Makalah ini membahas tentang tiga lembaga keuangan utama di Indonesia yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan, dan penggunaan kartu plastik.

1. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
“ LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS),
PENGAWAS PERBANKAN (OJK), DAN KARTU
PLASTIK “
DISUSUN OLEH :
Dewi Retnosari ( 35179011 )
Dwi Agustine ( 39179008 )
Putri Andriani ( 32189067 )
Tiffany ( 30179001 )
Veren Oktavia ( 30179001 )
Yenny Christine ( 35179006 )
Winda Amalia ( 26179074 )
Dosen : Drs. Akromul Ibad, M.M.
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
JL. Yos Sudarso Kav. 87
Jakarta Utara

2. 2
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME, oleh
karena Rahmat-Nya kami dapat mengerjakan dan menyelesaikan makalah bank dan
lembaga keuangan lainnya ini dengan tepat waktu dan semaksimal mungkin, karena
tanpa berkat-Nya kami tidak dapat menyelesaikan makalah secara maksimal.
Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bank dan lembaga
keuangan lainnya. Dalam makalah ini membahas tentang lembaga penjamin
simapan (LPS), pengawas berbankan (OJK), dan kartu plastik.
Secara garis besar makalah ini membahas tentang lembaga penjamin
simpanan yang ada di Indonesia, yang meliputi fungsi, tugas, wewenang, dan
kewenangan yang di miliki LPS. Selain itu makalah ini pun membahas tentang
pengawas perbankan yang ada di Indonesia, bagaiman sistem pengawasan
terhadap perbankan di Indonesia dan kualitas aktiva yang baik untuk bank umum.
Makalah ini juga membahas tentang kartu plastik, apa saja jenis-jenis kartu plastik,
bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana untung rugi nya menggunakan
kartu plastik.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan
penting dalam terselesaikannya makalah ini. Pihak-pihak tersebut adalah :
1. Drs. Akromul Ibad, M.M., dosen mata kuliah bank dan lembaga keuangan
lainnya yang telah membimbing dan memberikan tugas dalam bentuk
makalah kepada kami,
2. Anggota kelompok, yang telah memberi informasi dalam pembuatan makalah
ini,

3. 3
3. Teman-teman kelas regular-sore, yang telah membantu dan memberikan
dukungan kepada kami sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik
dan tepat waktu, dan
4. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun
tidak langsung, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.
Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini. Kami menyadari
bahwa makalah ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kami meminta maaf
yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami karena masih banyak kekurangan yang
disebabkan keterbatasan wawasan. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran
dan kritikan yang konstruktif sangat kami harapkan dari para pembaca guna
meningkatkan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu
mendatang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap
makalah ini, dan kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kami dan
khususnya pembaca pada umumnya.
Jakarta, 10 Mei 2018
Tim Penyusun

4. 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. 2
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... 4
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................... 5
BAB I.......................................................................................................................................... 6
PENDAHULUAN........................................................................................................................ 6
1.1 Alasan Pemilihan Judul..................................................................................................... 6
1.2 Tujuan.................................................................................................................................. 6
1.3 Metode................................................................................................................................. 7
1.4 Sistematika Penulisan....................................................................................................... 7
BAB II......................................................................................................................................... 8
ANALISIS MASALAH ............................................................................................................... 8
2.1 Lembaga Penjamin Simpanan.......................................................................................... 8
2.2 Pengawas Perbankan / Otoritas Jasa Keuangan (OJK).............................................. 11
2.3 Kartu Plastik ..................................................................................................................... 31
BAB III...................................................................................................................................... 47
KESIMPULAN DAN SARAN................................................................................................... 47
3.1 Kesimpulan....................................................................................................................... 47
3.2 Saran – Saran ................................................................................................................... 48

5. 5
DAFTAR GAMBAR
2.1 MEKANISME TRANSAKSI................................................................................................ 37

6. 6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Alasan Pemilihan Judul
Alasan kami memilih judul “Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pengawas
Perbankan (OJK), dan Kartu Plastik” dikarenakan beberapa hal berikut :
a. Memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai lembaga keuangan di
Indonesia
b. Memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai peraturan-peraturan
perbankan yang berlaku di Indonesia
c. Memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai bagaimana lembaga
keuangan di Indonesia bekerja.
1.2 Tujuan
Secara terperinci tujuan dari paper ini dibuat sebagai berikut :
a. Menambah wawasan mahasiswa mengenai lembaga keuangan di
Indonesia
b. Menambah wawasan mahasiswa mengenai peraturan-peraturan
perbankan yang berlaku di Indonesia
c. Menambah wawasan mahasiswa mengenai tata cara lembaga keuangan
di Indonesia bekerja
d. Menambah wawasan mahasiswa mengenai fungsi dan tujuan lembaga
keuangan di Indonesia dengan benar
e. Menambah wawasan mahasiswa mengenai kelebihan dan keuntungan
lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

7. 7
1.3 Metode
Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pembuatan paper ini,
metode yang kami gunakan ialah metode mendapatkan informasi dari
berbagai sumber, seperti buku Manajemen Lembaga Keuangan (Dahlan
Siamat) dan internet.
1.4 Sistematika Penulisan
Paper ini akan dimulai dengan Bab I, yaitu pendahuluan yang membahas
mengenai alasan pemilihan judul, tujuan, metode, dan sistematika penulisan.
Pada Bab II kami akan membahas mengenai analisis masalah.
Pada Bab III kami akan melampirkan kesimpulan beserta dengan saran dari
beberapa pihak.

