Dokumen tersebut membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). OJK merupakan regulator terintegrasi untuk sektor jasa keuangan yang mengawasi bank, pasar modal, dan LKM. LKM adalah lembaga keuangan khusus untuk memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada usaha mikro serta mengelola simpanan. UU No. 1 Tahun 2013 mengatur pengaturan dan pengawasan LKM oleh OJK.

1. Mengenal OJK & Lembaga Keuangan Mikro
Lucky Fathul Hadibrata
DEPUTI KOMISIONER MANAJEMEN STRATEGIS
OTORITAS JASA KEUANGAN
Bakohumas Information & Communication Expo 2014, Bandung, 29 November 2014

2. 2
Agenda
2
Mengenal Otoritas
Jasa Keuangan
1
Mengenal
Lembaga Keuangan
Mikro
2

3. 3
Regulator & Pengawas
Industri Pasar Modal
dan IKNB
Regulator & Pengawas
Perbankan
Bank
Indonesia
Integrated Supervision
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
sebagai Regulator Bidang Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB

4. 4
Mengapa OJK Penting ...
Perkembangan
Sistem
Keuangan
Permasalahan
di Sektor
Keuangan
 Konglomerasi bisnis
 Hybrid products
 Regulatory arbitrage
 Moral hazard
 Perlindungan konsumen
 Koordinasi lintas sektoral
UU Bank Indonesia mengamanatkan
pembentukan lembaga pengawasan sektor
jasa keuangan
OJK terbentuk
sebagai respons atas
kompleksitas di sektor
jasa keuangan
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

5. 5
“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan
menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan
kesejahteraan umum”
Misi 1: Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel;
Misi 2: Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil
Misi 3: Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

6. 6
Market Conduct
Supervision
Menerapkan model
pengawasan 2 pilar
dalam 1 atap yaitu
pilar prudensial serta
pilar business conduct
Integrated
Supervision
Melakukan fungsi
pengaturan dan
pengawasan yang
terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan
di dalam sektor jasa
keuangan
Wewenang
Tambahan
 Penyidikan
 Memberikan
perintah tertulis
 Melakukan
penunjukkan dan
penggunaan
pengelola statuter
FKSSK
Ketua DK OJK
merupakan anggota
Forum Koordinasi
Stabilitas Sistem
Keuangan (FKSSK)
1 2 43
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Perbedaan Utama
dengan regulator sebelumnya

7. 7
REGULATOR & PENGAWAS LEMBAGA
JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI
Perbankan Pasar Modal IKNB
Bank Umum
 Jumlah Bank : 120
 Jumlah Kantor : 17.089
 Total Aset: Rp 4.313,83 T
BPR
 Jumlah BPR: 1.653 BPR
 Jumlah Kantor : 4.425
 Total Aset: Rp 68,65 T
Perusahaan Efek : 139
Emiten : 567 Perusahaan
Market Cap : Rp 4,251T
Jumlah RD: 809 unit
Total NAB : Rp 191,8T
Perasuransian :
 Jumlah : 141 Perusahaan
 Aset (2013): Rp 612,16 T
Perusahaan Pembiayaan
 Jumlah: 202 Perusahaan
 Aset : Rp 380,28 T
Dana Pensiun
 Jumlah: 267 DP
 Aset (2013): Rp 158,5 T
Total Nilai Kapitalisasi yang Diawasi Rp 11,000 T
Ruang Lingkup Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan

8. 8
KEBERADAAN KANTOR OJK DI DAERAH
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
 Jakarta
 Bandung
 Surabaya
 Semarang
 Medan
 Makassar
Kantor Regional II Bandung
Jl. Braga No.108
Bandung 40111
Telp: (022) 423 0223

9. 9
Amanat UU OJK tentang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Pasal 28
Pencegahan Kerugian
Masyarakat
Pasal 29
Pelayanan Pengaduan
Konsumen
Pasal 30
Pembelaan Hukum
 Perlindungan Konsumen merupakan kebutuhan mendasar
 Kepercayaan Konsumen merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas dan
pertumbuhan dalam jangka panjang
Fungsi Edukasi
dan Perlindungan Konsumen

