2. RPJMN 4
(2020-2024)
RPJMN 1
(2005-2009)
Menata kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang
aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
RPJMN 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI,
meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian
RPJMN 3
(2015-2019)
Memantapkan pem-
bangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
Tahapan RPJPN 2005-2025
Prinsip Pembangunan Perdesaan :
1.Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas
masyarakat, yang berorientasi kepada
karakteristik & kebutuhan serta aspirasi lokal.
2.Pembangunan yang partisipatif;
Kepemimpinan lokal dan kelembagaan
perdesaan berperan penting dalam proses
menuju keberlanjutan pembangunan.
3.Pembangunan berkelanjutan
3. 1) Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin
2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
Sasaran tingkat kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 : 6,5 – 8 persen
Sasaran tingkat kemiskinan pada RKP 2015 : 9 – 10 persen
Pelambatan penurunan kemiskinan ini disebabkan oleh :
(a) kondisi sosial budaya yang kurang mendukung produktivitas masyarakat,
(b) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian,
(c) rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan,
(d) terbatasnya lapangan kerja, dan
(e) ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
ISU RPJMN 2015-2019
SASARAN
ISU STRATEGIS
4. Target Dan Capaian Persentase Penduduk Miskin
• Tahun 2006-2013, jumlah maupun persentase penduduk miskin nasional terus menurun.
• Percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mencapai target 8-10 % tahun 2014
28.55
Des 2013
11.47
18,48 juta orang (62,2 %) tinggal di pedesaan serta sebagian besar adalah petani dan buruh
tani
6. Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin
Perluasan perlindungan sosial
Proses perluasan kepesertaan jaminan sosial pada sektor informal;
Integrasi program jaminan sosial yang saat ini diselenggarakan oleh pemerintah
daerah atau pihak swasta ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
Membangun sistem monev terpadu untuk pelaksanaan SJSN;
Membangun rambu-rambu kesinambungan keuangan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS);
Meningkatkan komprehensivitas program jaminan sosial dalam lingkup SJSN.
Pelayanan dasar
Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik;
Peningkatan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan
rentan.
Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
Pengembangan penghidupan berkelanjutan;
Peningkatan pemerataan.
ARAH KEBIJAKAN
RPJMN 2015 - 2019
9. 1.Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan
Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.
2.Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3.Urusan pemerintahan umum adalah Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
PASAL 9 – UU 23/2014
10. ABSOLUT
PILIHANWAJIB
PELAYANAN DASAR
(urusan wajib yang
sebagian substansinya
merupakan pelayanan
dasar (6) URUSAN
NON
PELAYANAN
DASAR (18)
URUSAN
S P M
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
PANCASILA, UUD 45,
BHINEKA TUNGGAL IKA,
NKRI, KESATUAN
BANGSA,
KETERTIBAN, DLL…
11. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
PILIHAN
1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. kehutanan;
5. Energi dan sumber daya
mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Tansmigrasi.
WAJIB
Non pelayanan dasarpelayanan dasar Potensi, penyerapan tenaga
kerja dan pemanfaatan lahan
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU & PR
4. Sosial
5. Perumahan rakyat
dan kawasan
pemukiman
6. Ketentraman,
Ketertiban umum
dan perlindungan
masyarakat
1. Tenaga kerja
2. PP & PA
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Adm. Kependdkan dan
pencatatan sipil;
7. PMD
8. Pengendalaian penduduk
dan KB;
9. Perhubungan
10. Kominfo
11. Koperasi dan UKM;
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Arsip
Urusan berbasis
ekosistem
Kehutanan; ESDM; kelautan
dan perikanan.
Provinsi
Kab/Kota
Dapat bagi
hasil
12. AKUNTABILITAS EFISIENSI EKSTERNALITAS STRATEGIS NASIONAL
Penanggungjawabnya
berdasarkan
kedekatannya dengan
luas, besaran, dan
jangkauan dampak
yang ditimbulkan oleh
penyelenggaraan suatu
Urusan
Pemerintahan.
Perbandingan tingkat
daya guna
yang paling tinggi yang
dapat diperoleh.
Luas, besaran, dan
jangkauan dampak
yang timbul akibat
penyelenggaraan
suatu Urusan
Pemerintahan.
Dalam rangka menjaga
keutuhan dan
kesatuan bangsa,
kedaulatan Negara,
implementasi
hubungan luar
negeri, pencapaian
program strategis
nasional dan
pertimbangan lain.
PRINSIP
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
(PASAL 13)
13. PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA
1. lokasinya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
2. penggunanya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
3. manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
4. penggunaan sumber dayanya
lebih efisien apabila dilakukan
oleh Pemerintah Pusat;
dan/atau;
5. peranannya Strategis bagi
kepentingan nasional.
1. lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota;
2. penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;
3. manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau
4. penggunaan sumber dayanya
lebih efisien apabila dilakukan
oleh Daerah Provinsi.
1. lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota;
2. penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;
3. manfaat atau dampak
negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota;
dan/atau;
4. penggunaan sumber dayanya
lebih efisien apabila dilakukan
oleh Daerah kabupaten/kota.