8. 8
BAB II
ANALISIS MASALAH
2.1 Lembaga Penjamin Simpanan
Menurut UU No.24 Thn.2004, Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga
Independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
Indenpendasi lembaga penjamin keuangan mengandung arti bahwa pihak
manapun termasuk pemerintah tidak boleh melakukan campur tangan dalam
melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kecuali
hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang ini. Dalam UU ini
juga dijelaskan bahwa, lembaga penjamin simpanan memiliki struktur organisasi
kepengurusan yang terdiri dari : dewan komisaris, kepala eksekutif, dan direktur.
Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000.000 dan
sebesar-besarnya Rp 8.000.000.000.000. Kekayaan LPS merupakan asset
negara yang dipisahkan, dan berbentuk investasi dan bukan investasi. Investasi
hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah
Indonesia atau Bank Indonesia. Bentuk bukan investasi dapat berupa giro,
gedung kantor dan perlengkapan lainnya dalam melaksanakan kegiatan
operasionalnya. Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasionalnya
selama satu tahun dialokasikan sebagai berikut ;
a. 20% untuk cadangan tujuan
b. 80% diakumulasikan sebagai cadangan pinjaman

9. 9
Jika akumulasi cadangan penjamin mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% dari
total simpanan pada seluruh bank, maka bagian surplus tersebut penerimaan
negara bukan pajak.
Jenis simpanan yang diajamin LPS :
a. Tabungan
b. Deposito
c. Giro
d. Sertifikat giro
e. Sertifikat deposito
f. Dan bentuk lain yang dipersamakan
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) :
1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya.
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara
stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank
Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank
Gagal yang berdampak sistemik.

10. 10
Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi
peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada
angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak
bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian
tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan
simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

11. 11
2.2 Pengawas Perbankan / Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun
2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan:
1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan
dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan .
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

12. 12
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter
pada lembaga jasa keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala
eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen,
dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau
penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak
tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:

13. 13
a. Izin usaha;
b. Izin orang perseorangan;
c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
d. Surat tanda terdaftar;
e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
f. Pengesahan;
g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang
undangan di sektor jasa keuangan.
1. Ketentuan Giro Wajib minimum
Salah satu kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia saat ini untuk
menyeimbangkan peermintaan dan penawaran uang adalah dengan
mengendalikan likuiditas perbankan. Pengendalian dilakukan melalui
Penerapan giro wajib minimum (Staturary Reserve) atau juga disebut Reserve
Requirements. Reserve Requirement merupakan perbandingan Antara Saldo
giro bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia terhadap dana pihak
ketiga (DPK) yang memiliki bank.
A. Persentase Giro Wajib minimum
Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 6/15/PBI/2004 adalah Simpanan
minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro
pada Bank Indonesia.
Besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari
dana pihak ketiga bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia

14. 14
diwajibkan memelihara saldo giro minimum (GWM) pada Bank Indoenesia
dalam rupiah. Sementara Bank Devisa selain wajib memenuhi GMW Rupiah
juga diwajibkan memelihara GMW dalam valuta asing sebesar 3% dari dana
pihak ketiga (DPK) dalam valuta asing.
B. Formula Perhitungan persentase GWM
C. Pemberian Jasa Giro oleh Bank Indonesia
Bank Indonesia memberikan Jasa Giro setiap hari kerja terhadap bagian saldo
rekening Giro Rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan Kewajiban
tambahan GMW dalam rupiah sebesar 3% pertahun
Jasa Giro sebesar 3% merupakan tingkat bunga efektif tahunan (Effective
annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian
selama 360 hari dengan rumus sebagai berikut :
Karena jasa giro telah ditetapkan 3% pertahun, maka jasa giro yang diberikan
terhaap saldo Rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk
pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GMW dalam rupiah adalah
sebesar 0,0082% perhari.
Saldo Giro pada Bank Indonesia setiap hari dalam
satu laporan masa laporan
Rata rata harian jumlah DPK dalam satu Masa laporan pada dua masa laporan
sebelumnya
X 100%
Effective annual rate = (1 + ( Tingkat bunga tahunan)) 360 hari = 1
360 hari

15. 15
D. Sanksi
Pelanggaran atas ketentuan GWM dalam rupiah dan atau Valuta asing akan
dikenakan dengan kewajiban membayar sebesar persentase tertentu
terhadap GMW dalam rupiah dan Valas yang wajib dipelihara dan atau
terhadap saldo negatif.
2. Pengertian Pinjaman Luar negeri Bank dan Jenis Pinjaman Luar negeri
Bank
Pinjaman Luar negeri (PLN) Bank menurut peraturan Bank Indonesia Nomor :
7/l/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar negeri adalah
Semua Bentuk Pinjaman atau kewajiban bank kepada bukan penduduk dalam
Valuta asing maupun Rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang di
terbitkan oleh bank. Badan hokum atau badan lainnya yang tidak berdomisili
di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 tahun dan kegiatan
utamanya tidak di Indonesia
A. Jenis Pinjaman Luar negeri Bank :
1. PLN Jangka Pendek
Adalah pinjaman Luar negeri dengan Jangka waktu sampai dengan 1
tahun serta giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
2. PLN Jangka panjang
Adalah pinjaman Luar negeri dengan Jangka waktu lebih dari 1 tahun
PLN Jangka pendek dan jangka panjang berupa :
a. Pinjaman dalam rupiah maupun valuta asing dari bukan penduduk yang
melakukan berdasarkan perjanjian pinjamn (Loan Angreement).

16. 16
b. Surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan di
pasar keuangan internasional berupa Bond, Commercial paper,
Promissory Notes dll.
c. Surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dijual secara
Over the counter (OTC) kepada bukan penduduk.
d. Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan
dalam negeri
e. Surat berharga dalam valuta asing yang dijual secara OTC kepada
penduduk
f. Kewajiban dalam bentuk Giro, deposito, tabungan, Call money dan
kewajiban lainnya kepada bukan penduduk baik dalam rupiah maupun
valuta asing.
3. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Dalam kegiataan bank dihadapkan pada berbagai risiko seperti risiko
operasional, risiko hokum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko
reputasi. Oleh karena itu bank menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent).
Dengan begitu bank Indonesia mengeluarkan suatu ketentuan mengenai
penerapan prinsip mengenal nasabah (Know your customer principles) bagi
setiap bank. Ketidakcukupan prinsip tersebut mengakibatkan kerugian
keuangan yang signifikan.
Prinsip mengenal nasabah mencegah perbankan untuk digunakan sebagai
sarana dan sasaran kejahatan, yang dilakuakan langsung maupun tidak
langsung. Dalam rangka menghindari dan mencegah perbankan menjadi
sasaran kejahatan khusunya dalam pencucian uang (money laudring), Bank

