kadang dapat menciptakan opini yang sebaliknya dari seseorang.
Opini ini tercipta justru menyesatkan karena tidak benar dan tidak
berdasarkan fakta.
Tulisan-tulisan bernada fitnah dan provokasi : tulisan yang dimuat amat
vulgar, dapat memicu keterlibatan pihak lain dan memancing emosi.
Berita bohong : berita yang tidak kuat sumbernya dapat menciptakan
berita yang tidak benar.

89. Penyakit Pers (syamsul Mu’arif)
 Pornografi
 Character assasination (pembunuhan karakter)
 Berita palsu
 Provokasi dan iklan yang menyesatkan
 Wartawan yang tidak profesional (biasa mendapat julukan
wartawan bodreks)

90. Mengapa pemerintah harus berupaya dalam mengendalikan
kebebasan pers ?… (1)
 Agar kebebasan pers yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk
kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan/sesuai dengan
fungsi, peran dan tanggung jawab pers.
 Agar masyarakat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya
untuk meningkatkan perolehan, pengelolaan serta pemanfaatan
informasi untuk kehidupan sehari-hari.

91. Mengapa pemerintah harus berupaya dalam
mengendalikan kebebasan pers ?… (2)
 Agar insan pers dapat bertanggung jawab untuk
memberikan timbal balik yang positif kepada
pemerintah, khususnya untuk membantu terlaksananya
program-program pemerintah
 Mendorong terwujudnya masyarakat yang
demokratis, cerdas, partisifatif, dan bertanggung jawab
terhadap pembangunan bangsanya.

92. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan
kebebasan pers (1)
1. Membuat perangkat hukum atau aturan-aturan dasar
tentang kehidupan pers (UUNo. 40/1999);
2. Memberikan pembinaan kepada pers agar lebih maju dan
berkembang serta lebih mengoptimalkan kinerja dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Memprakarsai mekanisme dialog antara kompenen
pemerintah, pers, dan masyarakat untuk lebih
meningkatkan hubungan fungsional antara ketiganya;

93. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan
kebebasan pers (2)
4. Membantu pers dalam penerbitan buku-buku tentang pers,
sebagai bahan bacaan bagi kalangan pers, pejabat
pemerintah serta masyarakat umum;
5. Menghormati pelaksanaan kode etik jurnalistik, maupun
pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya;
6. Bersama-sama dalam upaya memberantas pengayakit pers;
7. Menyelenggarakan kegiatan seminar dalam usaha
mengembangkan konsepsi, nilai-nilai dan mekanisme.

94. Dampak yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan pers
atau media Massa (1) :
Menyulut konfliks dalam kehidupan masyarakat, karena
pemberitaan pers yang tidak objektif
Merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
Terhambatnya pembangunan nasional karena pers
merupakan salah satu pilar (the fourth pillar) dalam
pembangunan nasional.

95. Dampak yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan pers
atau media Massa (2) :
Munculnya sikap apriorisme atau selalu berpandangan
negatif (jelek) kepada pihak-pihak tertentu karena
pemberitaan pers yang selalu menyudutkan
(mendeskriditkan) pihak-pihak tertentu.
Menimbulkan pendekatan yang tidak kunjung selesai antara
pihak-pihak tertentu, akhirnya akan berujung pada
perbuatan-perbuatan merusak satu sama lainnya.

96. Hubungan yang bersifat mitra (partnership), interaktif positif dan
dinamis (interaksi konstruktif) antara pihak Pers (wartawan),
masyarakat dan pemerintah
Pers (wartawan)
Masyarakat Pemerintah

97. Untuk meminimalisir atau mencegah dampak yang timbul
akibat penyalahgunaan kebebasan pers atau media massa.
Pihak Wartawan :
 Kejujuran dalam mengulas suatu kejadian
 Dukungan nilai-nilai autentik
 Kesedian untuk bertanggung jawab
 Memiliki kemandirian moral
 Memiliki keberanian moral
 Memiliki kerendahan hati
 Sikap kritis dan realistis

98. Untuk meminimalisir atau mencegah dampak yang timbul
akibat penyalahgunaan kebebasan pers atau media massa.
Pihak Masyarakat :
 Turut memberikan saran atau masukan kepada pers tentang
berbagai hal
 Memberikan informasi atau keterangan kepada pers yang
sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Turut memanfaatkan pers dengan sebaik-baiknya agar
perkembangan pers berjalan secara baik.

99. Untuk meminimalisir atau mencegah dampak yang timbul
akibat penyalahgunaan kebebasan pers atau media
massa.
Pihak Pemerintah :
 Menegakkan hukum dan peraturan tentang pers dengan
setegas-tegasnya.
 Tidak turut campur terlalu dalam karena akan
menggerogoti kebebasan pers itu sendiri.
 Memberikan kesempatan kepada para investor untuk
membangun basis industri pers.

