Dokumen tersebut membahas tentang sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa pemerintahan di Indonesia didasarkan pada demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat melalui lembaga perwakilan, dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keputusan yang dapat dipertanggungj

1. OLEH :
LULUK MAHMUDAH
NIM 18030174012

2. ”Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan “
Sebagai warga negara, rakyat Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Dalam menggunakan hak-haknya, rakyat perlu menyadari
untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan
kepentingan negara. Karena mempunyai kedudukan, hak,
dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak
boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak
lain.

3. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut
kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan
musyawarah. Keputusan dilakukan secara mufakat.
Musyawarah untuk mencapai mufakat ini, diliputi oleh
semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas Bangsa
Indonesia.
Setiap rakyat Indonesia harus menghayati dan
menjungjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah,
untuk itu semua pihak yang bersangkutan harus
menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik
dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan
bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi
atau golongan.

4. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan
akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam
melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan
kepada wakil- wakil yang dipercaya.

5. Sila keempat Pancasila memiliki makna sebagai berikut :
1. Hakikat sila ini adalah demokrasi.
Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana,
demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap
bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam
pemerintahan dan peran rakyat yang diutamakan.

6. 2. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan.
Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang
berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan lainnya yang
bersifat fisis/jasmaniah; sedangkan kebijaksanaan adalah
pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan
lainnya yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi, pemimpin yang
hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin
yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana).

7. 3. Pemusyawaratan
Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan
kemudian diadakan tindakan bersama. Keputusan secara
bulat adalah hasil yang mufakat atau keputusan yang
diambil dengan kesepakatan bersama. Jika keputusan
secara bulat itu tidak bisa tercapai, baru diadakan
pemungutan suara. Kebijaksanaan ini merupakan suatu
prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat
bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian berarti bahwa
penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah
kebulatan mufakat sebagai hasil kebikjasanaan Perbedaan
secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu
permusyawaratan.

8. • Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila, menyerukan
pembuatan keputusan melalui musyawarah mufakat.
• Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila
keempat sebagai berikut :
• Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi.
• Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang
sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan
kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan
dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta
didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

9. • Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan
atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak
rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.
• Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut
sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan
bernegara, antara lain dilakukan melalui badan
perwakilan rakyat.

10. Adapun pelaksanaan /implementasi dari penerapan sila
keempat Pancasila sebagai berikut :
• Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
• Mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
• Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima
dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
• Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
• Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh
semangat kekeluargaan.

11. • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan
yang dicapai dalam musyawarah.
• Keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, dan keadilan, serta mengutamakan persatuan
dan kesatuan bersama.
• Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang
dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan

12. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
dalam sila keempat Pancasila memiliki nilai kerakyatan
yang mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat, diwujudkan dengan cara
musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga
perwakilan.
Sebagai warga negara, rakyat Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama,
maka tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan
kepada pihak lain. Serta dalam menggunakan haknya,
rakyat perlu menyadari untuk selalu memperhatikan dan
mengutamakan kepentingan negara.

13. TERIMA KASIH