Ringkasan dokumen tersebut adalah: LPS dan OJK adalah lembaga pengawas perbankan di Indonesia yang menjamin simpanan nasabah dan mengatur ketentuan perbankan seperti giro wajib minimum, pinjaman luar negeri, manajemen risiko, dan kualitas aset bank.

1. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
PENGAWAS PERBANKAN (OJK)
KARTU PLASTIKKELOMPOK 5 :
DEWI RETNOSARI ( 35179011 )
DWI AGUSTINE ( 39179008 )
PUTRI ANDRIANI ( 32189067 )
TIFFANY ( 30179001 )
VEREN OKTAVIANI ( 37189062 )
YENNY CHRISTINE ( 35179006 )
WINDA AMALIA ( 26179074 )

2. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Berdasarkan UU No.24 Thn.2004 :
Lembaga Penjamin Simpanan  Lembaga Independen, transparan dan akuntabel
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab langsung
kepada Menteri Keuangan.
LPS memiliki struktur organisasi kepengurusan yang terdiri dari :
a. Dewan Komisioner
b. Kepala Eksekutif
c. Direktur

3. FUNGSI LPS :
 Menjamin simpanan nasabah
 Turun aktif dalam memelihara stabilitas
sistem perbankan sesuai dengan
kewenangan nya.

4. TUGAS LPS :
 Merumuskan dan menetapkan kebijakan
pelaksanaan penjaminan simpanan.
 Melaksanakan penjaminan simpanan.
 Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam
rangka turut aktif memelihara stabilitas
sistem perbankan.
 Melaksanakan penanganan bank gagal yang
berdampak sistematik.

5. WEWENANG LPS :
 Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
 Mendapatakan data simpanan nasabah, data
kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan
laporan hasil pemerikasaan bank.
 Melakukan penyuluhan kepada bank dan
masyarakat tentang penjaminan simpanan.
 Menjatuhkan sanksi administratif

6. KEWENANG LPS :
 Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan
wewenang pemegang saham.
 Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban
bank yang gagal diselamatkan.
 Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan
mengubah setiap kontrak yang mengikat bank
gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga
yang merugikan bank.

7. JENIS SIMPANAN YANG DIJAMIN LPS :

8. PENGAWAS PERBANKAN (OJK)
 Ketentuan Giro Wajib minimum
 Pengertian Pinjaman Luar negeri Bank dan Jenis Pinjaman Luar negeri
Bank
 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
 Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum
 Kualitas Aktiva Bank Umum
 Jenis Kualitas Aktiva Bank Umum
 Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum
 Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum
 Likuidasi Bank
 Penerbitan Dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesi (SBI)
 Pembatasan Transaksi Rupiah

9. KETENTUAN GIRO WAJIB MINIMUM
Penerapan giro wajib minimum atau Reserve Requirement 
perbandingan Antara Saldo giro bank yang wajib ditempatkan
pada Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang
memiliki bank.
Persentase Giro Wajib minimum  Menurut peraturan Bank
Indonesia nomor 6/15/PBI/2004 adalah Simpanan minimum yang
harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada
Bank Indonesia. Besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar
persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank.
 Semua bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan memelihara
saldo giro minimum (GWM) pada Bank Indoenesia dalam rupiah.
Sementara Bank Devisa selain wajib memenuhi GMW Rupiah juga
diwajibkan memelihara GMW dalam valuta asing sebesar 3% dari
dana pihak ketiga (DPK) dalam valuta asing.

10. KETENTUAN GIRO WAJIB MINIMUM
Formula Perhitungan persentase GWM :
Saldo Giro pada Bank Indonesia setiap hari dalam
satu laporan masa laporan
Rata rata harian jumlah DPK dalam satu Masa laporan pada
dua masa laporan sebelumnya
X 100%
Pemberian Jasa Giro Oleh Bank Indonesia :
Jasa Giro sebesar 3% merupakan tingkat bunga efektif tahunan (Effective
annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian
selama 360 hari dengan rumus, sebagai berikut :
Effective annual rate = (1 + ( Tingkat bunga tahunan)) 360 hari = 1
360 hari

11. KETENTUAN GIRO WAJIB MINIMUM
Sanksi:
Pelanggaran atas ketentuan GWM dalam rupiah dan atau Valuta
asing akan dikenakan dengan kewajiban membayar sebesar
persentase tertentu terhadap GMW dalam rupiah dan Valas
yang wajib dipelihara dan atau terhadap saldo negative

12. PENGERTIAN PINJAMAN LUAR NEGERI
BANK DAN JENIS PINJAMAN LUAR NEGERI
Pinjaman Luar negeri (PLN) Bank menurut peraturan Bank Indonesia
Nomor :7/l/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang :
Pinjaman Luar negeri  Semua Bentuk Pinjaman atau kewajiban bank
kepada bukan penduduk dalam Valuta asing maupun Rupiah dan surat
berharga dalam valuta asing yang di terbitkan oleh bank. Badan
hokum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau
berdomisili di Indonesia kurang dari 1 tahun dan kegiatan utamanya
tidak di Indonesia.

