Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan secara terintegrasi dan melindungi konsumen. OJK memiliki tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. OJK juga bertanggung jawab melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
2. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Transisi
Otoritas Jasa Keuangan
2
22 Nov 2011
UU OJK disahkan
(Masa Transisi)
31 Des 2012
Pengaturan dan
Pengawasan Pasar
Modal & IKNB
beralih ke OJK
31 Des 2013
Pengaturan dan
Pengawasan
Perbankan beralih
ke OJK
2015
Pembinaan
Pengaturan dan
Pengawasan LKM
Pengawasan Perbankan
masih berada di BI
Pengawasan Pasar
Modal dan IKNB masih
berada di Bapepam-LK
3. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Latar Belakang OJK
Dasar Pembentukan OJK
Amanat UU
Perkembangan
Industri
Keuangan
Konglomerasi
Jasa Keuangan
Perlindungan
Konsumen
3
4. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Tujuan dibentuknya OJK
4
Mewujudkan sistem keuangan yang
berkelanjutan dan stabil
Jasa keuangan
terselenggara
secara teratur, adil,
transparan, dan
akuntabel
Melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat1
2
3
5. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Visi dan Misi OJK
5
menjadi lembaga pengawas industri
jasa keuangan yang terpercaya,
melindungi kepentingan konsumen
dan masyarakat, dan mampu
mewujudkan industri jasa keuangan
menjadi pilar perekonomian
nasional yang berdaya saing global
serta dapat memajukan
kesejahteraan umum
VISI
Mewujudkan terselenggaranya
seluruh kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan secara
teratur, adil, transparan, dan
akuntabel;
Mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan
Melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat.
MISI
1
2
3
6. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Mengatur dan
Mengawasi
Industri Jasa
Keuangan
Tugas dan Wewenang OJK
6
Melindungi
Konsumen dan
Masyarakat
7. Kelompok Kerja Literasi Keuangan 7
Tugas & Fungsi
Otoritas Jasa Keuangan
Fungsi
Tugas
• Menyelenggarakan sistem pengaturan &
pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan
• Melaksanakan pengaturan &
pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor :
• Perbankan,
• Pasar Modal,
• Perasuransian,
• Dana Pensiun,
• Lembaga Pembiayaan, &
• Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
8. 8Kelompok Kerja Literasi Keuangan 8
PERBANKAN PASAR MODAL IKNB LKM
1. Bank Umum
• Konvensional;
• Syariah
2. BPR
• Konvensional;
• Syariah
1. SRO
• BEI
• KPEI
• KSEI
2. Perusahaan Efek
• Perantara
Pedagang Efek
• Penjamin Emisi
Efek
• Manajer Investasi
3. Lembaga Penunjang
• BAE
• Kustodian
• Wali Amanat
• Pemeringkat Efek
Beroperasi secara
konvensional maupun
syariah
1. Asuransi :
• Konvensional
• Syariah
2. Dana Pensiun
3. Lembaga Pembiayaan
• Konvensional
• Syariah
4. LJK Lainnya
• Konvensional
• Syariah
Berdasarkan UU No. 1
Tahun 2013 tentang LKM,
pembinaan, pengaturan
dan pengawasan LKM
mulai dilakukan OJK pada
tahun 2015
9. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Wewenang:
Mengatur dan Mengawasi
Pengaturan:
• Peraturan pelaksanaan UU OJK;
• Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
• Peraturan mengenai pengawasan;
• Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.
Pengawasan:
• Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor
industri jasa keuangan
• Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan;
persetujuan atau penetapan pembubaran;
• Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan
menunjuk pengelola statuter;
• Menetapkan sanksi administratif.
9
10. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Ketua
Wakil (Ketua
Komite Etik)
Anggota (Ex
Officio BI)
Anggota (Ex
Officio
Kemenkeu)
Anggota (Ketua
Dewan Audit)
Anggota (Bid.
