BLUD SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT                                      Oleh Suyuti SyamsulTugas ...
Penerapan PPK-BLUD akan menabrak beberapa peraturan dan perundangan-undangan yangberlaku. Sering timbul pertanyaan, apakah...
distributor. Kewajiban RSUD hanya menjamin akan membeli BHP dari distributor alat kesehatantersebut selama memakai alatnya...
Hampir semua masyarakat berharap tidak dimintai jaminan untuk mendapatkan obat di UGD, tidakharus menebus tunai setiap res...
bukanlah BUMD yang pendapatan dan belanjanya tidak ditetapkan oleh DPRD. Itu sebabnyamengapa dalam peraturan perundang-und...
dan tidak boleh dilakukan dalam mengelola PPK-BLUD RSUD. Sekalipun kepala daerah telahmendelegasikan kewenangannya, namun ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar

1,605 views

Published on

Opini pada salah satu koran lokal

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar

  1. 1. BLUD SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Oleh Suyuti SyamsulTugas pemerintah daerah adalah melindungi, memberdayakan dan memberi pelayanan padamasyarakat. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang terukur, rasional, relevan dan tepat waktutanpa mau tahu sstem penganggaran yang tidak memungkinkan mengakomodir tuntutan tersebut.Sebagai perangkat daerah, pengelolaan keuangan/barang RSUD tunduk pada berbagai peraturanyang berlaku. Dalam sistem penganggaran yang berlaku selama ini, agar dapat mempertahankanpelayanan tetap berlangsung maka pengelola RSUD harus melanggar aturan agar barang dan jasauntuk keperluan operasioanal pada awal tahun tetap tersedia. Hal ini terpaksa dilakukan mengingataturan yang ada mengharuskan persedian barang dan jasa untuk keperluan operasional diadakanuntuk menunjang kegiatan satu tahun anggaran yang habis pada tanggal 30 Desember. Agar padatanggal 1 Januari RSUD tetap dapat beroperasional maka pengelola harus meminjam padahal sesuaiperaturan yg ada, SKPD dilarang meminjam.Esensi Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) untuk menjawabkecepatan pelayanan tanpa harus melanggar aturan yang ada. Agar tidak melanggar aturan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas penggunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa utk meningkatkanpelayanan dan efisiensi anggaran.Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Angka Romawi V Hal-Hal KhususLainnya Angka 20, Dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa SKPDatau unit kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi tekhnis dibidang layanan umum, diberikanfleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangannya dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dalam PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK- BLUD. Khusus bagi Rumah Sakit Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar memperhatikan pasal 7 ayat (3) dan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis PPK-BLUD.b. Bagi SKPD atau unit kerja SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar: a) Penyusunan kerja dan anggaran dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); b) Konsolidasi RBA dengan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sampai pada jenis belanja; dan c) Sistem keuangan untuk BLUD, agar dibuat format tersendiri.c. Bagi SKPD atau unit kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, pelaksanaan anggaran tetap mempergunakan RKA/DPA-SKPD sampai tahun anggaran berkenaan berakhir, untuk selanjutnya mempergunakan RBA/DPA-BLUD.