13. PENGERTIAN PINJAMAN LUAR NEGERI
BANK DAN JENIS PINJAMAN LUAR NEGERI
Jenis Pinjaman Luar negeri Bank :
 PLN Jangka Pendek
Adalah pinjaman Luar negeri dengan Jangka waktu sampai dengan
1 tahun serta giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
 PLN Jangka panjang
Adalah pinjaman Luar negeri dengan Jangka waktu lebih dari 1
tahun.

14. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
Prinsip mengenal nasabah dasarnya  Prinsip yang diterapkan bank
untuk mengetahui identitas nasabah.
Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah bank wajib menetapkan
kebijakan dan prosedur mengenai :
 Penerimaan Nasabah
 Pengidentifikasian nasabah
 Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
 Manajemen resiko

15. KEBIJAKAN PENERIMAAN NASABAH
Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah bank, wajib
menerima informasi, antara lain mengenai :
• Identitas calon nasabah
• Maksud dan tujuan hubunga usaha
• Infoemasi lain yang memungkinkan bank mengetahu profil calon
nasabah
• Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan
atas nama pihak lain

16. PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH
Disamping bank harus menatausahakan dokumen nasabah selama
minimal 5 tahun, bank harus melakukan pembaharuan data, antisipasi
untuk perubahan dokumen. Selanjutnya bank diwajibka untuk memiliki
data nasabah sebagai berikut :
o Pekerjaan atau bidang usaha
o Jumlah penghasilan
o Rekening lain yang dimiliki
o Aktivitas transaksi normal
o Tujuan pembukaan rekening

17. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BANK UMUM
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/PBI/2003 Tahun 2003 tentang penerapan
manajemen Risiko bagi bank umum :
 Peraturan ini mengharuskan pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank
sedapat mungkin terintegrasi kedalam suatu sistem dan proses pengelolaan
resiko yang akurat dan komprehensif. Dalam rangka menciptakan prakondisi dan
infrastruktur pengelolaan risoko maka bank wajib mengambil langkah-langkah
persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya.
Penerapan manajemen risiko menurut ketentuan Bank Indonesia
sekurang-kurangnya mencangkup :
• Pengawasan aktif Dewan komisaris dan direksi
• Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
• Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
• Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

18. PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN BANK RISIKO
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab terhadap penerapan
manajemen risiko pada bank yang dipimpin :
• Menyetujui dan mengevalusi manajemen risiko
• Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
• Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi
Wewenang dan tanggung jawab direksi sekurang-kurangnya :
• Amenyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko
• Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
• Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan direksi
• Mengembakan budaya manajemen risiko
• Memastikan kompetensu sumberdaya manusia
• Memastikan bahwa manajemen risko beroperasi
• Melaksanakan kaji ulang secara berkala

19. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR
DAN PENETPAN LIMIT RISIKO BANK
Kebijakan Manajemen Risiko :
• Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan
• Penetapan penggunaan metode pengaturan dan sistem informasi
manajemen risiko
• Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko
• Penetkan penilaian peningkatn risiko
• Penyusunan rencana darurat
• Penetapan sistem pengendalian intern
Prosedur penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko
yang akan diambil terhadap risiko bank :
• Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas
• Pelaksanaan kaji ulang
• Dokumentasi prosedur dan penetapan limit

20. KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
• Dalam ketentuan kualitas aktiva bank umum ini, aset yang dinilai
kualitasnya mencakup aktiva produktif dan aktiva non produktif.
• Secara umum, dalam penetapan kualitas aktiva produktif antara lain
digunakan pendekatan uniform classification untuk aktiva produktif yang
digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek. Dalam
penetapan kualitas kredit, bank wajib memperhatikan faktor prospek
usaha, kinerja, dan kemampuan membayar debitur. Sejalan dengan
semakin berkembangnya jenis surat berharga, dalam ketentuan ini diatur
pula penilaian kualitas surat berharga yang dijamin atau dihubungkan
dengan aset tertentu. Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari
penyediaan dana, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva
berupa cadangan umum dan cadangan khusus, untuk aktiva produktif
dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai
faktor pengurang cadangan. Selain itu, sejalan dengan amanat Undang-
Undang Perbankan agar bank segera menyelesaikan aktiva non produktif
yang dimiliki, bank perlu melakukan langkah-langkah termasuk melakukan
antisipasi potensi kerugian melalui pembentukan cadangan khusus.

