Dokumen tersebut membahas perkiraan Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada tahun ini akibat melandainya investasi asing langsung serta meningkatnya risiko global yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan perang Rusia-Ukraina.

1. TAX
FLASH
KIB
E-newsletter AUGUST 2023

2. Mengurangi Utang Negara melalui Pendidikan
Reducing National Debt through Education
THIS ISSUE /
ISU INI:
Reducing National
Debt through Education
Mengurangi Utang
Negara melalui Pendidikan
PAGE 1
2024, Taxpayers Do
not Need to Fill in Tax
Return
2024, Wajib Pajak
Tidak Perlu Repot Isi SPT
PAGE 5
VAT Incentive
Deployed, Electric Car
Sales Grow 174%
Ada Insentif PPN, Penjualan
Mobil Listrik Tumbuh 174%
PAGE 8
World Bank Sees
Stagnant FDI, Slowdown
Growth for Indonesia
Bank Dunia Melihat
Stagnansi Investasi Asing,
Pertumbuhan Indonesia
Melambat
PAGE 11
Blue Economy Bodes
Well for ASEAN
Ekonomi Biru Menjadi
Prospek Baik untuk ASEAN
PAGE 14
P2P Lending Is Preferably
Not a VAT Object
P2P Lending Sebaiknya
Bukan Objek PPN
PAGE 19
Indonesia, like other countries,
has government debt. The
amount of debt reached IDR
7,879 trillion as of 31 March
2023.
The reasons a country takes into
debt are:
• Avoiding opportunity loss
• Insufficient state revenue
•To maintain economic
growth
While debt procurement is
prudent, measures to reduce
debt balances are desirable.
Indonesia, seperti negaranegara
lainnya, memiliki utang
pemerintah. Jumlah utang
tersebut mencapai Rp 7.879
triliun per 31 Maret 2023.
Alasan suatu negara berutang
adalah:
• Menghindari opportunity loss
• Penerimaan negara belum
mencukupi
• Untuk menjaga pertumbuhan
ekonomi
Walaupun pengadaan utang
mengedepankan prinsip
kehatihatian, langkah untuk
mengurangi saldo utang sangat
diharapkan.
1

3. One of the purposes of
Indonesia as stated in the
fourth paragraph of the
Preamble of the 1945
Constitution of The Republic
of Indonesia is to educate the
life of the nation, which means
ensuring that all Indonesians
can have the same opportunity
to receive a proper and qualified
education.
With proper and qualified
education, the quality of
human labour can be improved
through the enhancement of
skills and ways of thinking,
resulting in increased
productivity.
As productivity increases,
managerial and entrepreneurial
skills are better utilized, which
in turn leads to the creation of
more employment
opportunities, which is a point
of economic growth in the
form of increased income in the
community.
Salah satu tujuan negara
Indonesia seperti yang tertuang
di dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945 adalah
untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa yang artinya
memastikan seluruh rakyat
Indonesia bisa mendapat
kesempatan yang sama untuk
mengenyam pendidikan yang
layak dan berkualitas.
Dengan pendidikan yang layak
dan berkualitas, kualitas sumber
daya manusia dapat
ditingkatkan melalui
peningkatan keterampilan serta
cara berpikir sehingga tercapai
peningkatan produktivitas.
Dengan meningkatnya
produktivitas, kemampuan
manajerial dan kewirausahaan
dapat menjadi lebih baik yang
berdampak pada terciptanya
lebih banyak lapangan usaha
yang merupakan titik
pertumbuhan ekonomi dalam
bentuk peningkatan
penghasilan di masyarakat.
Reducing National
Debt through Education
( 2 / 4 )
Mengurangi Utang
Negara melalui Pendidikan
2

