Materi Detiknas pada sharing forum Bandung ICT Expo

1. MEANINGFUL BROADBAND FOR
INNOVATION AND KNOWLEDGE-
BASED SOCIETY
Dr. Ir. Ashwin Sasongko, M.Sc

2. SUSUNAN KEANGGOTAAN SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PROFIL DETIKNAS

3. 3
Transformasi Lembaga Koordinasi TIK Nasional
2000
Keppres No. 50 Tahun 2000
 Ketua: Wapres
 Ketua Pelaksana Harian: MenPAN
2003
Keppres No. 9 Tahun 2003
 Ketua: Presiden
 Ketua Pelaksana Harian: Menneg Komunikasi & Informasi
2006
Keppres No. 20 Tahun 2006
 Ketua: Presiden
 Ketua Pelaksana Harian: Menteri Komunikasi & Informatika
2014
Keppres No. 1 Tahun 2014
 Ketua: Presiden
 Ketua Pelaksana Harian: Ilham Habibie
Tim Koordinasi
Telematika
Indonesia (TKTI)
Tim Koordinasi
Telematika
Indonesia (TKTI)
Dewan TIK
Nasional
(DETIKNAS)
Dewan TIK
Nasional
(DETIKNAS)

4. 4
Susunan Keanggotaan (Keppres 1 Tahun 2014)
Ketua Tim : Presiden RI
Wakil Ketua : Menko Perekonomian
Ketua Harian : Menteri PPN/Kepala Bappenas
Anggota:
Menteri Kominfo
Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Menteri Perindustrian
Menteri Kesehatan
Menteri Keuangan
Menteri Riset dan Teknologi*
Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif*
Sekretaris Kabinet
Tim Pengarah
Tim Pelaksana
Tim SekretariatKelompok Kerja
Tim
Penasihat
Tim Mitra
*sedang disesuaikan

5. 5
Susunan Keanggotaan (Keppres 1 Tahun 2014) (lanj.)
Ketua Tim : Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Bappenas*
Sekretaris : Dirjen SDPPI Kemkominfo
Wk Sekretaris : Muhammad Andy Zaky
Wk Sekretaris II : Mira Tayyiba
Anggota : Deputi Bid Kord Infra & Peng Wil
KemkoPerekonomian; Dirjen Aptika Kemkominfo; Sekjen Kemkes;
Sekjen Kemdag; Dirjen Anggaran Kemkeu; Sekretaris Kempan &
RB; Sestama Bappenas; Deputi SarPras Bappenas; Kapusintek
Kemdikbud, Dir ETI Bappenas; Kabiro Ortala Bappenas; Ketua
Mastel; Waka umum bid ICT & Penyiaran, KADIN; Amir Sambodo;
Sylvia Sumarlin; Indra Utoyo; Hari Sungkari; Garuda Sugardo;
Zainal A. Hasibuan; Virano G. Nasution; Ashwin Sasongko
Sastrosubroto; Anantyo Wahyu Nugroho
Tim Pelaksana
Tim Pengarah
Tim SekretariatKelompok Kerja
Tim
Penasihat
Tim Mitra
*sedang disesuaikan

6. 6
Tugas DETIKNAS (Keppres 1 Tahun 2014)
• Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan
nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;
• Melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan
langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul
dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
• Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah
Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya
dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta
memberdayakan masyarakat; dan
• Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian
agar efektif dan efisien.

7. 7
Program Kerja DETIKNAS
INFRASTRUKTUR
TIK UNTUK
PEMERINTAHAN
YANG EFEKTIF,
EFISIEN,
TRANSPARAN
TIK UNTUK
KESEHATAN
TIK UNTUK
PERMBERDAYAAN
EKONOMI
PENGEMBANGAN INDUSTRI TIK NASIONAL
TIK UNTUK
PENDIDIKAN
2015
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Indonesia
sebagai Negara dengan Ekonomi
Berdasarkan Inovasi dan Pengetahuan

8. WHY BROADBAND?

9. 9
Percepatan Transformasi Perekonomian Nasional
Meningkatkan daya saing dan kualitas pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi,
produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengurangan emisi
lingkungan.
9
 Penambahan 10% penetrasi pitalebar memicu pertumbuhan ekonomi sebesar
1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (sumber: the World
Bank).
 Penambahan 10% akses pitalebar dalam setahun berkorelasi dengan peningkatan
1,5% produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun (sumber: Booz & Company).
 Peningkatan 1% penetrasi pitalebar rumah tangga di Indonesia mengurangi
pertumbuhan pengangguran 8,6% poin (sumber: Katz et al).
 Penggunaan pitalebar dapat mengurangi emisi lingkungan hingga 25%.
 Konsumsi energi pada kegiatan e-perdagangan (e-commerce) lebih
hemat 30% dibandingkan retail tradisional. TIK berpotensi menghemat
emisi CO2 hingga 7,8 Gigatons pada tahun 2020. (sumber: Broadband
Commission).
 Kualitas pendidikan dan ketersediaan akses internet di Indonesia mempunyai
korelasi sebesar 0,71 (sumber: Pustekkom, Kemendikbud).