17. 17
Indonesia mengeluarkan PBI Nomor : 3/10/PBI/2001 Tahun 2001. Prinsip
mengenal nasabah dasarnya adalah prinsip yang diterapkan bank untuk
mengetahui identitas nasabah.
Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah bank wajib menetapkan
kebijakan dan prosedur mengenai :
a. Penerimaan Nasabah
b. Pengidentifikasian nasabah
c. Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
d. Manajemen resiko
4. Kebijakan Penerimaan Nasabah
Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah bank, wajib menerima
informasi antara lain mengenai :
a. Identitas calon nasabah
b. Maksud dan tujuan hubunga usaha
c. Informasi lain yang memungkinkan bank mengetahu profil calon nasabah
d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas
nama pihak lain
Identitas nasabah harus dibuktikan dengan keberadaan dokumen-
dokumen pendukung baik nasabah perorangan, atau nasabah
perusahaan.

18. 18
5. Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah
Disamping bank harus menatausahakan dokumen nasabah selama minimal 5
tahun, bank harus melakukan pembaharuan data, antisipasi untuk perubahan
dokumen. Selanjutnya bank diwajibka untuk memiliki data nasabah sebagai
berikut :
a. Pekerjaan atau bidang usaha
b. Jumlah penghasilan
c. Rekening lain yang dimiliki
d. Aktivitas transaksi normalTujuan pembukaan rekening
6. Manajemen Risiko
Kebijakan dan prosedur manajemen resiko sekurang-kurangnya mencangkup:
a. Pengawasan oleh pengurus bank.
b. Pendelegasian wewenang.
c. Pemisahan tugas.
d. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern.
e. Program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal
nasabah.
7. Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum
Kondisi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami
perkembangan pesat yang diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi
kegiatan usaha perbankan. Kompleksnya risiko tersebut adanya kondisi-
kondisi ini menyebabkan Bank Indonesia Nnomor : 5/PBI/2003 Tahun 2003
tentang penerapan manajemen Risiko bagi bank umum. Peraturan ini
mengharuskan pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank sedapat mungkin

19. 19
terintegrasi kedalam suatu sistem dan proses pengelolaan resiko yang akurat
dan komprehensif. Dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur
pengelolaan risoko maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan
pelaksanaan pengelolaan risikonya.
Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan
risiko yang timbul dari kegiataan usaha bank.
Penerapan manajemen risiko menerut ketentuan Bank Indonesia sekurang-
kurangnya mencangkup :
a. Pengawasan aktif Dewan komisaris dan direksi.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Jenis – jenis risiko bank :
a. Bank Kredit
Timbul akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.
b. Risiko Pasar
Timbul karena pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari
portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel
pasar antara lain Bunga dan Nilai Tukar.
c. Risiko Likuiditas
Antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo.

20. 20
d. Risiko Operasional
Disebabkan oleh ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal,
kesalahhan manusia, kegagalan sistem, atau adanaya problem eksternal
yang mempengaruhi operasional bank.
e. Risiko Hukum
Disebabkan oleh kelemahan yuridis, yang disebabkan oleh tuntutan
hukum, ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung
atau kelemahan perikatan seperti tidak di penuhi syarat kontraknya.
f. Risiko Reputasi
Disebabkan karena adanaya publikasi negatif yang reaktifdengan kegiatan
usaha bank.
g. Risiko Strategik
Diebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang
tidak tepat sehingga kurang responsifnya bank terhadap perubahan
eksternal.
h. Risiko Kepatuhan
Disebabkan bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan
terhadap perubahan eksternal.
Ketentuan ini tidak berlaku di semua bank. Berlaku untuk bank yang memiliki
ukuran dan kopleksitas usaha.
8. Pengawasan Terhadap Penerapan Risiko Bank
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab terhadap penerapan
manajemen risiko pada bank yang dipimpin :
a. Menyetujui dan mengevalusi manajemen risiko.
b. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.

21. 21
c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi.
Sementara itu wewenang dan tanggung jawab direksi sekurang-kurangnya :
a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko.
b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan direksi.
d. Mengembakan budaya manajemen risiko.
e. Memastikan kompetensu sumberdaya manusia.
f. Memastikan bahwa manajemen risko beroperasi.
g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala.
Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penetapan limit risiko :
a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
b. Penetapan penggunaan metode pengaturan dan sistem informasi
manajemen risiko.
c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.
d. Penetkan penilaian peningkatn risiko.
e. Penyusunan rencana darurat.
f. Penetapan sistem pengendalian intern.
Selanjutnya prosedur penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat
risiko yang akan diambil terhadap risiko bank :
a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
b. Pelaksanaan kaji ulang.
c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit.

22. 22
Pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian dalam
melaksanakan manajemen risiko bank :
a. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu.
b. Laporan yang akurat dan informatif menegenai kondisi keuangan, kinerja
aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank.
Mengidentifikasi risiko :
a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank.
b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.
Pengukuran risiko :
a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber datadan
prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risko apabila terdapat
perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang
bersifat material.
Pemantauan Risiko :
a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
b. Penyempurnaan prose pelaporan apabila terdapat perubahan kegiataan
usaha bank, produk transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem
informsi manajemen risiko yang brsifat material

23. 23
Pengendalian risiko :
Pelaksanaan pengendalaian risiko wajib digunakan bank untuk mengelola
risko tertentu ang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank
9. Kualitas Aktiva Bank Umum
Dalam ketentuan kualitas aktiva bank umum ini, aset yang dinilai kualitasnya
mencakup aktiva produktif dan aktiva non produktif. Secara umum, dalam
penetapan kualitas aktiva produktif antara lain digunakan pendekatan uniform
classification untuk aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu
debitur atau satu proyek. Dalam penetapan kualitas kredit, bank wajib
memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar
debitur. Sejalan dengan semakin berkembangnya jenis surat berharga, dalam
ketentuan ini diatur pula penilaian kualitas surat berharga yang dijamin atau
dihubungkan dengan aset tertentu. Untuk mengantisipasi potensi kerugian
dari penyediaan dana, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva
berupa cadangan umum dan cadangan khusus, untuk aktiva produktif dengan
memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor
pengurang cadangan. Selain itu, sejalan dengan amanat Undang-Undang
Perbankan agar bank segera menyelesaikan aktiva non produktif yang
dimiliki, bank perlu melakukan langkah-langkah termasuk melakukan
antisipasi potensi kerugian melalui pembentukan cadangan khusus.

