This document provides an overview of the functions of local government finance in Indonesia. It discusses the history and philosophy of regional autonomy in Indonesia. Key points include: - Regional autonomy aims to bring governance closer to the people through increased services, accountability, and public participation. - Local governments have their own sources of revenue including regional taxes, retributions, and funds from the central government. - Challenges in implementing autonomy include unclear authority divisions, dependence on central government funds, and inefficient resource use between regions. - Proper authority arrangements, organizational structure, local budgeting, and leadership elections are important for effective regional autonomy.

1. FUNGSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Deddy S Bratakusumah, PhD
2014

2. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 2
BIODATA
Deddy Supriady Bratakusumah, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954. His elementary educations was
completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of
Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983. In August 1991 he was granted the degree of Master of
Urban and Regional Planning from School of Architecture, University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science
degree in Regional Science from Cornell University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in
Regional Science in May 1996 from Cornell University, USA.
He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2) The Harvard
Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private Partnerships, Washington,
DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia, Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns
Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta,
2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee
Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of
Economics and Political Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University,
Tokyo, Japan, 2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12)
Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2019.

3. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 3
His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since 1986 he is working as
Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of National Development Planning, his position among
others; (1) Development Planner, (2) Chief of the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant
Training Center, (4) Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for Governance,
and (6) Senior Planner and Trainer in Governace.
During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia, Pasundan University, Brawijaya
University and Esa Unggul University. He is academic rank is “Lektor”.
Email Address: deddys@bappenas.go.id
pakbrata@gmail.com
Mobile: +62 816968367

4. DAERAH MENURUT PERUBAHAN KEDUA UUD 1945
PASAL18
NEGARA
KESATUAN
R.I
DAERAH
PROPINSI
DAERAH
KABUPATEN
DAERAH
KOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :
- ASAS OTONOMI
- PEMBANTUAN

5. FILOSOFI OTONOMI DAERAH
“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE”
(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT)
ARTINYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS
KEPADA MASYARAKAT
BUKAN
MENINGKATKAN KEKUASAAN

6. WUJUD OTONOMI DAERAH
1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA
PELAYANAN MASYARAKAT
4. KETERBUKAAN DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

7. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN
DEKONSENTRASI
PEMERINTAH
ADMINISTRATIF /
WILAYAH
• KANWIL
• KANDEP
PEMERINTAH
PUSAT
DELEGASI
• OTORITA
DAERAH OTONOM
PROPINSI
KABUPATEN/
KOTA
DESENTRALISASI
PRIVATISASI
• SWASTA MURNI
• KEMITRAAN

8. SEJARAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1940an - UUD 1945 (Pasal 18)
- UU No 1 / 1945 : KOMITE NASIONAL DAERAH
- UU No 2 / 1948 : PEMERINTAHAN DAERAH
1950an - UU No 32 / 1956 : KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH,
YANG BERHAK MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI
- UU No 1 / 1957 : POKOK POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
- PENPRES No 6 / 1959 : PEMERINTAH DAERAH
1960an - UU No 18 / 1965 : POKOK POKOK PEMERINTAHAH DAERAH
1970an - UU No 5 / 1974 : POKOK POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
- UU No 5 / 1979 : PEMERINTAHAN DESA
1990an - PP No 45 / 1992 : PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT
PADA DAERAH TINGKAT II
- PP No 8 / 1995 : PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH KEPADA 26
DATI II PERCONTOHAN
- UU 22/1999 : PEMERINTAHAN DAERAH
- UU 25/1999 : PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
2000an - UU 32/2004 : PEMERINTAHAN DAERAH
- UU 33/2004 : PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

9. HAMBATAN PELAKSANAAN
1. OTONOMI DIANGGAP KEWAJIBAN
2. KEWENANGAN DAERAH TERBATAS
3. KETERGANTUNGAN SUMBER KEUANGAN PADA PUSAT
4. PENYERAGAMAN POLA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, SEHINGGA MEMATIKAN KREATIFITAS
5. TIDAK TERAKOMODASINYA PERAN SERTA
MASYARAKAT, LEBIH KUAT “TOP DOWN”
6. TIDAK BERFUNGSINYA LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH
SEHINGGA DEMOKRASI TIDAK BERJALAN
7. PENYERAGAMAN POLA PEMERINTAHAN DESA