10. 10
Fungsi Edukasi
OJK berwenang memberikan
informasi dan edukasi kepada
masyarakat atas karakteristik
sektor jasa keuangan, layanan,
dan produknya.
Pasal 28
UU No. 21 tahun 2011
PUJK wajib menyelenggarakan
edukasi dalam rangka
meningkatkan literasi keuangan
kepada konsumen dan/atau
masyarakat
POJK No.1/POJK.07/2013
26 Juli 2013
Pedoman bagi otoritas di bidang
keuangan, lembaga jasa keuangan
dan pemangku kepentingan
lainnya.
Strategi Nasional
Literasi Keuangan
Telah diluncurkan
Presiden Republik
Indonesia pada
tanggal 19
November 2013

11. 11
OJK melakukan pelayanan pengaduan
Konsumen yang meliputi penyiapan
perangkat yang memadai, membuat
mekanisme pengaduan Konsumen, dan
memfasilitasi penyelesaian pengaduan
Pasal 29
UU No. 21 tahun 2011
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib
memiliki unit kerja atau fungsi untuk
menangani dan menyelesaikan
pengaduan yang diajukan Konsumen
POJK No.1/POJK.07/2013
26 Juli 2013
Layanan Konsumen
Terintegrasi OJK
 Telah diluncurkan Ketua Dewan
Komisioner OJK pada tanggal 6
Februari 2014
Fungsi Perlindungan Konsumen

12. 12
MASALAH UTAMA5
POJK No. 01/POJK.07/2013
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 Prinsip Transparansi
 Prinsip Perlakuan yang Adil
 Prinsip Keandalan
 Prinsip Perlindungan Data Konsumen
 Prinsip Penanganan Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Payung Hukum bagi Pengaturan
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan di Indonesia
1
Mengatur Prinsip Perlindungan
Konsumen
2
Perlindungan
Konsumen
Penerbitan
POJK No. 1
Fungsi Perlindungan Konsumen

13. 13
Mengenal Lembaga Keuangan Mikro
Latar belakang
1
2
3
Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan jo. UU
No 10 Tahun 1998
Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu
memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan
Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan
Undang-Undang tersendiri.
Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa, Bank
Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-
lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status
sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini
dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 58, UU No 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan Perbankan
jo. UU No 10 Tahun 1998
Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang
belum memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin
usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997. Sampai
dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum
memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan banyak
yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali.
Pasal 19, Peraturan Pemerintah
No.71 Tahun 1992 tentang BPR
Pada tanggal 8 Januari 2013 Pemerintah mengundangkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro.

14. 14
Asas & Tujuan LKM
 Asas LKM : keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan,
keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, dan kedayagunaan
dan kehasilgunaan.
 Tujuan LKM :
Tujuan
LKM
Meningkatkan
akses
pendanaan
Meningkatkan
pendapatan dan
kesejahteraan
masyarakat
Membantu peningkatan
pemberdayaan ekonomi &
produktivitas masyarakat

15. Pokok-pokok Pengaturan
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2013
tentang
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

16. 16
Dasar
Hukum
UU No.1 Tahun
2013 Tentang
LKM
Peraturan OJK
Peraturan
Pemerintah
16
POJK No. 12 Tahun
2014 Tentang
Perizinan Usaha
dan Kelembagaan
LKM
POJK No. 13
Tahun 2014
Tentang
Penyelenggaraan
Usaha LKM
POJK No.14
Tahun 2014
Tentang
Pembinaan dan
Pengawasan LKM
PP 89 Tahun
2014 Tentang
SUKU
BUNGA
PINJAMAN
ATAU IMBAL
HASIL
PEMBIAYAAN
DAN LUAS
CAKUPAN
WILAYAH
USAHA
LEMBAGA
KEUANGAN
MIKRO

17. DEFINISI DAN BENTUK BADAN HUKUM
Definisi LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan
jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari
keuntungan.
Bentuk
Badan Hukum LKM
(Pasal 5)
Koperasi; atau
Perseroan Terbatas.
Jika berbadan hukum PT, maka sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik
desa/kelurahan. Sisanya dapat dimiliki oleh WNI dan/atau koperasi.
Kepemilikan saham oleh setiap WNI paling banyak 20%.