4. The increase in people's income
as a result of education will
indirectly contribute to better
tax revenues, which in turn will
reduce debt dependence as a
source of development
financing.
This is the reason why AUSCI
(Alumni of USC Indonesia) has
started an educational
scholarship programme of USD
2 million (approximately IDR
30 billion).
This scholarship programme is
expected to improve the quality
of human capital which will
have a positive impact on
increasing the number of
employment opportunities,
which in turn is expected to
increase state revenue through
the taxation sector and reduce
dependence on development
financing through debt.
Peningkatan pendapatan
masyarakat sebagai buah
pendidikan, secara tidak
langsung akan memberikan
kontribusi penerimaan pajak
yang lebih baik yang pada
akhirnya mengurangi
ketergantungan utang sebagai
sumber pembiayaan
pembangunan.
Hal inilah yang mendasari
dimulainya program beasiswa
pendidikan oleh AUSCI
(Alumni USC Indonesia)
sebesar USD 2 juta (sekitar Rp
30 miliar).
Program beasiswa ini
diharapkan dapat
meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang akan
berdampak positif pada
peningkatan jumlah lapangan
usaha yang akhirnya
diharapkan dapat menambah
penerimaan negara melalui
sektor perpajakan dan
mengurangi ketergantungan
biaya pembangunan melalui
utang.
Reducing National
Debt through Education
( 3 / 4 )
Mengurangi Utang
Negara melalui Pendidikan
3

5. As Indonesia celebrates its 78th
Independence Day on 17
August 2023, the country is
once again reminded of the
noble goals that it collectively
strives to achieve, one of which
is to educate the nation’s life.
This scholarship programme is
a concrete first step towards
achieving that goal.
Menjelang Hari Kemerdekaan
RI ke-78 yang diperingati pada
tanggal 17 Agustus 2023,
Indonesia kembali diingatkan
tentang tujuan mulia yang
ingin dicapai secara kolektif
yang salah satunya adalah
mencerdaskan kehidupan
bangsa. Program beasiswa ini
adalah langkah awal nyata
untuk mencapai tujuan
tersebut.
Reducing National
Debt through Education
( 4 / 4 )
Mengurangi Utang
Negara melalui Pendidikan
4

6. 2024, Wajib Pajak Tidak Perlu Repot Isi SPT
2024, Taxpayers Do Not Need to Fill in
Tax Return
Starting in 2024, Indonesian
citizens who are taxpayers no
longer need to hassle filling out
the AnnualTax Return.
This determination follows the
completion of the core tax system
or what is known as theTax
Administration Core System
Update.
When reporting theTax Return,
taxpayers no longer must fill in
manually as at the present time
but have been filled in
automatically in the system.
Taxpayers only need to recheck
and rectify data that is not in
accordance with current
conditions.
Mulai tahun 2024, warga
Indonesia yang telah terdaftar
sebagai wajib pajak tidak perlu
lagi repot mengisi Surat Pem-
beritahuan (SPT) Tahunan.
Penetapan ini menyusul ram-
pungnya sistem core tax atau
yang dikenal sebagai Pembaru-
an Sistem Inti Administrasi
Perpajakan (PSIAP).
Pada saat pelaporan SPT, wajib
pajak tidak lagi harus mengisi
secara manual seperti saat ini
melainkan sudah terisi secara
otomatis di sistem. Wajib pajak
hanya perlu memeriksa kembali
dan mengoreksi data yang
belum sesuai dengan kondisi
saat ini.
5

7. Taxpayers' data used in the core
tax system is related to the
interoperability of the
Directorate General of Taxes
with related parties.
Currently, the Directorate
General of Taxes is developing
data interoperability with 89
entities in the core tax system,
both internal and external
parties of DGT, including the
banking industry.
The objectives of this system
reform are:
• Creating a strong, credible,
and accountable tax authority
with effective and efficient
business processes.
• Building optimal synergy
between agencies.
• Increase tax compliance.
• Increase state revenue.
Data-data wajib pajak yang
digunakan di dalam sistem core
tax pajak berhubungan dengan
interoperabilitas Direktorat
Jenderal Pajak dengan para
pihak terkait.
Saat ini, Direktorat Jenderal
Pajak mengembangkan
interoperabilitas data dengan
89 entitas dalam core tax
system, baik pihak internal dan
eksternal DJP
. Termasuk
diantaranya industri perbankan.
Tujuan dari pembaruan sistem
ini yaitu:
• Menciptakan otoritas
perpajakan yang kuat,
kredibel, dan akuntabel
dengan proses bisnis yang
efektif dan efisien.
• Membangun sinergi yang
optimal antar instansi.
• Meningkatkan kepatuhan
pajak.
• Meningkatkan penerimaan
negara.
2024, Taxpayers Do Not
Need to Fill in Tax Return
( 2 / 3 )
2024, Wajib Pajak Tidak
Perlu Repot Isi SPT
6