  2. 2. Penerapan PPK-BLUD akan menabrak beberapa peraturan dan perundangan-undangan yangberlaku. Sering timbul pertanyaan, apakah surat keputusan kepala daerah tentang penetapan SKPDdengan PPK-BLUD dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan pengecualian-pengecualianterhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apalagi dasar surat keputusan kepaladaerah tersebut hanya didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri yang dalam hirarki undang-undang tidak dikenal. Kalau melihat prinsip hukum yang berlaku bahwa lex generalis (aturan umum)tunduk pada lex spesialis (aturan khusus) maka tidak perlu menjadi masalah. Lagi pula peraturanmenteri dalam negeri dan surat keputusan kepala daerah adalah omnibus regulation atau muaradari berbagai undang-undang.Mengapa Undang-Undang Mewajibkan RSUD Dikelola dengan Pola PPK-BLUDPemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong agar pemerintah daerahmemfasilitas penerapan pola PPK-BLUD pada RSUD. Hasil dari upaya tersebut dapat dilihat dari datayg telah menerapkan pola PPK-BLUD yaitu 313 dari 440 RSUD yang ada diseluruh Indonesia atautinggal 127 (28,9 %) yang belum menerapkannya. Sebagian dari RSUD yang telah menerapkan polaPPK-BLUD adalah RSUD baru yang berada pada daerah pemekaran. (sumber: Ir. Bejo Mulyono, MMLSub Direktorat BLUD Kemeterian Dalam Negeri). Upaya pemerintah mendorong SKPD yang tugaspokok dan fungsinya memberikan layanan publik khususnya RSUD untuk secepatnya menerapkanPPK-BLUD dapat dipahami mengingat korban utama sistem penganggaran klasik seperti saat iniadalah RSUD.Jika mengikuti aturan secara ketat, maka pada tanggal 1 Januari RSUD harus ditutup karena tidakmemiliki persediaan barang dan jasa untuk menunjang kelangsungan operasionalnya. Belum lagiproses penyediaan barang dan jasa yang memakan waktu lama maka seyogyanya sesuai ketentuan,RSUD baru dapat memulai operasionalnya paling cepat bulan Maret. Minimnya alokasi anggaranyang ada pada APBD hanya mampu mempertahankan peyediaan obat/bahan habis pakai (BHP)paling lama sampai bulan oktober, sehingga untuk memenuhi kebutuhan perlu dilakukanpeminjaman yang akan dibayar melalui APBD Perubahan dengan catatan terdapat tambahan alokasianggaran.Siapa yang DiuntungkanSetiap perubahan tentu akan menimbulkan pertanyaan siapa yang akan diuntungkan. Bagi direksidan manajemen RSUD, keuntungan terbesarnya adalah kewajiban untuk menyediakan obat dan BHPsetiap awal tahun dapat dipenuhi tanpa melanggarr aturan. Selain itu, tenaga yang tidak mungkindipenuhi melalui formasi CPNS seperti tukang cuci, tukang masak, pendorong pasien serta beberapapos kerja lainnya akan ditutup melalui pengangkatan non PNS yang digaji sendiri oleh RSUD. Untukmenutupi kebutuhan tenaga pada pos-pos tersebut, selama ini diatasi dengan mengangkat TenagaKerja Sukarela (TKS) yang digaji sendiri oleh direktur RSUD. Kemampuan direktur menggaji TKSsangat terbatas sehingga terjadi ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dengan jumlah tenagayang tersedia yang berakibat terjadi penurunan kuantitas dan kualitas layanan. Selain itu, RSUDdapat melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan distributor alat kesehatan untuk penyediaanfasilitas yang tidak mungkin dibeli melaui APBD karena keterbatasan anggaran. Melalui KSO, RSUDdapat memiliki berbagai fasilitas mutakhir dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh
  3. 3. distributor. Kewajiban RSUD hanya menjamin akan membeli BHP dari distributor alat kesehatantersebut selama memakai alatnya.Bagi karyawan RSUD, perubahan ini akan berdampak pada tercapainya rasio ideal pasien-petugas.Salah satu masalah laten ketidak seimbangan rasio pasien-petugas dapat dilihat diruangan bersalin.Seyogyanya satuan jaga bidan yang melayani perawatan ibu dan yang menolong persalinan harusdipisah untuk mengurangi keluhan pasien. Karena satuan tugasnya digabung sementara setiapjadwal jaga maksimal hanya tiga orang bidan yang dapat ditugaskan maka rasio bidan-pasien seringmencapai 1 bidan melayani 11 pasien. Ketika ada satu pasien yang bersalin dibutuhkan minimal duabidan untuk menolongnya sehingga tersisa hanya satu bidan efektif untuk melayani 32 pasienlainnya. Untuk membentuk satu satuan baru jaga bidan maka diperlukan minimal 12 orangtambahan tenaga, ditengah keterbatasan formasi CPNS tentu sangat sulit untuk memenuhikebutuhan tenaga. Demikian halnya imbalan jasa yang diterima karyawan dapat dibayar tepat waktusetiap bulan tanpa perlu menunggu berbulan-bulan seperti saat ini karena anggaran tersedia setiapsaat pada kas RSUD. Pembayaran hak karyawan yang tepat waktu tentu akan berdampak positifpada peningkatan pelayanan.Lalu apa untungnya bagi pasien! Bagi yang pernah berobat/dirawat di RSUD tentu pernah merasakanbetapa repotnya urusan obat. Ketika masuk UGD, bagi yang tidak membawa uang tunai maka apotikakan meminta jaminan terlebih dahulu. Bayangkan bagaimana pasien kecelakaan lalulintas ataupasien mendadak sakit tanpa persiapan uang tunai yang mencukupi. Pasien rawat inap harus bolak-balik menebus tunai setiap resep di apotik. Pasien Askes harus keluar RSUD untuk mendapatkanobat yang juga belum tentu tersedia secara memadai.Sebagian besar masyarakat tidak dapat memahami mengapa hal ini terjadi di RSUD dan sedikitbanyaknya sangat merusak reputasi RSUD sebagai pemberi layanan publik. Hanya segilintirmasyarakat yang paham bahwa hal tersebut terjadi karena persoalan sistem penganggaran danketersediaan anggaran. Sistem yang ada saat ini mengharuskan setiap rupiah pendapatan RSUD yangditerima harus disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah dan terbatasnya anggaran yang adamembuat RSUD tidak dapat berbuat banyak. Kalau RSUD nekat mengatasi sendiri persoalan obatuntuk pasien maka dalam waktu dua bulan apotik RSUD akan tutup sebab tidak ada uang tersediauntuk belanja obat bulan berikutnya. Agar masyarakat terlayani maka RSUD terpaksa bekerjasamadengan apotik pelengkap yang dimiliki pihak lain karena pihak lain tersebut tidak terikat dengansistem penganggaran yang berlaku.Dengan tidak dikuasainya pengelolaan obat sepenuhnya oleh RSUD maka dambaan hampir setiaporang agar pasien dapat diberikan obat di UGD tanpa jaminan terlebih dahulu, tidak perlu menebustunai setiap resep yang ada dan pasien askes dapat menikmati haknya mendapatkan obat dalamDPHO masih jauh panggang dari api. Untuk meminimalkan dampak merugikan ini, RSUD melaluiinstalasi farmasinya berusaha menyediakan obat generik dan obat standar namun karena anggaranyang terbatas maka ketersediaanya tidak dapat dijamin. Langkah lain yang diambil direksi adalahmemberikan jaminan personal agar apotik pelengkap meminjami obat terlebih dahulu pada pasien.Tentu saja jaminan personal ini memiliki resiko finansial jika terjadi gagal bayar karena yang akanmembayar adalah penjamin. Karena jaminan personal, tentu tidak dapat dibuatkan prosedurStandar Operasional tetapi diselesaikan kasus per kasus.