24. 24
Kualitas aktiva bank umum sebagaiman diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Jan 2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum, terdiri dari:
1. Aktiva Produktif
Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh
penghasilan, Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktiva Produktif
paling kurang setiap 3 bulan (Maret, Juni, September, dan Deesember).
Aktiva produktif terdiri dari:
1. Kredit
Pinjaman berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain
dengan adanya jangka waktu dan pemberian bunga
2. Surat berharga.
Surat pengakuan utang yang diperdagangkan dalam pasar modal dan
pasar uang.
3. Penempatan dana antar bank
Penanaman dan bank pada bank lain dalam bentuk giro, sertifikat
deposito, dll.
4. Tagihan akseptasi
Tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap
wesel berjangka.
5. Reserve Repurchase Agreement atau Reserve Repo
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.
6. Tagihan Derivatif
Tagihan karena potensi keuntungan termasuk karena mark to market
dari transaksi spot yang masih berjalan.

25. 25
7. Penyertaan Modal
Penanaman dana bank dalam bentuk saham pada bank dan
perusahaan keuangan lainnya.
8. Transaksi Rekening Administratif
Kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi
penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit, fasilitas
kredit yang belum ditarik atau kewajiban dan kontinjensi lain.
9. Bentuk penyediaan dana lainnya.
2. Aktiva Non Produktif
Aktiva non produktif adalah aset bank selain aktiva produktif yang memiliki
potensi kerugian. Aktiva non produktif antara lain :
1. Agunan Yang Diambil Alih
Aktiva yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan secara sukarela
oleh pemilik agunan.
2. Properti Terbengkalai
Aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki bank tetapi tidak
digunakan.
3. Rekening Antar Kantor
Tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum
diselesaikan.
4. Suspense Account
Akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi dengan dokumen
pencatatan.

26. 26
10.Sekuritas Aset Bagi Bank Umum
Sekuritisasi Aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit Efek
Beragun Aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur
asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek
beragun aset kepada pemodal. Efek Beragun Aset adalah surat berharga
yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keungan yang dialihkan oleh
Kreditur Asal.
Jenis Aset Keuangan:
a. Kredit
b. Tagihan yang timbul dari surat berharga
c. Tagihan yang timbul di kemudian hari
d. Aset keuangan lain hyang setara
Persyaratan Pengalihan Aset:
a. Memiliki arus kas
b. Dimiliki dan dalam pengendalian Kredit Asal
c. Dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit
Dalam menjalankan usahanya, bank menghadapi berbagai risiko antara lain
risiko kredit, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty
memenuhi kewajibannya. Untuk memitigasi risiko kredit, pada umumnya bank
menempuh berbagai upaya antara lain dalam bentuk setoran jaminan,
asuransi, atau agunan. Sejalan dengan perkembangan usaha, kompleksitas
transaksi dan jenis risiko, terdapat teknik mitigasi risiko kredit lain yang telah
dikenal sesuai dengan standar praktek internasional, yaitu Sekuritisasi Aset.

27. 27
11.Likuidasi Bank
Likuidasi adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh dan hak
kewajiban bank sebagai akibat pembubaran hukum bank.
Likuidasi bank dilakukan dangan cara percairan harta dan atau penagihan
hutang kepada debitor, di ikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada
para kreditor. Proses selanjutnya izin usahanya akan dicabut oleh Bank
Indonesia, kemudian di umumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai
peredaran luas.
Proses dan tata cara likuidasi bank yaitu menyusun neraca penutupan
pertanggal pencabutan izin usaha, selambat-lambatnya 21 hari dari tanggal
pencabutan izin usaha. Neraca penutupan tersebut wajib disampaikan kepada
Bank Indonesia. Kemudian direksi bank yang bersangkutan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membentuk
tim likuidasi.
Tugas dan wewenang tim likuidasi :
1. Melakukan pendaftaran dan pengumuman mengenai pembubaran badan
hukum bank.
2. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi.
3. Melakukan penentuan cara likuidasi.
4. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya.
5. Menyusun rencana dan cara pencairan harta kekayaan bank dalam
likuidasi.
6. Melakukan perundingan dengan para kreditor dan pembayaran kewajiban

28. 28
12.Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga dalam mata uang
Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang
jangka pendek. Prinsip dan persyaratan penerbitan SBI :
1. SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang.
2. Lelang SBI dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan
tingkat suku bunga / diskonto yang terjadi.
3. BI mengumumkan rencana lelang SBI selambat-lambatnya 1 hari kerja
sebelum pelaksanaan lelang.
4. Pelaksanaan lelang SBI dilakukan pada hari Rabu, atau pada hari kerja
berikutnya atau hari kerja lain.
5. Tanggal jatuh tempo waktu SBI ditetapkan pada hari KamIs atau hari kerja
berikutnya.
6. Perserta lelang SBI dibedakan menjadi :
a. Peserta langsung yaitu bank dan pialang yang melakukan transaksi
lelang SBI secara langsung dengan BI.
b. Perserta tidak langsung yaitu bank yang mengajukan penawaran lelang
SBI melalui pialang ( perantara jual dan beli).
7. Bank hanya dapat mengajukan penawaran lelang SBI hanya untuk
kepentingan diri sendiri.
8. Pialang dilarang mengajukan penawaran lelang SBI untuk kepentingan diri
sendiri.
9. Peserta lelang SBI bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran
lelang SBI yang diajukan.