8. Apart from the advanced
system that provides
convenience for taxpayers and
tax officers, there is another
thing that also needs to be
considered, namely the security
of taxpayer data recorded in the
system.
Cyber security must be an
aspect of concern for the DGT
so that taxpayer data is kept
confidential and used only for
tax purposes. Therefore, synergy
between the DGT and the
State Cyber and Crypto Agency
is needed to ensure the security
of taxpayer data and
information.
Terlepas dari canggihnya sistem
tersebut yang memberikan
kemudahan untuk wajib pajak
dan petugas pajak, ada hal lain
yang juga perlu diperhatikan
yaitu keamanan data wajib
pajak yang tercatat di dalam
sistem.
Keamanan siber harus menjadi
aspek yang diperhatikan oleh
DJP agar data-data wajib pajak
tetap terjaga kerahasiaannya
dan digunakan hanya untuk
kepentingan perpajakan. Oleh
karena itu, diperlukan sinergi
antara DJP dengan Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN)
untuk memastikan keamanan
data dan informasi wajib pajak.
2024, Taxpayers Do Not
Need to Fill in Tax Return
( 3 / 3 )
2024, Wajib Pajak Tidak
Perlu Repot Isi SPT
7

9. Ada Insentif PPN DTP, Penjualan Mobil Listrik Tumbuh 174%
VAT Incentive Deployed, Electric Car
Sales Grow 174%
As the 2023 GAIKINDO
Indonesia International Auto
Show (GIIAS) takes place from
10 - 20 August 2023 at the
Indonesia Convention
Exhibition, we are made aware
that Indonesia is one of the largest
contributors to carbon emissions.
Fuel combustion is the largest
driver of overall carbon emissions
in Indonesia from:
a. Electricity (35%)
b. Industry (27%)
c.Transport (27%)
Therefore, progress focusing on
the electrification of mobility is a
logical step for Indonesia's energy
transition.
The Indonesian government
continues to accelerate the
transition of fuel-based vehicles to
electric vehicles, one of which is
by providing incentive in the
form of government-borne
Value-AddedTax (VAT) of 1%
from April-December 2023.
Sejalan dengan penyelengga-
raan GAIKINDO Indonesia
International Auto Show
(GIIAS) 2023 yang diselengga-
rakan pada tanggal 10 – 20
Agustus 2023 di Indonesia
Convention Exibition, kita
disadarkan bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara
penyumbang emisi karbon
terbesar.
Pembakaran bahan bakar
merupakan pendorong terbesar
dari keseluruhan emisi karbon
di Indonesia yang berasal dari:
a. Listrik (35%)
b. Industri (27%)
c. Transportasi (27%)
Oleh karena itu, kemajuan
yang berfokus pada elektrifikasi
mobilitas merupakan langkah
logis untuk transisi energi di
Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus
berupaya untuk mengakselerasi
transisi kendaraan berbasis
bahan bakar minyak ke kenda-
raan listrik, salah satunya adalah
dengan memberikan insentif
berupa Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) ditanggung pemer-
intah (DTP) sebesar 1% dari
April-Desember 2023.
8

