Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Many ways to support street children.pptxSERUDS INDIA
By raising awareness, providing support, advocating for change, and offering assistance to children in need, individuals can play a crucial role in improving the lives of street children and helping them realize their full potential
Donate Us
https://serudsindia.org/how-individuals-can-support-street-children-in-india/
#donatefororphan, #donateforhomelesschildren, #childeducation, #ngochildeducation, #donateforeducation, #donationforchildeducation, #sponsorforpoorchild, #sponsororphanage #sponsororphanchild, #donation, #education, #charity, #educationforchild, #seruds, #kurnool, #joyhome
This session provides a comprehensive overview of the latest updates to the Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards (commonly known as the Uniform Guidance) outlined in the 2 CFR 200.
With a focus on the 2024 revisions issued by the Office of Management and Budget (OMB), participants will gain insight into the key changes affecting federal grant recipients. The session will delve into critical regulatory updates, providing attendees with the knowledge and tools necessary to navigate and comply with the evolving landscape of federal grant management.
Learning Objectives:
- Understand the rationale behind the 2024 updates to the Uniform Guidance outlined in 2 CFR 200, and their implications for federal grant recipients.
- Identify the key changes and revisions introduced by the Office of Management and Budget (OMB) in the 2024 edition of 2 CFR 200.
- Gain proficiency in applying the updated regulations to ensure compliance with federal grant requirements and avoid potential audit findings.
- Develop strategies for effectively implementing the new guidelines within the grant management processes of their respective organizations, fostering efficiency and accountability in federal grant administration.
ZGB - The Role of Generative AI in Government transformation.pdfSaeed Al Dhaheri
This keynote was presented during the the 7th edition of the UAE Hackathon 2024. It highlights the role of AI and Generative AI in addressing government transformation to achieve zero government bureaucracy
Jennifer Schaus and Associates hosts a complimentary webinar series on The FAR in 2024. Join the webinars on Wednesdays and Fridays at noon, eastern.
Recordings are on YouTube and the company website.
https://www.youtube.com/@jenniferschaus/videos
Russian anarchist and anti-war movement in the third year of full-scale warAntti Rautiainen
Anarchist group ANA Regensburg hosted my online-presentation on 16th of May 2024, in which I discussed tactics of anti-war activism in Russia, and reasons why the anti-war movement has not been able to make an impact to change the course of events yet. Cases of anarchists repressed for anti-war activities are presented, as well as strategies of support for political prisoners, and modest successes in supporting their struggles.
Thumbnail picture is by MediaZona, you may read their report on anti-war arson attacks in Russia here: https://en.zona.media/article/2022/10/13/burn-map
Links:
Autonomous Action
http://Avtonom.org
Anarchist Black Cross Moscow
http://Avtonom.org/abc
Solidarity Zone
https://t.me/solidarity_zone
Memorial
https://memopzk.org/, https://t.me/pzk_memorial
OVD-Info
https://en.ovdinfo.org/antiwar-ovd-info-guide
RosUznik
https://rosuznik.org/
Uznik Online
http://uznikonline.tilda.ws/
Russian Reader
https://therussianreader.com/
ABC Irkutsk
https://abc38.noblogs.org/
Send mail to prisoners from abroad:
http://Prisonmail.online
YouTube: https://youtu.be/c5nSOdU48O8
Spotify: https://podcasters.spotify.com/pod/show/libertarianlifecoach/episodes/Russian-anarchist-and-anti-war-movement-in-the-third-year-of-full-scale-war-e2k8ai4
Understanding the Challenges of Street ChildrenSERUDS INDIA
By raising awareness, providing support, advocating for change, and offering assistance to children in need, individuals can play a crucial role in improving the lives of street children and helping them realize their full potential
Donate Us
https://serudsindia.org/how-individuals-can-support-street-children-in-india/
#donatefororphan, #donateforhomelesschildren, #childeducation, #ngochildeducation, #donateforeducation, #donationforchildeducation, #sponsorforpoorchild, #sponsororphanage #sponsororphanchild, #donation, #education, #charity, #educationforchild, #seruds, #kurnool, #joyhome
Jennifer Schaus and Associates hosts a complimentary webinar series on The FAR in 2024. Join the webinars on Wednesdays and Fridays at noon, eastern.