Edukasi &
Perlindungan
Konsumen)
Anggota (Kepala
Eksekutif
Pengawas IKNB)
Anggota (Kepala
Eksekutif Pengawas
Pasar Modal)
Anggota (Kepala
Eksekutif Pengawas
Perbankan)
DK OJK
• Bersifat kolektif dan
kolegial
• Memiliki hak suara yang
sama
• Melaksanakan tugas
pengaturan
• Mengawasi pelaksanaan
tugas Kepala eksekutif
Governance
Otoritas Jasa Keuangan
KOMITE ETIK
Mengawasi kepatuhan
Anggota Dewan Komisioner,
Pejabat dan Pegawai OJK
terhadap Kode Etik OJK
DEWAN AUDIT
Melakukan evaluasi atas
pelaksanaan tugas OJK,
menyusun standar audit,
manajemen risiko dan
pengendalian kualitas Otoritas
Jasa Keuangan
KOMITE LAIN
11. Kelompok Kerja Literasi Keuangan 11
Jaringan Kantor Regional
dan Kantor OJK
JAKARTA (R1)
• Banjarmasin
• Bandar Lampung
• Pontianak
• Samarinda
• Palangkaraya
BANDUNG (R2)
• Cirebon
• Tasikmalaya
SURABAYA (R3)
• Denpasar
• Kupang
• Mataram
• Malang
• Kediri
• Jember
SEMARANG (R4)
• Solo
• Yogyakarta
• Purwokerto
• Tegal
MEDAN (R5)
• Banda Aceh
• Padang
• Batam
• Pekanbaru
• Jambi
• Bengkulu
• Palembang
MAKASSAR (R6)
• Jayapura
• Ambon
• Manado
• Palu
• Kendari
6 KANTOR REGIONAL
29 KANTOR OJK
13. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Fungsi Edukasi dan
Perlindungan Konsumen
EDUKASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
PREVENTIF
INFORMASI DAN EDUKASI
PELAYANAN PENGADUAN
REDRESS/
REPRESIF
FASILITASI PENYELESAIAN
PENGADUAN
TINDAKAN PENGHENTIAN
KEGIATAN ATAU TINDAKAN LAIN
ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION ATAU PEMBELAAN
HUKUM
MARKET INTELLIGENCE
PENGATURAN YANG BERSIFAT
MARKET CONDUCT
14. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Layanan Konsumen 500655
14
Bidang
Pengawasan
Verifikasi
Lanjutan
Verifikasi
Administratif
Konsumen & Masyarakat
Permintaan Info,
Penyampaian Informasi, &
Pengaduan
Pelaku Usaha
Jasa Keuangan
•Perintah Tertulis
•Pemeriksaan dan penyidikan
Fasilitasi
Sengketa
Penerusan
ke instansi
terkait
Dugaan
Pelanggaran
Peraturan
Kantor Regional &
Kantor OJK
Meneruskan,
input,
monitor,
update
Trackable,
Traceable
Meneruskan,
input,
monitor,
update
15. Kelompok Kerja Literasi Keuangan
Kanal Akses
Jam operasional : 08.00 s/d 17.00 WIB
Telepon
500 - 655 (OJK)
Surat Elektronik
konsumen@ojk.go.id
Faksimili
(021) 386 - 6032
Form Pengaduan Online
Sikapiuangmu.ojk.go.id
Alamat Surat
Anggota Dewan Komisioner OJK
Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank
Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No. 2
Jakarta
Transisi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaan kekayaan
Selama masa transisi, BI dan Bapepam LK tetap melaksanakan kewenangannya
UU OJK adalah UU No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011
Pengalihan fungsi Bapepam LK ke OJK diatur dalam Pasal 55 ayat 1 UU OJK
Pengalihan fungsi BI ke OJK diatur dalam Pasal 55 ayat 2 UU OJK
UU LKM No. 1 tahun 2013, ketentuan ini mengatur mengenai pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dan berlaku 2 tahun sejak diundangkan yaitu tahun 2015
1. Amanat Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
2. Perkembangan Industri Keuangan
Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.
3. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan
Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi). Misalnya bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.
4. Perlindungan Konsumen
Permasalahan di sektor jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi,perlindungan konsumen dan pembelaan hukum.
Tujuan dibentuknya OJK
Karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar:
Keseluruhan kegiatan di dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Tugas OJK:
Melakukan pengaturan dan mengawasi Industri Jasa Keuangan.
Pengaturan yang dimaksud antara lain melalui peraturan-peraturan yang dibuat didalam pengelolaan produk dan jasa keuangan oleh industri jasa keuangan.
