1. Dokumen membahas pentingnya inklusi keuangan dan literasi keuangan untuk masyarakat dan pembangunan ekonomi Indonesia. 2. Survei tahun 2019 menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan. 3. OJK akan menyelenggarakan kembali Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober 2020 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan produk keuangan.

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan
Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, inklusi
keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan/atau layanan jasa
keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan
memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perluasan akses keuangan juga
telah menjadi fokus dan prioritas Pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia.
Kebijakan peningkatan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat diharapkan dapat
mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terutama dalam
upaya untuk “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas serta
mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan”. Dengan memiliki akses terhadap sektor
jasa keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat menggunakan produk dan/atau
layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam mendukung kegiatan usaha, investasi maupun
proteksi aset/jiwa. Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga telah memberi arahan dalam Rapat
Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tanggal 28 Januari 2020 bahwa pencapaian
target inklusi keuangan pada tahun 2024 menjadi sebesar 90%. Untuk itu, perlu adanya strategi
literasi dan inklusi keuangan yang dapat mendorong masyarakat yang well literate dan financially
inclusive yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan
hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019
terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa indeks literasi
keuangan baru mencapai sebesar 38,04% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,1%. Dari data
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih perlu ditingkatkan literasi
keuangannya sehingga dapat semakin mendorong penggunaan produk dan/atau layanan jasa
keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Di sisi lain, adanya pandemi Covid-19
yang masih berlangsung hingga saat ini justru mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global
terkontraksi cukup dalam. Meskipun terdapat pertumbuhan positif, pelemahan aktivitas ekonomi
masih terjadi akibat pembatasan sosial yang menekan kinerja sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK
bersama industri jasa keuangan secara proaktif mendukung pelaksanaan program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak pandemi
Covid-19 melalui berbagai kebijakan, program maupun kegiatan. Dalam rangka meningkatkan
pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan
sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi
keuangan tahun 2024 dan guna mendukung pelaksanaan program PEN tersebut, OJK bersama
dengan kementerian/lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berinisiasi untuk
melaksanakan kembali “Bulan Inklusi Keuangan” pada bulan Oktober, sebagaimana telah
dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2016. Berdasarkan laporan LJK pada Sistem Pelaporan Edukasi
dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), untuk kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2019,
terdapat sebanyak 265 PUJK telah berpartisipasi dengan melaksanakan sebanyak 401 kegiatan, yang
dihadiri oleh sebanyak 404.414 peserta dan diselenggarakan di seluruh daerah di Indonesia. Selain
itu, puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dihadiri oleh + 316.587 pengunjung dengan jumlah
pembukaan rekening baru sebanyak 23.843 dengan total transaksi mencapai angka hingga lebih dari
Rp100 miliar. Kegiatan dimaksud juga melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dapat
mendorong dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk dan/atau layanan
jasa keuangan termasuk untuk melakukan transaksi pembelian/pembayaran yang dapat mendukung
pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan perlu untuk

2. diselenggarakan kembali dengan melibatkan seluruh LJK dan stakeholders terkait secara terintegrasi,
masif dan berkelanjutan termasuk di Kantor Regional (KR)/Kantor OJK (KOJK) di daerah pada bulan
Oktober 2020.