21. JENIS KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
Kualitas aktiva bank umum sebagaiman diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:
7/2/PBI/2005 tanggal 20 Jan 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum,
terdiri dari:
 Aktiva Produktif  Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk
memperoleh penghasilan, Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktiva
Produktif paling kurang setiap 3 bulan (Maret, Juni, September, dan Deesember).
Aktiva produktif terdiri dari:
a. Kredit
b. Surat berharga
c. Penempatan dana antar bank
d. Tagihan akseptasi
e. Reserve Repurchase Agreement atau Reserve Repo
f. Tagihan Derivatif
g. Penyertaan Modal
h. Transaksi Rekening Administratif
i. Bentuk penyediaan dana lainnya

22. JENIS KUALITAS AKTIVA BANK UMUM
 Aktiva non produktif  aset bank selain aktiva produktif yang memiliki
potensi kerugian.
Aktiva non produktif antara lain :
• Agunan Yang Diambil Alih
• Aktiva yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh
pemilik agunan
• Properti Terbengkalai
• Aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki bank tetapi tidak digunakan
• Rekening Antar Kantor
• Tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan
• Suspense Account
• Akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi dengan dokumen
pencatatan

23. SEKURITAS ASSET BAGI BANK UMUM
• Dalam menjalankan usahanya, bank menghadapi berbagai risiko
antara lain risiko kredit, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat
kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.
• Untuk memitigasi risiko kredit, pada umumnya bank menempuh
berbagai upaya antara lain dalam bentuk setoran jaminan,
asuransi, atau agunan. Sejalan dengan perkembangan usaha,
kompleksitas transaksi dan jenis risiko, terdapat teknik mitigasi
risiko kredit lain yang telah dikenal sesuai dengan standar
praktek internasional, yaitu Sekuritisasi Aset.

24. AKTIVASI SEKURITAS ASSET BAGI BANK UMUM
Sekuritisasi Aset  Penerbitan surat berharga oleh penerbit Efek Beragun
Aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang
diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun
aset kepada pemodal. Efek Beragun Aset adalah surat berharga yang
diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keungan yang dialihkan oleh
Kreditur Asal.
Jenis Aset Keuangan :
a. Kredit
b. Tagihan yang timbul dari surat berharga
c. Tagihan yang timbul di kemudian hari
d. Aset keuangan lain hyang setara
Persyaratan Pengalihan Aset:
a. Memiliki arus kas
b. Dimiliki dan dalam pengendalian Kredit Asal
c. Dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit

25. LIKUIDASI BANK
Likuidasi  Tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh dan hak
kewajiban bank sebagai akibat pembubaran hukum bank.
• Likuidasi bank dilakukan dangan cara percairan harta dan atau penagihan
hutang kepada debitor, di ikuti dengan pembayaran kewajiban bank
kepada para kreditor. Proses selanjutnya izin usahanya akan dicabut oleh
Bank Indonesia, kemudian di umumkan dalam surat kabar harian yang
mempunyai peredaran luas.
Proses dan tata cara likuidasi bank :
Menyusun neraca penutupan pertanggal pencabutan izin usaha,
selambat-lambatnya 21 hari dari tanggal pencabutan izin usaha. Neraca
penutupan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Kemudian
direksi bank yang bersangkutan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dan membentuk tim likuidasi

26. LIKUIDASI BANK
Tugas dan wewenang tim likuidasi :
• Melakukan pendaftaran dan pengumuman mengenai pembubaran badan
hukum bank
• Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi
• Melakukan penentuan cara likuidasi
• Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya
• Menyusun rencana dan cara pencairan harta kekayaan bank dalam
likuidasi
• Melakukan perundingan dengan para kreditor dan pembayaran kewajiban

27. PENERBITAN DAN PERDAGANGAN
SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)
Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga dalam mata
uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan
utang jangka pendek.
Prinsip dan persyaratan penerbitan SBI :
 SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang
 Lelang SBI dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan
memperhatikan tingkat suku bunga / diskonto yang terjadi
 BI mengumumkan rencana lelang SBI selambat-lambatnya 1 hari kerja
sebelum pelaksanaan lelang
 Pelaksanaan lelang SBI dilakukan pada hari Rabu, atau pada hari kerja
berikutnya atau hari kerja lain.
 Tanggal jatuh tempo waktu SBI ditetapkan pada hari KamIs atau hari
kerja berikutnya.

