5. 5
POJK NOMOR: 1/POJK.07/2013
PASAL 14
(1)
PUJK wajib
menyelenggarakan
edukasi dalam rangka
meningkatkan literasi
keuangan kepada
konsumen dan/atau
masyarakat.
(2)
Rencana
penyelenggaraan
edukasi sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) wajib disusun
dalam suatu program
tahunan dan
dilaporkan kepada OJK
(3)
Ketentuan lebih lanjut
mengenai laporan
rencana
penyelenggaran
edukasi sebagaimaan
dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Surat
Edaran OJK.
Latar Belakang1
Dasar Hukum
6. Terdiri dari VII Bagian
BAGIAN VII : Ketentuan Penutup
BAGIAN VI : Ketentuan Peralihan
BAGIAN V : Laporan Pelaksanaan Edukasi
BAGIAN IV : Penyusunan, Penyampaian dan Perubahan Rencana Edukasi
BAGIAN III : Pelaksanaan Edukasi
BAGIAN II : Cakupan Rencana Edukasi
BAGIAN I : Ketentuan Umum
6
Struktur SE-OJK No.1/SEOJK.07/20142
8. 8
Rencana Edukasi3
Penetapan Program Kerja Edukasi
- Program Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia;
- Disusun bersama oleh Bidang EPK OJK dengan PUJK setiap tahun.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Edukasi Periode Sebelumnya
- Perbandingan rencana Edukasi sebelumnya dengan realisasi;
- Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai;
- Pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah.
Asumsi Penyusunan Rencana Edukasi
- Asumsi Makro
- Asumsi Mikro
Cakupan Rencana Edukasi
9. 9
Penyusunan, Penyampaian dan Perubahan
Rencana Edukasi3
Penyusunan
Penyampaian
Perubahan
Rencana
Edukasi
Penyampaian rencana edukasi digabungkan dengan
Rencana Bisnis PUJK
Dalam hal tidak memiliki Rencana Bisnis dapat disampaikan
secara terpisah.
Kepada OJK cq Bidang Pengawasan dengan tembusan
Bidang EPK, paling lambat 30 November sebelum tahun
Rencana Bisnis dimulai.
OJK dapat meminta PUJK untuk melakukan penyesuaian
terhadap ketentuan dalam SE.
Penyampaian penyesuaian dilakukan paling lama 15 HK
setelah tanggal surat OJK.
Perubahan hanya 1 kali untuk 1 periode pelaporan, paling
lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
Dapat dilakukan secara terpisah dengan penyesuaian
Rencana Bisnis.
Disampaikan paling lambat 30 HK sebelum pelaksanaan.
10. 10
Prinsip Pelaksanaan Edukasi
INKLUSIF adalah Literasi Keuangan harus mencakup semua golongan
masyarakat.
SISTEMATIS DAN TERUKUR adalah Literasi Keuangan disampaikan
secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya
dapat diukur.
KEMUDAHAN AKSES adalah layanan dan informasi keuangan
tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.
KOLABORASI adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan
secara bersama-sama dalam mengimplementasikan Literasi
Keuangan.
2
3
4
1
Pelaksanaan Edukasi4
11. 11
Pelaksanaan Edukasi4
Sesuai kemampuan PUJK
Penyelenggaraan dilakukan secara sendiri maupun bersama
(kolaborasi)
Tidak mencakup pemasaran, tapi menginformasikan fitur dasar
produk dan/atau layanan jasa keuangan.
Memberikan manfaat, biaya, dan risiko
Bantuan Sosial dapat merupakan pelaksanaan edukasi apabila
dilakukan berkesinambungan dan dilakukan monitoring.
13. 13
PUJK
Bidang EPK + Tembusan
Bidang Pengawas
• Laporan paling lambat tanggal 30 setiap bulan Januari
• Sasaran, Program Literasi Keuangan, Tujuan, Bentuk Aktivitas,
Frekuensi, Kota,
Pelaksanaan Edukasi4
Laporan Pelaksanaan Edukasi
14. 14
Informasi Lainnya5
PUJK menyampaikan rencana Edukasi untuk pertama kalinya
paling lambat pada 31 Agustus 2014 yang mencakup
pelaksanaan kegiatan Edukasi yang dimulai sejak
1 Januari 2014 -31 Desember 2014.
Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal 6 Agustus 2014.
15. 15
No.
Sasaran
Program
Literasi
Keuangan
Tujuan Aktivitas Frekuensi Kota
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
LAPORAN EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
KEPADA KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT
PERIODE: ..................... s.d. ................. Tahun ............
NAMA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN : ......................
Lampiran6