29. 29
10.Peserta lelang SBI sedang tidak dikenakan saksipenghentian sementara
atau permanen.
11.BI hanya menerima pengajuan transaksi dari peserta langsung dan
menggunakan data penawaran lelang SBI yang diajukan oleh peserta
langsung.
12.BI melakukan setelmen dana dan setelmen surat berharga hasil lelang
SBI.
13.Bank, wajib menyediakan dana sebesar jumlah traksaksi lelang SBI.
13.Pembatasan Transaksi Rupiah
1. Pelarangan Transaksi
Bank dilarang melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak tertentu :
a. Warga Negara Asing.
b. Badan hukum asing atau badan asing lainnya.
c. Warga Negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap Negara
lain dan tidak berdomisili di Indonesia.
d. Perwakilan Negara asing dan lembaga internasional di Indonesia.
e. Kantor bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.
2. Transaksi yang dilarang untuk dilakukan oleh bank dengan pihak-pihak
tersebut :
a. Pemberian kredit, cerukan, dalam rupiah atau vauta asing.
b. Penempatan dana dalam rupiah dalam bentuk giro, call money,
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan penempatan lainnya, serta

30. 30
penempatan pada lembaga keuangan bukan bank untuk kepentingan
bank maupun nasabah.
c. Melakukan transfer rupiah ke bank luar negeri.
d. Pembelian surat-surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh
pihak-pihak diatas.
e. Transaksi antar kantor dalam rupiah, yaitu semua tagihan (aktiva) yang
dimiliki bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang diliar negeri
untuk kepentingan bank mauoun nasabah.
f. Penyertaan dalam rupiah kepada pihak-pihak tersebut diatas.

31. 31
2.3 Kartu Plastik
Kartu Plastik adalah kartu yang ditebitkan oleh bank yang dapat digunakan
sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, menjamin cek yang
dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai.
1. Penggolongan Kartu Plastik
A. Berdasarkan fungsi nya :
a. Credit Card
kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli
barang dan jasa, kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat
dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu.
Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga
bulanan.
b. Charge Card
kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual
beli barang dan jasa, kemudian pemegang kartu diwajibkan membayar
kembali secara penuh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya
dengan atau tanpa beban tambahan.
c. Debit Card
kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas trasnsaksi jual
beli barang dan jasa dengan cara mendebit (mengurangi) secara
langsung saldo rekening simpanan si pemegang kartu, dan dalam waktu
yang sama akan mengkredit (menambah) rekening penjual sebesar nilai
transaksi tersebut.
d. Cash Card (kartu ATM)

32. 32
Kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik langsung pada
kasir bank, maupun melalui ATM bank tertentu yang tersebar di tempat-
tempat strategis seperti dihotel, pusat perbelanjaan, dan wilayah kantoran.
e. Check Guarantee Card
Kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh
pemegang kartu tersebut. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa,
terutama Inggris.
B. Berdasarkan wilayah berlakunya :
a. Kartu Plastik Lokal
Kartu Plastik Lokal merupakan Kartu Plastik yang hanya berlaku dan
dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia.
Pesatnya penggunaan Kartu Plastik ini menyebabkan beberapa
perusahaan pengecer dan perusahaan jasa menerbitkan Kartu Plastik
sendiri (umumnya charge card) guna memberikan pelayanan yang lebih
mudah dan praktis bagi nasabahnya misalnya: Hero, Astra Card, Golden
Truly, Garuda Executive Card.
b. Kartu Plastik Internasional
Kartu Plastik Internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku
sebagai alat pembayaran Internasional. Pasar kartu kredit Internasional
dewasa ini didominasi oleh dua merek kartu yang memiliki jaringan
antarbenua, yaitu Visa dan Master Card. Kedua merek kartu tersebut
masing-masing telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang
tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk melakukan
transaksi hampir di semua kota. Kartu Plastik Internasional yang dapat

33. 33
dipergunakan melakukan transaksi di berbagai tempat di dunia adalah
sebagai berikut:
a) Visa adalah kartu kredit Internasional yang dimiliki oleh perusahaan
kartu Visa Internasional. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan
lisensi dari Visa Internasional dengan sistem franchise.
b) Master Card. Kartu kredit ini dimiliki oleh Master
Card Internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Master
Card Internasional.
c) Diners Club. Dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan
cara mendirikan subsidiary atau dengan cara franchise.
d) Carte Blanc, Kartu ini juga dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis
sama dengan Diners Club yaitu dengan membentuk subsdiary atau
dengan franchise.
e) American Express. Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express
Travel Related Services Incorporated dan beroperasi dengan
mendirikan subsdiary. American Express ini pada prinsipnya
adalah charge card namun dapat memberikan fasilitas credit
line kepada pemegang kartu.
1. Fungsi Kartu Plastik
a. Sumber Kredit
Kartu Plastik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit
yang dilakukan dengan cara :
1) Pembayaran dilakukan secara bulanan atas tiap transaksi (change
card).

34. 34
2) Membayar bulanan sejumlah minimum tertentu dari total transaksi yang
dilakukan.
3) Jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan lebih pasti.
b. Sumber Uang Tunai
Yakni sebagai sumber yang dapat menarik uang tunai secara langsung
karena melalui counter ATM, dengan menunjukkan kartu misalnya,
Visa atau Master Card, di Negara manapun pada bank yang memiliki
kerjasama dengan pengelola kartu tersebut, pemegang kartu yang
bersangkutan dapat menarik dana tunai.
c. Penjaminan Cek
Kartu Plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk
menjamin penarikan cek. Di Inggris fungsi kartu sebagai penjamin cek
sangat umum dikeluarkan oleh bank. Misalnya, check guarantee card yang
dikeluarkan Barclays Bank, Trustcard dan sebagainya dapat digunakan
untuk meyakinkan penerima cek yang ditarik oleh pemegang kartu
dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi, fungsi Kartu
Plastik ini antara lain oleh pemegang kartu dapat digunakan untuk
menjamin setiap pembayaran dengan menggunakan cek.
3. Keuntungan Pengguna Kartu Plastik
1) Pemegang kartu :
a. Lebih aman dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai
dalam jumlah besar.