100. Berjiwa Pancasila
Bertakwa pada
TYME Taat kepada
UUD 1945
Kepribadian
Wartawan Indonesia
Berjuang untuk
Bersifat kesatria
emansipasi bangsa
Menjunjung tinggi
HAM

101. Pengertian Berita
1. Dean M. Lele Spencer : berita merupakan suatu kenyataan atau ide
yang benar dan dapat menarik perhatian sebagaian pembaca.
2. Eric C. Hepwood : berita adalaj laporan pertama dari kejadian penting
dan dapat menarik perhatian umum.
3. Dja’far H. Assegaf : berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang
terbaru dan dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan yang
kemudian dapat menarik perhatian pembaca, karena luar
biasa, karena penting, atau karena mencakup segi human interes
seperti humor, emosi, dan ketegangan.

102. Pengertian Berita
4. Willard C. Bleyer : berita adalah sesuatu yang terasa (baru) yang
dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar.
5. Amak Syarifufudin : berita adalah suatu laporan kejadian yang
ditimbulkan sebagai bahan yang menarik perhatian publik massa
media.
6. William S. Maulsby : berita adalah suatu penuturan secara benar,
tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting, dan
kejadian baru terjadi sehingga dapat menarik perhatian pembaca
suarat kabar yang memuat berita tersebut.

103. Pengertian Berita
7. JB. Wahyudi : berita adalah laporan tentang peristiwa atau
pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik sebagian
khalayak, masih baru, dan dipublikasikan secara luar melalui
media. Suatu peristiwa tidak akan menjadi berita bila tidak
dipublikasikan melalui media massa secara periodik.
8. Mitchel V. Charnley : berita adalah laporan tercepat mengenai
fakta atau opini yang mengandung hal-hal yang menarik
minat, penting, atau kedua-duanya bagi sejumlah orang.

104. Unsur-unsur Berita
1. Cepat : aktual atau ketapatan waktu
2. Nyata (faktual) : informasi tentang sebuah fakta
3. Penting : menyangkut kepentingan orang banyak
4. Menarik : mengundang orang untuk membaca
5. Fakta disusun menjadi laporan dan dipublikasikan melalui media
massa.

105. Metode (cara) atau teknik
mencari Berita
1. Sistem Beat (beat system) : seorang wartawan mencari berita
dengan cara mendatangi sumber berita (tempat tertentu) secara
teratur.
2. Sistem meneruskan (follow up system) : mengembangkan berita
yang sudah ada, dengan cara melengkapi, mempertajam, atau
menekankan hal-hal khusus dari berita tersebut.

106. Metode (cara) atau teknik
mencari Berita
3. Sistem penugasan (Assignment) : Penugasan oleh seorang
pimpinan mencari berita di suatu daerah (luar daerah)
karena di anggap penting dengan konsekwensi dana.
4. Sistem wawancara (Interview) : Hampir setiap kegiatan
wartawan melakukan wawancara, baik sebagai
kelengkapan data maupun khusus untuk mencari berita
utama.

107. Metode (cara) atau teknik
mencari Berita
5. Sistem menulis sendiri (inventing) : berdasarkan fakta dan data
yang ada, wartawan menulis sendiri berita yang akan
diterbitkan dan menanggung resiko apa yang ditulisnya. Sistem
ini, diperlukan feeling atau naluri yang tinggi, keberanian
menghadapi aparat hukum, tanggung jawab, dan harus dapat
mengontrol keadaan.

108. Hal penting cara mencari berita
menurut pedoman wartawan :
o Memiliki rasa ingin tahu
o Tinggalkan kantor
o Bicara dengan banyak orang dari berbagai latar belakang
o Baca koran Anda sendiri
o Jangan segan-segan meniru ide-ide dari surat kabar lain
o Baca pernyataan-pernyataan resmi, miskipun
membosankan

109. Hal penting cara mencari berita
menurut pedoman wartawan :
o Perhatiakan televisi dan dengarkan radio
o Siapkan map peristiwa mendatang (catatan jadwal/agenda acara
yang bisa menjadi berita)
o Kunjungilah pasar dan pameran
o Berbicara dan berdiskusi dengan semua reporter
o Gunakan waktu berkeliling kota, berbaur dengan masyarakat dan
jangan asingkan diri Anda.
o Sekali-kali pergilah menyendiri dan berpikir untuk menemukan ide
pencarian atau pembuatan berita.

110. Manfaat Media
Massa
Media
massa
Media Cetak Media Elektro
surat kabar, TV, radio,
tabloid,Majalah
buletin/famflet film,
internet, dll.
Fungsi Umum
Fungsi
Fungsi Khusus
khusus
Informasi, m
endidik, me
informasi nghibur hiburan
dan kontrol
sosial

111. Konsep fakta, data dan
informasi
Fakta : kenyataan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi
(potret dari peristiwa).
Data : gambaran fakta yang belum diubah, dimanifulasi
(masih mentah dan belum diubah)
Informasi : hasil pengolahan data yang dapat
memberikan arti atau manfaat.

