Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu : 1. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia 2. Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan 3. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34).

2. Anggota Kelompok
- Febya Pratiwi 1720603096
- Feki Nurnaninsi 1720603097
- Imam Sahputra 1720603106
- Indra Mahendra 1720603107
- Lailatul Badi’ah 1720603112
- Muhammad Nur Hakim
1720603124
Dosen Pengampu : Lemiyana, S.E.,
M.Si
S1 Perbankan Syariah
Pengantar Pasar Modal Konvensional & Syariah
- UIN RADEN FATAH PALEMBANG -

3. A PA I TU O JK ?

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan
lembaga negara yang fungsinya
menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan.
Sektor jasa keuangan tersebut meliputi
perbankan, pasar modal, asuransi, dana
pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai
lembaga jasa keuangan lainnya.

7. Latar Belakang Pembentukan OJK
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk
berdasarkan Undang-undang No. 21
tahun 2011. Lembaga negara ini
merupakan lembaga yang berdiri sendiri
atau independen.
Ia tidak terikat dengan pihak lain dan
memiliki fungsi, tugas, dan wewenang
melakukan pengaturan, pengawasan,
penyelidikan dan pemeriksaan
sebagaimana yang dimaksud oleh
undang-undang tersebut.

8. Sejarah Otoritas Jasa
Keuangan
Pengawasan Pasar Modal dan IKNB
masih berada di Bapepam-LK
Pengawasan Perbankan masih berada di BI
CATATAN :
-Transisi dari BI dan Bapepam-
LK ke OJK meliputi transisi
kewenangan, sdm, dokumen dan
penggunaan kekayaan
- Selama masa transisi, BI dan
Bapepam LK tetap melaksanakan
kewenangannya.

9. Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak
dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia.
Ada tiga hal yang melatarbelakangi
pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu
1. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di
Indonesia,
2. Permasalahan lintas sektoral industri jasa
keuangan, dan
3. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang
Bank Indonesia merupakan respon dari krisis
Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang
berdampak sangat berat terhadap Indonesia,
khususnya sektor perbankan.

10. TUJUANOJK
Mendorong kegiatan sektor jasa
keuangan agar terselengggara
secara teratur, adil, transparan dan
akuntabel.
Mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil.
Melindungi kepentingan konsumen
dan masyarakat

11. FUNGSIOJK Mengawasi aturan
main yang sudah
dijalankan dari
forum stabilitas
keuangan
Menjaga stabilitas
sistem keuangan
Melakukan
pengawasan non- bank
dalam struktur yang
sama seperti sekarang
Pengawasan bank
keluar dari otoritas bi
sebagai bank sentral
dan dipegang oleh
lembaga baru

12. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan
pengawasan terhadap :
TUGASOJK
• Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
• Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
• Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
lembaga jasa keuangan lainnya.

13. KEWENANGAN OJK
Wewenang Pengawasan
- Melakukan pengawasan dan
perlindungan konsumen sektor
Perbankan, Pasar Modal & IKNB
memberikan dan / atau mencabut
izin usaha; pengesahan;
- Persetujuan atau penetapan
pembubaran.
- Memberikan perintah tertulis kepada
LJK & menunjuk Pengelola Statuter.
- Menetapkan sanksi administratif.
Wewenang Pengaturan
- Menetapkan peraturan
pelaksanaan UU OJK;
- Menetapkan peraturan perundang
undangan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan peraturan mengenai
pengawasan;
- Menetapkan peraturan mngenai
tata cara penetapan perintah
tertulis.

14. Kenapa harus ada OJK ?
Argumen Mendukung Argumen Tidak Mendukung
Peningkatan pengawasan terhadap
Konglomerasi Keuangan
Tujuan lembaga yang tidak jelas
Netralitas persaingan antar lembaga
pengawas
Diseconomies of scale
Fleksibilitas peraturan
Potensi kebijakan antarlembaga
keuangan yang tidak sinkron
Efisiensi peraturan Potensi penyalahgunaan
Pengembangan SDM yang lebih baik Potensi krisis ekonomi
Peningkatan akuntabilitas
Arbitrase peraturan

18. THANK YOU