35. 35
b. Leluasa, karena kartu plastik (khususnya kartu kredit) telah diterima
sebagai alat pembayaran hampir diseluruh
dunia (misalnya, Visa dan Master Card).
c. Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat
diangsur (Credit Card) atau tempo beberapa waktu ( Charge
Card ).
d. Program merchandising yaitu kesempatan membeli barang-barang
dengan mengangsur tanpa bunga.
e. Bantuan–bantuan perjalanan terutama diluar negeri, misalnya:
referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan–bantuan hukum.
f. Purchase protection plan, yaitu asuransi perlindungan pembelian
barang yang diberikan secara otomatis.
2) Issuer
a. Uang pangkal
b. Iuran tahunan anggota
c. Discount dari merchant
d. Pendapatan bunga
e. Pembayaran denda atas keterlambatan/penunggakan pembayaran
(late charge)
3) Merchant
a. Keamanan lebih terjamin karena merchant tidak
menerima/memyimpan uang tunai dari hasil penjualan.

36. 36
b. Pembayaran atas penjualan dijamin atas penerbit
sepanjang merchant memenuhi prosedur dan ketentuan yang
ditetapkan oleh issuer.
c. Dapat meningkatkan turnover atau omset penjualan.
d. Mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan .
e. Mencegah larinya nasabah ke pesaing lainya untuk memberi fasilitas
kemudahan berbelanja dengan menerima kartu.
4) Acquirer
Keuntungan yang diharapkan oleh acquirer adalah komisi yang diterima
dari merchant.
4. Pendanaan Kartu Plastik
Masalah pendanaan bagi kelanjutan usaha perusahaan kartu kredit
merupakan pertimbangan yang cukup krusial, lebih-lebih untuk masa-masa
puncak, misalnya menjelang dan setelah periode hari raya umumnya
perusahaan kartu kredit membayar merchantnya relatif cepat, maka likuiditas
maka perusahaan kartu kredit akan terpenuhi. Untuk menjaga keseimbangan
keuangan akibat dari pendanaan, perusahaan kartu kredit harus
memperhatikan gearing ratio-nya, yaitu hubungan antara modal perusahaan
sendiri dengan total kewajibannya. Posisi gearing ratio bagi perusahaan kartu
kredit yang umum dipertahankan, khususnya bagi perusahaan kartu kredit
yang bukan anggota grup perusahaan besar, berkisar antara 5: 1 atau 15:1.
Artinya total pinjaman adalah 5 kali atau 15 kali dari modal sendirinya.

37. 37
Semakin tinggi gearing ratio semakin besar kemungkinan perusahaan
mengalami kesulitan keuangan.
5. Mekanisme Transaksi dengan Kartu Kredit
Gambar 2.1
Mekanisme Transaksi
Untuk menjadi anggota atau pemegang kartu, calon harus mengajukan
dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan
kartu kartu atau penerbit. Persyaratan pokok untuk menjadi anggota pada
prinsipnya adalah calon pemegang kartu harus memenuhi ketentuan minimum
jumlah penghasilan per tahunnya. Masing-Masing perusahaan kartu memiliki
standar minimum penghasilan tahunan pemohon untuk dapat diterima sebagai
pemegang kartu. Pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan
iuran tahunan yang tergantung dari jenis kartu. Gold card lebih mahal
daripada reguler atau classic card. Di samping itu, persyaratan untuk menjadi
pemegang gold card ini biasanya jauh lebih ketat, penghasilan tahunan

38. 38
minimum yang dipersyaratkan jauh lebih tinggi, atau dengan kata lain,
pemegang gold card memiliki credit standing atau credit worthiness yang
tinggi. Kelebihan gold card adalah memiliki credit limit yang jauh lebih tinggi
daripada kartu reguler dan adanya fasilitas yang lebih menarik
lainnya. Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap
melakukan transaksi kepada semua merchant (service establishment) yang
menerima merek kartu yang dimiliki. Merchant yang menerima merek-merek
kartu tertentu biasanya mudah diketahui dari logo atau gambar yang
ditempelkan atau diperlihatkan di sekitar kasir atau di kaca pintu masuk
merchant. Merchant kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual
beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kepada pihak issuer Apabila
semua slip penjualan (voucher) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan
sesuai yang disepakati dengan merchant, maka issuer akan membayar
seluruh tagihan yang diajukan merchant setelah dikurangi dengan discount
(komisi) yan seluruh tagihan yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan
terlebih dahulu (3% - 5%). Jangka waktu sampai dengan penagihan oleh
merchant kepada issuer juga diatur dalam berkisar 3-10 hari. Selanjutnya,
apabila kartu yang digunakan tersebut adalah charge. card maka pemegang
yang digunakan kartu kredit, maka pemegang kartu dapat membayar
sejumlah minimum tertentu (minimum payment) dari total tagihan termasuk
bunga. Mekanisme transaksi kartu dapat pula terjadi di mana issuer
melibatkan pihak acquirer, yaitu pihak yang melakukan penagihan dan
pembayaran antara pihak issuer dengan merchant, apabila kartu tersebut
dilakukan dengan cara franchise.