10. With this incentive, sales of
electric cars have increased by
174% and it is expected that
more people will switch to
using electric cars.
This programme is in line with
the government's vision in the
roadmap for accelerating
battery-based electric motor
vehicles as stipulated in MoF
Regulation No. 38/2023 and
Presidential Decree No.
55/2019.
The government-borne VAT
incentive is only given to
electric cars and electric buses
that fulfil the criteria in
accordance with MoI
Regulation No. 1641/2023.
The criteria include:
• Four Wheel Battery-Based
Electric Motorised Vehicles
and Buses with Domestic
Component Level (DCL) ≥
40%, will be given VAT
incentive of 10%, so that the
VAT paid is only 1%.
Dengan adanya insentif
tersebut, penjualan mobil listrik
sudah mengalami kenaikan
sebesar 174% dan diharapkan
makin banyak Masyarakat yang
beralih menggunakan mobil
listrik.
Program ini sejalan dengan visi
pemerintah dalam roadmap
percepatan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai sesuai
yang telah diatur dalam PMK
No. 38/2023 dan Perpres No.
55/2019.
Insentif PPN DTP hanya
diberikan kepada mobil listrik
dan bus listrik yang memenuhi
kriteria sesuai dengan
Permenperin No. 1641/2023.
Kriteria tersebut antara lain:
• Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai Roda Empat
dan Bus dengan TKDN ≥
40%, akan diberikan PPN
DTP sebesar 10%, sehingga
PPN yang dibayar hanya 1%.
VAT Incentive Deployed,
Electric Car Sales Grow 174%
( 2 / 3 )
Ada Insentif PPN DTP,
Penjualan Mobil Listrik Tumbuh 174%
9

11. • Bus Battery-Based Electric
Motorised Vehicles with 20%
≤ Domestic Component
Level < 40%, will be given a
VAT incentive of 5%, so that
the VAT paid is 6%.
For the technical
implementation of the tax
facility, the Director General of
Metal, Machinery,
Transportation Equipment, and
Electronics Industry of the
Ministry of Industry to
supervise the compliance of
Domestic Component Level
value.
• Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai Bus dengan
20% ≤ TKDN < 40%,
diberikan PPN DTP sebesar
5%, sehingga PPN yang
dibayar sebesar 6%.
Untuk teknis pelaksanaan
fasilitas perpajakan tersebut,
Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika
Kemenperin untuk melakukan
pengawasan atas kesesuaian
nilai TKDN.
VAT Incentive Deployed,
Electric Car Sales Grow 174%
( 3 / 3 )
Ada Insentif PPN DTP,
Penjualan Mobil Listrik Tumbuh 174%
10

12. Bank Dunia Melihat Stagnasi Investasi Asing,
Pertumbuhan Indonesia Melambat
World Bank Sees Stagnant FDI,
Slowdown Growth for Indonesia
The World Bank expects
Indonesia’s economy to slow
down this year as foreign direct
investment (FDI) plays a smaller
role in the country’s gross
domestic product (GDP) than it
did before the pandemic.
In the latest Indonesia Economic
Prospects (IEP) report, the World
Bank forecasts that net FDI will
increase to 1.3 percent of GDP
this year, up from 1.1 percent last
year. However, that is still below
the 1.8 percent of GDP seen in
2019.
The FDI in Dollar and Rupiah
has been stable. It is not picked
up nor declined but as a share in
economy, it has decreased
compared with before the
pandemic.
Bank Dunia memperkirakan
ekonomi Indonesia akan
melambat tahun ini karena
penanaman modal asing
memainkan peran yang lebih
kecil dalam produk domestik
bruto (PDB) Indonesia diband-
ingkan sebelum pandemi.
Dalam laporan terbaru Indone-
sia Economic Prospects (IEP),
Bank Dunia memperkirakan
bahwa penanaman modal asing
akan meningkat menjadi 1,3%
dari PDB tahun ini, naik dari
1,1% tahun lalu. Namun,
angka tersebut masih di bawah
1,8 persen dari PDB yang
terlihat pada tahun 2019.
Penanaman modal asing dalam
Dolar dan Rupiah tetap stabil.
Tidak mengalami kenaikan
atau penurunan, tetapi sebagai
bagian dari ekonomi, telah
mengalami penurunan diband-
ingkan dengan sebelum
pandemi.
11