  4. 4. Hampir semua masyarakat berharap tidak dimintai jaminan untuk mendapatkan obat di UGD, tidakharus menebus tunai setiap resep ketika dirawat, dan berbagai harapan lainnya menyangkut layananobat yang manusiawi dan terjangkau. Untuk mewujudkan harapan ini, maka satu-satunya jalanadalah mengabungkan tagihan pelayanan rumah sakit dengan tagihan obat sebagai satu kesatuan.Hal ini dapat dicapai ketika sistem memungkinkan dengan penerapan pola PPK-BLUD. Karena sistemPPK-BLUD memungkinkan penguasaan sepenuhnya obat di RSUD oleh direksi, ketika ada masyarakattidak dapat membayar tagihannya maka tinggal membuat surat pernyataan berutang ke RSUD untukmenjamin prinsip akuntabilitas. Agar tidak menjadi beban masyarakat selamanya maka sebaiknyadirektur diberikan kewenangan untuk menghapus utang masyarakat setelah mencapai jangka waktutertentu.Melalui pola PPK-BLUD program pemerintah seperti Jamkesmas dan Jampersal dapat dikeloladengan lebih baik sebab klaim biaya pelayanan yang dibayar pemerintah dapat dipergunakanlangsung tanpa harus disetorkan ke APBD terlebih dahulu untuk belanja obat dan BHP. Sesuaiketentuan yang ada, seluruh biaya pelayanan kesehatan termasuk obat dan BHP untuk pasienjamkesmas dan jampersal termasuk pasien rujukan dari daerah lain menjadi tanggungan RSUD.Kebutuhan obat pasien jamkesmas selama ini sebagian besar diambilkan dari program jamkesdatermasuk biaya penganggtian pengolahan darah ke PMI. Seandainya klaim jamkesmas dapatdipergunakan langsung maka dengan jumlah anggaran jamkesda yang ada saat ini akan mampumenanggung lebih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak masuk kuota jamkesmas. Lebihserius lagi adalah pasien jampersal yang terpaksa harus menebus sendiri sebagian besar obatnyakarena obat standar yang tersedia di RSUD sangat terbatas menyesuaikan ketersediaan anggaran.Pasien askes harus menebus obatnya pada apotik luar karena sistem yang ada saat ini tidakmemungkinkan RSUD membeli langsung pada rekanan askes.Keterbatasan anggaran juga membuat hampir semua BHP untuk pasien harus diresepkan. Padahalsesuai ketentuan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 tahun 2009 tentang Tarif LayananKesehatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangakalan Bun mengamanahkan BHP tertentu sudahtermasuk dalam komponen tarif, tidak perlu ditebus secara tersendiri oleh pasien. BHP yang tidakpernah cukup menyababkan pada saat tertentu BHP seperti betadin, sarung tangan, dan beberapajenis lainnya terpaksa diresepkan. Keterbatasan anggaran memaksa direksi RSUD membuat prioritasuntuk mencukupi BHP yang tidak mungkin diresepkan baik karena tidak tersedia dipasaran bebasmaupun pada aspek keadilannya sebab yang dibutuhkan sedikit seperti reagen utk pemeriksaanlaboratorium dan film rontgen. Akibatnya pasien merasa biaya kesehatan sangat mahal karenasetiap BHP harus ditebus.Pengawasan PPK-BLUDMasalah kunci lainnya pada PPK-BLUD adalah siapa yang akan mengawasi. Bagaimana fungsi danperan DPRD terhadap PPK-BLUD. Sampai saat ini, masih banyak pihak yang belum mehami secarautuh apa itu PPK-BLUD. Penerapan PPK-BLUD dipandang sebagai privatisasi, pemisahan diri daripemerintah daerah yang akan berdampak kekuasaan direksi yang sangat besar. Kesimpan siuraninilah apalagi informasi melalui media massa yang sering dipenggal dan tidak utuh yangmenyebabkan resistensi cukup tinggi.Perlu digaris bawahi bahwa penerapan PPK-BLUD tidak merubah satus, tugas pokok dan fungsi sertakelembagaan RSUD. Aset PPK-BLUD tidak dipisahkan dari aset daerah dengan demikian RSUD