39. 39
6. Mekanisme Transaksi dengan Kartu Kredit
Pemegang kartu secara periodik akan memperoleh statement tagihan dari
issuer yang dikirimkarn ke alamat pemegang kartu setiap tanggal tertentu
setiap bulannya. Statement tagihan tersebut berisi perincian informasi
mengenai hal-hal sebagai beriku t:
a. Nomor kartu, yaitu nomor identitas yang selalu harus dicantumkan pada
setiap pembayaran tagihan.
b. Tanggal tagihan, yaitu tanggal di mana perincian tagihan dicetak. Tanggal
jatuh tempo berkisar 7-15 hari setelah tanggal penagihan.
c. Tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal di mana batas paling lambat untuk
melakukan pembayaran atas tagihan. Issuer akan membebankan biaya
keterlambatan membayar (late charge) pemegang kartu apabila
pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo tersebut.
d. Pembayaran minimum, yaitu pembayaran terendah yang merupakan
kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh
tempo pembayaran. Sisa tagihan dapat dibayarkan dengan mencicil dan
untuk itu akan dikenakan bunga dari saldo kredit. Pembayaran minimun
berkisar 10% - 20% dari total tagihan.
e. Jumlah Tagihan, yaitu jumlah seluruh transaksi dengan menggunakan
kartu kredit yang belum dilunasi.
f. Limit kredit. Bagi kartu kredit limit kredit adalah jumlah maksimal yang
diberikan untuk setiap kartu.
g. Batas penarikan uang tunai, yaitu uang tunai yang dapat diambil pada
posisi rekening seperti yang tertera pada perincian tagihan . Penarikan
uang tunai, yang umumnya berkisar sampai 50% dari kredit limit.

40. 40
h. Tunggakan, yaitu jumlah pembayaran minimum pada rincian tagihan
bulan sebelumnya dibayar (bagi kartu kredit).
i. Tanggal posting, yaitu tanggal ditagihkannya pemakaian kartu.
j. Tanggal transaksi, yaitu tanggal terjadinya transaksi pengambilan uang
tunai dan pembayaran dengan menggunakan kartu.
k. Nomor referenst, yaitu nomor identitas setiap transaksi.
7. Pihak – Pihak Yang Terkait Dengan Kartu Kredit
Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik
adalah sebagai berikut:
a) Penerbit
Penerbit (issuer) di sini merupakan pihak atau lembaga yang
mengeluarkan dan mengelolah suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank,
lembaga keuangan lain, dan perusahaan non-lembaga keuangan.
Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu plastik harus terlebih
dahulu memperoleh izin dari Departernen Keuangan.
b) Acquirer
Acquirer adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik
terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak issuer
dengan pihak merchant.
c) Pemegang kartu.
Pemegang kartu atau card hoider terdiri atas perseorangan yang telah
memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk
dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai
dengan kegunaannya.

41. 41
d) Merchant
Merchant adalah pihak menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi
jual beli barang atau jasa.
8. Perjanjian Dasar Penggunaan Kartu Kredit
Perjanjian Pemegang Perjanjian pemegang kartu adalah perjanjian yang
dibuat antara card holder dengan issuer yang pada prinsipnya memuat pokok-
pokok ketentuan antara lain sebagai berikut :
A. Pemilikan kartu
a. Kartu adalah milik issuer dan karenanya harus dikembalikan atas
permintaan. Pemegang kartu harus membubuhkan tanda tangan pada
bagian belakang kartu pada saat penerimaan kartu tersebut.
b. Dengan ditandatanganinya kartu tersebut berarti pemegang kartu
setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan
dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian.
c. Kartu tidak boleh dipindahtangankan.
d. Pemegang kartu harus membayar uang pangkal dan iuran tahunan.
B. Masa berlakunya kartu
a. Kartu hanya dapat digunakan selama masa berlakunya kartu yang
tercantum dalam kartu tersebut.
b. Perpanjangan kartu dapat dilakukan secara otomatis atas persetujuan
issuer.
C. Transaksi-transaksi

42. 42
a. Pemegang kartu harus menandatangani slip pembelian barang-
barang/jasa-jasa yang menggunakan kartu dan cash advance slip
untuk setiap pengambilan uang tunai.
b. Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi termasuk
tagihan-tagihan ongkos, dan bunga yang dibebankan pada
rekeningnya.
c. Issuer tidak bertanggung jawab terhadap merchant yang menolak
pembayaran dengan kartu dan setiap permasalahan yang menyangkut
pembelian barang-barang atau jasa-jasa oleh pemegang kartu.
D. Pembayaran tagihan
a. Statement tagihan akan dikirim issuer setiap bulan sekali kepada
pemegang kartu dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran
minimum selambat-lambatnya dalam jangka waktu tertentu dari tanggal
statement tagihan dikeluarkan.
b. Apabila ada kesalahan terhadap tagihan yang terdapat dalam
statement tagihan issuer, harus diberitahukan selambat-lambatnya
beberapa hari sejak tanggal penerimaan statement tagihan tersebut.
c. Besarnya pembayaran minimum.
d. Tagihan atas penggunaan kartu suplemen adalah tanggung jawab
pemegang kartu utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu
statement tagihan.
e. Issuer dapat melakukan pemotongan langsung atas tagihan pemegang
kartu yang mempunyai rekening pada issuer (umumnya issuer adalah
bank).

43. 43
E. Bunga dan biaya-biaya
a. Pemegang kartu yang melakukan pembayaran seluruh jumlah tagihan
sebelum tanggal jatuh tempo. maka issuer tidak akan menarik biaya
administrasi.
b. Issuer akan mengenakan bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar.
c. Pemegang kartu yang tidak melunasi pembayaran minimum sampai
jatuh tempo atau membayar kurang dari jumlah minimum tersebut akan
dikenakan biaya administrasi yang ditentukan oleh issuer.
F. Limit kredit
a. Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu lebih dari limit
kredit yang telah ditetapkan issuer.
b. Apabila penggunaan kartu melebihi limit kredit, akan dikenakan bunga
tertentu yang besarnya diperhitungkan sejak terjadinya transaksi yang
melampaui limit kredit.
G. Penarikan uang tunai
a. Pemegang kartu dapat menarik uang tunai (eash advance) di setiap
tempat yang ditunjuk.
b. Penarikan uang tunai tersebut akan dikenakan biaya administrasi
sebesar persentase tertentu dari jumlah penarikan atau sebesar
minimum tertentu.
H. Transaksi dalam valuta asing