13. The reasons for the FDI
stagnation in Indonesia are
classified into the following:
• The general election in 2024
• Global uncertainty
• Low commodity prices
Therefore, Indonesia must
implement new strategy
regarding FDI:
• The investment in mature
sectors, such as basic
infrastructure and real estate
may not be as attractive as
before. Hence, Indonesia
needs to attract foreign
investments in more complex
sectors, such as downstream
industries, new capital,
health, and
telecommunication.
• Further policy reforms to
tackle specific constrains in
areas such as finance,
procurement, and land.
Alasan stagnasi penanaman
modal asing di Indonesia
diklasifikasikan sebagai berikut:
• Pemilihan umum pada tahun
2024
• Ketidakpastian global
• Harga komoditas yang
rendah
Oleh karena itu, Indonesia
harus menerapkan strategi baru
terkait penanaman modal asing:
• Investasi di sektor-sektor yang
sudah matang, seperti
infrastruktur dasar dan real
estat mungkin tidak
semenarik sebelumnya. Oleh
karena itu, Indonesia perlu
menarik investasi asing di
sektor-sektor yang lebih
kompleks, seperti industri
hilir, modal baru, kesehatan,
dan telekomunikasi.
• Reformasi kebijakan lebih
lanjut untuk mengatasi
hambatan-hambatan khusus
di bidang-bidang seperti
keuangan, pengadaan, dan
pertanahan.
World Bank Sees Stagnant FDI,
Slowdown Growth for Indonesia
( 2 / 3 )
Bank Dunia Melihat Stagnasi Investasi Asing,
Pertumbuhan Indonesia Melambat
12

14. • Establish concrete
medium-term fiscal strategy
which include efforts to
increase revenue
mobilisation, energy
subsidiary reform, and
expansion of social
protection.
The positive impact on FDI is
sustained or not will depend on
three factors:
• The existence of a large
domestic market
• The opportunity to process
natural resources
• Manufacturing efficiency
Despite the somewhat sluggish
FDI projection, the World
Bank has a more optimistic
forecast for investment in
productive assets, as it expects
gross fixed capital formation to
grow by 5 percent this year and
then accelerate to growth of 5.9
and 6.1 percent in the next two
years.
• Menetapkan strategi fiskal
jangka menengah yang
konkret yang mencakup
upaya-upaya untuk
meningkatkan mobilisasi
pendapatan, reformasi anak
perusahaan energi, dan
perluasan perlindungan
sosial.
Dampak positif terhadap PMA
yang berkelanjutan atau tidak
akan bergantung pada tiga
faktor:
• Keberadaan pasar domestik
yang besar
• Kesempatan untuk mengolah
sumber daya alam
• Efisiensi manufaktur
Terlepas dari proyeksi FDI yang
agak lesu, Bank Dunia
memiliki perkiraan yang lebih
optimis untuk investasi pada
aset-aset produktif, karena Bank
Dunia memperkirakan
pembentukan modal tetap
bruto akan tumbuh sebesar 5%
tahun ini dan kemudian
berakselerasi ke pertumbuhan
5,9% dan 6,1% dalam dua
tahun mendatang.
World Bank Sees Stagnant FDI,
Slowdown Growth for Indonesia
( 3 / 3 )
Bank Dunia Melihat Stagnasi Investasi Asing,
Pertumbuhan Indonesia Melambat
13

15. Blue economy is the
environmentally sustainable
utilisation of marine resources to
support economic growth,
prosperity and livelihoods while
conserving marine ecosystems.
There are various sectors that fall
under the blue economy category,
including fisheries, renewable
energy, tourism, water transport,
waste management, and climate
change mitigation.
Most ASEAN member states are
either struggling to exit from
lower middle- income status, or
to escape from the
middle-income trap. Therefore,
ASEAN members apart from
Singapore and Brunei
Darussalam need a new engine of
growth that can improve the
people’s welfare.
Ekonomi biru adalah peman-
faatan sumber daya laut yang
ramah lingkungan untuk
mendukung pertumbuhan
ekonomi, kemakmuran, dan
mata pencaharian sembari
melestarikan ekosistem laut.
Ada berbagai sektor yang
termasuk dalam kategori
ekonomi biru, termasuk
perikanan, energi terbarukan,
pariwisata, transportasi air,
pengelolaan limbah, dan
mitigasi perubahan iklim.
Sebagian besar negara anggota
ASEAN sedang berjuang untuk
keluar dari status negara
berpenghasilan menengah ke
bawah, atau untuk keluar dari
jebakan negara berpenghasilan
menengah. Oleh karena itu,
anggota ASEAN selain
Singapura dan Brunei Darus-
salam membutuhkan mesin
pertumbuhan baru yang dapat
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Ekonomi Biru Menjadi Prospek yang Baik untuk ASEAN
Blue Economy Bodes Well for ASEAN
14

