This document discusses local government management of separated regional wealth and other original regional revenues in Indonesia. It defines original regional revenues as revenues obtained by regional governments based on regional regulations according to laws and regulations. Original regional revenues consist of regional taxes, regional retributions, management of separated regional wealth, and other original regional revenues. The document outlines the types of revenues from managing separated regional wealth and other original regional revenues, including profits from regional/state-owned company investments, regional asset sales and services, and more. It also discusses the management of regional goods and assets.

1. PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
DAN
LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Deddy S Bratakusumah, PhD
2019

2. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 2
BIODATA
Deddy Supriady Bratakusumah, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954. His elementary educations was
completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of
Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983. In August 1991 he was granted the degree of Master of
Urban and Regional Planning from School of Architecture, University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science
degree in Regional Science from Cornell University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in
Regional Science in May 1996 from Cornell University, USA.
He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2) The Harvard
Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private Partnerships, Washington,
DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia, Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns
Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta,
2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee
Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of
Economics and Political Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University,
Tokyo, Japan, 2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12)
Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2019.

3. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 3
His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since 1986 he is working as
Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of National Development Planning, his position among
others; (1) Development Planner, (2) Chief of the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant
Training Center, (4) Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for Governance,
and (6) Senior Planner and Trainer in Governace.
During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia, Pasundan University, Brawijaya
University and Esa Unggul University. He is academic rank is “Lektor”.
Email Address: deddys@bappenas.go.id
pakbrata@gmail.com
Mobile: +62 816968367

4. PENGERTIAN

5. SUMBER KEUANGAN DAERAH
SUMBER KEUANGAN DAERAH
PAD DANA
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
HIBAH
DANA DARURAT
PINJAMAN

6. “PENDAPATAN ASLI DAERAH, SELANJUTNYA DISEBUT PAD ADALAH
PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
(Pasal 1, UU 33/2004)
PAD TERDIRI DARI: - PAJAK DAERAH
- RETRIBUSI DAERAH
- PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
- LAIN-LAIN PAD

7. KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(DALAM TRILIUN)

8. PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

9. KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIKELOLA SENDIRI ATAU OLEH PIHAK LAIN BERUPA:
• UANG,
• SURAT BERHARGA,
• PIUTANG,
• BARANG,
• SERTA HAK LAIN YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG.
(Pasal 2 PP 12/2019)

10. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
MERUPAKAN PENERIMAAN DAERAH ATAS HASIL PENYERTAAN
MODAL DAERAH.
(Pasal 31 PP 12/2019)

11. 1. BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK
DAERAH/BUMD;
2. BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK
PEMERINTAH/BUMN; DAN
3. BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK
SWASTA ATAU KELOMPOK USAHA MASYARAKAT.
JENIS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
(Pasal 26, Permendagri 13/2006)

12. LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

13. LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1. HASIL PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN;
2. HASIL PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN;
3. HASIL KERJA SAMA DAERAH;
4. JASA GIRO;
5. HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR;
6. PENDAPATAN BUNGA;
7. PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH;
8. PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN, ATAU BENTUK LAIN SEBAGAI AKIBAT
PENJUALAN, TUKAR-MENUKAR, HIBAH, ASURANSI, DAN/ATAU PENGADAAN
BARANG DAN JASA TERMASUK PENERIMAAN ATAU PENERIMAAN LAIN
SEBAGAI AKIBAT PENYIMPANAN UANG PADA BANK, PENERIMAAN DARI HASIL
PEMANFAATAN BARANG DAERAH ATAU DARI KEGIATAN LAINNYA MERUPAKAN
PENDAPATAN DAERAH;
(Pasal 31, PP 12/2019)

14. LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
9. PENERIMAAN KEUNTUNGAN DARI SELISIH NILAI TUKAR RUPIAH
TERHADAP MATA UANG ASING;
10. PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN;
11. PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH;
12. PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH;
13. PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN;
14. PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN;
15. PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD);
16. PENDAPATAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
(Pasal 31, PP 12/2019)

15. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PENGELOLAAN BMD ADALAH KESELURUHAN KEGIATAN YANG MELIPUTI
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN,
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN,
PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, PENGHAPUSAN,
PENATAUSAHAAN DAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.
(Pasal 159, PP 12/2019)

16. PENUTUP

17. DENGAN DEMIKIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERASAL DARI PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH,
MERUPAKAN WAHANA BAGI KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN
(ENTERPRENEURSHIP) DARI PARA PENGELOLA DAERAH, UTAMANYA
KEPALA DAERAH
DAN JUGA MERUPAKAN SARANA UNTUK MENERAPKAN INOVASI DAERAH
DALAM MENCIPTAKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

18. TERIMA KASIH