112. Hubungan fakta, data
dan informasi
FAKTA DATA INFORMASI
Pengolahan Data
Alat Pengolahan data :
 Otak (Utama)
 Manual Elektrik
 Mekanik  Elektronik

113. Syarat berita yang layak
dimuat media
Benar terjadi (ada fakta) Menarik
Aktual (ketepatan waktu) Akurat dan jelas
Lengkap Tersusun baik
Apa adanya (Objektif) ada standar rumus
Berimbang penulisan : 5W+1H

114. Standar rumus
penulisan berita
5W + 1H What = apa yang terjadi
Where = di mana hal itu terjadi
When = kapan peristiwa itu terjadi
Who = siapa yang terlibat/terlihat
Why = mengapa hal itu terjadi (LB)
How = bagaimana proses terjadinya

115. Sifat Berita
Mengarahkan pembaca, pendengar (pemirsa)
mengikuti alur penulis.
Menumbuhkan atau membangkitkan semangat
motivasi juang
Memberi penerangan llustrasi dan contoh-contoh.

116. Sumber Berita
Kumpulan dari
PERISTIWA berbagai berita
MANUSIA
 Observasi
 Wawancara
 Konferensi Pers

117. Opinion news
Straight news
Jenis Berita Interpretative
news
Depth news
Investigations
news

118. Straight news
Berita langsung
apa adanya,
ditulis secara
singkat dan
lugas. Sebagian
besar halaman
depan surat
kabar berisi jenis
berita ini.

119. Depth news Berita
mendalam
dikembangkan
dengan
pendalaman
hal-hal yang
ada di bawah
suatu
permukaan.

120. Investigations
news Berita yang
dikembangkan
berdasarkan
penelitian atau
penyelididkan
dari berbagai
sumber.

121. Interpretative
news
Berita yang
dikembangka
n dengan
pendapat
atau penilaian
penulisnya
atau reporter

122. Opinion news Berita mengenai
pendapat seseorang
(para
cendikiawan, tokoh,
ahli, atau pejabat
mengenai suatu
hal, peristiwa, kondis
i
poleksosbudhanka
m, dll.
Pemakaian ide, pendapat atau kata-kata
seseorang menjadi fakta dalam lingkup
jurnalistik lazim disebut fact in idea.

123. Bagian-bagian yang
membentuk sebuah
berita
 Judul Berita  Tubuh Berita
 Tempat terjadinya
berita (Date Line)
 Teras Berita

124.  Judul Berita
Kepala berita(headline), gunanya untuk
memperkenalkan isi berita yang akan
ditulis. Judul ini hendaknya
mencerminkan isi berita dan ditulis
dengan huruf besar serta tepal
seupaya menarik perhatian.

125.  Tempat terjadinya berita
(Date Line)
Ini merupakan keterangan
sebagai petunjuk tentang
tempat kejadian (nama kota)
dan penyusunan berita.

126.  Teras Berita
Biasanya dinamakan LEAD, yaitu
alenia pertama dari sebuah berita
yang merupakan inti terpenting dari
keseluruhan isi berita yang akan
disajikan.

127.  Tubuh Berita
Berisikan paparan masalah,
penjelasan-penjelasan lebih lanjut
dari teras berita, diuraikan lebih
terperinci mengenai isi berita.

128. Bentuk Berita
Piramida Piramida Terbalik
Berita yang masuk
kategori singkat dan
ditulis mulai dari
hal yang
Teknis sangat
penulisan berita
yang diawali dari penting.
masalah kurang penting
menuju yang paling penting.

129. Cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi perusahaan
pers yang merugikan masyarakat :
1. Mengikuti prosedur hak jawab dan hak koreksi yang
disediakan oleh undang-undang.
2. Melayangkan somasi, mengadu ke kepolisian dan menuntut
perusahan pers yang menyiarkan berita tidak benar tersebut
ke pengadilan.
3. Mendatangi kantor redaksi perusahaan pers dengan
melakukan unjuk rasa, ancaman dan pemukulan terhadap
wartawan media yang menulis berita tsb.

130. Komunikasi
Media Tradisional Media Modern
Alat komunikasi yang Media komunikasi yang
memakai teknologi menggunakan perangkat
sederhana yang teknologi modern, seperti
masih dipertahankan, radio, TV, handphone, video,
seperti media bunyi internet, film, koran, majalah,
(kentongan, beduk teater, sinetron dan lain-lain.
terompet dll), media
gerak/isyarat (asap
api, kibaran
bendera), Media lisan
berupa seni (wayang, Proses pengoperan
ludruk, ketoprak, lambang-lambang yang
dongeng dan mengandung arti antar
sebagainya) individu.

131. Komunikasi
Media Tradisional Media Modern
 Dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana
berkomunikasi dengan orang lain atau masyarakat.
Membantu kehidupan masyarakat dalam rangka ikut
mencerdaskan, menegakkan keadilan dan
memberantas kebatilan.
 Mengetahui dan membeli suatu produk karena ada
iklan di media; tahu ada lowongan kerja di koran;
mencari alamat teman melalui surat pembaca; dapat
berkirim artikel, puisi, foto/gambar di media dan bila
dimuat akan dalam honorarium.