10. 10
Pemenuhan Komitmen Global
10
Broadband Commission
(ITU dan UNESCO)
Target tahun 2015:
• Semua negara harus sudah memiliki
rencana pembangunan pitalebar
(national broadband plan) atau strategi
untuk memasukkan pitalebar sebagai
bagian dari akses universal;
• 40% rumah tangga terjangkau layanan
pitalebar;
• Harga layanan pitalebar harus terjangkau
(affordable) yaitu kurang dari 5%
pendapatan bulanan;
• Pengguna internet di negara berkembang
mencapai 50%.
ASEAN Masterplan on Connectivity
Target untuk TIK antara lain:
• Pembangunan Koridor Pitalebar ASEAN
pada 2014;
• Percepatan penggelaran internet
pitalebar ke sekolah pada 2015;
• Reformasi kebijakan kewajiban
pelayanan universal (universal service
obligation) untuk mengakomodasi
pembangunan pitalebar pada 2015.

11. PERATURAN PRESIDEN NO. 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
PITALEBAR INDONESIA 2014-2019
RENCANA PITALEBAR
INDONESIA

12. 12
RENCANA PITA LEBAR
Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014
tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Konsep dan rencana pembangunan akses internet berkecepatan tinggi (broadband)
Indonesia.

13. 13
Pengaturan dalam Perpres RPI
1. Tujuan dan fungsi RPI 2014-2019 sebagai acuan dan panduan dalam percepatan dan
perluasan pembangunan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi.
2. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan untuk memastikan harmonisasi dengan
kebijakan/rencana pembangunan lainnya dan ketersediaan pendanaan (bila
pembangunan pitalebar menggunakan APBN).
3. Penetapan lima sektor prioritas yang mendapat dukungan pitalebar yaitu e-Pemerintah,
e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik, dan e-Pengadaan. Kelima sektor ini memiliki
dampak yang luas bagi transformasi bangsa dan peningkatan daya saing nasional, serta
mewakili aspek keterhubungan Pemerintah dengan pihak lain yaitu Pemerintah-
Pemerintah, Pemerintah-Bisnis, dan Pemerintah-Masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RPI.

14. 14
PRINSIP
DASAR
PILAR
UTAMA
TUJUAN
PITALEBAR
INDONESIA
VISI
PITALEBAR
INDONESIA
VISI
INDONESIA
2025
Kerangka Disain
Mewujudkan
masyarakat
Indonesia yang
mandiri, maju,
adil dan makmur
Mendukung transformasi
Indonesia menjadi negara maju
melalui pengembangan dan
pemanfaatan pitalebar sebagai
meta-infrastructure
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing bangsa
2. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan
manusia Indonesia
3. Menjaga kedaulatan bangsa
14
INFRA-
STRUKTUR DAN
KEAMANAN
ADOPSI DAN
UTILISASI
KREATIF
LEGISLASI,
REGULASI, DAN
KELEMBAGAAN
PENDANAAN
Prinsip dasar dan prasyarat pengembangan pitalebar nasional

15. 15
Prinsip Dasar
1. Universal. Layanan pitalebar harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan
masyarakat.
2. Ekosistem. Pengembangan pitalebar nasional berorientasi kepada ekosistem yang mencakup
seluruh aspek baik penyediaan infrastruktur, utilisasi dan adopsi, maupun pengembangan sumber
daya manusia secara komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya (spektrum,
tiang, right of way) dan pendanaan secara efisien.
3. Kolaborasi dan inklusif. Pengembangan pitalebar melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik
pemerintah pusat dan daerah maupun dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan pitalebar
nasional juga harus mengoptimalkan potensi dalam negeri dan berorientasi kepada pemberdayaan
masyarakat agar pemanfaatan pitalebar memiliki arti.
4. Inovasi. Pola pembangunan dan pendanaan yang inovatif dengan model bisnis yang berorientasi
kepada keberlanjutan sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan pitalebar nasional.
Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami ketertinggalan karena ketidakmampuan
berkompetisi dengan negara lain.
5. Intervensi Pemerintah. Pengembangan pitalebar nasional diharapkan masih dipimpin oleh dunia
usaha. Pemerintah akan melakukan intervensi untuk mempercepat pengembangan dalam bentuk
regulasi/deregulasi guna menekan biaya regulasi dan/atau pendanaan yang bersifat fill in the gap
dan debottlenecking tanpa mengambil alih peran atau berkompetisi dengan penyelenggara.

16. 16
Prasyarat
Pengembangan pitalebar Indonesia akan dilakukan secara bertahap dan
menjadi bagian yang tidak terpisah dari strategi pembangunan nasional.
Untuk merealisasikan potensi pitalebar, beberapa prasyarat harus dipenuhi,
yaitu adanya:
1. Kepemimpinan Pemerintah dalam memberikan arah dan panduan;
2. Komitmen nasional untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan
program pengembangan pitalebar nasional;
3. Koordinasi dan sinergi multi sektor dan lintas wilayah untuk menjamin
harmonisasi kebijakan, program pembangunan, dan penggunaan
sumber daya secara efisien.
4. Kerjasama Pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha sesuai
dengan tugas pokok, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.

