PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN MENDATANG
•
3 likes•7,972 views
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia dengan 3 poin utama: 1. Sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan. 2. Terdapat urusan pemerintahan mutlak yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan urusan concurrent antara pusat dan daerah. 3. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunc
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN MENDATANG
Similar to PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN MENDATANG (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN MENDATANG
- 1. Ir. DEDDY S. BRATAKUSUMAH, BE, MURP, MSc, PhD 0816968367 deddys@menpan.go.id deddys@bappenas.go.id 2013
- 2. Suatu bangsa bernegara bukanlah suatu takdir, melainkan suatu pilihan berupa keputusan politik dari para pendirinya 2 INDONESIA MEMUTUSKAN MEMILIH NEGARA KESATUAN
- 3. VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA: “…Negara indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945) 3
- 4. MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA: “…Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial…” (ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945) 4
- 5. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERANGKAT PUSAT DI DAERAH PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA PROSES DESENTRALISASI PROSES DEKONSENTRASI
- 6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6
- 7. Azas desentralisasi dan azas sentralisasi tidak bersifat dikotomis tetapi kontinum Tidak mungkin desentralisasi tanpa sentralisasi Desentralisasi tanpa Sentralisasi akan terjadi disintegrasi 7
- 8. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DEKONSENTRASI PEMERINTAH ADMINISTRATIF / WILAYAH • KANWIL • KANDEP PEMERINTAH PUSAT DELEGASI • OTORITA DAERAH OTONOM • PROPINSI • KABUPATEN/ KOTA DESENTRALISASI PRIVATISASI • SWASTA MURNI • KEMITRAAN
- 9. DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN NEGARA KESATUAN R.I
- 10. “BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE” (Mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat) Artinya Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat Bukan Meningkatkan kekuasaan 10
- 11. 1. Demokratisasi dalam segala proses pengambilan keputusan 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Mendekatnya dan meningkatnya pelayanan masyarakat 4. Keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 11
- 12. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT PUSAT 1. PERTAHANAN; 2. KEAMANAN; 3. YUSTISI; 4. POLITIK LUAR NEGERI; 5. MONETER; DAN 6. AGAMA. CONCURRENT (BERSAMA) KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN 1. EXTERNALITAS (DAMPAK) 2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN) 3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) URUSAN PILIHAN (POTENSI UNGGULAN) MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMUM
- 13. PRESIDEN HUBUNGAN KEWENANGAN HUBUNGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN/ PENGENDALIAN HUBUNGAN PERIMBANGAN KEUANGAN HUBUNGAN KOORDINASI DAN KERJASAMA HUBUNGAN FASILITASI, MEDIASI. DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PRESIDEN PRESIDENPRESIDENKEMENTERIAN NEGARA PRESIDENLPND GUBERNUR PEMDA PROVINSI PEMDA KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH DESA (LAN, 2004) HUBUNGAN PUSAT-DAERAH
- 14. HUBUNGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA Meliputi antara lain: 1. Bidang tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten/Kota; 2. Penyelesaian konflik antar daerah; 3. Pengembangan wilayah perkotaan baru, pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah; 4. Perencanaan tata ruang wilayah. HUBUNGAN ANTAR PROPINSI: Meliputi antara lain 1. Koordinasi Wilayah; 2. Penyelesaian konflik antar daerah; 3. Pembinaan dan Pengawasan wilayah perbatasan; 4. Kerjasama pengem- bangan wilayah perbatasan, dsb. HUBUNGAN ANTARA PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA Walaupun tidak ada hubungan hirarkis, tetapi dalam praktek pemerintahan terdapat hubungan yang besifat fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama. (UU No. 22/1999, Pasal 4 ayat 2 dan Penjelasannya) HUBUNGAN ANTAR DAERAH (LAN, 2004)
- 15. PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH PERANGKAT DAERAH PIMPINAN KOMISI PAN - MUS PAN - GAR BADAN KEHORMATAN SET DPRD SEKDA DINAS LEMBAGA TEKNIS
- 16. 1. Bersifat fasilitatif dan katalistik (to steer not to row) 2. Bertindak efisien - Meningkatkan pelayanan - Meningkatkan akuntabilitas - Mengurangi hambatan birokrasi 3. Bersikap terbuka 16
- 17. 1. Pembiayaan (local finance) 2. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana 3. Ketertiban dan keamanan 4. Pengaturan dan perizinan 5. Tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup 6. Perumahan dan permukiman 7. Pengangkutan dan jaringan transportasi 8. Pengentasan si miskin dan jaminan sosial 17
- 18. 1. Kemudahan perizinan 2. Sistem retribusi dan perpajakan 3. Pertanahan 4. Informasi Tata Ruang dan Zoning 5. Tersedianya sarana, prasarana dan utilitas perkotaan 6. Sumber enerji 7. Fasilitas informatika dan telekomunikasi 8. Informasi sumber daya (alam, manusia, buatan) 18
- 19. 1. Identifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen dan kelembagaan daerah 2. Pencerahan dan pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi para pihak 4. Keterbukaan dan akuntabilitas 5. Profesionalisme manajemen daerah 6. Peningkatan pelayanan 7. Penegakan hukum dan ketertiban 19
- 20. 1. Pemberdayaan Daerah 2. Pengurangan Kesenjangan antar Daerah 3. Pengawasan Sistem Administrasi Negara di Daerah 4. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 5. Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan 6. Penegakkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelayanan Publik 7. Penerapan Penghargaan dan Sanksi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah 20
- 21. 1. Sinergi dalam perencanaan kebijakan. 2. Sinergi dalam kerangka regulasi. 3. Sinergi dalam kerangka anggaran. 4. Sinergi dalam kerangka kelembagaan 5. Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah 21
- 22. 1. Negara kesatuan merupakan kerangka utama dalam menjalankan otonomi daerah 2. Urusan mutlak hanya ada pada pemerintah pusat, sementara urusan lainnya bersifat “concurrent” antara pusat dan daerah 3. Sinergi pusat-daerah menjadi kunci dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan pemanfaatan sumberdaya 4. Pergeseran paradigma dan trend global perlu segera diantisipasi oleh para pengelola daerah 22