132. Hal-hal lain yang perlu
diketahui
UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
Berita eksklusif : berita yang jarang terjadi.
Menyunting berita : mengawinkan satu data dan
data yang lainnya sehingga membentuk kalimat
yang terangkai dan membuahkan
berita.Orangnya disebut Editor atau redaktur.
Dead Line : batas akhir wartawan mengirim
berita.
Jurnalistik : IP yang mempelajari bagaimna
cara/teknik mencari bahan berita hingga
menyusunnya menjadi berita/laporan yang
menarik di dalam media massa cetak maupun
elektronik.

133. BAB IV
PENTINGNYA GLOBALISASI BAGI BANGSA
INDONESIA

134.  Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang
maknanya ialah universal.
 Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan,
kecuali sekedar definisi kerja (working definition),
sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya.
 Ada yang memandangnya sebagai suatu proses
sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang
akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia
makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan
kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan
menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan
budaya masyarakat

135.  MARTIN ALBROWN
Globalisasi menyangkut seluruh proses dimana
penduduk dunia terhubung kedalam komunitas
dunia tunggal, komunitas global
 M.WATERS
Sebuah proses sosial dimana halangan – halangan
yang bersifat geografis pada tatanan sosial dan
budaya semakin menyusut dan setiap orang
semakin sadar bahwa mereka semakin dekat satu
sama lain.
 EMMANUEL RICHTER
 Jaringan kerja global yang secara bersamaan
menyatukan masyarakat yang sebelumnya
terpencar – pencar dan terisolasi dalam planet ini
ke dalam ketergantungan yang saling
menguntungkan dan persatuan dunia.

136.  ROBERT COX
Karakteristik globalisasi adalah
kecenderungan menyatunya produksi dan
pembagian kerja secara internasional,
perpindahan penduduk dari selatan ke
utara, lingkungan kompetisi baru yang
mempercepat poses itu, dan
internasionalisasi negara … membuat
negara sebagai agen globalisasi baru.
 R. ROBERTSON
Proses mengecilnya dunia dan
meningkatnya kesadaran akan dunia
sebagai satu kesatuan… ke saling
ketergantungan dan kesadaran global
akan dunia yang menyatu pada abat ke-
20.

137.  BANK DUNIA
Kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk
memprakasai transaksi ekonomi denganorang – orang dari
negara lain.
 IMF
Meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara
negara – negara di dunia yang ditandai oleh peningkatan
dan keragaman volume transaksi barang dan jasa lintas
negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat.
 ENSIKLOPEDIA WIKIPEDIA INDONESIA
Sebuah perubahan sosial berupa bertamahnya keterkaitan
diantara transkulturasidan perkembangan teknologi di
bidang trandportasi dan komunikasi yang memfasilitasi
budaya an ekonomi internasional.
 PENGERTIAN UMUM
Kecenderungan semakin kuatnya ikatan ekonomi, politik,
teknologi dan budaya yang menghubungkan berbagai
individu, komunitas, perusahaan dan pemerintahan di
seluruh dunia.

138.  proses globalisasi akan membuat dunia
seragam.
 Proses globalisasi akan menghapus
identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal
atau etnis akan ditelan oleh kekuatan
budaya besar atau kekuatan budaya
global.

139.  Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi
komunikasi seolah - olah telah membuat batas-batas dan jarak
menjadi hilang dan tak berguna
 Terbukanya sistem perekonomian negara
 Liberalisame keuangan internasional
 Semakin besarnya keinginan orang untuk melakukan traveling antar
negara atau pindah dari negara yang satu ke negara yang lain.

146.  Perubahan dalam konsep ruang dan waktu.
Perkembangan barang-barang seperti telepon
genggam, televisi satelit, dan internet
menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi
demikian cepatnya, sementara melalui
pergerakan massa semacam turisme
memungkinkan kita merasakan banyak hal dari
budaya yang berbeda.
 Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara
yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai
akibat dari pertumbuhan perdagangan
internasional, peningkatan pengaruh perusahaan
multinasional, dan dominasi organisasi semacam
World Trade Organization (WTO).

147.  Peningkatan interaksi kultural melalui
perkembangan media massa (terutama
televisi, film, musik, dan transmisi berita dan
olah raga internasional). saat ini, kita dapat
mengonsumsi dan mengalami gagasan
dan pengalaman baru mengenai hal-hal
yang melintasi beraneka ragam budaya,
misalnya dalam bidang fashion, literatur,
dan makanan.
 Meningkatnya masalah bersama, misalnya
pada bidang lingkungan hidup, krisis
multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

148.  Para globalis percaya bahwa globalisasi
adalah sebuah kenyataan yang memiliki
konsekuensi nyata terhadap bagaimana
orang dan lembaga di seluruh dunia
berjalan. Mereka percaya bahwa negara-
negara dan kebudayaan lokal akan hilang
diterpa kebudayaan dan ekonomi global
yang homogen

149.  Para tradisionalis tidak percaya bahwa
globalisasi tengah terjadi. Mereka
berpendapat bahwa fenomena ini
adalah sebuah mitos semata atau, jika
memang ada, terlalu dibesar-besarkan.
Mereka merujuk bahwa kapitalisme
telah menjadi sebuah fenomena
internasional selama ratusan tahun. Apa
yang tengah kita alami saat ini hanyalah
merupakan tahap lanjutan, atau evolusi,
dari produksi dan perdagangan kapital

150.  Para transformasionalis berada di
antara para globalis dan
tradisionalis. Mereka setuju
bahwa pengaruh globalisasi telah
sangat dilebih-lebihkan oleh para
globalis. Namun, mereka juga
berpendapat bahwa sangat
bodoh jika kita menyangkal
keberadaan konsep ini.

