SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
oleh :
AYU MARDALENA
NISA NURUL ASROR
HADIN SHADIQ
1
OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak
lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam
Undang-Undang No 21 tahun 2011.
Pasal 2 ayat (2) UU No 21 Th 2011
2
Perkembanga
n Sistem
Keuangan
Permasalaha
n di Sektor
Keuangan
OJK terbentuk sebagai
respons atas kompleksitas
di sektor jasa keuangan
Latar Belakang
Otoritas Jasa Keuangan
3
sejarah
Otoritas Jasa Keuangan
Catatan:
• Transisi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK
meliputi transisi kewenangan, SDM,
dokumen dan penggunaan kekayaan
• Selama masa transisi, BI dan Bapepam LK
tetap melaksanakan kewenangannnya
22 Nov 2011
UU OJK disahkan
(Masa Transisi)
31 Des 2012
Pengaturan dan
Pengawasan Pasar
Modal & IKNB
beralih ke OJK
31 Des 2013
Pengaturan dan
Pengawasan
Perbankan beralih
ke OJK
2015
Pengaturan dan
Pengawasan LKM
Pengawasan Perbankan
masih berada di BI
Pengawasan Pasar Modal dan IKNB
masih berada di Bapepam-LK
4
Tujuan dibentuknya
Otoritas Jasa Keuangan
Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya,
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu
mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian
nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan
kesejahteraan umum
1
Mewujudkan
terselenggaranya
seluruh kegiatan
di dalam sektor
jasa keuangan
secara teratur,
adil, transparan,
dan akuntabel;
2
Mewujudkan
sistem keuangan
yang tumbuh
secara
berkelanjutan dan
stabil;
3
Melindungi
kepentingan
konsumen dan
masyarakat.
5
Menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegritas terhadapa
seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan.
6
Pasar Modal
Tugas OJK
OJK Sebagai mikroprudensial
melaksanakan tugas pengaturan dan
pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor:
Pasal 6 UU No 21 Th 2011
Perasuransian,
Dana Pensiun,
Lembaga
Pembiayaan,
dan Lembaga
Jasa Keuangan
Lainnya
Perbankan
7
8
9
Kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan
Wewenang Pengaturan
• menetapkan peraturan
pelaksanaan UU OJK;
• menetapkan peraturan
perundang-undangan di sektor
jasa keuangan;
• menetapkan peraturan mengenai
pengawasan;
• menetapkan peraturan mengenai
tata cara penetapan perintah
tertulis
Wewenang Pengawasan
• melakukan pengawasan dan
perlindungan Konsumen sektor
Perbankan, Pasar Modal & IKNB
memberikan dan/atau mencabut
izin usaha; pengesahan;
• persetujuan atau penetapan
pembubaran.
• memberikan perintah tertulis kpd
LJK & menunjuk Pengelola
Statuter.
• menetapkan sanksi administratif
10
PREVENTIF
PERLINDNGAN
KONSUMEN
INFORMASI DAN
EDUKASI
PELAYANAN
PENGADUAN
LEVEL MARKET
PLAYING FIELD
MARKET
CONFIDENCE
KESATUAN
KEUANGAN
& STABILITAS
SISTEM
KEUANGAN
REDRESS/
REPRESIF
FASILITASI
PENYELESAIAN
PENGADUAN
TINDAKAN
PENGHENTIAN
KEGIATAN ATAU
TINDAKAN LAIN
ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION ATAU
PEMBELAAN HUKUM
MENDORONG
PERCAYA DIRI
PASAR
MARKET
INTELLIGENCE
PENGATURAN YANG
BERSIFAT MARKET
CONDUCT
Edukasi dan Perlindungan
Konsumen
11
Undang-undang ini terdiri dari 14 (empat belas) bab dan
70 pasal, dengan rincian:
Bab I : Ketentuan umum, terdiri dari 1 (satu) pasal;
Bab II : Pembentukan, status, dan tempat
kedudukan, terdiri dari 2 (dua) pasal;
Bab III : Tujuan, fungsi, tugas dan wewenang, terdiri
dari 6 (enam) pasal;
Bab IV : Dewan Komisioner, terdiri dari 16 (enam
belas) pasal;
Bab V : Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari 2
(dua) pasal;
Bab VI : Perlindungan konsumen dan masyarakat,
terdiri dari 4 (empat) pasal;
Sistematika 12
Bab VII : Kode etik dan kerahasiaan informasi, terdiri
dari 2 (dua) pasal;
Bab VIII : Rencana kerja dan anggaran, terdiri dari 4
(empat) pasal;
Bab IX : Pelaporan dan akuntabilitas, terdiri dari 1
(satu) pasal;
Bab X : Hubungan kelembagaan, terdiri dari 10
(sepuluh) pasal;
Bab XI : Penyidikan, terdiri dari 3 (tiga) pasal
Bab XII : Ketentuan Pidana, terdiri dari 3 (tiga) pasal;
Bab XIII : Ketentuan peralihan, terdiri dari 14 (empat
belas) pasal;
Bab XIV : Ketentuan penutup, terdiri dari 3 (tiga)
pasal;
13
14
SOAL
1. Lembaga independen yang dibentuk menurut Undang – Undang No. 21 tahun
2011 adalah . . .
a. Otoritas jasa keuangan
b. Badan pengawas keuangan
c. Badan pemeriksa keuangan
d. Lembaga jasa keuangan
e. Badan peransuransian
2. Salah satu tujan dibentuknya OJK adalah . . .
a. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
b. Memberikan kredit
c. Memberikan surat pengakuan utang