Mengawasi industri jasa keuangan agar mereka dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Melindungi konsumen dan masyarakat merupakan tugas OJK yang lain. Perlindungan yang diberikan dapat bersifat pencegahan (preventif) dan juga penindakan (represif)
Pengaturan: Merupakan tindakan yang dilakukan lebih kepada bersifat preventif seperti membuat peraturan-peraturan mengenai produk dan jasa keuangan serta lembaga jasa keuangan.
Pengawasan: Merupakan tindakan mengawasi proses pengelolaan produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.
Seiring dengan beralihnya pengaturan dan pengawasan perbankan pada 31 Desember 2013, OJK telah membuka 6 kantor regional dan 29 Kantor OJK.
Edukasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan serta bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Contoh kegiatan yang dilakukan adalah seminar, pelatihan, talkshow, pameran, dll.
Perlindungan konsumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari tindakan pelanggaran baik berupa tindakan pencegahan (preventif) atau tindakan ketika sudah terjadi pelanggaran (represif)
Preventif adalah suatu konsep berupa tindakan pencegahan untuk mengantisipasi segala sesuatu kemungkinan yang tidak diharapkan di masa yang akan datang.
Literasi dan Edukasi: pelaksanaan pameran, workshop, seminar dan pelatihan kepada masyarakat.
Pelayanan Konsumen: Pembukaan hotline call center OJK di nomor 500655
Pengembangan Kebijakan dan Market Intelligence: membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai lembaga jasa keuangan untuk melindungi konsumen, melakukan pemantauan langsung di lapangan
Tindakan Represif adalah suatu konsep berupa tindakan yang diambil untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.
Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan: Menjadi ketika terjadi masalah/pelanggaran, OJK menjadi fasilitator antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan untuk penyelesaian masalah
Tindakan Penghentian Kegiatan atau Tindakan Lain: OJK sebagai regulator mengambil tindakan berupa pencabutan izin, penghentian kegiatan usaha sementara / tetap terhadap lembaga jasa keuangan atau tindakan lainnya sesuai tingkat pelanggarannya.
Pembelaan Hukum: Contohnya adalah OJK memberikan bantuan hukum kepada konsumen yang haknya dilanggar oleh lembaga jasa keuangan.
Trackable
Fasilitas bagi konsumen yang menyampaikan pengaduan
Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaduannya ditangani, baik oleh OJK maupun PUJK terkait
Diakses melalui website http://konsumen.ojk.go.id dengan memasukkan nomor tiket dan PIN yang diberikan
Traceable
Fasilitas bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
Berguna dalam menindaklanjuti pengaduan konsumen yang tercatat dalam Sistem Layanan Konsumen OJK
Untuk melakukan updating informasi proses penanganan pengaduan
Diakses melalui website http://konsumen.ojk.go.id dengan memasukkan username dan password yang diberikan
PENJELASAN BAGAN (Jika diperlukan)
OJK membuka hotline layanan konsumen di no call center 500655
Layanan konsumen ini dibuka bagi konsumen yang ingin menyampaikan pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Selain itu layanan ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan info mengenai produk-produk keuangan atau info mengenai lembaga jasa keuangan
Pelayanan konsumen 500655 dapat digunakan ketika konsumen ingin mengetahui sejauh mana pengaduannya ditangani (trackable) dan juga digunakan oleh lembaga jasa keuangan untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen yang tercatat dalam Sistem Layanan Konsumen OJK (traceable)
Untuk proses pengaduan yang disampaikan konsumen, kemudian OJK melakukan proses verifikasi administrasi terlebih dahulu. Ketika memenuhi persyaratan kemudian dilakukan verifikasi lanjutan antara lain memfasilitasi sengketa, meneruskannya kepada instansi terkait dan juga dugaan pelanggaran peraturan. Ketika terindikasi dugaan pelanggaran peraturan, maka akan diserahkan kepada Bidang Pengawasan untuk proses pemeriksaan dan penyidikan.
Berbagai media yang dibuka oleh OJK untuk pelayanan dan perlindungan konsumen seperti:
Layanan hotline 500655
Faksimili di nomor (021) 386 – 6032
Layanan surat elektronik (email) di alamat konsumen@ojk.go.id
Form pengaduan online di alamat sikapiuangmu@ojk.go.id
Surat menyurat di alamat: Menara Radius Prawiro Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No 2 Jakarta yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