16. The blue economy, a new
engine of economic growth,
bodes well for the countries of
the Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) that
are eager to achieve prosperity
despite lingering challenges.
More than 66% of Southeast
Asia’s total area is covered by
ocean and sea. This
compromises an area of 8.9
million square kilometres,
which is approximately 2.5
percent of the total ocean
surface area in the world.
Southeast Asia is home to 15
percent of the world’s fisheries,
which employs around 625
million people in its related
sectors.
Ekonomi biru, sebuah mesin
pertumbuhan ekonomi baru,
menjadi pertanda baik bagi
negara-negara Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN) yang ingin mencapai
kemakmuran meskipun masih
menghadapi berbagai
tantangan.
Lebih dari 66% dari total
wilayah Asia Tenggara ditutupi
oleh lautan dan samudra. Ini
mencakup area seluas 8,9 juta
kilometer persegi, atau sekitar
2,5 persen dari total luas
permukaan laut di dunia. Asia
Tenggara merupakan rumah
bagi 15 persen perikanan dunia,
yang mempekerjakan sekitar
625 juta orang di sektor terkait.
hal ini perlu dimanfaatkan
secara optimal.
Blue Economy Bodes
Well for ASEAN
( 2 / 5 )
Ekonomi Biru Menjadi
Prospek yang Baik untuk ASEAN
15

17. Blue Economy Bodes
Well for ASEAN
( 3 / 5 )
Ekonomi Biru Menjadi
Prospek yang Baik untuk ASEAN
The ocean has an estimated
value of USD 2.5 trillion and is
projected to provide many
economic opportunities.
Meanwhile, the market value of
ocean and coastal resources is
also estimated to reach USD 3
trillion per year, which is about
5 percent of the total global
GDP and benefits various
industries such as
biotechnology, energy
production, fisheries, tourism,
and transportation. Therefore,
it needs to be utilised optimally.
The challenges faced in
developing the blue economy
are:
• Lack of investment in
renewable energy. It signals a
lack of investor confidence in
the sector.
• overexploitation of natural
resources and disrupting
marine ecosystems.
Lautan memiliki nilai yang
diperkirakan mencapai USD
2,5 triliun dan diproyeksikan
memberikan banyak peluang
ekonomi. Sementara itu, nilai
pasar sumber daya laut dan
pesisir juga diperkirakan
mencapai USD 3 triliun per
tahun, atau sekitar 5 persen dari
total PDB global dan
memberikan manfaat bagi
berbagai industri seperti
bioteknologi, produksi energi,
perikanan, pariwisata, dan
transportasi. Oleh karena itu,
hal ini perlu dimanfaatkan
secara optimal.
Tantangan yang dihadapi
dalam mengembangkan
ekonomi biru adalah:
• Kurangnya investasi di
bidang energi terbarukan.
Hal ini menandakan
kurangnya kepercayaan
investor terhadap sektor ini.
• Eksploitasi sumber daya alam
yang berlebihan dan
mengganggu ekosistem laut.
16

18. Blue Economy Bodes
Well for ASEAN
( 4 / 5 )
Ekonomi Biru Menjadi
Prospek yang Baik untuk ASEAN
• The way the ocean is
managed is still not good.
The concept of blue economy
is still orientated towards
achieving economic targets. It
is feared that achieving these
economic targets will damage
the ecology of the ocean.
The ways to overcome the
challenges in order to achieve
blue economy utilisation are
through:
• The global blended finance
alliance. It is an initiation by
Indonesia under Indonesia’s
G20 Presidency that can be
utilised by ASEAN countries
to unlock the blue economy
potential, such as
eco-tourism, ocean and
coastal waste management,
and sustainable marine
manufacturing.
17
• Cara pengelolaan laut yang
masih belum baik. Konsep
ekonomi biru masih
berorientasi pada pencapaian
target ekonomi. Pencapaian
target ekonomi ini
dikhawatirkan akan merusak
ekologi laut.
Cara-cara untuk mengatasi
tantangan dalam rangka
mencapai pemanfaatan
ekonomi biru adalah melalui:
• Aliansi keuangan campuran
global. Ini merupakan inisiasi
dari Indonesia di bawah
Presidensi G20 yang dapat
dimanfaatkan oleh
negara-negara ASEAN untuk
membuka potensi ekonomi
biru, seperti ekowisata,
pengelolaan sampah laut dan
pesisir, dan manufaktur
kelautan yang berkelanjutan.

