Bank Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertugas sebagai bank sentral Indonesia. Berdasarkan undang-undang, Bank Indonesia memiliki status independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur dan beberapa Deputi Gubernur.

1. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 1
Fungsi Bank Indonesia
STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
:: Lembaga Negara yang Independen
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No.
23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal
17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini
memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali
untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas
dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak
dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga
berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak
manapun juga.
Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan
peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
:: Sebagai Badan Hukum
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata
ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang
menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang
mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum
perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar
pengadilan.

2. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 2
VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA
:: Visi
Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai
strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil
:: Misi
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu
bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber
pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi
terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan
memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung
tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola
(governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.
:: Nilai-Nilai Strategis
Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and
Teamwork
:: Sasaran Strategis
Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan
sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
2. Menjaga stabilitas nilai tukar
3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
4. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP
5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
6. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance
9. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK

3. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 3
TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
:: Tujuan Tunggal
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan
tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai
rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang
dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek
kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang
negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus
dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau
tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
:: Tiga Pilar Utama
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang
tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut (klik pada gambar dibawah) perlu diintegrasi agar tujuan mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien

4. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 4
AKUNTABILITAS
Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999 menuntut adanya
akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang
dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut
dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang
berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah
kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.
Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, prinsip akutabilitas dan
transparansi diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada
masyarakat luas secara terbuka melalui media massa, pada setiap awal tahun, mengenai evaluasi
pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencan kebijakan moneter dan
penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga
disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
Sejalandenganfungsi pengawasanyangdiembanolehDPR,BankIndonesiajugadiwajibkanuntuk
menyampaikanlaporanperkembanganpelaksanaantugasdanwewenangnyakepadaDPRsetiap
triwulanatausewaktu-waktubiladimintaolehDPR.
Demi tercapainyatransparansi di bidanganggaran,BankIndonesiaberkewajibanmenyampaikan
anggaran tahunannyakepadaDPR.Disampingitu,LaporanKeuanganTahunanBankIndonesiajuga
disampaikankepadaBadanPemeriksaKeuangan(BPK) untukditelitidandiumumkankepada
masyarakatmelalui mediamassa.
Bank IndonesiajugadiwajibkanmenyusunneracasingkatmingguanyangdiumumkandalamBerita
NegaraRepublikIndonesia.Masihmerupakanbagiandari transparansi,BankIndonesiasecaraberkala
menerbitkanberbagaipublikasiseperti LaporanMingguan,StatistikEkonomiKeuanganIndonesia
Bulanan,TinjauanKebijakanMoneterBulanan,PerkembanganEkonomidanMoneterTriwulanan,
Laporan TriwulananPerkembanganKebijakanMoneter,danLaporanTahunan.
Disampingitu,BankIndonesiajugatelahmempunyaihomepage sendiri (http://www.bi.go.id) yang
dapat diaksesolehsiapasajayanginginmemperolehinformasi mengenai BankIndonesia.

5. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 5
DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
:: Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin
oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai
pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil,
dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi
Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun
dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-
banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden
dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden
berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004
yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur
Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti
melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak
mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.
:: Pengambilan Keputusan
Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan
sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang
moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan
strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip
musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan
akhir.

6. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 6
:: Profil Dewan Gubernur
Gubernur:
AgusD.W.
Martowardojo
Deputi
Gubernur
Senior:
Mirza
Adityaswara
Deputi
Gubernur:
RonaldWaas
Deputi
Gubernur:
PerryWarjiyo
Deputi
Gubernur:
Hendar
Deputi
Gubernur:
ErwinRijanto

7. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 7
Organisasi

8. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 8
UNDANG-UNDANG TERKAIT BANK INDONESIA
1. Undang-Undang tentang Bank Indonesia
Tahun Undang-Undang/PERPU
2009
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor6Tahun 2009 TentangPenetapanPeraturanPemerintah
Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2008 TentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang
Nomor23 Tahun 1999 TentangBank IndonesiaMenjadi Undang-Undang[pdf]
2008
PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor2 Tahun2008 Tentang
PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun 1999 TentangBank Indonesia [pdf]
2004
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor3Tahun 2004 TentangPerubahanAtasUndang-Undang
RepublikIndonesiaNomor23 Tahun1999 TentangBank Indonesia [pdf]
PenjelasanUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor3 Tahun2004 [pdf]
1999
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor23 Tahun1999 tentangBank Indonesia [pdf]
PenjelasanatasUndang-undangRepublikIndonesiaNomor23Tahun 1999 tentangBank Indonesia
[pdf]
IkhtisarUndang-undangRepublikIndonesiaNomor23Tahun 1999 tentangBank Indonesia [pdf]
1968
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor13 Tahun1968 Tentang BankSentral [pdf]
1958
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor84 Tahun1958 Tentang PengubahanPasal-pasal 16Dan
19 Undang-undangPokokBankIndonesia(Undang-undangNo.11 Tahun 1953) [pdf]
1953
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor11 Tahun1953 Tentang PenetapanUndang-undang
PokokBankIndonesia[pdf]
2. Undang-UndangNo.21 Tahun 2008
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.21 Tahun2008 tentangPerbankanSyariah (pdf)
IkhtisarUndang-undangRepublikIndonesiaNo.21Tahun2008 TentangPerbankanSyariah (pdf)
3. Undang-UndangNo.24 Tahun 1999
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.24 Tahun 1999 tentangLalu LintasDevisadanSistemNilai
Tukar (pdf)

9. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 9
4. Undang-UndangTentangPerbankan
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor7tahun1992 TentangPerbankanSebagaimanadiubah
denganUndang-undangNomor10 Tahun 1998 (pdf)
5. Undang-UndangTentangTransfer Dana
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor3Tahun 2011 TentangTransferDana (pdf)
:: Undang-UndangTerkait
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor7Tahun 2011 TentangMata Uang
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor21 Tahun2011 Tentang OtoritasJasaKeuangan
Undang-UndangNo.15 Tahun 2002 tentangTindakPidanaPencucianUang
Undang-undangRepublikIndonesiaNo.15tahun2002 tentangTindakPidanaPencucianUang
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNo.25tahun 2003 (PDF)
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor15 Tahun2002 Tentang TindakPidanaPencucian
Uang (HTML)
PenjelasanatasUndang-undangRepublikIndonesiaNomor15Tahun 2002 TentangTindakPidana
PencucianUang (PDF)
Undang-UndangNo.24 Tahun2002 TentangSuratUtang Negara
Undang-UndangRepublikIndonesia No.24Tahun2002 TentangSurat Utang Negara (PDF)
Undang-UndangNo.25 Tahun2003 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNo.15 Tahun 2002
tentangTindakPidanaPencucianUang
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.25Tahun2003 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNo.15
Tahun 2002 tentangTindakPidanaPencucianUang (PDF)
PenjelasanatasUndang-UndangRepublikIndonesiaNo.25Tahun 2003 TentangPerubahanAtas
Undang-UndangNo.15 Tahun 2002 tentangTindakPidanaPencucianUang (PDF)
Undang-UndangNo.24 Tahun2004 TentangLembagaPenjaminSimpanan
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.24Tahun2004 TentangLembagaPenjaminSimpanan (PDF)
PenjelasanatasUndang-UndangRepublikIndonesiaNo.24Tahun 2004 TentangLembagaPenjamin
Simpanan(PDF)
Undang-UndangNo.25 Tahun2007 TentangPenanamanModal
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.25Tahun2007 TentangPenanaman Modal (PDF)
Undang-UndangNo.20 Tahun2008 TentangUsaha Mikro,Kecil danMenengah
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.20Tahun2008 TentangUsaha Mikro, Kecil danMenengah (PDF)
Undang-UndangNo.19 Tahun2008 TentangSuratBerharga SyariahNegara
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.19Tahun2008 TentangSurat BerhargaSyariahNegara (PDF)
:: Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang
PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNo.3tahun2008 tentangPerubahanatas Undang-
Undang No.24 tahun2004 TentangLembaga PenjaminSimpanan
PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNo.3tahun2008 tentangPerubahanatasUndang-
Undang No.24 tahun2004 TentangLembaga PenjaminSimpanan (PDF)
PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNo.4tahun2008 tentangJaringPengamanSistem
Keuangan
PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNo.4tahun2008 tentangJaringPengamanSistem
Keuangan (PDF)

10. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 10
Hubungan Kelembagaan
KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
Dilhatdari sistemketatanegaraanRepublikIndonesia,kedudukanBIsebagai lembaganegarayang
independentidaksejajardenganlembagatinggi negaraseperti DewanPerwakilanRakyat,Badan
PemeriksaKeuangan,danMahkamahAgung.KedudukanBIjugatidaksamadenganDepartemenkarena
kedudukanBIberadadi luar pemerintahan.Status dankedudukanyangkhusustersebutdiperlukanagar
BI dapat melaksanakanperandanfungsinyasebagai OtoritasMonetersecaralebihefektif danefisien.
MeskipunBIberkedudukansebagai lembaganegaraindependen,dalammelaksanakantugasnya,BI
mempunyai hubungankerjadankoordinasi yangbaikdenganDPR,BPK,Pemerintahdanpihaklainnya.
DalamhubungannyadenganPresidendanDPR,BI setiapawal tahunanggaranmenyampaikaninformasi
tertulismengenai evaluasi pelaksanaankebijakanmoneterdanrencanakebijakanmoneteryangakan
datang.KhususkepadaDPR,pelaksanaantugasdanwewenangsetiaptriwulandansewaktu-waktubila
dimintaolehDPR.Selainitu,BImenyampaikanrencanadanrealiasasi anggarantahunankepada
PemerintahdanDPR.Dalamhubungannyadengan BPK,BIwajibmenyampaikanlaporankeuangan
tahunankepadaBPK.
:: Hubungan BI dengan Pemerintah: Hubungan Keuangan
Dalamhal hubungankeuangandenganPemerintah,BankIndonesiamembantumenerbitkandan
menempatkansurat-surathutangnegaragunamembiayai AnggaranPendapatandanBelanjaNegara
(APBN) tanpadiperbolehkanmembeli sendiri surat-surathutangnegaratersebut.
Bank Indonesiajugabertindaksebagai kasirPemerintahyangmenatausahakanrekeningPemerintahdi
Bank Indonesia,danataspermintaanPemerintah,dapatmenerimapinjamanluarnegeri untukdanatas
nama PemerintahIndonesia.
Namundemikian,agarpelaksanaantugasBankIndonesiabenar-benarterfokussertaagarefektivitas
pengendalianmonetertidakterganggu,pemberiankreditkepadaPemerintahgunamengatasi deficit
spending - yang selamaini dilakukanolehBankIndonesiaberdasarkanundang-undangyanglama- kini
tidakdapat lagi dilakukanolehBankIndonesia.
:: Hubungan BI dengan Pemerintah: Independensi dalamInterdependensi
MeskipunBankIndonesiamerupakanlembaganegarayangindependen,tetapdiperlukankoordinasi
yang bersifatkonsultatif denganPemerintah,sebabtugas-tugasBankIndonesiamerupakanbagianyang
tidakterpisahkandari kebijakan-kebijakanekonomi nasional secarakeseluruhan.
Koordinasi di antaraBank IndonesiadanPemerintahdiperlukanpadasidangkabinetyangmembahas

11. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 11
masalahekonomi,perbankandankeuanganyangberkaitandengantugas-tugasBankIndonesia.Dalam
sidangkabinettersebutPemerintahdapatmemintapendapat BankIndonesia.
Selainitu,BankIndonesiajugadapatmemberikanmasukan,pendapatsertapertimbangankepada
PemerintahmengenaiRancanganAPBN sertakebijakan-kebijakanlainyangberkaitandengantugasdan
wewenangnya.
Di lainpihak,Pemerintahjugadapat menghadiriRapatDewanGubernurBankIndonesiadenganhak
bicara tetapi tanpahak suara.Olehsebabitu,implementasi independensi justrusangatdipengaruhioleh
kemantapanhubungankerjayangproporsional di antaraBankIndonesiadi satupihakdanPemerintah
sertalembaga-lembagaterkaitlainnyadi lainpihak,dengantetapberlandaskanpembagiantugasdan
wewenangmasing-masing.
:: Kerjasama BI dengan Lembaga Lain
Menyadari pentingnyadukungandari berbagai pihakbagi keberhasilantugasnya,BIsenantiasa bekerja
sama dan berkoordinasidenganberbagailembaganegaradanunsurmasyarakatlainnya.Beberapa
kerjasamaini dituangkandalamnotakesepahaman(MoU),keputusanbersama(SKB),sertaperjanjian-
perjanjian,yangditujukanuntukmenciptakansinergi dankejelasanpembagiantugasantarlembaga
sertamendorongpenegakanhukumyanglebihefektif.
BeberapaKerjasamadimaksudadalahdenganpihak-pihaksbb:
1. DepartemenKeuangan(MoUtentangMekanisme PenetapanSasaran,Pemantauan,dan
PengendalianInflasi di Indonesia,MoUtentangBI sebagai ProcessAgentdi bidangpinjamandan
hibahluarnegeri Pemerintah,SKBtentangPenatausahaanPenerbitanSuratUtang Negara(SUN)
dalamrangka penyehatanperbankan)
2. KejaksaanAgung&KepolisianNegara:SKB tentangkerjasamapenanganantindakpidanadi
bidangperbankan
3. KepolisianNegaraRIdanBadan IntelijenNegara:MoU tentangPemberantasanuangpalsu
4. Menkokesra,KementrianKoperasi danUKM: MoU bidangPemberdayaandanPengembangan
UMKM
5. PerhimpunanPedagangSUN (Himdasun) :MoU tentangPenyusunanMasterRepurchase
Agreement(MRA)
6. KeputusanBersamaMenteri KeuangandanGubernurBankIndonesiatentangKoordinasi
PengelolaanUangNegara(.pdf)

12. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 12
Hubungan Kelembagaan
HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN BANK
INDONESIA
BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan
dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. BI menjalin kerjasama internasional meliputi
bidang-bidang :
1. Intervensi bersamauntukkestabilanpasarvalutaasing
2. Penyelesaiantransaksi lintasnegara
3. Hubungankoresponden
4. Tukar-menukarinformasimengenai hal-hal yangterkaitdengantugas-tugasselakubanksentral
5. Pelatihan/penelitiandi bidangmoneterdansistempembayaran.
KeanggotaanBankIndonesiadi beberapalembagadanforuminternasionalatasnamaBank Indonesia
sendiri antaralain:
1. The South East AsianCentral BanksResearchandTrainingCentre (SEACEN Centre)
2. The South East Asian,NewZealandandAustraliaForumof BankingSupervision(SEANZA)
3. The Executive'Meetingof EastAsianandPacificCentral Banks(EMEAP)
4. ASEAN Central BankForum(ACBF)
5. Bank forInternational Settlement(BIS)
Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain :
1. Associationof SouthEastAsianNations(ASEAN)
2. ASEAN+3(ASEAN + Cina,Jepangdan Korea)
3. AsiaPacificEconomicCooperation(APEC)
4. ManilaFrameworkGroup(MFG)
5. Asia-Europe Meeting(ASEM)
6. IslamicDevelopmentBank(IDB)
7. International MonetaryFund(IMF)
8. WorldBank, termasukkeanggotaandi Intenational Bankof ReconstructionandDevelopment
(IBRD),InternationalDevelopmentAssociation(IDA)danInternational FinanceCooperatioan
(IFC),sertaMultilateral InvestmentGuarantee Agency(MIGA)
9. WorldTrade Organization(WTO)
10. IntergovernmentalGroupof 20 (G20)
11. IntergovernmentalGroupof 15 (G15, sebagai observer)
12. IntergovernmentalGroupof 24 (G24, sebagai observer)

13. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 13
Kode Etik
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
Dalammelaksanakantugasdankewenangannya,selainterikatpadasumpahjabatandanperaturan
perundang-undanganyangberlaku.AnggotaDewanGubernurBankIndonesiawajibmenaatiperaturan
Kode EtikADG. AturanKode Etiktersebutmenjadi acuanbagi setiapAnggotaDewanGubernurdalam
bersikap,bertindakdanberperilakusecaraprofesionaldanberintegritas,gunamenjagakepercayaan
masyarakatterhadapBank Indonesia.
SetiapAnggotaDewanGubernurdalammelaksanakantugasdanwewenangnyawajibmenjunjungtinggi
nilai-nilaiakuntabilitas(Accountability),tanggungjawab(Responsibility),independensi (Independency),
sertapenghargaanterhadapkesetaraandankeadilan(Fairness),yangdiakronimkansebagai ARIF.Untuk
melaksanakantugasdanwewenangnyasecaraARIF,AnggotaDewanGubernurdiwajibkan:
Menegakkanintegritasdanbertindaksecaraprofesional denganmelaksanakantugasdan
kewenangannyasecarabertanggungjawab,menjunjungtinggi kaidahmoral,mengambil keputusan
berdasarkanitikadbaiksertamempertimbangkanrisikodanpengendaliannya.
Menghindari benturankepentingandenganmendahulukankepentinganBankIndonesia,menghindari
pengambilankeputusanyangberpotensimenimbulkanbenturankepentingan,danpemanfaatan
jabatanuntukkepentingangolonganafiliasinya.
Menjagakemandiriandanketidakberpihakandenganmengambilkeputusansecaramandiri danbebas
dari pengaruhsecaralangsungmaupuntidaklangsung.
Menghindari penerimaanjanji,pemberianjanji,dan/atauhadiahyangterkaitdenganjabatansecara
langsungmaupuntidaklangsungyangdidugadapatmemengaruhi kewajibandalampelaksanaantugas
dan wewenangnya.
Menghargai kesetarandenganmemberikanperlakuanyangsetaradanadil kepadapihak-pihakyang
memilikikepentinganterhadapBankIndonesia.
Menjagakerahasiaaninformasi denganmemegangteguhrahasiajabatandanmematuhi ketentuanyang
mengaturmengenai kewajibanmenjagainformasirahasia.
PEGAWAI BANK INDONESIA
Kode EtikBank IndonesiamerupakanpedomanstandarperilakuyangmencerminkanintegritasPegawai
Bank Indonesia.SetiapPegawai BankIndonesiabertanggungjawab,tidakhanyauntukmengetahuiKode
Etikini,melainkanjugamenerapkannyadalamtindakansehari-hari.
Pegawai dilarangmenyalahgunakanjabatan,wewenang,danataufasilitasyangdiberikanolehBank
Indonesia.
PejabatBankIndonesiawajibuntukmelaporkanhartakekayaannyakepadaBankIndonesiadanatau
Komisi PemberantasanKorupsi.
Pegawai dilarangmeminta/menerima,memberi persetujuanuntukmenerima,mengizinkanatau
membiarkankeluargauntukmeminta/menerimafasilitasdanhal-hal lainyangdapatdinilai denganuang
dari peroranganataubadan yangdiketahui ataupatutdidugabahwahal tersebutmempunyai
hubungan,baiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdenganjabatanataupekerjaanPegawaiyang
bersangkutan.
Pegawai wajibmenjagarahasiaBankIndonesiauntukhal yangdikategorikanrahasia.
Pegawai dilarangmenjadianggota,penguruspartai politik,danataumelakukankegiatanuntuk
kepentinganpartai politik.
Pegawai yangterbukti melakukanpelanggaranterhadapKode Etikini akandikenakansanksi sesuai
denganketentuanyangberlaku.

14. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 14
Governance
INTERNAL GOVERNANCEDAN AUDIT BANK INDONESIA
Dalamrangka pelaksanaantugasnya,BankIndonesiamemiliki prosedurinternal yangmenerapkandan
mendukungpelaksanaanprinsip-prinsipGood Governance.PrinsipGood Governancetersebut
dituangkandalamberbagai ketentuansebagai pedomandalampelaksanaantugasantaralain:
ProsespengambilankeputusanmelaluiRapatDewanGubernur(RDG).
Pendelegasianwewenang.
PenyediaaninformasipelaksanaantugasBankIndonesiakepada stakeholders.
PertanggungjawabanpelaksanaantugasdanwewenangBankIndonesiakepada stakeholders.
Penerapanmanajemenrisiko.
Prosespengadaanbarangdan jasayang dilaksanakandenganprinsipefektif,efisien,transparan,
akuntabel,adil dantidakdiskriminatif.
Pengelolaansumberdayamanusiadanorganisasi sertaanggarandenganmempertimbangkan
efektivitasdanefiensi.
PelaksanaaninternalgovernanceBankIndonesiatersebutdi atasdidukungolehfungsi auditinternyang
independen,profesional,danobyektif.Penerapannyamengacupadakode etikdanstandarprofesi audit
interndari The Instituteof InternalAuditors,yangmencakup:
Misi:
Memberikanopini danrekomendasiterhadapprosesgovernance,manajemenrisiko,danpengendalian
internmelalui kegiatanassurance dankonsultasi dalamrangkamencapai tujuan organisasi.
Visi:
Menjadi satuankerjaaudit intern yangprofesional danbereputasi dalamlingkupnasional dan
internasional.
Ruang lingkupevaluasi:
Evaluasi ataskecukupandanefektivitasproses governancemanajemenrisikodanpengendalianintern.
Tanggungjawab:
Memberikanjasaassurancedankonsultasi pengendalian,manajemenrisikodangoodgovernance,serta
penugasankhususlainnyasepanjangtidakbertentangandenganstandar TheInstituteof Internal
Auditors.
Kewenangan:
Memiliki aksespenuhuntukmelakukanauditterhadapproperti/asset,personil,sertasegaladatadan
informasi milikBankIndonesia.
Penjelasandetail mengenai internal governance BankIndonesiadipublikasikandalamLaporanTahunan
Bank Indonesia,yangdapatdiaksesdi menu publikasi-laporantahunan.

15. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 15
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) telah berhasil mengembalikan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut tersebut meningkatkan beban
anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan
nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah
tersebut, telah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Undang-Undang
No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September
2004, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan
penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.
Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi
beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian, tetap dijaga
kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik Bank Umum
maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Adapun
jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito
berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan LPS
telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret 2007.
Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan kembali
sehingga harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank
tersebut sampai jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan nasabah yang tidak
dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Dengan adanya penjaminan simpanan
nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat
tetap terpelihara.
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim
asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last resort),
serta kebijakan penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian
kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar
kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga
sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi
yang berkesinambungan.
Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan
(JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor
Keuangan. Dalam kerangka JPSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung-jawab lembaga
terkait yakni Departemen Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain dalam jaring
pengaman keuangan. Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundang-
undangan untuk sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral
bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran
sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah
bank serta resolusi bank bermasalah.
Kerangka JPK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang JPSK yang pada saat ini masih dalam
tahap pembahasan Dengan demikian, UU JPSK kelak akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan
dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabiltas sistem keuangan. Dalam
RUU JPSK semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci yakni meliputi: (1) pengaturan dan pengawasan bank

16. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 16
yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme
penyelesaian krisis yang efektif.
1. Pengaturan dan Pengawasan Bank yang efektif
Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif merupakan jarring pengaman pertama dalam JPSK (first line of
defense). MEngingat pentingnya fungsi pengawasan dan pengaturan yang efektif, dalam kerangka JPSK telah
digariskan guiding principles bahwa pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga dan pasar keuangan oleh
otoritas terkait harus senantiasa ditujukan untuk menjaga stabilitas system keuangan, serta harus berpedoman
kepada best practices dan standard yang berlaku.
2. Lender of last Resort
Kebijakan lender of last resort (LLR) yang baik terbukti sebagai salah satu alat efektif dalam pencegahan dan
penanganan krisis. Sejalan dengan itu, BI telah merumuskan secara lebih jelas kebijakan the lender of last resort
(LLR) dalam kerangka JPSK untuk dalam kondisi normal dan darurat (krisis) mengacu pada best practices. Pada
prinsipnya, LLR untuk dalam kondisi normal hanya diberikan kepada bank yang illikuid tetapi solven yang memiliki
agunan likuid dan bernilai tinggi. Sedangkan dalam pemberian LLR untuk kondisi krisis, potensi dampak sistemik
menjadi faktor pertimbangan utama, dengan tetap mensyaratkan solvensi dan agunan.
Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank Indonesia sebagai lender of last resort dapat
memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada Bank Umum yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah
berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No 3 Tahun 2004 yang telah disetujui DPR tanggal 15 Januari 2004. Sebagai peraturan
pelaksanaan fungsi lender of the last resort, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
136/PMK.05/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/1/2006 tanggal 3
Januari 2006. Pendanaan FPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Skim Penjaminan Simpanan (deposit insurance) yang memadai
Pengalaman menunjukkan bahwa LPS merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan. Program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) yang diberlakukan akibat krisis sejak tahun 1998
memang telah berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Namun penelitian
menunjukkan bahwa blanket guarantee tersebut dapat mendorong moral hazard yang berpotensi menimbulkan
krisis dalam jangka panjang.
Sejalan dengan itu, telah diberlakukan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 24 Tahun
2004. Dalam undang-undang tersebut tersebut, LPS nantinya memiliki dua tanggung jawab pokok yakni: (i) untuk
menjamin simpanan nasabah bank; dan (ii) untuk menangani (resolusi) bank bermasalah. Untuk menghindari
dampak negatif terhadap stabilitas keuangan, penerapan skim LPS tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Selanjutnya, jaminan simpanan nasabah bank akan dibatasi sampai dengan Rp100 juta per rekening mulai Maret
2007.
4. Kebijakan Resolusi Krisis yang efektif
Kebijakan penyelesaian krisis yang efektif dituangkan dalam kerangka kebijakan JPSK agar krisis dapat ditangani
secara cepat tanpa menimbulkan beban yang berat bagi perekonomian. Dalam JPSK ditetapkan peran dan
kewenangan masing-masing otoritas dalam penanganan dan penyelesaian krisis, sehingga setiap lembaga memiliki
tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, krisis dapat ditangani secara efektif, cepat, dan
tidak menimbulkan biaya sosial dan biaya ekonomi yang tinggi.
Dalam pelaksanaannya, JPSK memerlukan koordinasi yang efektif antar otoritas terkait. Untuk itu dibentuk Komite
Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). Sebagai bagian dari kebijakan JPSK tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Bersama
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner LPS tentang Forum Stabilitas Sistem
Keuangan sebagai wadah koordinasi bagi BI, Depkeu dan LPS dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.