151.  Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi
sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang
dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi
internasional. Padahal interaksi dan globalisasi
dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada
sejak berabad-abad yang lalu.
 Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh
ketika manusia mulai mengenal perdagangan
antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat
itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai
menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat
(seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut
untuk berdagang. (FASE 1)

152.  Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi
perdagangan kaum muslim di Asia dan
Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan
perdagangan yang antara lain meliputi
Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia,
Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur,
Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di
samping membentuk jaringan dagang,
kaum pedagang muslim juga
menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-
nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan
budaya Arab ke warga dunia. (FASE 2)

153.  Fase selanjutnya terus berjalan dan
mendapat momentumnya ketika perang
dingin berakhir dan komunisme di dunia
runtuh. Runtuhnya komunisme seakan
memberi pembenaran bahwa kapitalisme
adalah jalan terbaik dalam mewujudkan
kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara
negara di dunia mulai menyediakan diri
sebagai pasar yang bebas. Hal ini
didukung pula dengan perkembangan
teknologi komunikasi dan transportasi.
Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai
kabur. (FASE 3)

154.  Pendukung globalisasi (sering juga disebut
dengan pro-globalisasi) menganggap
bahwa globalisasi dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi
masyarakat dunia. Mereka berpijak pada
teori keunggulan komparatif yang
dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini
menyatakan bahwa suatu negara dengan
negara lain saling bergantung dan dapat
saling menguntungkan satu sama
lainnya, dan salah satu bentuknya adalah
ketergantungan dalam bidang ekonomi.

155.  Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang
umum digunakan untuk memaparkan
sikap politis orang-orang dan kelompok
yang menentang perjanjian dagang global
dan lembaga-lembaga yang mengatur
perdagangan antar negara seperti
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO ).
Menurut mereka sistem ekonomi dan sistem
perdagangan global saat ini telah mengikis
lingkungan hidup, hak-hak
buruh, kedaulatan nasional, dunia
ketiga, dan banyak lagi penyebab-
penyebab lainnya.

156. 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan
bangsa.
2. Mendorong semangat bekerja keras.
3. Memperlancar pelaksanaan pembangunan
nasional.
4. Memperluas cakrawala dan wawasan
masyarakat Indonesia.
5. Mendorong perilaku demokratis, mempererat
hubungan antar warga negara dan warga
masyarakat.
6. Mendorong perkembangan ekonomi.

157.  Globalisasi perekonomian yaitu merupakan
suatu proses kegiatan ekonomi dan
perdagangan, dimana negara-negara di
seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar
yang semakin terintegrasi dengan tanpa
rintangan batas teritorial negara.
Globalisasi perekonomian mengharuskan
penghapusan seluruh batasan dan
hambatan terhadap arus modal, barang
dan jasa.

158. 1. Globalisasi produksi, di mana
perusahaan berproduksi di berbagai
negara, dengan sasaran agar biaya
produksi menajdi lebih rendah. Hal ini
dilakukan baik karena upah buruh
yang rendah, tarif bea masuk yang
murah, infrastruktur yang memadai
ataupun karena iklim usaha dan politik
yang kondusif.

159. 2. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan
global akan mampu memanfaatkan
tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai
kelasnya, seperti penggunaan staf
profesional diambil dari tenaga kerja
yang telah memiliki pengalaman
internasional atau buruh kasar yang
biasa diperoleh dari negara
berkembang. Dengan globalisasi maka
human movement akan semakin
mudah dan bebas

160. 3. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat
suatu negara dengan mudah dan cepat
mendapatkan informasi dari negara-
negara di dunia karena kemajuan
teknologi, antara lain melalui:
TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan
komunikasi yang semakin maju telah
membantu meluasnya pasar ke berbagai
belahan dunia untuk barang yang sama.
Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi's,
atau hamburger melanda pasar dimana-
mana. Akibatnya selera masyarakat dunia
-baik yang berdomisili di kota ataupun di
desa- menuju pada selera global.

161. 4. Globalisasi Perdagangan. Hal ini
terwujud dalam bentuk
penurunan dan penyeragaman
tarif serta penghapusan
berbagai hambatan nontarif.
Dengan demikian kegiatan
perdagangan dan persaingan
menjadi semakin
cepat, ketat, dan fair.

162.  Produksi global dapat ditingkatkan
 Meningkatkan kemakmuran masyarakat
dalam suatu negara
 Meluaskan pasar untuk produk dalam
negeri
 Dapat memperoleh lebih banyak modal
dan teknologi yang lebih baik
 Menyediakan dana tambahan untuk
pembangunan ekonomi

163.  Menghambat pertumbuhan sektor
industri
 Memperburuk neraca pembayaran
 Sektor keuangan semakin tidak stabil
 Memperburuk prospek pertumbuhan
ekonomi jangka panjang

164. Globalisasi kebudayaan adalah sebagai sebuah
gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu
keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia
atau world culture) telah terlihat semenjak lama.
Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat
ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa
Barat ke berbagai tempat di dunia ini ( Lucian W.
Pye, 1966 ).