d. Menyediakan tempat penitipan untuk barang dan surat berharga
e. Menghimpun dana dari masyarakat
3. Pengawasan perbankan yang selama ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia
setelah adanya UU No 21 tahun 2011 diambil alih oleh . . .
a. Badan pengawas keuangan
b. Badan pemeriksa keuangan
c. Otoritas jasa keuangan
d. Lembaga jasa keuangan
e. Badan peransuransian
A
A
C
4. Dibawah ini merupakan pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kesehatan
bank, kecuali . .
a. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
b. Sistem informasi debitur
c. Penngujian kredit
d. Standar akuntabsi bank
e. Kegiatan usaha bank
5. pengujainn kredit merupakan wewenang pengawasan dan pengaturan yang
dilakukan OJK mengenai . . .
a. Kelembagaan bank
b. Kesehatan bank
c. Aspek kehati-hatian bank
d. Pemeriksaan bank
e. Manajemen resiko
6. yang bukan termasuk wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan
adalah . . .
a. Melakukan penunjukan penglola statute
b. Menetapkan penggunaan statute
c. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
d. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
e. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
E
D
E
7. salah satu tujuan dibentknya OJK adalah mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan . . .
a . Teratur
b. Adil
c. Akuntabel
d. Stabil
e. Transparan
8. Sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa
termasuk . . .
a. Kegiatan keuangan
b. Kegiatan laporan
c. Kegiatan kredit
d. Kegiatan usaha bank
e. kegiatan pasar
9. terselenggaranya secara teratur, adil , transparan dan akuntabel termasuk . . .
a. Fungsi OJK
b. Wewenang OJK
c. Tujuan dibentuknya OJK
d. Perlindungan OJK
e. Tatanan OJK
D
D
C
10. OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawas terhadap beberapa sektor kecuali .
. .
a. Pasar modal
b. Peransuransian
c. Pasar barang
d. Dana pensiun
e. Lembaga pembiayaan
11. Manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal bank termasuk pengaturan
dan pengawasan mengenai . . .
a. Aspek nasabah
b. Aspek kehati-hatian
c. Aspek pengawasan
d. Aspek kesehatan bank
12. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk . . .
a. Tujuan OJK
b. Fungsi OJK
c. Wewenang OJK
d. Hak OJK
e. Standar OJK
C
B
A
17. pak somad ingin mendirikan bank di daerah jawa timur dan meminta izin dahulu ke
OJK ini sesuai dengan . . .
a. fungsi OJK
b. tugas otoritas jasa keuangan
c. Wewenang OJK
d. Tujuan OJK
e. aspek OJK
16. Keseluruhan sektor jasa keuangan terlihat baik dan tidak ada yang dirugikan ini
termasuk tujuan OJK yaitu. . .
a. Terselenggara secara teratur
b. Adil
c. transparan
d. Stabil
e. akuntabel
18. sistem informasi debit termasuk wewenang OJK di bidang . . .
a. kelembagaan
b. Kegiatan usaha
c. kegiatan usaha
d. Pemeriksaan bang
e. kesehatan bank
B
D
E
14. Sistem informasi debitur termasuk pengaturan dan pengawasan mengenai . . .
a. Kesehatan bank
b. pengujian debitur
c. Tugas pengawasan
d. Penunjukan pengelolaan statue
e. Aspek kehati-hatian bank
15. OJK mengambil alih pengawasan perbankan yang selama ini dilaksanakan oleh . . .
a. BI
b. BNI
c. BRI
d. BCA
e. BPK
13. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK termasuk . . .
a. Wewenang mengenai kesehatan bank
b. Pengujian kredit
c. Wewenang melaksanakan tugas pengaturan
d. Standar akuntansi bank
e. Wewenang mengenai kelembagaan bank
C
A
A
20. salah satu tujuan di bentuknya OJK adalah . . .
a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
b. dibukanya bank – bank baru
c. mengelola bank baru
d. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
e. mengurus sumber daya manusia
19. fungsi tugas dan wewenang OJK sesuai dengan undang – undang nomor...
a. 22 tahun 2010
b. 22 tahun 2011
c. 21 tahun 2011
d. 21 tahun 2011
e. 23 tahun 2011
21. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila
kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat termasuk . . . .
a. pengertian OJK
b. Fungsi OJK
c. tugas OJK
d. Perlindungan konsumen
e. wewenang OJK
D
D
D
23. salah satu tugas OJK sebagai pengaturan dan pengawasaan mengenai kesehatan
adalah . . .
a. pasar modal
b. Pengujian kredit
c. standar akuntasi bank
d. Pemeriksaan bank
e. sistem informasi debitur
22. salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah kecuali ..
a. melakukan penunjukan pengelola statute
b. menetapkan penggunaan pengelola statute
c. menetapkan kebijakan operasional pengawasaan terhadap kegiatan jasa
keuangan
d. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasaan terhadap kegiatan jasa keuangan
e. memberikan infoormasi dan edukasi kepada masyarakat
24. siapakah nama ketua dewan otoritas jasa keuangan . . .
a. Hada al-mughairi
b. Hadad alwi
c. Muliaman hadad
d. Hamzah
e. Mahmud badarudin
E
A
C
26. Dibawah ini yang termasuk tujuan dibentuknya OJK adalah . . .
a. Agar keseluruhan sektor jasa keuangan terselennggara secara teratur.
b. Mengawasi sektor jasa keuangan
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
d. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran
e. Mengatur dan mengawasi bank
25. salah satu wewenang otoritas jasa keuangan adalah pemeriksaan bank yaitu . . .
a. menetapkan sanksi administratif
b. menetapkan peraturan dan keputusan OJK
c. menetapkan kebijakan operasional
d. pengujian kredit
e. melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan
27. Perserujuan melakukan kegiatan usaha merupakan wewenang OJK dalam
melaksanakan . . .
a. Pengawasan kelembagaan bank
b. Pengaturan kesehatan bank
c. Wewenang dalam tugas pengawasan OJK
d. Kebijakan nilai tukar
e. Pengelolaan cadangan devisa
B
A
C
28. Tugas OJK adalah mengawasi pelaksaanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan
oleh . . .
a. Bank
b. DPR
c. BPK
d. Koperasi
e. Kepala eksekutif
29. Tindakan pencegahan yang dilakukan OJK kepada masyarakat salah satunya
adalah untuk memberikan informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa
keuangan layanan dan . . .
a. Distribusinya
b. Produknya
c. Potensinya
d. Konsumsinya
e. Pennggunannya
30. Salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan adalah
menetapkan kebijakan mengenai . . .
a. Pelaksanaan tugas OJK
b. Peraturan OJK
c. Keputusan OJK
d. Pelaksanaan tugas Bank
e. Keputusan Bank
E
B
A
1. Jelaskan pengertian OJK . . .
jawab : OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terdapat di undang –
undang nomor 21 tahun 2011.
2. Sebutkan tugas OJK . . .
jawab : tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan disektor perbankan , pasar modal, peransuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
3. Sebutkan 3 wewenang pengaturan dan pengawasan OJK mengenai
kesehatan bank . . .
jawab : sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi
bank.
4. Sebutkan 2 wewenang OJK untuk melanaksanakan tugas pengaturan
mengenai aspek kehati-hatian bank . . .
jawab : manajemen resiko dan tata kelakuan bank
5. Sebutkan salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank . . .
jawab : kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana,
produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa
ESSAY
6. sebutkan salah satu tujuan dibentuknya OJK . . .
Jawab : mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
7. apa fungsi OJK . . .
Jawab : menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa
keuangan.
8. sebutkan salah satu wewenang OJK sebagai pengatur dan pengawasan
mengenai lembaga bank . . .
Jawab : perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran
dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya
manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin
usaha bank.
9. bagaimana cara OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat . . .
Jawab : salah satu caranya uyaitu dnegan memberikan informasi dan
edukasi kepada masyarkat atas karakteristik sektor jasa keuangan,
layanan dan produknya.
10. apa alasan dibentuknya OJK . . .
Jawab : karna Bank Indonesia belum maksimal melaksanakan tugas
pengawasan dan pengaturan perbankan
11. UU No. 21 tahun 2011 membahas tentang . . .
Jawab : Otoritas jasa keuangan sperti sifat, tugas dan wewenagnya.
12. Sebutkan tugas pengawasan dan pengaturan disektor perbankan OJK . . .
Jawab :- pengaturan dan pengawasan tentang kelembagaan bank
- pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank
- pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati h- hatian bank
- pemeriksaan bank.
13. Sebutkan 2 wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan . . .
Jawab : - melakukan penunjukan pengelolaan statute
- menetapkan penggunaan pengelolaan statute
14. Apa alasan OJK melakukan pencegahan kerugian konsumen dengan cara
meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya . . .
Jawab : karna kegiatan yang dilakukan lembaga jasa keuangan berpotensi
merugikan masyarakat.
15. Sebutkan 3 pengaturan dan pengawasan OJK mengenai aspek kehati –
hatian Bank . . .
Jawab :- manajemen resiko
- tata kelolaan bank
- prinsip mengenal nasabah.