KRITERIA KEWENANGAN
14. PEMERINTAH PUSAT DAERAH
1. menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
diundangkan serta melaksanakan pembinaan
dan pengawasan;
2. membatalkan kebijakan Daerah yang tidak
berpedoman pada NSPK;
3. menetapkan SPM.
1. menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada
NSPK;
2. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pusat belum
menetapkan NSPK, Pemda melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah;
3. memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM.
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH
(PASAL 16, 17, 18)
15. PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA
1. sendiri oleh Pemerintah Pusat
2. melimpahkan kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat
atau kepada Instansi Vertikal yang
ada di Daerah berdasarkan asas
Dekonsentrasi; atau
3. menugasi Daerah berdasarkan
asas Tugas Pembantuan.
4. penugasan kepada Daerah
ditetapkan dengan peraturan
menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian
berkoordinasi dengan Menteri
Dalam Negeri.
1. sendiri oleh Daerah provinsi;
2. menugasi Daerah kabupaten/kota
berdasarkan asas Tugas
Pembantuan; atau
3. menugasi Desa.
4. penugasan kepada Daerah
kabupaten/kota dan Desa,
ditetapkan dengan peraturan
gubernur
1. sendiri oleh Daerah
kabupaten/kota atau dapat
ditugaskan sebagian
pelaksanaannya kepada Desa
2. penugasan kepada Desa
ditetapkan dengan peraturan
bupati/wali kota .
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
(PASAL 19, 20, 22)
16. Versi UU No 32 Tahun 2004
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di
wilayah tertentu.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau
kota dan/atau desa, serta dari pemerintah
kabupaten, atau kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Versi UU No 23 Tahun 2014
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.
PENGERTIAN DEKONSENTRASI DAN TP
VERSI UU-32/2004 DAN UU-23/2014
17. OTONOMI DAERAH
DESENTRALISASI
URUSAN WAJIB &
PILIHAN
PP NO. 38 TAHUN 2007
17
UU NO. 32 TAHUN
2004
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal
Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik
Kearsipan
Komunikasi dan Informatika
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PELAYANAN
KESEHATAN
18. • Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren
yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan
Daerah Kab/Kota
• Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang
bersifat pelayanan dasar
• Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan
kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji (UU
Kesehatan).
URUSAN KESEHATAN
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN TERINCI PADA:
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
19. Merupakan standard minimum pelayanan
publik yang WAJIB disediakan oleh Pemda
kepada masyarakat serta ampu menjamin
terwujudnya hak-hak individu thd akses
masy mendapat pelayanan dasara sesuai
ukuran yg ditetapkan oleh Pemerintah.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
20. • Penyelenggara pemerintah Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan pemrintahan Wajib yg berkaitan
dengan pelayanan Dasar
• Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan
Wajib yg berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman
pada Standard Pelayanan Minimal yg ditetapkan
pemerintah Pusat
• Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan
peraturan pemerintah.
Dengan berlakunya UU no 23/2014 ttg Pemerintahan
Daerah maka sesuai pasal 18 :
21. SPM PROVINSI:
• Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan
Khusus Mendapatkan Promosi Kesehatan
• Persentase Promosi Kesehatan Melalui Media Massa
• Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan
Khusus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
PADA SAAT INI KEMENKES BERSAMA ADINKES, TIM KONSULTAN
TELAH MERUMUSKAN DRAFT SPM , MELIPUTI :
22. • Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan
• Persentase Puskesmas dan Pustu Melaksanakan Promosi Kesehatan
• Persentase Puskesmas yang melakukan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
• Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya
• Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Puskesmas dan jaringannya
• Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya
• Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya
• Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
• Persentase Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya
• Persentase Usia 20 – 59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar di
Puskesmas dan Jaringannya
• Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas
• Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD
• Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD
• Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
• Persentase Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
• Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam
SPM KABUPATEN DAN KOTA
23. Indeks Risiko Kesehatan - HDR China 2002
Menilai propinsi menurut eksposur masyarakat
terhadap risiko kesehatan lingkungan hidup.
Indeks ini memakai indikator, seperti:
1) Eksposur potensial terhadap polusi udara
dalam-ruang dan luar-ruang
2) Eksposur terhadap air tercemar, tingkat gizi,
dan kapasitas layanan kesehatan.
Indeks Kebahagiaan
(Happiness Index) - Raja Bhutan Jigme Singye Wangchuck pada 1972.
Komponen yang dipertimbangkan
untuk Indeks Kebahagiaan menurut Bhutan:
1) Kepuasan atas hubungan pribadi;
2) Pekerjaan;
3) Makna dalam tujuan hidup; dan
4) Sejauh mana teknologi meningkatkan standar hidup.
MENGUKUR
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
(HUMAN
DEVELOPMENT)
24. CAPAIAN INDEKS KEBAHAGIAAN DI INDONESIA
TAHUN 2013 DAN 2014
Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit
yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10
aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek
tersebut secara substansi dan bersama-sama
merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi
kepuasan terhadap:
1) kesehatan,
2) pendidikan,
3) pekerjaan,
4) pendapatan rumah tangga,
5) keharmonisan keluarga,
6) ketersediaan waktu luang,
7) hubungan sosial,
8) kondisi rumah dan aset,
9) keadaan lingkungan, dan
10) Kondisi keamanan.