19. Blue Economy Bodes
Well for ASEAN
( 5 / 5 )
Ekonomi Biru Menjadi
Prospek yang Baik untuk ASEAN
• Collaboration between
ASEAN countries. ASEAN
members can take similar
steps and strengthen the
collaboration so that the
thoughts and initiatives
preceded by Indonesia can be
implemented in collaborative
manner.
• Education and clear
regulations in the marine
sector about managing and
preserving sustainable marine
ecosystem.
• Kolaborasi antara
negara-negara ASEAN.
Anggota ASEAN dapat
mengambil langkah serupa
dan memperkuat kolaborasi
sehingga pemikiran dan
inisiatif yang dicetuskan oleh
Indonesia dapat
diimplementasikan secara
kolaboratif.
• Edukasi dan peraturan yang
jelas di sektor kelautan
tentang pengelolaan dan
pelestarian ekosistem laut
yang berkelanjutan.
18

20. InformationTechnology-Based
Money Lending and Borrowing
Service (P2P lending) is the
implementation of financial
services to bring together lenders
and loan recipients in order to
conduct lending and borrowing
agreements directly through an
electronic system using the
internet network.
The legal basis for Information
Technology-Based Money
Lending and Borrowing Services
is regulated by the Financial
Services Authority through:
• FSA Regulation No. 77 year
2016
• FSA Regulation No. 10 year
2022
regarding Information
Technology-Based Money
Lending and Borrowing
Services.
Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi
Informasi (P2P lending) adalah
penyelenggaraan layanan jasa
keuangan untuk mempertemu-
kan pemberi pinjaman dengan
penerima pinjaman dalam
rangka melakukan perjanjian
pinjam meminjam secara
langsung melalui sistem
elektronik dengan menggu-
nakan jaringan internet.
Dasar hukum Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi diatur oleh
Otoritas Jasa Keuangan melalui:
• POJK No. 77 tahun 2016
• POJK No. 10 tahun 2022
tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.
P2P Lending Sebaiknya Bukan Objek PPN
P2P Lending Is Preferably Not a VAT Object
19

21. P2P Lending Is Preferably
Not a VAT Object
( 2 / 3 )
P2P Lending Sebaiknya
Bukan Objek PPN
InformationTechnology-based
Money Lending and Borrowing
Service Provider is declared as
Other Financial Services
Institution supervised by the FSA
and based on Law No. 42 year
2009 on the Third Amendment
to Law No. 8 year 1983 on Value
AddedTax on Goods and
Services and SalesTax on Luxury
Goods, falls into the category of
certain services that are not
subject to VAT.
The issuance of MoF Regulation
No. 69 year 2022 concerning
IncomeTax and Value AddedTax
on FinancialTechnology
Implementation by the DGT,
regulates that P2P lending
platform provision service is a
taxable service.
Penyelenggara Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi dinyatakan
sebagai Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang diawasi OJK dan
berdasarkan UU No. 42 tahun
2009 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang No. 8
Tahun 1983Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, masuk ke dalam
kategori jasa tertentu yang tidak
dikenakan PPN.
Terbitnya PMK No. 69 tahun
2022 tentang Pajak Penghasilan
dan Pajak Pertambahan Nilai atas
PenyelengaraanTeknologi
Finansial oleh DJP
, mengatur
bahwa jasa penyediaan platform
P2P lending merupakan jasa
kena pajak.
20