More Related Content

What's hot

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIKBANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIKWindaAmalia9
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
bank BRI
bank BRIbank BRI
bank BRI090698
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Ismed Nur
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanranioktalia
 
Akuntansi Perbankan
Akuntansi PerbankanAkuntansi Perbankan
Akuntansi Perbankanirul61
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )Nevi Syafitri
 
Bank indonesia
Bank indonesia Bank indonesia
Bank indonesia Nisa Ell
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAdi Jauhari
 

What's hot (20)

Materi -bank-sentral
Materi -bank-sentralMateri -bank-sentral
Materi -bank-sentral
 
Simpanan giro
Simpanan giroSimpanan giro
Simpanan giro
 
Sumber Dana Bank
Sumber Dana BankSumber Dana Bank
Sumber Dana Bank
 
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIKBANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA - PPT LPS, OJK, & KARTU PLASTIK
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Selisih kas
Selisih kasSelisih kas
Selisih kas
 
Manajemen aset-daerah
Manajemen aset-daerahManajemen aset-daerah
Manajemen aset-daerah
 
bank BRI
bank BRIbank BRI
bank BRI
 
Bank Sentral
Bank SentralBank Sentral
Bank Sentral
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunan
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bank
 
Akuntansi Perbankan
Akuntansi PerbankanAkuntansi Perbankan
Akuntansi Perbankan
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
 
Bank indonesia
Bank indonesia Bank indonesia
Bank indonesia
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajiban
 

Viewers also liked

PKS Management Consultants - Angel funding
PKS Management Consultants - Angel fundingPKS Management Consultants - Angel funding
PKS Management Consultants - Angel fundingPramod Kumar Srivastava
 
Peran ojk-operasional-pengawasan-final
Peran ojk-operasional-pengawasan-finalPeran ojk-operasional-pengawasan-final
Peran ojk-operasional-pengawasan-finalSambadyasitumeang
 
PKS Management Consultants - A brief introduction
PKS Management Consultants - A brief introductionPKS Management Consultants - A brief introduction
PKS Management Consultants - A brief introductionPramod Kumar Srivastava
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
 
Aspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasusAspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasusmyokos
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawanyoucarenow
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyGodang Panjaitan
 
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International TransactionsCurrent Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International TransactionsWinston & Strawn LLP
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Sri Apriyanti Husain
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajakdesi_aoi
 
Sanksi pajak kelas D
Sanksi pajak kelas DSanksi pajak kelas D
Sanksi pajak kelas DRahmanna
 
Manajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital StructureManajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital StructurePrabowo Putra
 
Slide otoritas jasa keuangan
Slide   otoritas jasa keuanganSlide   otoritas jasa keuangan
Slide otoritas jasa keuanganKasmadi Rais
 

Viewers also liked (20)

PKS Management Consultants - Angel funding
PKS Management Consultants - Angel fundingPKS Management Consultants - Angel funding
PKS Management Consultants - Angel funding
 
Peran ojk-operasional-pengawasan-final
Peran ojk-operasional-pengawasan-finalPeran ojk-operasional-pengawasan-final
Peran ojk-operasional-pengawasan-final
 
PKS Management Consultants - A brief introduction
PKS Management Consultants - A brief introductionPKS Management Consultants - A brief introduction
PKS Management Consultants - A brief introduction
 
2. sejarah p ph
2. sejarah p ph2. sejarah p ph
2. sejarah p ph
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
 
Perbankan syariah
Perbankan syariahPerbankan syariah
Perbankan syariah
 
1112 ppn-2010
1112 ppn-20101112 ppn-2010
1112 ppn-2010
 
Aspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasusAspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasus
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
 
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International TransactionsCurrent Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
Current Tax Planning Techniques in U.S. and International Transactions
 
PKS HR Audit Appraoch
PKS HR Audit AppraochPKS HR Audit Appraoch
PKS HR Audit Appraoch
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
 
Spt masa p ph 23_26_2009
Spt masa p ph 23_26_2009Spt masa p ph 23_26_2009
Spt masa p ph 23_26_2009
 
Bphtb present
Bphtb presentBphtb present
Bphtb present
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
 
Sanksi pajak kelas D
Sanksi pajak kelas DSanksi pajak kelas D
Sanksi pajak kelas D
 
Manajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital StructureManajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital Structure
 