Recordings are on YouTube and the company website.
https://www.youtube.com/@jenniferschaus/videos
What is the point of small housing associations.pptxPaul Smith
Given the small scale of housing associations and their relative high cost per home what is the point of them and how do we justify their continued existance
2. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 2
BIODATA
Deddy Supriady Bratakusumah, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954. His elementary educations was
completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of
Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983. In August 1991 he was granted the degree of Master of
Urban and Regional Planning from School of Architecture, University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science
degree in Regional Science from Cornell University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in
Regional Science in May 1996 from Cornell University, USA.
He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2) The Harvard
Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private Partnerships, Washington,
DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia, Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns
Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta,
2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee
Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of
Economics and Political Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University,
Tokyo, Japan, 2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12)
Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2019.
3. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 3
His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since 1986 he is working as
Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of National Development Planning, his position among
others; (1) Development Planner, (2) Chief of the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant
Training Center, (4) Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for Governance,
and (6) Senior Planner and Trainer in Governace.
During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia, Pasundan University, Brawijaya
University and Esa Unggul University. He is academic rank is “Lektor”.
Email Address: deddys@bappenas.go.id
pakbrata@gmail.com
Mobile: +62 816968367
5. SUMBER KEUANGAN DAERAH
SUMBER KEUANGAN DAERAH
PAD DANA
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
HIBAH
DANA DARURAT
PINJAMAN
6. “PENDAPATAN ASLI DAERAH, SELANJUTNYA DISEBUT PAD ADALAH
PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
(Pasal 1, UU 33/2004)
PAD TERDIRI DARI: - PAJAK DAERAH
- RETRIBUSI DAERAH
- PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
- LAIN-LAIN PAD
8. RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI DAERAH, YANG SELANJUTNYA DISEBUT RETRIBUSI, ADALAH
PUNGUTAN DAERAH SEBAGAI PEMBAYARAN ATAS JASA ATAU PEMBERIAN IZIN
TERTENTU YANG KHUSUS DISEDIAKAN DAN/ATAU DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEPENTINGAN ORANG PRIBADI ATAU BADAN.
(Pasal 1, UU 28/2009)
9. OBJEK RETRIBUSI DAERAH
OBJEK RETRIBUSI ADALAH:
A. JASA UMUM
B. JASA USAHA
C. PERIZINAN TERTENTU.
(Pasal 108, UU 28/2009)
10. PEMANFAATAN RETRIBUSI DAERAH
PEMANFAATAN DARI PENERIMAAN MASING-MASING JENIS
RETRIBUSI DIUTAMAKAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN YANG
BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
YANG BERSANGKUTAN.
(Pasal 161, UU 28/2009)
12. OBYEK RETRIBUSI JASA UMUM
(Pasal 109, UU 28/2009)
OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM ADALAH PELAYANAN YANG
DISEDIAKAN ATAU DIBERIKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK TUJUAN
KEPENTINGAN DAN KEMANFAATAN UMUM SERTA DAPAT DINIKMATI
OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
13. JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
(Pasal 110, UU 28/2009)
1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN;
2. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN;
3. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL;
4. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT;
5. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM;
6. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR;
7. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR;
8. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN;
9. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA;
10. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS;
11. RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR;
12. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG;
13. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN; DAN
14. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
14. 1. SUBJEK RETRIBUSI JASA UMUM ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENGGUNAKAN/MENIKMATI PELAYANAN JASA UMUM
YANG BERSANGKUTAN.
2. WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN RETRIBUSI DIWAJIBKAN UNTUK
MELAKUKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, TERMASUK PEMUNGUT ATAU
PEMOTONG RETRIBUSI JASA UMUM.
SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM
(Pasal 125, UU 28/2009)
16. OBYEK RETRIBUSI JASA USAHA
(Pasal 126, UU 28/2009)
OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA ADALAH PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGANUT PRINSIP KOMERSIAL
YANG MELIPUTI:
1. PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN/MEMANFAATKAN KEKAYAAN
DAERAH YANG BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL; DAN/ATAU
2. PELAYANAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SEPANJANG BELUM
DISEDIAKAN SECARA MEMADAI OLEH PIHAK SWASTA
17. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
(Pasal 127, UU 28/2009)
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA ADALAH:
1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH;
2. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN;
3. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN;
4. RETRIBUSI TERMINAL;
5. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR;
6. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA;
7. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN;
8. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN;
9. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA;
10. RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR; DAN
11. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.
18. SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
(Pasal 139, UU 28/2009)
1. SUBJEK RETRIBUSI JASA USAHA ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MENGGUNAKAN/MENIKMATI PELAYANAN JASA USAHA YANG
BERSANGKUTAN.
2. WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RETRIBUSI DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI,
TERMASUK PEMUNGUT ATAU PEMOTONG RETRIBUSI JASA USAHA.
20. OBYEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
(Pasal 140, UU 28/2009)
OBJEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ADALAH PELAYANAN PERIZINAN
TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK PENGATURAN DAN PENGAWASAN
ATAS KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, PENGGUNAAN SUMBER DAYA
ALAM, BARANG, PRASARANA, SARANA, ATAU FASILITAS TERTENTU GUNA
MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM DAN MENJAGA KELESTARIAN
LINGKUNGAN.
21. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
(Pasal 141, UU 28/2009)
1. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
2. RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL;
3. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN;
4. RETRIBUSI IZIN TRAYEK; DAN
5. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.
22. SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
(Pasal 147, UU 28/2009)
1. SUBJEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ADALAH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH IZIN TERTENTU DARI PEMERINTAH
DAERAH.
2. WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ADALAH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN RETRIBUSI DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI, TERMASUK PEMUNGUT ATAU PEMOTONG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
24. RETRIBUSI JENIS LAINNYA
PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMUNGUT RETRIBUSI JASA UMUM, JASA
USAHA ATAU PERIZINAN TERTENTU LAINNYA, SELAIN YANG TELAH
DISEBUTKAN SEBELUMNYA DENGAN BERBAGAI KRITERIA TERTENTU,
DAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
(Pasal 150, UU 28/2009)
25. 1. RETRIBUSI JASA UMUM BERSIFAT BUKAN PAJAK DAN BERSIFAT BUKAN RETRIBUSI
JASA USAHA ATAU RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU;
2. JASA YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DESENTRALISASI;
3. JASA TERSEBUT MEMBERI MANFAAT KHUSUS BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG DIHARUSKAN MEMBAYAR RETRIBUSI, DISAMPING UNTUK MELAYANI
KEPENTINGAN DAN KEMANFAATAN UMUM;
4. JASA TERSEBUT HANYA DIBERIKAN KEPADA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MEMBAYAR RETRIBUSI DENGAN MEMBERIKAN KERINGANAN BAGI MASYARAKAT
YANG TIDAK MAMPU;
5. RETRIBUSI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL MENGENAI
PENYELENGGARAANNYA;
6. RETRIBUSI DAPAT DIPUNGUT SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, SERTA MERUPAKAN
SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG POTENSIAL;
7. PEMUNGUTAN RETRIBUSI MEMUNGKINKAN PENYEDIAAN JASA TERSEBUT DENGAN
TINGKAT DAN/ATAU KUALITAS PELAYANAN YANG LEBIH BAIK.
KRITERIA RETRIBUSI JASA UMUM LAINNYA
26. 1. RETRIBUSI JASA USAHA BERSIFAT BUKAN PAJAK DAN BERSIFAT BUKAN
RETRIBUSI JASA UMUM ATAU RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU;
2. JASA YANG BERSANGKUTAN ADALAH JASA YANG BERSIFAT KOMERSIAL
YANG SEYOGYANYA DISEDIAKAN OLEH SEKTOR SWASTA TETAPI BELUM
MEMADAI ATAU TERDAPATNYA HARTA YANG DIMILIKI/DIKUASAI
DAERAH YANG BELUM DIMANFAATKAN SECARA PENUH OLEH
PEMERINTAH DAERAH.
KRITERIA RETRIBUSI JASA USAHA LAINNYA
27. 1. PERIZINAN TERSEBUT TERMASUK KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG
DISERAHKAN KEPADA DAERAH DALAM RANGKA ASAS DESENTRALISASI;
2. PERIZINAN TERSEBUT BENAR-BENAR DIPERLUKAN GUNA MELINDUNGI
KEPENTINGAN UMUM;
3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN IZIN
TERSEBUT DAN BIAYA UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF DARI
PEMBERIAN IZIN TERSEBUT CUKUP BESAR SEHINGGA LAYAK DIBIAYAI DARI
RETRIBUSI PERIZINAN;
KRITERIA PERIZINAN TERTENTU LAINNYA
29. DENGAN DEMIKIAN
1. RETRIBUSI DAERAH, MERUPAKAN SUMBER KEDUA TERBESAR BAGI
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
2. RETRIBUSI DAERAH, MERUPAKAN PUNGUTAN DAERAH ATAS JASA ATAU
PEMBERIAN IZIN TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN ORANG PRIBADI ATAU
BADAN.