17. 17
Tahapan Pembangunan
Visi RPJPN
2025:
Masyarakat
Indonesia yang
mandiri, maju,
adil, dan
makmur
RPJMN 2010-2014:
KONEKTIVITAS
RPJMN 2015-2019: INOVASI
RPJMN 2020-2025:
TRANSFORMASI
Menutup wilayah yang belum
dijangkau layanan telekomunikasi
dan informatika (blank spot)
 Menyelesaikan penggelaran pitalebar ke kabupaten/kota,
sekolah, dan fasilitas publik;
 Peningkatan fasilitas KPU menjadi pitalebar;
 Menyelesaikan migrasi ke TV digital dan memanfaatkan
digital dividend;
 Mempercepat adopsi pitalebar untuk e-Pemerintah, e-
Pendidikan, e-Kesehatan, e-Logistik, dan e-Pengadaan;
 Mengintegrasikan fasilitas data dan informasi pemerintah;
 Menyelesaikan agenda peningkatan literasi TIK nasional.
TARGET 2014 (RPJMN II)
100% wilayah KPU dijangkau
layanan telepon dan internet
 88% kab/kota dijangkau
layanan pitalebar
 Tingkat penetrasi pitalebar:
30% populasi
Tingkat penetrasi TV digital: 35%
populasi
Indeks e-pemerintah nasional: 3,0
dari 4,0

18. 18
Sasaran Pembangunan
2013
Infrastruktur
Pitalebar Akses Tetap (Fixed
Broadband):
15% rumah tangga (1Mbps) dan 5%
populasi;
Pitalebar Akses Bergerak (Mobile
Broadband):
12% populasi (512 kbps)
Infrastruktur Perkotaan (Urban):
Pitalebar Akses Tetap:
71% rumah tangga (20Mbps) dan 30% populasi;
Pitalebar Akses Bergerak:
100% populasi (1 Mbps)
2019
Utilisasi/Adopsi:
 Harga layanan kurang dari 5% rata-rata pendapatan bulanan
 Sektor Prioritas: e-Pemerintah; e-Pendidikan; e-Kesehatan; e-Logistik, e-Pengadaan
Infrastruktur Perdesaan (Rural):
Pitalebar Akses Tetap:
49% rumah tangga (10Mbps) dan 6% populasi;
Pitalebar Akses Bergerak:
52% populasi (1 Mbps)
Pengguna/Penerima Manfaat: Masyarakat Indonesia
captive market: 4,5 juta Pegawai Negeri Sipil, 50 juta pelajar, 3 juta pendidik, 60 juta rumah tangga berinternet

19. PILOT PROJECT IMPLEMENTASI RENCANA PITALEBAR INDONESIA
MEANINGFUL BROADBAND
KABUPATEN INITIATIVE

20. 20
Meaningful Broadband Kabupaten Initiative
Meaningful Broadband = "broadband penuh makna"
• Bagaimana agar akses broadband di Indonesia bisa
bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan
hanya mereka yang ada di kota besar.
• Menggunakan broadband sebagai cara untuk
mencapai masyarakat berbasis pengetahuan yang
lebih adil

21. 21
Meaningful Broadband Kabupaten Initiative (lanj.)
Tahapan selanjutnya dari Perpres No. 96 Tahun 2014 adalah IMPLEMENTASI,
di level pusat hingga ke daerah. Perlu dirumuskan model impelentasi terbaik,
terutama di daerah.
Untuk itu, DETIKNAS melaksanakan Proyek Percontohan Implementasi
broadband dan pemanfaataannya di level pengguna terbawah, yaitu di level
masyarakat Kota / Kabupaten, mencakup semua unsur: Pemerintah, Bisnis,
Akademia, Komunitas (ABCG).
Pilot project diharapkan dapat menjadi MODEL pengembangan dan
pemanfaatan TIK / broadband untuk meningkatkan layanan publik,
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Dibagi dalam dua tahap:
Tahap I: Pemetaan Kondisi, Kajian, Penyusunan Roadmap
Tahap II: Implementasi Roadmap
Proyek Percontohan Implementasi Rencana Pitalebar
Indonesia di level Kota / Kabupaten.

22. 22
Kabupaten / Kota Terpilih Phase 1 dan Phase 2 (2014-2015)
Peluncuran Pilot Project Fase I :
7 Kota / Kab: Kab. Banyuasin, Kota Pekalongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Jembrana, Kota
Balikpapan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Jayapura.
Peluncuran Pilot Project Fase II :
7 Kota / Kab: Kota Banda Aceh, Kabupaten Sragen, Kota Pare-Pare, Kota Singkawang,
Kota Mataram, Kota Ambon, Kota Bandung

23. 23
Model Implementasi RPI
7

24. Terima Kasih