165.  Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
 Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan
kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain
di luar kebudayaannya.
 Berkembangnya turisme dan pariwisata.
 Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara
lain.
 Berkembangnya mode yang berskala global, seperti
pakaian, film dan lain lain.
 Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti
Piala Dunia FIFA.

167. Pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui
di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri
Republik Indonesia adalah :
"Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah
Republik Indonesia yang diambil dalam
melakukan hubungan dengan negara lain,
organisasi internasional, dan subyek hukum
internasional lainnya dalam rangka
menghadapi masalah internasional guna
mencapai tujuan nasional."

169. A.W. WIJAYA
 BEBAS ARTINYA TIDAK TERIKAT OLEH SUATU
IDEOLOGI ATAU OLEH SUATU POLITIK NEGARA
ASING ATAU OLEH BLOK NEGARA TERTENTU
ATAU NEGARA ADI KUASA
 AKTIF ARTINYA DENGAN SUMBANGAN REALISTIS
GIAT MENGEMBANGKAN KEBEBASAN
PERSAHABATAN DAN KERJASAMA
INTERNASIONAL DENGAN MENGHORMATI
KEDAULATAN NEGARA LAIN

170. MOCHTAR KUSUMAATMAJA
 BEBAS ARTINYA INDONESIA TIDAK
MEMIHAK PADA KEKUATAN – KEKUATAN
YANG PADA DASARNYA TIDAK SESUAI
DENGAN KEPRIBADIAN BANGSA
SEBAGAIMANA DICERMINKAN DALAM
PANCASILA
 AKTIF ARTINYA DALAM MENJALANKAN
KEBIJAKSANAAN LUAR
NEGERINYA, INDONESIA TIDAK BERSIFAT
PASIF REAKTIK ATAS KEJADIAN –
KEJADIAN
INTERNASIONALNYA, MELAINKAN
BERSIFAT AKTIF

171.  Bebas artinya bangsa Indonesia
bebas menentukan sikap dan
kebijaksanaan terhadap
permasalahan internasional serta
tidak mengikatkan diri hanya pada
satu kekuatan dunia.
 Aktif berarti bangsa Indonesia
senantiasa ikut memberikan
sumbangan, baik dalam bentuk
pemikiran maupun keikutsertaan kita
secara aktif dalam menyelesaikan
berbagai konflik, sengketa dan
permasalahan dunia lainnya

172.  PEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA I (…
KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA
DAN OLEH SEBAB ITU MAKA PENJAJAHAN DI
ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TAK
SESUAI DENGAN PERI KEMANUSIAAN DAN PERI
KEADILAN)
 DAN ALINIA IV (…DAN IKUT MELAKSANAKAN
KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN
KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN
KEADILAN SOSIAL … )
 UU NO. 37 TH. 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR
NEGERI

173.  SEBAGAI PENYAMBUNG KEHENDAK
NASIONAL KE DALAM DUNIA
INTERNASIONAL
 SEBAGAI PENEGAK IDENTITAS DAN
INTEGRITAS NASIONAL
 SEBAGAI PEMBELA DAN PENGABDI
KEPENTINGAN NASIONAL
 SEBAGAI PEMELIHARA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA
 UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN DAN
KEPENTINGAN NASIONAL

174.  SEBAGAI SALAH SATU SARANA
MEWUJUDKAN / MENCAPAI
KEPENTINGAN NASIONAL
(KESELURUHAN DARI BERBAGAI
ASPIRASI DAN KENYATAAN
NASIONAL YANG MELIPUTI
BERBAGAI ASPEK)

175.  BANGSA INDONESIA DIAMANATKAN
UNTUK MEMBENTUK SUATU
PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA
YANG MENYELENGGARAKAN EMPAT
FUNGSI : FUNGSI HANKAM, FUNGSI
EKONOMI, FUNGSI SOSIAL BUDAYA
DAN FUNGSI POLITIK

176.  KETIDAKSEIMBANGAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA BERKEMBANG
DAN NEGARA MAJU
 BELUM OPTIMALNYA PERAN INDONESIA PADA TINGKAT
SUBREGIONAL ASIA TENGGARA DAN KRISIS YANG DIALAMI SEJAK
TAHUN 1997
 BELUM TUNTASNYA MASALAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA
DENGAN NEGARA TETANGGA
 BANYAK PERSOALAN YANG DIHADAPI OLEH WNI DI LUAR NEGERI
 Adanya isu – isu global seperti hak asasi manusia
(HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan
demokratisasi, “good governance” dan anti-korupsi,
lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan
transnasional seperti terorisme dll.