P ph 21 tata cara
P ph 21 tata caraP ph 21 tata cara
P ph 21 tata cara
 
Slide otoritas jasa keuangan
Slide   otoritas jasa keuanganSlide   otoritas jasa keuangan
Slide otoritas jasa keuangan
 

Similar to ojk

Otoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganOtoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganmusica stani
 
Otoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganOtoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganFahma Fahmita
 
Uu tahun 2011 no. 21 tentang ojk
Uu tahun 2011 no. 21 tentang ojkUu tahun 2011 no. 21 tentang ojk
Uu tahun 2011 no. 21 tentang ojkLegal Akses
 
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuanganPresentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuanganArif Kurniawan
 
Tugas Eko 12,M.Yoga Fadhanriz , bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan, SMA...
Tugas Eko 12,M.Yoga Fadhanriz , bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan, SMA...Tugas Eko 12,M.Yoga Fadhanriz , bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan, SMA...
Tugas Eko 12,M.Yoga Fadhanriz , bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan, SMA...Muhammad yoga Fadhanriz
 
tugas eko 12, muhammad anand rizki andinta,bu ranti pusriyana, Lembaga jasa k...
tugas eko 12, muhammad anand rizki andinta,bu ranti pusriyana, Lembaga jasa k...tugas eko 12, muhammad anand rizki andinta,bu ranti pusriyana, Lembaga jasa k...
tugas eko 12, muhammad anand rizki andinta,bu ranti pusriyana, Lembaga jasa k...Muhammad Andinta
 
Tugas Eko 12, Fabio Rayhan, bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan Perekono...
Tugas Eko 12, Fabio Rayhan, bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan Perekono...Tugas Eko 12, Fabio Rayhan, bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan Perekono...
Tugas Eko 12, Fabio Rayhan, bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan Perekono...Fabio Rayhan
 
tugas eko 12,Nuralamsah,Ranty pusriana,Lembaga jasa keuangan perekonomian ind...
tugas eko 12,Nuralamsah,Ranty pusriana,Lembaga jasa keuangan perekonomian ind...tugas eko 12,Nuralamsah,Ranty pusriana,Lembaga jasa keuangan perekonomian ind...
tugas eko 12,Nuralamsah,Ranty pusriana,Lembaga jasa keuangan perekonomian ind...Alamsyah Al
 
Otoritas jasa keuangan ch 1
Otoritas jasa keuangan ch 1Otoritas jasa keuangan ch 1
Otoritas jasa keuangan ch 1reidjen raden
 
Otoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganOtoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganGeofrey Sander
 
Materi pertemuan 2 - Pasar dan Lembaga Keuangan
Materi pertemuan 2 - Pasar dan Lembaga KeuanganMateri pertemuan 2 - Pasar dan Lembaga Keuangan
Materi pertemuan 2 - Pasar dan Lembaga KeuanganArimbi Priadipa
 
Otoritas Jasa Keuangan & Otoritas Moneter
Otoritas Jasa Keuangan & Otoritas MoneterOtoritas Jasa Keuangan & Otoritas Moneter
Otoritas Jasa Keuangan & Otoritas MoneterAnnisa Wasistiana
 

Similar to ojk (20)

Otoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganOtoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuangan
 
Otoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganOtoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuangan
 
Uu tahun 2011 no. 21 tentang ojk
Uu tahun 2011 no. 21 tentang ojkUu tahun 2011 no. 21 tentang ojk
Uu tahun 2011 no. 21 tentang ojk
 
Ojk
OjkOjk
Ojk
 
Otoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganOtoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuangan
 
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuanganPresentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
 
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
 
Modul 4 KB 4
Modul 4 KB 4Modul 4 KB 4
Modul 4 KB 4
 
Ekonomi Bank SMAN 73 Jakarta
Ekonomi Bank SMAN 73 JakartaEkonomi Bank SMAN 73 Jakarta
Ekonomi Bank SMAN 73 Jakarta
 
Tugas Eko 12,M.Yoga Fadhanriz , bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan, SMA...
Tugas Eko 12,M.Yoga Fadhanriz , bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan, SMA...Tugas Eko 12,M.Yoga Fadhanriz , bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan, SMA...
Tugas Eko 12,M.Yoga Fadhanriz , bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan, SMA...
 
tugas eko 12, muhammad anand rizki andinta,bu ranti pusriyana, Lembaga jasa k...
tugas eko 12, muhammad anand rizki andinta,bu ranti pusriyana, Lembaga jasa k...tugas eko 12, muhammad anand rizki andinta,bu ranti pusriyana, Lembaga jasa k...
tugas eko 12, muhammad anand rizki andinta,bu ranti pusriyana, Lembaga jasa k...
 