28. PENERBITAN DAN PERDAGANGAN
SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)
Prinsip dan persyaratan penerbitan SBI :
 Perserta lelang SBI dibedakan menjadi :
a. Peserta langsung yaitu bank dan pialang yang melakukan transaksi lelang SBI
secara langsung dengan BI
b. Perserta tidak langsung yaitu bank yang mengajukan penawaran lelang SBI
melalui pialang ( perantara jual dan beli)
 Bank hanya dapat mengajukan penawaran lelang SBI hanya untuk kepentingan diri
sendiri
 Pialang dilarang mengajukan penawaran lelang SBI untuk kepentingan diri sendiri
 Peserta lelang SBI bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang SBI
yang diajukan
 Peserta lelang SBI sedang tidak dikenakan saksipenghentian sementara atau
permanen
 BI hanya menerima pengajuan transaksi dari peserta langsung dan menggunakan
data penawaran lelang SBI yang diajukan oleh peserta langsung
 BI melakukan setelmen dana dan setelmen surat berharga hasil lelang SBI
 Bank, wajib menyediakan dana sebesar jumlah traksaksi lelang SBI

29. PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH
Pelarangan Transaksi Bank dilarang melakukan transaksi-transaksi
dengan pihak-pihak tertentu :
1. Warga Negara Asing
2. Badan hukum asing atau badan asing lainnya
3. Warga Negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap
Negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia
4. Perwakilan Negara asing dan lembaga internasional di
Indonesia
5. Kantor bank/badan hukum Indonesia di luar negeri

30. PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH
Transaksi yang dilarang untuk dilakukan oleh bank dengan pihak-pihak
tersebut :
 Pemberian kredit, cerukan, dalam rupiah atau vauta asing
 Penempatan dana dalam rupiah dalam bentuk giro, call money, deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan penempatan lainnya, serta
penempatan pada lembaga keuangan bukan bank untuk kepentingan
bank maupun nasabah
 Melakukan transfer rupiah ke bank luar negeri
 Pembelian surat-surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh
pihak-pihak diatas
 Transaksi antar kantor dalam rupiah, yaitu semua tagihan (aktiva) yang
dimiliki bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang diliar negeri
untuk kepentingan bank mauoun nasabah
 Penyertaan dalam rupiah kepada pihak-pihak tersebut diatas

31. KARTU PLASTIK
Kartu Plastik  kartu yang ditebitkan oleh bank yang
dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi
barang atau jasa, menjamin cek yang dikeluarkan, dan
untuk melakukan penarikan uang tunai.
Fungsi Kartu Plastik :
 Sumber kredit  sebagai instrumen untuk memperoleh
kredit, dengan melakukan pembayarann setiap bulan.
 Sumber uang tunai  sebagai sumber yang dapat menarik
uang tunai secara langsung karena melalui counter ATM.
 Penjaminan cek

32. PENGGOLONGAN KARTU PLASTIK
Berdasarkan Fungsinya :
 Credit Card  kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual-
beli barang dan jasa, kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan
sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut
dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan.
 Charge Card  kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu
transaksi jual beli barang dan jasa, kemudian pemegang kartu diwajibkan membayar
kembali secara penuh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan
atau tanpa beban tambahan.
 Debit Card  kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas trasnsaksi
jual beli barang dan jasa dengan cara mendebit (mengurangi) secara langsung saldo
rekening simpanan si pemegang kartu, dan dalam waktu yang sama akan mengkredit
(menambah) rekening penjual sebesar nilai transaksi tersebut.

33. PENGGOLONGAN KARTU PLASTIK
Berdasarkan Fungsinya :
 Cash Card (kartu ATM)  kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik
langsung pada kasir bank, maupun melalui ATM bank tertentu yang tersebar di
tempat-tempat strategis seperti dihotel, pusat perbelanjaan, dan wilayah kantoran.
 Check Guarantee Card  kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam
penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Kartu jenis ini sangat populer di
Eropa, terutama Inggris.
Berdasarkan Wilayah Berlakunya :
 Kartu Plastik Lokal  Kartu Plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di
suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia.
 Kartu Plastik Internasional  kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai
alat pembayaran Internasional. Pasar kartu kredit Internasional dewasa ini didominasi
oleh dua merek kartu yang memiliki jaringan antarbenua, yaitu Visa dan Master Card.