177. (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan
internasional terhadap keutuhan wilayah dan
kedaulatan Indonesia;
(2) Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui
kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi
dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih
tekonologi;
(3) Meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia
dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-
Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-
Afrika serta hubungan antar sesama negara
berkembang

178. (4) Memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral,
regional dan internasional di segala bidang dan
meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia
dalam pencapaian keamanan dan perdamaian
internasional serta memperkuat multilateralisme;
(5) Meningkatkan citra Indonesia di masyarakat
internasional sebagai negara demokratis, pluralis,
menghormati hak asasi manusia, dan memajukan
perdamaian dunia;
(6) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga
Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta
melancarkan diplomasi kemanusiaan guna
mendukung tanggap darurat dan rekontruksi Aceh
dan Nias dari bencana gempa dan tsunami;
(7) Melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas
kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme
pelaku diplomasi serta peranan utama dalam
koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan
hubungan luar negeri.

179. Diplomasi bukan hanya dilakukan antar dua
negara tapi banyak negara melalui kerjasama
dan organisasi internasional
PBB, ASEAN, Non-Aligned Movement (NAM), the Organization of
the Islamic Conference (OIC), the Group of 77 (G-77) dan the
Group of 15 (G-15), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC),
Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok (GNB) , DLL

180. Presiden Yudhoyono di KTT OKI XI, Dakar, Senegal
15/03/2008 06:17 OKI

181. 18/03/2008 10:08 Kinerja Presiden
Prospek Kerja Sama Indonesia-Afsel Cemerlang

182. Lawatan kenegaraan Presiden Yudhoyono ke Iran.
21/03/2008 05:14 Kinerja Presiden

183.  Perlu untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam
pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan
berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan
lingkungan strategis secara optimal.
 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya
pada bulan Mei 2005 telah memperkenalkan suatu konsep baru
yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”, yang pada intinya
dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam
pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu:
 (1) Pola pikir positif dalam mengelola kerumitan
permasalahan luar negeri;
 (2) Konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan
internasional; dan
 (3) Identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang
didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan
diplomatiknya

184. SEMAKIN MENINGKATNYA
PERANAN INDONESIA
DALAM HUBUNGAN
INTERNASIONAL DAN
DALAM MENCIPTAKAN
PERDAMAIAN DUNIA
PULIHNYA CITRA
INDONESIA DAN
KEPERCAYAAN
SASARAN MASYARAKAT
YANG HENDAK INTERNASIONAL
DICAPAI DALAM
PEMANTAPAN
POLITIK LUAR NEGERI
DAN KERJASAMA MENDORONG TERCIPTANYA
TATANAN DAN KERJASAMA
INTERNASIONAL RI EKONOMI REGIONAL DAN
INTERNASIONALYANG LEBIH
BAIK DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN
NASIONAL

185. 1. MENINGKATKAN KUALITAS DIPLOMASI
INDONESIA DALAM RANGKA
MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL
TERMASUK PENYELESAIAN MASALAH –
MASALAH PERBATASAN DAN DALAM
MELINDUNGI KEPENTINGAN MASYARAKAT
INDONESIA DI LUAR NEGERI
2. MELANJUTKAN KOMITMEN INDONESIA
TERHADAP PEMBENTUKAN IDENTITAS DAN
PEMANFAATAN INTEGRITAS REGIONAL,
KHUSUSNYA ASEAN

186. 3. MENEGASKAN PENTINGNYA MEMELIHARA
KEBERSAMAAN MELALUI KERJASAMA
INTERNASIONAL, BILATERAL, DAN
MULTILATERAL MAUPUN KERJASAMA
REGIONAL LAINNYA
4. MENINGKATKAN DUKUNGAN DAN PERAN
MASYARAKAT INTERNASIONAL DAN
TERCAPAINYA PEMBANGUNAN NASIONAL
5. MENINGKATNYA KOORDINASI DALAM
PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR
NEGERI SESUAI DENGAN UNDANG –
UNDANG.

187. PROGRAM
PEMBANGUNAN
SEBAGAI PENJABARAN
ARAH KEBIJAKAN
DALAM PEMANTAPAN
DAN PENINGKATANAN
KERJASAMA
LUAR NEGARI
PROGRAM
PEMANTAPAN
PROGRAM
POLITIK PROGRAM
LUAR NEGERI
PENINGKATAN
PENEGASAN
DAN KERJASAMA KOMITMEN
OPTIMALISASI INTERNASIONAL PERDAMAIAN DUNIA
DIPLOMASI
INDONESIA

188. Perumusan Konsep
& Pemberian respon
yang tegas, visio
Penguatan institusi diplo ner, berkualitas Memperjuangkan
masi melalui penataan terhadap isu interna konsepYang diusulkan
kelembagaan dan pe sional untuk dimasukkan
ningkatan profesionalisme pada setiap hasil
SDM akhir perundingan &
pembahasan persi
dangan
Peningkatan perlindungan Pemantapan Penyusunan berbagai
WNI dan Badan Hukum Politik luar perjanjian internasional
Indonesia di Luar negeri negeri yang sejalan dengan
kepentingan nasional
Pelaksanaan diplomasi
Peningkatan citra dan pro
mosi keberhasilan pelak Penyelenggaraan perbatasan yang terko
sanaan demokrasi, kebe hubungan luar nege ordinasi dengan baik
basan sipil & gerakan ri dan pemantapan
kesetaraan gender pelaksanaan kebi
jakan luar negeri
yg konsisten dan
produktif