18. KEPEMILIKAN DAN PERIZINAN LKM
Kepemilikan LKM
(Pasal 8)
WNI;
Badan usaha milik desa/kelurahan;
Pemda Kabupaten/Pemkot; dan/atau
Koperasi
Perizinan LKM
(Pasal (9)
LKM harus memiliki izin usaha dari OJK
Untuk memperoleh izin usaha harus memenuhi persyaratan paling
sedikit mengenai:
 Susunan organisasi dan kepengurusan;
 Permodalan;
 Kepemilikan; dan
 Kelayakan rencana kerja

19. KEGIATAN USAHA LKM
Kegiatan Usaha Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat, melalui:
Suku Bunga
Pinjaman atau
imbal hasil
Pembiayaan
(Pasal 11 ayat 2)
Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil
Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 Pinjaman/Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada
anggota dan masyarakat;
 Pengelolaan Simpanan; dan
 Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha
Cakupan Wilayah
Usaha LKM
(Pasal 16)
Cakupan wilayah LKM adalah satu wilayah desa/kelurahan,
kecamatan, atau kabupaten/kota yang disesuaikan dengan skala
usaha LKM.

20. PENJAMINAN SIMPANAN DAN TRANSFORMASI LKM
Penjaminan
Simpanan
(Pasal 19)
Transformasi
(Pasal 27)
LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika :
Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemda
dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan
LKM.
Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemda dan LKM
dapat mendirikan LPS LKM.
Ketentuan lebih lanjut mengenai LPS LKM diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
 melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kab/kota tempat
kedudukan LKM; atau
 telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan
OJK

21. PEMBINAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN
LKM
Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
1
Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian
Dalam Negeri.
2
Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah
kabupaten/kota.
3
Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan
dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain
yang ditunjuk.
4
Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan
yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang
ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5

22. KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank
Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat
Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD),
Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil
Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan
itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang
ini berlaku.
1
Lembaga-lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
2
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro harus sudah
ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang diundangkan.
3
Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah
ada sebelum Undang- Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya
berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.
4
Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan
Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan
hukum.
5
Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada angka (5) Otoritas Jasa
Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi, dan Kementerian Dalam
Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.
6

23. 23
Data LKM yang
Belum Berbadan Hukum
1
2
3
Sumber : Naskah Akademik RUU LKM inisiatif DPR-RI dan GTZ (2000)
Lembaga ex. Pasal 58 UU Perbankan
1.626Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP)
5.345Badan Kredit Desa (BKD)
LKM yang didirikan atas inisiatif masyarakat
(BMT, Credit Union, LSM)
24.392
LKM pendukung program Pemerintah 606.475
637.838

24. 24
Langkah-Langkah Persiapan UU LKM (1)
 Peraturan Pemerintah.
PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal
Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM, telah
diundangkan.
 POJK tentang LKM telah ditetapkan sebagai berikut:
1. POJK Nomor 12 Tahun 2104 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan LKM;
2. POJK Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Usaha LKM;
3. POJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan LKM.

25. 25
Langkah-Langkah Persiapan UU LKM (2)
 Pelatihan bagi SDM Pemda Kabupaten/Kota dan bagi Pengurus
LKM.
 Tahun 2014 ini dilakukan pelatihan pembinaan dan
pengawasan LKM kepada pejabat/pegawai Pemda
Kab/Kota (Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Bandung,
Bogor, Surabaya, Kediri dan Makassar)
 Tahun 2015 akan dilakukan pelatihan lanjutan
 Penyiapan infrastruktur IT
 Mengintensifkan program inventarisasi LKM

26. 26
Time Line UU LKM
 Inventarisasi LKM yang belum berbadan
hukum dan sosialisasi UU LKM
 Pemetaan dan capacity building SDM
Pemerintah Kabupaten/Kota
Penyusunan peraturan pelaksanaan UU
LKM dan Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk
Teknis pembinaan dan pengawasan LKM yang ada
tetap dapat beroperasi
dan wajib
memperoleh izin
usaha
+ 2 tahun + 3 tahun
UU LKM mulai
berlaku
8-1-2015
Batas waktu kewajiban
memperoleh izin usaha
8-1-2016
UU LKM
diundangkan
8-1-2013

27. TERIMA KASIH
www.ojk.go.id