22. P2P Lending Is Preferably
Not a VAT Object
( 3 / 3 )
P2P Lending Sebaiknya
Bukan Objek PPN
This regulation contradicts the
regulations of the Financial
Services Authority, the VAT Law,
and Law No. 12 year 2011 on
the Establishment of Laws and
Regulations because:
• Other Financial Services
Institutions that have obtained
FSA licences are subject to FSA
regulations.
• This financial service should
not be subject to VAT.
• FSA Regulations are higher in
the hierarchy of laws and
regulations than Minister of
Finance Regulations.
Therefore, the DGT does not
have the authority to enter the
FSA's territory and interfere FSA’s
regulations governing P2P
lending as other financial services.
Peraturan ini bertentangan
dengan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, Undang-Undang
PPN, dan UU No. 12 tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
karena:
• Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang telah
mendapatkan izin OJK,
tunduk pada peraturan OJK.
• Merupakan jasa keuangan yang
seharusnya tidak dikenakan
PPN.
• Peraturan OJK berkedudukan
lebih tinggi dalam hierarki
peraturan
perundang-undangan
dibandingkan Peraturan
Menteri Keuangan.
Oleh karena itu, DJP tidak
memiliki kewenangan untuk
masuk ke dalam wilayah OJK
dan mencampuri regulasi OJK
yang mengatur P2P lending
sebagaimana layanan jasa
keuangan lainnya.
21

23. POJOK PAJAK
TAX CORNER
MoF No. 72 Year 2023: Depreciation of
tangible assets and/or amortisation of
intangible assets
FA C T S :
This MoF Regulation is a derivative
regulation of Law No. 7 of 2021
concerning Harmonisation of Tax
Regulations which further regulates the
depreciation and amortisation of assets.
Q u e s t i o n s :
What is depreciation and amortisation?
What is new in this regulation?
What should taxpayers do who want to
use the useful life according to
bookkeeping?
A n s w e r s :
An accumulation of costs that will be
transferred or allocated as tangible and
intangible fixed assets over a period of
time.
A. Taxpayers can choose to depreciate
permanent buildings over 20 years or
according to the actual useful life
according to the bookkeeping and the
cost of repairing tangible assets that have
a useful life of more than one year is
capitalised at the fiscal residual book
value and charged through depreciation.
PMK No. 72 Tahun 2023: Penyusutan
harta berwujud dan/atau amortisasi
harta tidak berwujud
FA K TA :
PMK ini merupakan peraturan turunan
dari UU No. 7 tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang
mengatur lebih lanjut tentang
penyusutan dan amortisasi harta.
P e r t a n y a a n :
Apa yang dimaksud dengan penyusutan
dan amortisasi?
Apa saja yang baru dari peraturan ini?
Apa yang harus dilakukan Wajib Pajak
yang ingin menggunakan masa manfaat
sesuai pembukuan?
J a w a b a n :
Sebuah akumulasi biaya yang akan
dialihkan atau dialokasikan sebagai aset
tetap berwujud dan tidak berwujud
dalam kurun waktu atau periode
tertentu.
A. Wajib Pajak dapat memilih
melakukan penyusutan bangunan
permanen selama 20 tahun atau sesuai
masa manfaat sebenarnya sesuai
pembukuan dan biaya perbaikan harta
berwujud yang memiliki masa manfaat
lebih dari satu tahun dikapitalisasi pada
nilai sisa buku fiskal dan dibebankan
melalui penyusutan.
22

24. TAX CORNER
( 2 / 2 )
POJOK PAJAK
A n s w e r :
B. Taxpayers may choose to amortise
intangible assets with a useful life of
more than 20 years over 20 years or
according to the actual useful life
according to bookkeeping.
During the transition period, taxpayers
may use the useful life according to their
bookkeeping by submitting a notification
no later than 30 April 2024.
J a w a b a n :
B. Wajib Pajak dapat memilih untuk
melakukan amortisasi harta tak berwujud
dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun
selama 20 tahun atau sesuai masa
manfaat sebenarnya sesuai pembukuan.
Pada masa transisi, Wajib Pajak dapat
menggunakan masa manfaat sesuai
pembukuannya dengan menyampaikan
pemberitahuan paling lambat 30 April
2024.
pajak.
23

25. Our services designed to enable our clients to flourish and grow.
Our team, serving our clients to help them deliver economic progress for their
communities, their families and themselves.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
NORTH JAKARTA -14450
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information