34. KARTU PLASTIK INTERNASIONAL
Kartu Plastik Internasional dapat digunakan untuk melakukan transaksi di berbagai
tempat di dunia, sebagai berikut :
 Visa  kartu kredit Internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa
Internasional. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan lisensi dari Visa
Internasional dengan sistem franchise.
 Master Card  Kartu kredit ini dimiliki oleh Master Card Internasional dan
beroperasi berdasarkan lisensi dari Master Card Internasional.
 Diners Club  Dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara
mendirikan subsidiary atau dengan cara franchise.
 Carte Blanc  Kartu ini dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis sama
dengan Diners Club.
 American Express  Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel
Related Services Incorporated dan beroperasi dengan mendirikan subsdiary.
American Express ini pada prinsipnya adalah charge card namun dapat
memberikan fasilitas credit line kepada pemegang kartu.

35. KEUNTUNGAN PENGGUNA KARTU PLASTIK
Bagi pemegang kartu :
 Lebih aman dan praktis.
 Leluasa, karena kartu plastik diterima sebagai alat
pembayaran hampir diseluruh dunia .
 Sistem pembayaran yang fleksibel (pembayaran atas tagihan
dapat diangsur).
 Program merchandising kesempatan membeli barang-
barang dengan mengangsur tanpa bunga.
 Purchase protection plan  asuransi perlindungan pembelian
barang yang diberikan secara otomatis.

36. KEUNTUNGAN PENGGUNA KARTU PLASTIK
Bagi issuer :
 Uang pangkal
 Iuran tahunan anggota
 Discount dari merchant
 Pendapatan bunga
 Pembayaran denda atas keterlambatan/penunggakan
pembayaran (late charge)
Bagi merchant :
 Keamanan lebih terjamin.
 Pembayaran atas penjualan dijamin atas penerbit sepanjang merchant
memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh issuer.
 Dapat meningkatkan turnover atau omset penjualan.
 Mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan .
 Mencegah larinya nasabah ke pesaing lainya untuk memberi fasilitas
kemudahan berbelanja dengan menerima kartu.

37. PENDANAN KARTU PLASTIK
Untuk menjaga keseimbangan keuangan akibat dari pendanaan,
perusahaan kartu kredit harus memperhatikan gearing ratio-nya,
yaitu hubungan antara modal perusahaan sendiri dengan total
kewajibannya. Posisi gearing ratio bagi perusahaan kartu kredit yang
umum dipertahankan, khususnya bagi perusahaan kartu kredit yang
bukan anggota grup perusahaan besar, berkisar antara 5: 1 atau 15:1.
Artinya total pinjaman adalah 5 kali atau 15 kali dari modal
sendirinya. Semakin tinggi gearing ratio semakin besar kemungkinan
perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

38. MEKANISME TRANSAKSI DENGAN KARTU KREDIT

39. STATEMENT TAGIHAN
Statement tagihan tersebut berisi perincian informasi mengenai hal-hal
sebagai berikut :
 Nomor kartu
 Tanggal tagihan
 Tanggal jatuh tempo
 Pembayaran minimum
 Jumlah tagihan
 Limited kredit
 Batas penarikan uang tunai
 Tunggakan  Jumlah pembayaran minimum pada rincian tagihan bulan
sebelumnya dibayar (bagi kartu kredit).
 Tanggal posting  Tanggal ditagihnya pemakaian kartu kredit.
 Tanggal transaksi
 Nomor referents  nomor identitas setiap transaksi.

40. PIHAK - PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KARTU PLASTIK
Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik
adalah sebagai berikut:
Penerbit  Pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelolah suatu
kartu yang telah memperoleh izin dari Departernen Keuangan. Penerbit dapat
berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non-lembaga keuangan.
Acquirer  Lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama
dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dengan pihak
merchant.
Pemegang kartu  Perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau
persyaratan untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan
kartu sesuai dengan kegunaannya.
Merchant  pihak menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual
beli barang atau jasa.

41. PERJANJIAN DASAR PENGGUNAAN KARTU KREDIT
Perjanjian Pemegang Perjanjian pemegang kartu  Perjanjian yang
dibuat antara card holder dengan issuer yang pada prinsipnya memuat
pokok-pokok ketentuan antara lain sebagai berikut:
 Pemilikan kartu
 Masa berlakunya kartu
 Transaksi – transaksi
 Pembayaran tagihan
 Bunga dan biaya – biaya
 Limited kredit
 Penarikan uang tunai
 Kehilangan kartu
 Jasa pihak ketiga
 Tanggung jawab pemegang kartu
 Pengakhiran perjanjian
 Pernjanjian merchant

42. TERIMAKASIH