Tugas Eko 12, Fabio Rayhan, bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan Perekono...
Tugas Eko 12, Fabio Rayhan, bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan Perekono...Tugas Eko 12, Fabio Rayhan, bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan Perekono...
Tugas Eko 12, Fabio Rayhan, bu Ranti Pusriana, Lembaga Jasa Keuangan Perekono...
 
tugas eko 12,Nuralamsah,Ranty pusriana,Lembaga jasa keuangan perekonomian ind...
tugas eko 12,Nuralamsah,Ranty pusriana,Lembaga jasa keuangan perekonomian ind...tugas eko 12,Nuralamsah,Ranty pusriana,Lembaga jasa keuangan perekonomian ind...
tugas eko 12,Nuralamsah,Ranty pusriana,Lembaga jasa keuangan perekonomian ind...
 
A
AA
A
 
Otoritas jasa keuangan ch 1
Otoritas jasa keuangan ch 1Otoritas jasa keuangan ch 1
Otoritas jasa keuangan ch 1
 
makalah ojk
makalah ojkmakalah ojk
makalah ojk
 
Otoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganOtoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuangan
 
Materi pertemuan 2 - Pasar dan Lembaga Keuangan
Materi pertemuan 2 - Pasar dan Lembaga KeuanganMateri pertemuan 2 - Pasar dan Lembaga Keuangan
Materi pertemuan 2 - Pasar dan Lembaga Keuangan
 
Ojk
OjkOjk
Ojk
 
Otoritas Jasa Keuangan & Otoritas Moneter
Otoritas Jasa Keuangan & Otoritas MoneterOtoritas Jasa Keuangan & Otoritas Moneter
Otoritas Jasa Keuangan & Otoritas Moneter
 

Recently uploaded

aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 

Recently uploaded (20)

aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 

ojk

  • 1. oleh : AYU MARDALENA NISA NURUL ASROR HADIN SHADIQ 1
  • 2. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011. Pasal 2 ayat (2) UU No 21 Th 2011 2
  • 3. Perkembanga n Sistem Keuangan Permasalaha n di Sektor Keuangan OJK terbentuk sebagai respons atas kompleksitas di sektor jasa keuangan Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan 3
  • 4. sejarah Otoritas Jasa Keuangan Catatan: • Transisi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaan kekayaan • Selama masa transisi, BI dan Bapepam LK tetap melaksanakan kewenangannnya 22 Nov 2011 UU OJK disahkan (Masa Transisi) 31 Des 2012 Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal & IKNB beralih ke OJK 31 Des 2013 Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK 2015 Pengaturan dan Pengawasan LKM Pengawasan Perbankan masih berada di BI Pengawasan Pasar Modal dan IKNB masih berada di Bapepam-LK 4
  • 5. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum 1 Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2 Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 3 Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 5
  • 6. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadapa seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan. 6
  • 7. Pasar Modal Tugas OJK OJK Sebagai mikroprudensial melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor: Pasal 6 UU No 21 Th 2011 Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Perbankan 7
  • 8. 8
  • 9. 9
  • 10. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Wewenang Pengaturan • menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK; • menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; • menetapkan peraturan mengenai pengawasan; • menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis Wewenang Pengawasan • melakukan pengawasan dan perlindungan Konsumen sektor Perbankan, Pasar Modal & IKNB memberikan dan/atau mencabut izin usaha; pengesahan; • persetujuan atau penetapan pembubaran. • memberikan perintah tertulis kpd LJK & menunjuk Pengelola Statuter. • menetapkan sanksi administratif 10
  • 11. PREVENTIF PERLINDNGAN KONSUMEN INFORMASI DAN EDUKASI PELAYANAN PENGADUAN LEVEL MARKET PLAYING FIELD MARKET CONFIDENCE KESATUAN KEUANGAN & STABILITAS SISTEM KEUANGAN REDRESS/ REPRESIF FASILITASI PENYELESAIAN PENGADUAN TINDAKAN PENGHENTIAN KEGIATAN ATAU TINDAKAN LAIN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ATAU PEMBELAAN HUKUM MENDORONG PERCAYA DIRI PASAR MARKET INTELLIGENCE PENGATURAN YANG BERSIFAT MARKET CONDUCT Edukasi dan Perlindungan Konsumen 11
  • 12. Undang-undang ini terdiri dari 14 (empat belas) bab dan 70 pasal, dengan rincian: Bab I : Ketentuan umum, terdiri dari 1 (satu) pasal; Bab II : Pembentukan, status, dan tempat kedudukan, terdiri dari 2 (dua) pasal; Bab III : Tujuan, fungsi, tugas dan wewenang, terdiri dari 6 (enam) pasal; Bab IV : Dewan Komisioner, terdiri dari 16 (enam belas) pasal; Bab V : Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari 2 (dua) pasal; Bab VI : Perlindungan konsumen dan masyarakat, terdiri dari 4 (empat) pasal; Sistematika 12
  • 13. Bab VII : Kode etik dan kerahasiaan informasi, terdiri dari 2 (dua) pasal; Bab VIII : Rencana kerja dan anggaran, terdiri dari 4 (empat) pasal; Bab IX : Pelaporan dan akuntabilitas, terdiri dari 1 (satu) pasal; Bab X : Hubungan kelembagaan, terdiri dari 10 (sepuluh) pasal; Bab XI : Penyidikan, terdiri dari 3 (tiga) pasal Bab XII : Ketentuan Pidana, terdiri dari 3 (tiga) pasal; Bab XIII : Ketentuan peralihan, terdiri dari 14 (empat belas) pasal; Bab XIV : Ketentuan penutup, terdiri dari 3 (tiga) pasal; 13
  • 14. 14
  • 15. SOAL 1. Lembaga independen yang dibentuk menurut Undang – Undang No. 21 tahun 2011 adalah . . . a. Otoritas jasa keuangan b. Badan pengawas keuangan c. Badan pemeriksa keuangan d. Lembaga jasa keuangan e. Badan peransuransian 2. Salah satu tujan dibentuknya OJK adalah . . . a. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat b. Memberikan kredit c. Memberikan surat pengakuan utang d. Menyediakan tempat penitipan untuk barang dan surat berharga e. Menghimpun dana dari masyarakat 3. Pengawasan perbankan yang selama ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia setelah adanya UU No 21 tahun 2011 diambil alih oleh . . . a. Badan pengawas keuangan b. Badan pemeriksa keuangan c. Otoritas jasa keuangan d. Lembaga jasa keuangan e. Badan peransuransian A A C
  • 16. 4. Dibawah ini merupakan pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kesehatan bank, kecuali . . a. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank b. Sistem informasi debitur c. Penngujian kredit d. Standar akuntabsi bank e. Kegiatan usaha bank 5. pengujainn kredit merupakan wewenang pengawasan dan pengaturan yang dilakukan OJK mengenai . . . a. Kelembagaan bank b. Kesehatan bank c. Aspek kehati-hatian bank d. Pemeriksaan bank e. Manajemen resiko 6. yang bukan termasuk wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah . . . a. Melakukan penunjukan penglola statute b. Menetapkan penggunaan statute c. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan d. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif e. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK E D E
  • 17. 7. salah satu tujuan dibentknya OJK adalah mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan . . . a . Teratur b. Adil c. Akuntabel d. Stabil e. Transparan 8. Sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa termasuk . . . a. Kegiatan keuangan b. Kegiatan laporan c. Kegiatan kredit d. Kegiatan usaha bank e. kegiatan pasar 9. terselenggaranya secara teratur, adil , transparan dan akuntabel termasuk . . . a. Fungsi OJK b. Wewenang OJK c. Tujuan dibentuknya OJK d. Perlindungan OJK e. Tatanan OJK D D C
  • 18. 10. OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawas terhadap beberapa sektor kecuali . . . a. Pasar modal b. Peransuransian c. Pasar barang d. Dana pensiun e. Lembaga pembiayaan 11. Manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal bank termasuk pengaturan dan pengawasan mengenai . . . a. Aspek nasabah b. Aspek kehati-hatian c. Aspek pengawasan d. Aspek kesehatan bank 12. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk . . . a. Tujuan OJK b. Fungsi OJK c. Wewenang OJK d. Hak OJK e. Standar OJK C B A
  • 19. 17. pak somad ingin mendirikan bank di daerah jawa timur dan meminta izin dahulu ke OJK ini sesuai dengan . . . a. fungsi OJK b. tugas otoritas jasa keuangan c. Wewenang OJK d. Tujuan OJK e. aspek OJK 16. Keseluruhan sektor jasa keuangan terlihat baik dan tidak ada yang dirugikan ini termasuk tujuan OJK yaitu. . . a. Terselenggara secara teratur b. Adil c. transparan d. Stabil e. akuntabel 18. sistem informasi debit termasuk wewenang OJK di bidang . . . a. kelembagaan b. Kegiatan usaha c. kegiatan usaha d. Pemeriksaan bang e. kesehatan bank B D E
  • 20. 14. Sistem informasi debitur termasuk pengaturan dan pengawasan mengenai . . . a. Kesehatan bank b. pengujian debitur c. Tugas pengawasan d. Penunjukan pengelolaan statue e. Aspek kehati-hatian bank 15. OJK mengambil alih pengawasan perbankan yang selama ini dilaksanakan oleh . . . a. BI b. BNI c. BRI d. BCA e. BPK 13. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK termasuk . . . a. Wewenang mengenai kesehatan bank b. Pengujian kredit c. Wewenang melaksanakan tugas pengaturan d. Standar akuntansi bank e. Wewenang mengenai kelembagaan bank C A A
  • 21. 20. salah satu tujuan di bentuknya OJK adalah . . . a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi b. dibukanya bank – bank baru c. mengelola bank baru d. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat e. mengurus sumber daya manusia 19. fungsi tugas dan wewenang OJK sesuai dengan undang – undang nomor... a. 22 tahun 2010 b. 22 tahun 2011 c. 21 tahun 2011 d. 21 tahun 2011 e. 23 tahun 2011 21. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat termasuk . . . . a. pengertian OJK b. Fungsi OJK c. tugas OJK d. Perlindungan konsumen e. wewenang OJK D D D
  • 22. 23. salah satu tugas OJK sebagai pengaturan dan pengawasaan mengenai kesehatan adalah . . . a. pasar modal b. Pengujian kredit c. standar akuntasi bank d. Pemeriksaan bank e. sistem informasi debitur 22. salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah kecuali .. a. melakukan penunjukan pengelola statute b. menetapkan penggunaan pengelola statute c. menetapkan kebijakan operasional pengawasaan terhadap kegiatan jasa keuangan d. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasaan terhadap kegiatan jasa keuangan e. memberikan infoormasi dan edukasi kepada masyarakat 24. siapakah nama ketua dewan otoritas jasa keuangan . . . a. Hada al-mughairi b. Hadad alwi c. Muliaman hadad d. Hamzah e. Mahmud badarudin E A C
  • 23. 26. Dibawah ini yang termasuk tujuan dibentuknya OJK adalah . . . a. Agar keseluruhan sektor jasa keuangan terselennggara secara teratur. b. Mengawasi sektor jasa keuangan c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter d. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran e. Mengatur dan mengawasi bank 25. salah satu wewenang otoritas jasa keuangan adalah pemeriksaan bank yaitu . . . a. menetapkan sanksi administratif b. menetapkan peraturan dan keputusan OJK c. menetapkan kebijakan operasional d. pengujian kredit e. melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan 27. Perserujuan melakukan kegiatan usaha merupakan wewenang OJK dalam melaksanakan . . . a. Pengawasan kelembagaan bank b. Pengaturan kesehatan bank c. Wewenang dalam tugas pengawasan OJK d. Kebijakan nilai tukar e. Pengelolaan cadangan devisa B A C
  • 24. 28. Tugas OJK adalah mengawasi pelaksaanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh . . . a. Bank b. DPR c. BPK d. Koperasi e. Kepala eksekutif 29. Tindakan pencegahan yang dilakukan OJK kepada masyarakat salah satunya adalah untuk memberikan informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan layanan dan . . . a. Distribusinya b. Produknya c. Potensinya d. Konsumsinya e. Pennggunannya 30. Salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan adalah menetapkan kebijakan mengenai . . . a. Pelaksanaan tugas OJK b. Peraturan OJK c. Keputusan OJK d. Pelaksanaan tugas Bank e. Keputusan Bank E B A
  • 25. 1. Jelaskan pengertian OJK . . . jawab : OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terdapat di undang – undang nomor 21 tahun 2011. 2. Sebutkan tugas OJK . . . jawab : tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan , pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 3. Sebutkan 3 wewenang pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kesehatan bank . . . jawab : sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank. 4. Sebutkan 2 wewenang OJK untuk melanaksanakan tugas pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank . . . jawab : manajemen resiko dan tata kelakuan bank 5. Sebutkan salah satu wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank . . . jawab : kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa ESSAY
  • 26. 6. sebutkan salah satu tujuan dibentuknya OJK . . . Jawab : mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 7. apa fungsi OJK . . . Jawab : menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. 8. sebutkan salah satu wewenang OJK sebagai pengatur dan pengawasan mengenai lembaga bank . . . Jawab : perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. 9. bagaimana cara OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat . . . Jawab : salah satu caranya uyaitu dnegan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarkat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. 10. apa alasan dibentuknya OJK . . . Jawab : karna Bank Indonesia belum maksimal melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan perbankan
  • 27. 11. UU No. 21 tahun 2011 membahas tentang . . . Jawab : Otoritas jasa keuangan sperti sifat, tugas dan wewenagnya. 12. Sebutkan tugas pengawasan dan pengaturan disektor perbankan OJK . . . Jawab :- pengaturan dan pengawasan tentang kelembagaan bank - pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank - pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati h- hatian bank - pemeriksaan bank. 13. Sebutkan 2 wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan . . . Jawab : - melakukan penunjukan pengelolaan statute - menetapkan penggunaan pengelolaan statute 14. Apa alasan OJK melakukan pencegahan kerugian konsumen dengan cara meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya . . . Jawab : karna kegiatan yang dilakukan lembaga jasa keuangan berpotensi merugikan masyarakat. 15. Sebutkan 3 pengaturan dan pengawasan OJK mengenai aspek kehati – hatian Bank . . . Jawab :- manajemen resiko - tata kelolaan bank - prinsip mengenal nasabah.