10. KETENTUAN LAINNYA
• PEMDA MEMILIKI DPRD YANG DIPILIH PADA PEMILU
• GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA SEBAGAI KEPALA
PEMDA DIPILIH LANGSUNG
• PEMDA MENJALANKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA
KECUALI URUSAN PUSAT
• PEMDA BERHAK MENETAPKAN PERDA
• HUBUNGAN WEWENANG MEMPERHATIKAN
KEKHUSUSAN DAN KERAGAMAN DAERAH
• MENGAKUI PEMDA YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU
ISTIMEWA
• MENGAKUI MASYARAKAT ADAT DAN HAK-HAKNYA

11. PENGATURAN KEWENANGAN
(URUSAN PEMERINTAHAN)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PUSAT
1. PERTAHANAN;
2. KEAMANAN;
3. YUSTISI;
4. POLITIK LUAR NEGERI;
5. MONETER; DAN
6. AGAMA.
CONCURRENT
(BERSAMA)
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
1. EXTERNALITAS (DAMPAK)
2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN WAJIB
(PELAYANAN DASAR)
URUSAN PILIHAN
(POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN
MINIMUM

12. PRESIDEN
HUBUNGAN
KEWENANGAN
HUBUNGAN
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN/
PENGENDALIAN
HUBUNGAN
PERIMBANGAN
KEUANGAN
HUBUNGAN
KOORDINASI
DAN
KERJASAMA
HUBUNGAN
FASILITASI,
MEDIASI. DAN
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
PRESIDEN PRESIDENPRESIDENKEMENTERIAN NEGARA PRESIDENLPNK
GUBERNUR
PEMDA PROVINSI PEMDA KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH DESA (LAN, 2004)
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

13. HUBUNGAN ANTAR
KABUPATEN/KOTA
Meliputi antara lain:
1. Bidang tertentu sesuai
dengan kewenangan
yang dimiliki
Kabupaten/Kota;
2. Penyelesaian konflik
antar daerah;
3. Pengembangan wilayah
perkotaan baru,
pembentukan,
pemekaran,
penghapusan dan
penggabungan daerah;
4. Perencanaan tata ruang
wilayah.
HUBUNGAN ANTAR
PROPINSI:
Meliputi antara lain
1. Koordinasi Wilayah;
2. Penyelesaian konflik
antar daerah;
3. Pembinaan dan
Pengawasan wilayah
perbatasan;
4. Kerjasama pengem-
bangan wilayah
perbatasan, dsb.
HUBUNGAN ANTARA
PROPINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
Walaupun sepertinya tidak
ada hubungan hirarkis,
tetapi dalam praktek
pemerintahan terdapat
hubungan yang besifat
fasilitasi, koordinasi, dan
kerjasama.
HUBUNGAN ANTAR DAERAH
(LAN, 2004)

14. PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KEPALA DAERAH
PERANGKAT DAERAH
PIMPINAN
KOMISI
PAN - MUS
PAN - GAR
BADAN
KEHORMATAN
SET DPRD
SEKDA
DINAS
LEMBAGA TEKNIS

15. DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
• DAERAH HARUS MEMPUNYAI SUMBER-SUMBER
KEUANGAN YANG MEMADAI DALAM MENJALANKAN
OTONOMI
• TERUTAMA MENJALANKAN FUNGSI:
- PELAYANAN
- PEMERINTAHAN UMUM
- PEMBANGUNAN

16. KEUANGAN DAERAH
KEUANGAN DAERAH
PAD DANA
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
DANA BAGI HASIL
DANA ALOKASI
UMUM
DANA ALOKASI
KHUSUS
HIBAH
DANA DARURAT
PINJAMAN

17. POTENSI KONFLIK AKIBAT DESENTRALISASI
1. DANA PERIMBANGAN BUKAN HANYA DARI S.D.A
2. TERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASA ANTAR
DAERAH
3. TERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUK
4. PERBEDAAN KAPASITAS DAN PELAYANAN ANTAR
DAERAH
5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK BERJIWA
MANAGER/WIRAUSAHA
6. INEFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
7. KONTROL MAKRO EKONOMI

18. MASALAH MASALAH SAAT PELAKSANAAN
1. PENATAAN KEWENANGAN
2. PENATAAN ORGANISASI
3. PELAKSANAAN APBD
4. PEMILIHAN KEPALA DAERAH
5. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

19. PENUTUP
1. OTONOMI DAERAH ADALAH WAHANA BAGI
PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM MENUNJUKAN
KINERJA DALAM PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN
MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN
2. OTONOMI DAERAH MERUPAKAN AMANAT RAKYAT UNTUK
TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG ADIL, MAKMUR DAN
DEMOKRATIS
3. SEHINGGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN HARUS
MENJADI EFISIEN, DEMOKRATIS, ASPIRATIF, RESPONSIF,
TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

20. TERIMA KASIH