This document provides information about Deddy S Bratakusumah and discusses regional retribution in Indonesia. It includes Deddy's biography, career details, and contact information. It then defines regional retribution under Indonesian law and outlines the types of regional retribution including for public services, business services, and certain permits. The objectives, subjects, and items of each retribution type are described over several pages.

1. RETRIBUSI DAERAH
Deddy S Bratakusumah, PhD
2019

2. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 2
BIODATA
Deddy Supriady Bratakusumah, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954. His elementary educations was
completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of
Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983. In August 1991 he was granted the degree of Master of
Urban and Regional Planning from School of Architecture, University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science
degree in Regional Science from Cornell University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in
Regional Science in May 1996 from Cornell University, USA.
He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2) The Harvard
Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private Partnerships, Washington,
DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia, Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns
Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta,
2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee
Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of
Economics and Political Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University,
Tokyo, Japan, 2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12)
Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2019.

3. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 3
His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since 1986 he is working as
Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of National Development Planning, his position among
others; (1) Development Planner, (2) Chief of the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant
Training Center, (4) Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for Governance,
and (6) Senior Planner and Trainer in Governace.
During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia, Pasundan University, Brawijaya
University and Esa Unggul University. He is academic rank is “Lektor”.
Email Address: deddys@bappenas.go.id
pakbrata@gmail.com
Mobile: +62 816968367

4. PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH

5. SUMBER KEUANGAN DAERAH
SUMBER KEUANGAN DAERAH
PAD DANA
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
HIBAH
DANA DARURAT
PINJAMAN

6. “PENDAPATAN ASLI DAERAH, SELANJUTNYA DISEBUT PAD ADALAH
PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
(Pasal 1, UU 33/2004)
PAD TERDIRI DARI: - PAJAK DAERAH
- RETRIBUSI DAERAH
- PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
- LAIN-LAIN PAD

7. KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(DALAM TRILIUN)

8. RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI DAERAH, YANG SELANJUTNYA DISEBUT RETRIBUSI, ADALAH
PUNGUTAN DAERAH SEBAGAI PEMBAYARAN ATAS JASA ATAU PEMBERIAN IZIN
TERTENTU YANG KHUSUS DISEDIAKAN DAN/ATAU DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEPENTINGAN ORANG PRIBADI ATAU BADAN.
(Pasal 1, UU 28/2009)

9. OBJEK RETRIBUSI DAERAH
OBJEK RETRIBUSI ADALAH:
A. JASA UMUM
B. JASA USAHA
C. PERIZINAN TERTENTU.
(Pasal 108, UU 28/2009)

10. PEMANFAATAN RETRIBUSI DAERAH
PEMANFAATAN DARI PENERIMAAN MASING-MASING JENIS
RETRIBUSI DIUTAMAKAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN YANG
BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
YANG BERSANGKUTAN.
(Pasal 161, UU 28/2009)

11. RETRIBUSI JASA UMUM

12. OBYEK RETRIBUSI JASA UMUM
(Pasal 109, UU 28/2009)
OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM ADALAH PELAYANAN YANG
DISEDIAKAN ATAU DIBERIKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK TUJUAN
KEPENTINGAN DAN KEMANFAATAN UMUM SERTA DAPAT DINIKMATI
OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN

13. JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
(Pasal 110, UU 28/2009)
1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN;
2. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN;
3. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL;
4. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT;
5. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM;
6. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR;
7. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR;
8. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN;
9. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA;
10. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS;
11. RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR;
12. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG;
13. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN; DAN
14. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

14. 1. SUBJEK RETRIBUSI JASA UMUM ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENGGUNAKAN/MENIKMATI PELAYANAN JASA UMUM
YANG BERSANGKUTAN.
2. WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN RETRIBUSI DIWAJIBKAN UNTUK
MELAKUKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, TERMASUK PEMUNGUT ATAU
PEMOTONG RETRIBUSI JASA UMUM.
SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM
(Pasal 125, UU 28/2009)

15. RETRIBUSI JASA USAHA

16. OBYEK RETRIBUSI JASA USAHA
(Pasal 126, UU 28/2009)
OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA ADALAH PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGANUT PRINSIP KOMERSIAL
YANG MELIPUTI:
1. PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN/MEMANFAATKAN KEKAYAAN
DAERAH YANG BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL; DAN/ATAU
2. PELAYANAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SEPANJANG BELUM
DISEDIAKAN SECARA MEMADAI OLEH PIHAK SWASTA

17. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
(Pasal 127, UU 28/2009)
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA ADALAH:
1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH;
2. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN;
3. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN;
4. RETRIBUSI TERMINAL;
5. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR;
6. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA;
7. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN;
8. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN;
9. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA;
10. RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR; DAN
11. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

18. SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
(Pasal 139, UU 28/2009)
1. SUBJEK RETRIBUSI JASA USAHA ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MENGGUNAKAN/MENIKMATI PELAYANAN JASA USAHA YANG
BERSANGKUTAN.
2. WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RETRIBUSI DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI,
TERMASUK PEMUNGUT ATAU PEMOTONG RETRIBUSI JASA USAHA.

19. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

20. OBYEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
(Pasal 140, UU 28/2009)
OBJEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ADALAH PELAYANAN PERIZINAN
TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK PENGATURAN DAN PENGAWASAN
ATAS KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, PENGGUNAAN SUMBER DAYA
ALAM, BARANG, PRASARANA, SARANA, ATAU FASILITAS TERTENTU GUNA
MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM DAN MENJAGA KELESTARIAN
LINGKUNGAN.

21. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
(Pasal 141, UU 28/2009)
1. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
2. RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL;
3. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN;
4. RETRIBUSI IZIN TRAYEK; DAN
5. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

22. SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
(Pasal 147, UU 28/2009)
1. SUBJEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ADALAH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH IZIN TERTENTU DARI PEMERINTAH
DAERAH.
2. WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ADALAH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN RETRIBUSI DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI, TERMASUK PEMUNGUT ATAU PEMOTONG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

23. JENIS RETRIBUSI LAIN

24. RETRIBUSI JENIS LAINNYA
PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMUNGUT RETRIBUSI JASA UMUM, JASA
USAHA ATAU PERIZINAN TERTENTU LAINNYA, SELAIN YANG TELAH
DISEBUTKAN SEBELUMNYA DENGAN BERBAGAI KRITERIA TERTENTU,
DAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
(Pasal 150, UU 28/2009)

25. 1. RETRIBUSI JASA UMUM BERSIFAT BUKAN PAJAK DAN BERSIFAT BUKAN RETRIBUSI
JASA USAHA ATAU RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU;
2. JASA YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DESENTRALISASI;
3. JASA TERSEBUT MEMBERI MANFAAT KHUSUS BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG DIHARUSKAN MEMBAYAR RETRIBUSI, DISAMPING UNTUK MELAYANI
KEPENTINGAN DAN KEMANFAATAN UMUM;
4. JASA TERSEBUT HANYA DIBERIKAN KEPADA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MEMBAYAR RETRIBUSI DENGAN MEMBERIKAN KERINGANAN BAGI MASYARAKAT
YANG TIDAK MAMPU;
5. RETRIBUSI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL MENGENAI
PENYELENGGARAANNYA;
6. RETRIBUSI DAPAT DIPUNGUT SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, SERTA MERUPAKAN
SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG POTENSIAL;
7. PEMUNGUTAN RETRIBUSI MEMUNGKINKAN PENYEDIAAN JASA TERSEBUT DENGAN
TINGKAT DAN/ATAU KUALITAS PELAYANAN YANG LEBIH BAIK.
KRITERIA RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA

26. 1. RETRIBUSI JASA USAHA BERSIFAT BUKAN PAJAK DAN BERSIFAT BUKAN
RETRIBUSI JASA UMUM ATAU RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU;
2. JASA YANG BERSANGKUTAN ADALAH JASA YANG BERSIFAT KOMERSIAL
YANG SEYOGYANYA DISEDIAKAN OLEH SEKTOR SWASTA TETAPI BELUM
MEMADAI ATAU TERDAPATNYA HARTA YANG DIMILIKI/DIKUASAI
DAERAH YANG BELUM DIMANFAATKAN SECARA PENUH OLEH
PEMERINTAH DAERAH.
KRITERIA RETRIBUSI JASA USAHA LAINNYA

27. 1. PERIZINAN TERSEBUT TERMASUK KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG
DISERAHKAN KEPADA DAERAH DALAM RANGKA ASAS DESENTRALISASI;
2. PERIZINAN TERSEBUT BENAR-BENAR DIPERLUKAN GUNA MELINDUNGI
KEPENTINGAN UMUM;
3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN IZIN
TERSEBUT DAN BIAYA UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF DARI
PEMBERIAN IZIN TERSEBUT CUKUP BESAR SEHINGGA LAYAK DIBIAYAI DARI
RETRIBUSI PERIZINAN;
KRITERIA PERIZINAN TERTENTU LAINNYA

28. PENUTUP

29. DENGAN DEMIKIAN
1. RETRIBUSI DAERAH, MERUPAKAN SUMBER KEDUA TERBESAR BAGI
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
2. RETRIBUSI DAERAH, MERUPAKAN PUNGUTAN DAERAH ATAS JASA ATAU
PEMBERIAN IZIN TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN ORANG PRIBADI ATAU
BADAN.

30. TERIMA KASIH