44. 44
Transaksi yang dilakukan dalam valuta asing akan ditagih dalam rupiah
berdasarkan yang ditentukan oleh issuer pada saat tagihan atas transaksi
tersebut diterima oleh issuer.
I. Kehilangan kartu
a. Apabila terjadi pencurian atau kehilangan kartu, pemegang kartu harus
segera memberitahukan kepada issuer atau perusahaan kartu.
b. Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang
telah terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan tersebut.
c. Issuer mengenakan biaya administrasi sebesar tertentu untuk
pengantian kartu yang dilaporkan hilang.
J. Jasa pihak ketiga
Dalam hal pemegang kartu tidak membayar tagihannya yang masih
terutang sesudah keanggotannya dibatalkan, issuer berhak menggunakan
jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap pemegang kartu,
dan semua biaya yang timbul akibat penagihan ini menjadi beban
pemegang kartu.
K. Tanggung jawab pemegang kartu
a. Pemegang kartu wajib memberitahukan issuer apabila ada perubahan
alamat penagihan.
b. Pemegang kartu yang diterbitkan oleh isuer di Indonesia, yang bukan
warga negara Indonesia dan akan kembali ke negaranya karena masa

45. 45
kerjanya di Indonesia sudah habis atau dengan alasan apa pun, harus
melunasi semua sisa tagihan dan mengembalikan kartunya.
c. Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan
dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji dan mengikatkan
diri kekayaan pemegang kartu, baik yang berupa benda bergeram
maupun tidak bergerak, ataupun rekening bang yang ada sekarang
maupun yang akan ada dikemudian hari.
L. Pengakhiran perjanjian
a. Issuer berhak memblokir atau membatalkan penggunaan kartu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu dan seluruh tagihan pemegang kartu
menjadi jatuh tempo serta harus dibayar seketika jika terjadi hal
keadaan sebagai berikut :
a) Pemegang kartu tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
issuer.
b) Pemegang kartu dinyatakan pailit.
c) Pemegang kartu melakukan perbuatan yang melawan hokum.
d) Pemegang kartu meninggal dunia, maka kewajiban-
kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya.
e) Pemegang kartu dinyatakan mengundurkan diri dari
keanggotaan.
M. Perjanjian Merchant
Klausula-klausula pokok yang umum diatur dalam suatu perjanjian
merchant ini antara lain sebagal berikut :

46. 46
a. Merchant akan menerima semua kartu merek tertentu sampai
jumlah floor limit yang ditetapkan.
b. Merchant akan senantiasa memeriksa keabsahan kartu,
misalnya: masa berlakunya, kebenaran tanda tangan pemegang
kartu yang diketahui dengan membandingkan antara tanda
tangan yang ada di kartu dengan yan ada di slip penjualan.
c. Merchant harus menggunakan slip penjualan yang disediakan
perusahaan kartu, meminta setiap pemegang kartu pelanggan
menandatangani slip penjualan
d. Merchant akan mengklaim pembayaran kembali setelah
dikurangi discount ke perusahaan kartu (issuer) pada waktunya,
misalnya dalam waktu 3 hari, 10 hari, atau 15 hari, dan
seterusnya.
e. Rekening bank merchant akan dikredit sebesar jumlah penjualan
dikurangi discount, yang besarnya tergantung pada ada tidaknya
slip penjualan yang invalid dan ditolak pembayrannya oleb
issuer.
f. Merchant harus menjual barang atau jasa tidak melebihi dari
harga penjualan tunai.

47. 47
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
a. Berdasarkan UU No. 24 Thn. 2004: Lembaga Penjamin Simpanan yaitu
Lembaga Indipenden, transparan dan akuntabel dalam melaksanankan tugas
dan wewenangnya serta bertanggung jawab langsung kepada Mentri
Keuangan.
b. LPS memiliki struktur organisiasi kepengurusan yang terdiri dari Dewan
Komisioner, Kepala Eksekutif, Direktur.
c. Fungsi LPS yaitu : Menjamin Simpanan nasabah dan turun aktif dalam
memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenangnya.
d. Jenis simpanan yang dijamin LPS yaitu : Tabungan Giro, Deposito, Sertifikat
Deposito.
e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik disektor
perbankakan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti
Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa
Keuangan lainnya.
f. Tugas OJK : Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di
sektor Perbankan maupun Non Perbankan, mengatur dan mengawasi jasa
keuangan disektor pasar modal, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa
keuangan Asuransi, Dana Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan
Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

48. 48
g. Kartu Plastik yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank yang dapt digunakan
sebagai alat pembayaran atas transaksibarang atau jasa, menjamin cek yang
dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai.
h. Fungsi Kartu Plastik : Sumber kredit, Sumber uang tunai, Penjaminan Cek
i. Penggolongan Kartu Plastik berdasarkan fungsinya; Credit Card, Chyarge
Card, Debit Card, Cash Card (Kartu ATM), Check Guarantee Card.
Sedangkan berdasarkan wilah berlakunya ; Kartu Plastik Lokal, Kartu Plastik
Internasional
3.2 Saran – Saran
Berdasarkan penelitian yang telah kami buat, maka kami memberikan beberapa
saran sebagai berikut :
a. LPS diharapkan dapat langsung memberikan pemahaman yang lebih
nyata kepada nasabah, seperti tata cara pengajuan serta pembayaran
klaim penjaminan atas simpanan bank yang layak dibayarkan.
b. Agar tidak terjadi benturan antara BI dan OJK dalam pelaksanaan
pengawasan terhadap industri perbankan maka perlu adanya kejelasan
pembagian tugas, wewenang dan koordinasi antara BI dan OJK. Selain
itu OJK juga harus independen, adil, transparan, akuntanbilitas dan
tanggung jawab agar tujuan pembentukan OJK sendiri dapat terwujud.
c. Kartu plastik memang memudahkan kita dalam melakukan transaksi,
namun dalam penggunaannya kita harus berhati-hati, karena jika kita
sebagai pengguna kartu tanpa memperhatikan pengeluaran, kita akan
mengalami kerugian karena harus melakukan pembayaran untuk
pengeluaran yang besar.

49. 49
DAFTAR PUSTAKA
1. Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta : LP-FEUI
2. https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan