Download as PDF, PPTX
Uploaded byAksi SETAPAK
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dokumen ini menjelaskan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menyoroti hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tugas dan wewenang kepala daerah, serta pentingnya pelayanan publik. Selain itu, dokumen ini juga mengatur hak partisipasi warga dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
More Related Content
Similar to Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
- 1. 2015 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DR. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. ARTICLE 1 Const.1945 INDONESIA IS A UNITARY STATE ARTICLE 18 Const. 1945 NKRI DIVIDED INTO PROVINCIAL REGIONS AND AREAS OF THE PROVINCE IS DIVIDED INTO REGENCY AND CITY, WHICH EACH PROVINCE, REGENCY, AND THE CITY HAS ORGANIZED LOCAL GOVERNMENT LEGISLATION 2 N K R I Province : 34 Regency : 415 City : 93 WITH LARGE AND SMALL ISLANDS WITH DIVERSITY AND POPULATION CULTURE AND CUSTOMS, RELIGION AND NATURAL RESOURCES AND THE WEALTHS Considering Law No. 23/2014 on Local Government 542 Autonomous Regions
- 4. 4 Tujuan Nasional Tujuan TerbentuknyaNegara: Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945) Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 - NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota. - Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan - Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu - Menjalankan Urusan Pemerintahan - Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan - Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang. - Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang- undang KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI Tujuan Demokrasi Kesejahteraan Memposisikan Pemda sbg instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yg akan menyumbang thdp pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society. Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal. Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945 Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial Gub, Bup, Walkot dipilih scr demokrasi (Langsung) DPRD dipilih melalui Pemilu Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DPRD DPRD & KDH berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemda yg diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah & merupakan mitra sejajar dlm menjalankan fungsinya Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi Desentralisasi
- 5. UU 22 Tahun1999 UU 32 Tahun 2004 UU 5 Tahun 1974 UU 18 Tahun 1965 Penpres 6 Tahun 1959 UU 1 Tahun 1957 UU 22 Tahun 1948 UU 1 Tahun 1945 DW Tahun 1903 Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah *UU ttg Kebijakan Pilkada: UU 8/2015 ttg Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU
- 6. N K R I 6 8 (30,7%) 181 (77,3%) 34 (57,6%) 1.614 (29,4%) 2.477 (41,7%) 14.254 (23,8%) Perbandingan Jumlah DaerahOtonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999 Luas Wilayah 1.913.578,68 km2 Jumlah Penduduk 251.857.940 Jiwa Data Berdasarkan Permendagri 39 Tahun 2015
- 7. KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pasal 5 PresidenRepublik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 1 3 4
- 8. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSATDAN DAERAH Pasal 6 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 1 2 Pasal 7
- 9. HUBUNGAN KERJA KDHDAN DPRD o Hubungan kerja DPRD dan kepala daerah didasarkan atas mitra sejajar dan check balance o Hubungan kemitraan diwujudkan dalam bentuk: a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemda; d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; o Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD tidak dapat digunakan sebagai sarana pemberhentian kepala daerah 9 PASAL 207 UU 23/2014
- 10. KONKURENABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3.AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL PILIHANWAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN DASAR S P M KLASIFIKASI U R U SAN PE M E R INTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prinsip - Dapat dilaksanakan sendiri - Dapat didekonsentrasikan kpd instansi vertikal/ gub. sbg wakil Pemerintah Pusat - Tdk dpt ditugas pembantuankan kpd drh otonom, karena tdk ada perangkat drh yg melaks. - Dibiayai dari APBN - Pembentukan instansi vertikal di drh tdk memerlukan persetujuan gub sbg wkl Pemerintah Pusat. Prinsip Ur. Konkuren yg menjadi kewenangan daerah: - Asas Pelaksanaan: Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi - Anggaran: APBD - Hak Daerah : Mengatur & mengurus urusan yg sdh diserahkan kpd drh sesuai dgn aspirasi masyarakat setempat & kondisi daerah dalam prinsip NKRI dengan berpedoman pada NSPK Prinsip: - Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota di wilayahnya. - Anggaran: dibiayai dari APBN. - Pelaksana : Di drh dilaks o/ gubernur, bupati dan walikota sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh instansi vertikal. Camat melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan umum yang dilaksankan bupati/walikota di tingkat kecamatan - Pertanggungjawaban Gub bertanggung jawab kpd Presiden melalui Mendagri & Bupati/Walikota betanggung jawab kpd Mendagri melalui Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat.
- 11. WAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAYAN DASAR S PM P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN KO N KUREN PILIHAN 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. PU & tt ruang; 4. Perumahan & kwsn permukiman 5. Tramtibum & linmas 6. sosial Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kepentingan Strategis Nasional Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan.
- 12. 12 URUSAN KEHUTANAN Pasal 14Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN, KELAUTAN, SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIBAGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI.
- 13. PEMETAAN URUSAN PILIHAN PASAL24 AYAT 4 TUJUAN Dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan DASAR 1. Potensi 2. Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja 3. Pemanfaatan Lahan Digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 14. PEMETAAN U RUSAN PEMERIN TAHAN - Melakukan pemetaan urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yg diprioritaskan oleh setiap provinsi dan kab/kota dikoordinasikan oleh Mendagri - Ditetapkan dengan Permen setelah mendapat rekomendasi Mendagri KEMENTERIAN/LPNK & PEMDA Dasar untuk pembinaan pusat kpd daerah dalam pelaksanaan urusan wajib non yandas dan urusan pilihan secara nasional Digunakan oleh daerah untuk penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran Pembinaan kepada daerah dikoordinasikan oleh Mendagri Sinergitas Pembangunan Pusat dan Daerah Mencapai Tujuan Nasional`
- 15. KEPALA DAERAH KEDUDUKAN GUBERNUR WAKILPEMERINTAH PUSAT Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mjd kewenangan daerah provinsi (dibiayai dari APBD) melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat (dibiayai APBD) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan tugas lain (Pasal 91) Melaksanakan tugas dan wewenang lain selain yang diatur dalam Pasal 91 Membentuk perda Dibantu perangkat daerah Tidak membentuk perda Dibantu perangkat gubernur sbg wakil Pemerintah Pusat Dibiayai APBN Pelaksana urusan pemerintahan umum (APBN) 15 Tidak membentuk perda Dibantu instansi vertikal (kesbangpol kemendagri) Dibiayai APBN
- 16. FO RKO PIMDA(P A SA L 2 6 ) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur, bupati dan walikota adalah perpanjangan tangan Presiden di wilayahnya masing-masing. 1. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. 2. Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Forkopimda. 3. Anggota Fokopimda terdiri dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan satuan teritorial TNI dan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. 4. Di kecamatan dibentuk forum pimpinan kecamatan yang diketua oleh Camat dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan teritorial TNI di Kecamatan. 5. Rapat Fokopimda dapat mengundang instansi vertikal yang lain sesuai dengan kebutuhan. 16
- 17. PENYELENGGARAAN URUSAN PENYELENGARAAN URUSANMELIPUTI URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT ABSOLUT, KONKUREN & PEMERINTAHAN UMUM. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM SEBELUM DITETAPKAN MENJADI DOB, TERLEBIH DAHULU HARUS MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN DAMPAK EKOLOGIS (Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral ) PENGATURAN SANKSI BAGI KDH/WKDH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH ISU STRATEGIS UU 23/2014 TTG PEMDA 17 TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS MELEWATI BATAS-BATAS ADMIN DRH KAB/KOTA MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI. SANKSI BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERUPA TEGURAN TERTULIS, TIDAK DIBAYARKAN HAK- HAK KEUANGAN, MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN KHUSUS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN TETAP
- 18. PERANGKAT DAERAH 18 DIBENTUKTIPOLOGI DINAS ATAU BADAN DAERAH SESUAI DENGAN BESARANNYA AGAR TERBENTUK PERANGKAT DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN/SESUAI BEBAN KERJA. PEMBENTUKAN PERANGKAT DRH HARUS DIDASARKAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DRH DGN MEMPER-HATIKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN DRH (RIGHT SIZING) KELURAHAN SELAKU PERANGKAT KECAMATAN PEMDA KAB/KOTA MENGALOKASIKAN ANGGARAN DLM APBD KAB/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN SARPRAS & PEMBERDAYAAN MASY. DI KELURAHAN PEREKONOMIAN DAERAH DAERAH DAPAT MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERUTAMA UNTUK MEMBERIKAN KEMANFAATAN EKONOMIS BAGI MASYARAKAT PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN MEKANISME FORMULA DAU YANG MENJADIKAN WILAYAH LAUTNYA SEBAGAI VARIABEL DLM PENGHITUNGAN DAU & MELALUI FORMULASI DAK YG MENGAKOMODASI KEBUTUHAN DRH PROV. YG BERCIRI KEPULAUAN. PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENGALOKASIKAN DANA PERCEPATAN DI LUAR DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
- 19. P ELAYANAN PUBLIK Daerah WAJIB MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK MASYARAKAT WAJIB MENGUMUMKAN SELURUH INFORMASI PENGADUAN ATAS PELAYANAN PUBLIK DISAMPAIKAN MASY. PADA OMBUDSMAN, PEMDA DAN DPRD DAN PEMDA WAJIB MELAKSANAKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN
- 20. KDH diwajibkanmemberikan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan; Pemda diberikan kewenangan untuk menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat; KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah diarahkan untuk menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Pemerintah Pusat dapat mengambil alih kewenangan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah apabila terdapat pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menghambat rakyat untuk memperoleh pelayanan. 20 UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 LEBIH MENGEDEPANKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT
- 21. INOVASI DAERAH Dalamrangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemda dapat melakukan inovasi yang inisiatifnya dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. 1. PENINGKATAN EFISIENSI; 2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS; 3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN; 4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN; 5. BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM; 6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN 7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI. PRINSIP-PRINSIP DALAM HAL PELAKSANAAN INOVASI YANG TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN INOVASI TERSEBUT TIDAK MENCAPAI SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN, APARATUR SIPIL NEGARA TIDAK DAPAT DIPIDANA. PERLINDUNGAN Kepala Daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri yg paling sedikit melaporkan cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang dicapai. 21
- 22. Pada saat UUini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU ini
- 23. Undang-Undang ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.
- 24.