  5. 5. bukanlah BUMD yang pendapatan dan belanjanya tidak ditetapkan oleh DPRD. Itu sebabnyamengapa dalam peraturan perundang-undangan, penerapan pola PPK-BLUD cukup membutuhkansurat keputusan kepala daerah setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk olehKepala Daerah. Bagaimana hubungan antara RSUD setelah menerapkan pola PPK-BLUD adalah persissama dan sebangun dengan hubungan RSUD dengan pemerintah daerah saat ini. Karena hubunganpemerintah daerah dengan RSUD tidak berubah, maka hubungan RSUD dengan DPRD terkait denganpenetapan anggaran (pendapatan dan belanja) dan pegawasan juga tidak berubah. RBA-SKPDsebagai pengganti RKA-SKPD sebelum dapat dipergunakan harus dibahas, disetujui dan ditetapkanoleh DPRD. Karena pola PPK-BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, maka RSUDdapat berbelanja untuk keperluan operasional dengan catatan tidak melampaui anggaran tahunsebelumnya sebesar nilai ambang batas yang dinyatakan dalam persentese sebelum RBA-SKPDditetapkan oleh DPRD baik APBD murni maupun APBD perubahan. Dengan demikian anggapan yangmengatakan bahwa RSUD dapat menggunakan anggaran tanpa persetujuan DPRD tidak memilikidasar sama sekali.Pada RBA-SKPD hanya ada satu program RSUD yaitu program peningkatan pelayanan kesehatanpada masyarakat yang kemudian dirinci dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Karena modelpenganggarannya lebih sederhana hanya sampai tiga tingkat, maka dalam satu kegiatan yang samadirektur dapat melakukan pergesaran anggaran mendahului penetapan APBD-P untuk menjaminkelangsungan pelayanan. Setiap pergeseran anggaran yang mendahului penetapan APBD-P akandikonsolidasikan dengan DPKD untuk ditetapkan pada APBD-P. Laporan pelaksanaan anggaran olehRSUD akan dikonsolidasikan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh kepaladaerah. Jika terdapat uang sisa operasioanal yang tersimpang di kas RSUD, maka dalam laporankeuangan daerah khusunya SILPA akan diberikan keterangan tambahan misalnya Rp. 100 jutaberada pada kas RSUD.Selain pengawasan oleh DPRD, sebagaimana SKPD lainnya, laporan keuangan RSUD akan diperiksaoleh BPK dan diawasi oleh Inspektorat. Namun berbeda dengan SKPD lainnya, RSUD juga harusbersedia di audit oleh Akuntan Publik dan kepala daerah akan mengawasi RSUD secara langsungdengan mengangkat dewan pengawas yang dibentuk oleh kepala daerah. Tambahan pengawasan ygdiberikan kepada SKPD dengan pola PPK-BLUD dapat dimaklumi sebagai konsekwensi fleksibilitaspenggunaan anggaran. Perlu digaris bawahi bahwa pemberian fleksibilitas penggunaan anggaranhanya diperbolehkan untuk anggaran yang berasal dari pendapatan operasional RSUD yangmerupakan pembayaran masyarakat. Belanja yang tidak berasal dari pendapatan operasional(DAU/DAK/Tugas Perbantuan/Bagi Hasil dan sebagainya) tetap tunduk pada ketentuan yang berlakuselama ini termasuk Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.Pendapatan operasional sendiri akan dicatatkan pada pos pendapatan asli daerah lainnya oleh BLUDpada APBD.Muncul kemudian pertanyaan, jika kewenangan direktur RSUD dengan pola PPK-BLUD sedemikianbesarnya, apakah tidak mungkin terjadi penyalahgunaan kewenangan. Bahwa penyalahgunaankewenangan tentu saja dapat terjadi sebagaimana halnya pada SKPD lainnya. Untuk menimilkanresiko tersebut maka selain adanya tambahan pengawasan oleh dewan pengawas serta kesediaanuntuk diaudit oleh akuntan publik , direktur RSUD diikat oleh peraturan kepala daerah dalam bentukpetunjuk tekhnis tata kelola. Melalui petunjuk tekhnis inilah, kepala daerah dapat (tidak harus)mendelegasikan kewenangannya pada direktur RSUD, sekaligus memberikan batasan apa yang boleh
  6. 6. dan tidak boleh dilakukan dalam mengelola PPK-BLUD RSUD. Sekalipun kepala daerah telahmendelegasikan kewenangannya, namun untuk kebijakan yang bersifat strategis seperti investasi,pemanfaatan sisa anggaran di Kas RSUD dan kebijakan strategis lainnya harus mendapar persetujuandari kepala daerah atau minimal oleh dewan pengawas.

×