189. Penciptaan kesepahaman Dan
koordinasi yang lebihTerarah
antara Deplu dengan Lembaga
pemerintah: Dephan,
Fasilitasi upaya memperluas Deppolhukam dll
Jaringan dan peningkatan
Pemanfaatan Sister City antara Penyusunan kerangka kerja
Kota – kota dan provinsi di Yang lebih terarah dan tindak
Indonesia dengan kota– kota
Lanjut terciptanyan pembentukan
Dan provinsi / distrik dimanca
Negara yang sudah ASEAN Security / Economic /
Berkembang Dan maju Sociocultural / Community
Peningkatan Kerja
Sama Internasional
Pemamntapan kerjasama
Internasional Di bidang ekonomi,
perdagangan, Sosial dan budaya
Fasilitasi jaringan diplomasi serta pencapainTujuan pembangunan
Kebudayaan Dan pendidikan sosial ekonomi Yang disepakati
berbasiskan inisiatif secara internasionalTermasuk
Masyarakat secara luas Millenium Development
Goals (MDGs)

190. Peningkatan komitmen dan peningkatan
Peran dalam upaya reformasi dan
Revitalisasi PBB termasuk DK PBB
Agar lebih demokratis dalam aspek
Keterwakilan dan prosedural
Promosi dan pening
Penegasan Komitmen katan peran serta Aktif
Perdamaian Dunia di forum internasional
bagi segera Diselesaikannya
Partisipasi dalam masalah Palestina
menciptakan Secara adil melalui PBB
Perdamaian dunia dan pengakhiran
Pendudukan Israel
Peningkatan upaya penanggulangan
kejahatanLintas negara seperti terorisme,
pencucian Uang, kejaharan narkotika,
penyelundupanDan perdagangan
manusia melalui kerjasasama
bilateral, regional dan multilateral

191. KEPENTINGAN NASIONAL
DALAM BIDANG POLITIK DAN PRESIDEN
HUBUNGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN LUAR NEGERI MENTERI LUAR NEGERI
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
(KBRI)
DUTA BESAR
KORP DIPLOMATIK BIDANG POLITIK
KORP KONSULER BIDANG EKOSOSBUD

192. DAMPAK GLOBALISASI
TERHADAP KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA.
DAN BERNEGARA

193. DAMPAK GLOBALISASI BAGI
SEJUMLAH NEGARA
DAMPAK BAIK DAMPAK BURUK
MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI KAPITALISME KASINO
MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA PERAN NEGARA MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS KEMAKMURAN SEMAKIN BERKURANG
TIDAK MENGURANGI RUANG GERAK SEBAGAI KOMPETENSI YANG
PEMERINTAH & KEBIJAKAN EKONOMI DUNIA MENGHANCURKAN
TIDAK BERLAWANAN DENGAN PENYEBAB TERJADINYA PENGANGGURAN
DESENTRALISASI
BUKAN PENYEBAB KRISIS EKONOMI MERUGIKAN NEGARA BAGIAN KETIGA
SEBAGAI INDIVIDIDUALISME
YANG BERLEBIHAN
SEBAGAI IMPERALISME BUDAYA
PENYEBAB MUNCULNYA GERAKAN
NEO-NASIONALISDAN FONDAMENTALIS

194. DAMPAK GLOBALISASI BAGI
BAGI BANGSA INDONESIA
MEMUNGKINKAN BANGSA INDONESIA
TERPENGARUH IDEOLOGI LAIN
IDEOLOGI
(LIBERALISME) YANG MENJANJIKAN
KEMAKMURAN
PEMERINTAH LEBIH BERSIKAP TERBUKA
POLITIK DAN DEMOKRATIS DALAM RANGKA
MEMENUHI TUNTUTAN MASYARAKAT
BANGSA INDONESIA MENERIMA
INVESTASI DARI LUAR NEGERI DAN
EKONOMI MEMATUHI ATURAN YANG DIBUAT
PERJANJIAN REGIONAL / INTERNASIONAL
MELUASNYA PENGARUH BUDAYA BARAT
DI INDONESIA SEHINGGA BERPELUANG
BUDAYA BANGSA INDONESIA AKAN KEHILANGAN
JATI DIRINYA SEBAGAI BANGSA

195. SIKAP BANGSA INDONESIA
TERHADAP PENGARUH
GLOBALISASI

196. GLOBALISASI BAGI
BAGI BANGSA INDONESIA
DAMPAK POSITIP DAMPAK NEGATIF
EKSPOR LUAS TIMBUL
KETIDAKADILAN
DAGANG LEBIH
TERBUKA NILAI BARU YG TAK
TIMBUL BUDAYA SESUAI
BARU DLM HIDUP BARANG ILEGAL
TAK DIKUCILKAN MUDAH MASUK
DUNIA
PERLU DISIKAPI